Agenda mendatang

  • pgf20
  • 89juljgj

Edisi Minggu ke 1: Selasa, 2 Maret 2021

bannervis

Banyak data kesehatan vital diperoleh baik melalui survey maupun berbagai program surveilans, monitoring, maupun evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh otoritas kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Analisis data kesehatan tersebut memegang peranan krusial dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, maupun perbaikan sistem kesehatan dengan didasarkan pada bukti. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) dan WHO menginisiasi pelatihan Pengolahan, Analisis, dan Visualisasi Data Kesehatan pada Februari hingga Maret 2021. Acara ini dapat diikuti berbagai pihak yang tertarik dan mendalami topik ini, jadwal kegiatan selengkapnya silahkan klik lin berikut

selengkapnya

 

Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia

Studi pembelajaran penanganan COVID-19 disusun oleh tim Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan dari WHO Indonesia. Studi ini mencakup 11 topik yang terdiri dari : 1) Aspek kesehatan (kapasitas keamanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, upaya promotif - preventif dan manajemen respons) dan 2) Aspek non-kesehatan (pemanfaatan inovasi teknologi berbasis litbang, pengelolaan ekonomi, penyelenggaraan pendidikan, kehidupan beragama di masa pandemi, peran tokoh dan organisasi keagamaan, kehidupan social budaya, perlindungan perempuan, anak dan pemuda, serta sistem dan mekanisme perlindungan sosial). Data dan informasi dikumpulkan melalui empat metode, yakni studi literatur, analisis data sekunder, wawancara berkelompok (FGD), dan sumber info lainnya. Publikasi ini diterbitkan pada 22 Februari 2020.

selengkapnya

 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kab/kota, tenaga kesehtaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan melibatkan pemerintah daerah propinsi, kab/kota dan badan hukum/badan usaha. Pelaksanaannya dilakukan melalui vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Penerima vaksin baik vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong tidak dipungut biaya/gratis.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan bertahap sesuai kesediaan vaksin. Penetapan kelompok penerima vaksin, terbagi atas : 1) tenaga keshetaan, asisten kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, 2) masyarakat lanjut usia dan tenaga pelayanan publik, 3) masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi serta 4) masyarakat lainnya. Regulasi ini juga memuat pembahasan lainnya mengenai persiapan pelaksanaan vaksin hingga intervensinya. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri kesehatan No. 84 Tahun 2020 ditarik dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini ditetapkan pada 24 Februari 2021.

selengkapnya

 

Layanan Kesehatan yang Bermutu dan Tangguh Terhadap Bencana: Apakah membutuhkan Pendekatan Reformasi Kesehatan?

outlook21

Sistem Kesehatan di Indonesia mengalami goncangan hebat sepanjang 2020 lalu akibat bencana non alam pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak dan menguji langsung Sistem Kesehatan Nasional dan Daerah (SKN dan SKD), yang mana keduanya diperhitungkan lemah untuk menghadapi ancaman ketahanan kesehatan, bencana alam, maupun bencana non alam seperti saat ini. Dalam menghadapi tantangan berat ini, ada pertanyaannya apakah Pemerintah akan melakukan strategi Reformasi Kesehatan? Apakah pendekatan reformasi ini tepat dilakukan dalam masa pandemi COVID-19 dan sesudahnya? Kegiatan Outlook ini akan mencoba membahas apa yang terjadi di tahun 2020 dan apa yang mungkin akan terjadi pada 2021. Acara telah diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK - KMK UGM pada Rabu, 13 dan 20 Januari 2021 melalui zoom meeting.

Selengkapnya

 

Website Manajemen

mrsmpk
mjkmpkk

Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya

Website Isu Prioritas

bencanakiadeskes
mutupel dokter-ruralm aids2

Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya

  Website Terkait

Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi
langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan

idrccadepkesbkkbnwbiwhoHSAjamsos