The Role of Health Insurance in Cesarean Delivery Among Working Mothers in Indonesia

Ibu bekerja merupakan kelompok yang cenderung mandiri dalam menentukan kepemilikan asuransi kesehatan, dan hal ini diduga meningkatkan pemanfaatan persalinan sesar di antara mereka. Sebuah studi menganalisis peran asuransi kesehatan terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia. Subyek dan metode Investigasi ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Analisis ini melibatkan 7.293 ibu bekerja yang melahirkan dalam lima tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan delapan faktor kontrol selain cara persalinan dan kepemilikan asuransi kesehatan: tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, paritas, status kekayaan, pelayanan antenatal, dan jenis kelahiran.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ibu bekerja yang memiliki asuransi kesehatan memiliki kemungkinan 1,536 kali lebih besar untuk melakukan operasi caesar dibandingkan wanita yang tidak diasuransikan. Lima variabel kontrol yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia adalah tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status kekayaan, dan kunjungan pemeriksaan kehamilan. Dari studi ini, dapat dilihat bahwa asuransi kesehatan mempunyai peran terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia.

readmore

Inequalities in Women’s Health Insurance Coverage Before and After The Implementation of Universal Health Insurance in Indonesia

Indonesia menerapkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014. Untuk mengkaji perubahan besarnya kesenjangan sosial ekonomi dalam cakupan asuransi kesehatan perempuan di usia subur, sebuah studi dilakukan secara cross-sectional berulang dengan menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2017, sebelum dan sesudah penerapan JKN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program JKN membantu meningkatkan cakupan asuransi kesehatan di kalangan perempuan usia subur di Indonesia, rendahnya tingkat pendidikan dan status kekayaan rumah tangga dikaitkan dengan peningkatan kesenjangan dalam cakupan asuransi kesehatan. Temuan ini menyoroti perlunya mempertahankan cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat dan memperluas program JKN kepada pekerja informal untuk mengurangi kesenjangan jaminan kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi mekanisme yang bertanggung jawab atas ketimpangan cakupan layanan kesehatan berdasarkan indikator sosial ekonomi.

selengkapnya

Framework for Assessing Maturity of Health Accounts Institutionalization

Pada 22 April 2024 lalu, WHO mempublikasikan sebuah dokumen yang berisi kerangka kerja untuk menilai kematangan Pelembagaan Institusi Kesehatan. Kerangka kerja ini mengacu pada unsur-unsur yang umum digunakan untuk menilai tata kelola umum dan penilaian kelembagaan, dan dirancang untuk mengakomodasi ciri-ciri khusus pelembagaan Institusi Kesehatan. Faktor-faktor umum tersebut dikelompokkan ke dalam empat domain: (1) permintaan, (2) tata kelola dan pembiayaan, (3) kapasitas teknis kelembagaan, dan (4) penyebaran dan penggunaan data.

Kerangka kerja ini bertujuan untuk menilai posisi negara-negara dalam proses pelembagaan institusi kesehatan, mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan upaya lebih untuk memajukan atau mempertahankan kemajuan dalam pelembagaan; dan memungkinkan pembelajaran lintas negara, yang sebagian besar menargetkan pembuat kebijakan dan tim akuntan kesehatan. Kerangka kerja ini bertujuan bukan untuk membuat skor, atau membuat peringkat negara, namun untuk menciptakan narasi yang membantu memperdalam pemahaman posisi negara-negara dalam proses pelembagaan dan faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat kemajuan.

selengkapnya

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Hal ini seringkali menyebabkan timbulnya berbagai kendala yang menyebakan hasil analisis dan riset kebijakan yang dikembangkan oleh peneliti kebijakan kesehatan belum dapat menjelaskan berbagai kesenjangan atau permasalahan yang melatarbelakangi belum efektifnya pengelolaan kebijakan yang dilaksanakan.

Dalam rangka peningkatan kapasitas peneliti kebijakan yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui pelatihan metode penelitian kebijakan kesehatan, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar Pengantar Penelitian Kebijakan untuk Para Dosen Poltekes. Webinar telah diselenggarakan pada bulan Januari - Februari 2024 setelah itu kegiatan Pasca webinar akan diikuti dengan rangkaian pelatihan yaitu Pelatihan Riset Kebijakan, Pelatihan Riset Implementasi, Menulis Policy brief dan Proposal penelitian.

selengkapnya