Diskusi 4.1

Menurut anda, apakah pelaksanaan kebijakan JKN merupakan pelaksanaan yang top-down atau bottom-up? Mohon dianalisis.

 

 Diskusi 4.1   |   Diskusi 4.2  |   Diskusi 4.3

 

Comments   

# Emmy 2016-09-08 03:32
Menurut saya, kebijakan JKN menggunakan pendekatan Top-Down. Berdasarkan teori , implementasi pendekatan Top-Down adalah pelaksanaan kebijakan oleh pemain ditingkat bawah berdasarkan tujuan yang telah dibuat oleh tingkat yang lebih tinggi atau pusat. Sementara dalam pendekatan Bottom-Up, kebijakan diperankan aktif oleh pelaksana ditingkat bawah dan mereka memiliki keleluasaan untuk merubah kebijakan dalam sistem.

Mengacu pada kasus ini, JKN memiliki ciri sentralistis dalam aspek pembiayaan dengan peraturan yang “indonesia raya” (one fit for all) ,padahal Indonesia memiliki banyak keberagaman. Hal ini memperlihatkan bahwa JKN kurang memberikan keleluasaan untuk pelaksana terutama pelaksana ditingkat bawah untuk merubah kebijakan, sehingga pendekatan bottom-up tidak terlihat dalam kebijakan JKN ini.

Pendekatan Bottom up mempertimbangkan pengaruh-pengaruh lokal dallam kriteria evaluasinya, namun berdasarkan kasus JKN ini, bebera daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan Fasilitas dan SDM kesehatan lebih sedikit merasakan manfaat JKN daripada di kota besar. Artinya, JKN kurang memperhatikan kondisi spesifik lokal dan secara jelas bahwa bottom-up tidak terlihat dalam kebijakan ini.

Salam.
Reply

Add comment


Security code
Refresh