PENGANTAR

Indonesia memiliki tujuan kesehatan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus terpenuhi. Tidak hanya itu, sebagai salah satu negara dalam lingkup global maka Indonesia juga memiliki komitmen untuk menunaikan tujuan kesehatan yang tertera dalam Sustainable Development Goals (SDG) pada tahun 2030. Dua alasan kuat tersebut membuat negara Indonesia membutuhkan lebih dari satu sumber pendanaan dan banyak pihak yang berkolaborasi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi. Dana kesehatan dalam porsi APBN setiap tahunnya memang terus bertambah, pada tahun 2015 prosentase dana kesehatan sebesar 3.5% kemudian mencapai 5% di tahun 2019. Sayangnya hal ini belum diikuti oleh peningkatan pelayanan yang merata, yang tercermin dari banyaknya pemerintah daerah yang belum berhasil mencapai Standar Pelayanan Minimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang kompleks, misalnya kualitas dan distribusi dari Sumber Daya Manusia yang belum optimal, keterbatasan dana untuk kegiatan-kegiatan preventif dan kelengkapan infrastruktur. Di beberapa daerah, juga terlihat kurangnya komitmen dan kepemimpinan yang dapat menstimulasi sebuah sistem menjadi lebih baik. Sistem Kesehatan Indonesia sebenarnya adalah system yang bersifat campuran, di mana layanan diberikan sebagian oleh Pemerintah (sektor publik) dan sebagian lagi diberikan oleh pihak swasta.

Selama ini kecenderungan yang terjadi adalah sektor swasta seringkali diabaikan sebagai bagian dari sistem, sehingga banyak kebijakan, insentif dan supervisi tidak mencakup sektor swasta. Padahal sektor swasta memiliki potensi dan kapasitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) sesungguhnya dapat digunakan sebagai opsi untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah, misalnya pencapaian standar pelayanan minimal, pemerataan layanan dan peningkatan kualitas. Peraturan Presiden no 18/2020 mendorong dilakukannya Kerjasama pemerintah dengan swasta sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah. KPS adalah bentuk kemitraan dan Kerjasama antara Pemerintah dengan swasta yang terencana untuk mencapai tujuan sektor Kesehatan secara terukur dan berkualitas serta memiliki nilai tambah, dengan prinsip saling menghormati, kepercayaan, transparansi dan akuntabel.

Modul 1 akan memberikan arahan bagaimana kerangka Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dapat memberikan gambaran mengenai Langkah dan strategi yang dapat diambil.

MODUL 1. Bagian A Kerangka Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

MODUL 1. Bagian B Cara Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

  Bahan Bacaan Section 1

PENGANTAR

Penyedia layanan kesehatan swasta biasanya memiliki peran yang penting di negara berkembang dan sikap terhadap mereka mengalami perubahan. Terbukti bahwa bekerja dengan para penyedia swasta lebih baik daripada mengabaikan mereka, dan kerja sama dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengejar beberapa tujuan sektor. Banyak dan lebih banyak lagi pembuat kebijakan mencoba menggabungkan pelaku praktisi dan fasilitas swasta menjadi kebijakan sektor secara umum atau sedang berpikir untuk melakukannya.

Di banyak negara sangat diperlukan kerja sama dengan penyedia swasta untuk mengembangkan akses, jangkauan, dan kualitas klinis demi memperbaiki hasil kesehatan untuk sebagian besar masyarakat. Kebijakan tersebut, ketika didukung dengan sumber daya finansial, dapat memberikan perlindungan finansial terhadap biaya penyakit. Selain untuk meningkatkan responsivitas atau kualitas layanan untuk konsumen, pemerintah menjadi semakin cerdik dalam menggandeng penyedia swasta untuk meningkatkan teknis mutu pelayanan.

Perspektif penggabungan antara sektor swasta dan publik di dalam layanan kesehatan yang berkinerja baik telah menghasilkan tambahan pengawasan yang teliti untuk penyedia swasta di negara berkembang. Pengawasan tersebut berfungsi untuk menggarisbawahi pentingnya membuat kebijakan publik mengenai penyedia layanan kesehatan swasta yang lebih efektif. Tentunya, mereka harus mencari cara untuk bekerja dengan para penyedia sebagai alat yang penting dalam mencapai sasaran-sasaran sektor.

Tahap pertama dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terhadap kerja sama dengan penyedia swasta adalah dengan memahami mereka lebih baik. Kita harus tahu siapa mereka, motivasi dan dorongan mereka apa, tantangan dan kesempatan apa yang mereka miliki, dan peran apa yang dapat mereka ambil dalam mencapai tujuan sektor kesehatan. Untuk memahami mereka, suatu penilaian untuk sektor kesehatan swasta merupakan tindakan yang diperlukan.

Kajian Sektor Kesehatan merupakan bagian dari langkah yang diperlukan di dalam kerangka Keterlibatan Sektor Swasta (Gambar 1). Tahap pertama di dalam kerangka adalah untuk mengidentifikasi tujuan utama nasional/target-target/isu mana yang akan menjadi fokus. Tahap berikutnya adalah penilaian. Ada dua penilaian yang akan mengikuti dan akan dilakukan secara bersamaan. Yang satu adalah penilaian sektor kesehatan dan yang lainnya adalah tata kelola pemerintahan. Setelah memiliki pemahaman yang komplit terhadap dua hal tersebut, kita melanjutkannya dengan memilih strategi, yang tergantung pada level, spektrum dan lebar dari layanan terintergrasi antara sektor publik dan swasta. Setelah kita tentukan strateginya, kemudian kita pilih alat untuk berinteraksi dengan sektor swasta untuk menerapkan dan memonitor inisiatif.

Gambar 1 Kerangka Keterlibatan Sektor Swasta

Ketika melakukan Kajian Sektor Kesehatan, kemungkinan besar informasi mengenai sektor publik mudah untuk diakses oleh pemerintah. Data di sektor publik siap untuk diambil di bermacam-macam tingkat dan tersedia di Kementerian Kesehatan. Namun, hal ini berbeda untuk sektor swasta. Terminologi Kajian Sektor Kesehatan sendiri sebenarnya cukup dapat menjelaskan. Kajian Sektor Kesehatan adalah suatu penilaian bertujuan agar sektor kesehatan dapat mendapatkan informasi dasar yang diperlukan untuk memiliki strategi yang sesuai untuk melibatkan para penyedia swasta lebih strategis/efektif. Kenapa kita perlu melibatkan penyedia swasta lebih strategis/efektif? Secara sederhana, karena di dalam sistem kesehatan ada perbedaan di sektor publik yang perlu diisi. Sektor swasta telah menjadi pemain yang lama di sistem kesehatan walaupun demikian di banyak negara, peran mereka telah diabaikan dan/atau kurang diapresiasi.

Kajian Sektor Kesehatan dibutuhkan karena kita ingin melibatkan mereka untuk berpartisipasi lebih baik dalam mencapai target kesehatan nasional, dan kita tidak dapat melibatkan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita lakukan suatu Kajian Sektor Kesehatan sebelum merencanakan Keterlibatan Sektor Swasta. Kajian Sektor Kesehatan seharusnya mendahului proses dialog antara sektor publik dan swasta. Oleh karena itu, Kajian Sektor Kesehatan memiliki peran strategis yang secara langsung menginformasikan proses pembicaraan apapun untuk melangkah maju dengan strategi-strategi untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta untuk mengatasi target permasalahan yang spesifik.

Penilaian Sistem Kesehatan Swasta dapat menjadi tantangan tersendiri karena di banyak negara ada kekurangan data mengenai sektor swasta karena permasalahan-permasalahan berikut:

• Pemerintah belum tentu dapat mendapatkan atau memiliki sumber daya yang cukup untuk mensistesiskannya
• Penyedia swasta belum tentu jelas mengenai persyaratan untuk lapor
• Atau, di sisi paling ekstrem, informasi persyaratan terlalu berat sehingga banyak penyedia swasta menemui kesulitan untuk patuh. Contohnya, di Burundi, para penyedia swasta diwajibkan untuk mengumpulkan 27 lembar ke pemerintah setiap bulan. 

Meski banyak tantangan, penilaian sektor kesehatan swasta harus dilaksanakan apabila kita ingin melibatkan sektor kesehatan swasta untuk bekerja sama dalam mencapai target-target kesehatan nasional.

Kajian sektor kesehatan merupakan alat yang penting untuk mengambil dan mengorganisir informasi yang komprehensif mengenai sektor swasta dan analisa yang ditarget untuk menginformasikan perubahan kebijakan mengenai sektor swasta
ketika dirasa pantas. Ketika melakukan Kajian Sektor Kesehatan, kita mendefinisikan pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kajian Sektor Kesehatan harus termasuk rencana bagaimana kita mengambil, mengorganisir, dan mempresentasikan informasi. Pada akhirnya, Kajian Sektor Kesehatan harus membantu mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi, meningkatkan pengambilan keputusan dalam kebijakan kesehatan, mempromosikan dialog publik-swasta dan menghasilkan momentum untuk maju.

Ketika mendesain Kajian Sektor Kesehatan, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri:

• Data kuantitatif apa yang diperlukan untuk mengetahui apakah sektor swasta penting atau tidak?
• Data kuantitatif apa yang diperlukan untuk memformulasikan suatu strategi untuk memobilisasi sektor swasta menuju target kita?
• Qualitative data apa yang kita perlukan?
• Bagaimana kita akan mengambil data ini? 

Data dapat diambil dari sumber sekunder, seperti:

• Tinjauan pustaka
• Survey rumah-kerumah
• Survey fasilitas kesehatan
• Catatan Kesehatan Nasional
• Dokumen Kementerian Kesehatan dan Dokumen Dinas Kesehatan
• Dokumen, laporan, dan database dari Institusi Internasional
• Sumber sekunder lainnya

Atau dari sumber primer (kualitatif dan kuantitatif), seperti:

• Diskusi kelompok, wawancara dengan informan
• Penyedia/fasilitas/survei konsumen

Modul 2, 3 dan 4 akan memberikan gambaran mengenai informasi dan data apa yang perlu dikumpulkan untuk melakukan Kajian Sektor Kesehatan, serta bagaimana hal ini dapat membantu kita memilih strategi untuk bekerjasama dengan pihak swasta.

MODUL 2

MODUL 3

MODUL 4

 Bahan Bacaan Section 2