Kursus Jarak Jauh – Dinamika Pembiayaan Kesehatan 2015-2016

Modul 2. Ideologi Pembiayaan Kesehatan dan
Peran Pajak dalam Pembiayaan Kesehatan

Minggu Ke 1

  DESKRIPSI

Apakah sosialisme, kapitalisme, etatisme, neoliberal, atau Pancasila yang menjadi ideologi pembiayaan kesehatan Indonesia ? Ideologi berbasis pasar semakin tampak pada masa orde baru yang semakin lama semakin mengurangi peran pemerintah. Contohnya berkurangnya subsidi negara dan bagaimana peran pajak? Minggu ini akan membahas lebih dalam mengenai ideologi sebagai pedoman penetapan dan pelaksanaan kebijakan di sektor pembiayaan kesehatan.

  TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan di minggu 1, para peserta diharapkan mampu untuk:

  1. Menbahas hasil kegiatan Modul 1.
  2. Memahami ideologi pembiayaan kesehatan di Indonesia
  3. Memahami peran pajak dalam pembiayaan kesehatan
  4. Memahami peran ideologi dan pajak untuk mencapai universal health coverage

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini :

  1. Mengikuti materi dan diskusi melalui webinar minggu 1
  2. Membaca dan menyarikan berbagai bacaan/ referensi
  3. Membuka dan memahami video materi

  MATERI

Jam

Aktivitas dan Narasumber

Keterangan

09.15–09.30

Sesi 1: Pembahasan Hasil kegiatan Modul 1

video   diskusi

Prof. Laksono Trisnantoro

09.30-09.50

Diskusi: BersamaPeserta Webinar

Moderator:
Dwi Handono

09.50-10.05

Sesi 2:
Ideologi Pembiayaan Kesehatan dan Peran Pajak dalam Pembiayaan Kesehatan

video   diskusi

(Membahas Refleksi Kebijakan Kesehatan 2015).

Prof. Laksono Trisnantoro 

10.05-10.25

Diskusi: Bersama Peserta Webinar

Moderator:
Dwi Handono

10.25-10.40

Sesi 3: Form Pengambilan Data

video

M. Faozi Kurniawan

10.40-11.00

Diskusi: Bersama Peserta Webinar

Moderator:
Dwi Handono

11.00

Penutupan

MC

  

  REFERENSI

  1. Reformasi Sektor Kesehatan Dalam Konteks Ideologi Pemerintah
  2. Ideologi Apa yang Dianut Oleh Kebijakan Kesehatan di Indonesia?
  3. Refleksi tahun 2015

 
  Kesimpulan yang diambil dari pertemuan

Fakta menunjukkan bahwa adanya lembaga swasta yang bergerak di bidang sektor kesehatan yang sifatnya masih kuratif dan ada profit.

Pertanyaannya adalah jika ada lembaga non profit dibutuhkan tenaga medis kontrak. Siapakah mereka itu? Kita juga dituntut untuk bertanggung jawab dan menjadi bagian dari pelaku yang promotif dan preventif.

Setiap lembaga tersebut mempunyai program yang sifatnya seperti CSR tetapi program itu hanya sektoral dan sifatnya masih uji coba, berupa kajian-kajian, masih harus menyamakan presepsi untuk menjadi sebuah kebijakan.

Dengan adanya kenaikan anggaran ini, seperti apakah dampak yang akan terjadi?

Menindaklanjuti diskusi diatas, dalam pertemuan mendatang akan di bahas mengenai Analisis Dana APBN dan APBD di Daerah dengan Studi Kasus di DIY.