Diskusi 3.3

Mohon izin untuk Share...
Dalam RUU dikdok (pendidikan Kedokteran) ini pemerintah melalui DPR bertindak sebagai aktor utama (pengambil inisiatif) suatu kebijakan ini, dan prosesnya sudah di mulai sebelum tahun 2013 dengan dasar"keadilan sosial" untuk mengurangi mekanisme pasar dalam pendidikan kedokteran yang hanya untuk kepentingan bisnis. Dan IDI sebagai ikatan profesi dokter menolak RUU dikdok tersebut sampai disahkannya undang undang tersebut, karena merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut. Posisi IDI ini mewakili dari profesi dokter dan berusaha memperjuangkan kepentingan/kesejahteraan anggotanya (Interest/pressure group) IDI tidak sebagai insider group; posisi untuk mendukung kebijakan pemerintah tetapi berada di luar (outsider group); memilih jalur konfrontasi dengan pemerintah. Kalau menurut saya justru seharusnya IDI pro (insider group) dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan RUU ini, sehingga "interest group" dapat secara langsung memberikan argumen/pemikiran dalam penyusunan RUU dikdok tersebut demi kepentingan profesinya juga. Jadi keputusan IDI yang akhirnya mau menerima putusan tersebut pada tahun 2016 sudah tepat.
Terimakasih

Dalam konteks penolakan IDI saat penyusunan RUU Pendidikan, IDI sebagai Sectional Group berusaha untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya melalui aksi walkout dan protes-protes yang terus dilakukan selama proses pembuatan kebijakan. Posisi IDI sebagai Interest group diharapkan bisa membuat perubahan-perubahan dalam proses pembuatan kebijakan, namun karena strategi yang digunakan belum melibatkan banyak stakeholder lainnya akibatnya protes tidak ditanggapi oleh pihak legislatif. strategi lain yang digunakan adalah dengan mengajukan yudisial review oleh PDUI namun tetap ditolak. Menurut saya, sebagai Interest group seharusnya IDI bisa memberikan tekanan kepada pihak legislatif dengan membuat strategi yang menonjolkan kelebihan dari interest groupnya dan juga bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam bidang kesehatan, seperti kementrian kesehatan dan ikatan profesi lainnya. Strategi lainnya, IDI juga bisa menggunakan media sebagai alat untuk memberikan perspektif baru dan kepercayaan kepada masyarakat sehingga bisa mengubah keputusan dari pihak yang memegang kekuasaan.

Dengan IDI melakukan walkout adalah sebagai bagian dari protes namun hal tersebut dirasa tidak tepat, seharusnya IDI tetap berada dalam proses penyusunan dan berupaya lebih kuat untuk menyampaikan hal2 yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan. Bentuk protes yaitu yudisial review setelah kebijakan sudah ditetapkan akan lebih sulit dilakukan

Ada 2 interest group pada kasus ini yaitu IDI dan PDUI. Pada saat proses penyusunan kebijakan interest group yang berperan adalah IDI dimana kelompok ini terlibat langsung dalam proses rapat di legislatif. Sangat disayangkan ketika IDI memilih utk walk out di tengah-tengah proses perumusan kebijakan.
Ketika RUU telah disahkan menjadi UU interest group yang berperan yaitu PDUI dimana kelompok ini melakukan permohonan yudisial review ke MK.
Strategi dan program interest group yang tepat untuk mempengaruhi proses kebijakan adalah terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Dalam kasus ini IDI sudah masuk dalam proses perumusan kebijakan, terkait dengan RUU yang dibahas yaitu DLP. Namun tindakan walk out IDI membuat proses kebijakan yang terus berlangsung berjalan tanpa adanya masukan-masukan dari IDI sebagai ikatan profesi dokter. Dengan walk outnya IDI dari forum proses perumusan kebijakan mungkin mereka menganggap bahwa proses pembahasan RUU akan terhenti,padahal kenyataannya proses perumusan RUU tetap berlangsung dan tentunya dengan tidak bergabungnya IDI dalan forum tersebut membuat suara-suara dokter tidak masuk dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya. Namun strategi mereka saya anggap salah. Tentunya akan lebih baik jika IDI tidak melakukan walk out sehingga suara-suara profesi dokter dapat diwakilkan oleh kelompok ini

Dalam proses penyusunan ini IDI melakukan langkah Walk Out (WO) atau menolak ikut terlibat dalam penyusunan UU Pendidikan Kedokteran ini merupakan sebuah taktik agar UU tersebut tidak di sahkan, namun karena DPR yang punya power maka ini tetap berjalan sampai disahkannya UU pendidikan kedokteran ini tanpa IDI, dengan keluarnya IDI sebenarnya malah membuat IDI tidak dapat berkontribusi/berperan terhadap kebijakan ini, dan mungkin dapat berdampak kurang baik terhadap IDI karena tidak dapat memberi masukan. Perhimpunan profesi seharusnya lebih berhati-hati, namun pada akhirnya IDI menerima dan masukkembali dengan catatan, dengan masuknya IDI kembali kedalam proses kebijakan mungkin dapat lebih berperan dalam penentuan kebijakan seperti perpres, peraturan pemerintah, peraturan menteri termasuk kontribusi dalam kebijakan DLP.

Penolakan IDI dalam proses penyusunan RUU pendidikan kedokteran dengan aksi walkout sangat disayangkan karena IDI sebagai interest group seharusnya terlibat langsung dalam penentuan kebijakan, sebagai kelompok interest IDI seharusnya lebih peduli terhadap isu-isu dalam organisasinya sehingga dapat mengambil peran penting. Dan sikap yang diambil justeru sebagai outsider, menurut saya kurang menguntungkan karena kehilangan kesempatan berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan.

Seandainya IDI tidak melakukan WO maka mungkin isi yang termuat dalam UU akan berbeda. IDI sebagai pihak yang juga sangat vital perannya tidak melakukan perannya sebagai pihak interest dalam kasus ini. Menurut saya IDI bisa menggunakan/masuk melalui tenaga ahli (yang notabene didominasi dokter) untuk memberikan pendapat agar bisa diakomodir sehingga asas material UU ini akan semakin baik dan sesuai dengan keinginan.

IDI merupakan kelompok yang kuat dalam penolakan kebijakan ini, karena IDI menganggap bahwa UU prakter kedokteran sudah cukup sebagai acuan dalam kedokteran, selain IDI menentang karena ketidakjelasan mengenai dana yang akan dikeluarkan pemerintah terkait dengan beasiswa pendidikan. Padahal jika dilihat RUU inipun sebenarnya menguntukan bagi para profesi dokter dalam hal mutu dokter di Indonesia. oleh karena itu langkah IDI untuk kembali terlibat dalam pembuatan RUU pendidikan kedokteran ini sangatlah tepat, karena RUU ini akan berdampak bagi profesi kedokteran juga.

Grup penekan dalam proses kebijakan ini tentunya adalah IDI yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk para anggotanya. Walkout yang dilakukan oleh IDI pada saat penetapan UU bukanlah solusi yang tepat. karena dengan walkoutnya IDI maka IDI tidak akan mengusulkan ide2 yang menjadi komponen dalam UU.toh kemudian UU tersebut tetap juga diketok. sehingga jika saja IDI tidak melakukan walkout pada saat itu saat ini mungkin belum ada isu2 untuk mengamandemen UU tersebut yang pada akhirnya akan menghabiskan lebih banyak sumberdaya lagi dan jangan sampai akan membuat pelayanan kesehatan masyarakat menjadi terganggu.

terimakasih

menurut saya sangatlah disayangkan kenapa IDI harus Walkout saat proses penentuan kebijakan berlangsung. Karena mereka sebenarnya yang punya peran juga untuk proses kebijakan ini selanjutnya. dan akhirnya mereka kehilangan kesempatan untuk ikut mengambil keputusan. karena pada kenyataannya, peserta proses politik jarang sekali bergerak dari pengidentifikasian masalah ke pencarian pemecahannya, mereka bergerak sesuai dengan kepentingan yang ingin mereka dapatkan.