Diskusi 2.2

Harap dibahas mengenai penggunaan konsep analisis stakeholders dan kemampuan advokasi-lobby dalam kasus ini. Lebih lanjut apa peran media dalam proses penyusunan kebijakan, dan hubungannya dengan stakeholders?

 Diskusi 2.1   |   Diskusi 2.2   |   Diskusi 2.3

 

Comments  

# Dwi Mayasari Riwu 2016-10-20 07:56
Saat ini media, baik media cetak maupun media elektronik, mempunyai peran yang cukup besar dalam proses penyusunan kebijakan. Media dapat digunakan sebagai agen sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan yang akan dibuat. Selain itu media juga dapat membentuk kepercayaan massal dan penerimaan masyarakat akan segi positif dan negatif dari sebuah kebijakan. Oleh sebab itu stakehoder yang ada bisa menggunakan media sebagai alat untuk mengkritisi pemerintah akan kebijakan yang ada, namun juga dapat memberikan dukungan dan perspektif baru kepada masyarakat agar mendukung implementasi sebuah kebijakan.
Reply
# Monica Dara Delia S 2016-10-20 14:58
Selamat malam,
Saya sangat setuju dengan pendapat diatas bahwa media dapat dipakai sebagai alat untuk mengkritisi pemerintah akan kebijakan yang ada. Media juga merupakan salah satu alat untuk mengubah opini publik, dalam hal ini para stakeholder yang menentang perda KTR dapat memanfaatkan peran media dalam mengubah opini publik tentang adanya perda KTR yang justru akan mematikan usaha para petani tembakau. Dengan peranan media yang sangat besar inilah, terkadang menyebabkan beberapa oknum yang berkepentingan melakukan kecurangan dengan memberikan "bonus" kepada media agar menyiarkan berita sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga dapat mengubah opini publik.
Reply
# Elvaria Mantao 2016-10-21 04:04
saya sangat setuju dengan pendapat mba maya, bahwa media mempunyai peran yang penting dalam penyusunan kebijakan. media merupakan alat alternatif masyarakat untuk mencari informasi. tetapi dalam hal lain media juga terkadang mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena kelompok berkepentingan memberikan sumber daya yang lebih besar kepada media, sehingga mempengaruhi informasi yang akan diterima oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dari kelompok yang berkepentingan. terima kasih
Reply
# Eldo KP-MAK 2016-10-20 13:22
Selamat Malam... Peran media dalam sebuah kebijakan adalah sebagai pengangkat isu yang akan dibahas dalam sebuah proses kebijakan. Media tersebut sesungguhnya menjembatani komunikasi antara stakeholder dengan pembuat kebijakan, Namun terkadang memang media tersebut mendapatkan "pressure" yang tinggi dari para stakeholder, sehingga terkadang apa yang diangkat atau dikomunikasikan oleh Media belum tentu menjadi isu pokok yg seharusnya dibahas namun itu menjadi kepentingan sesungguhnya dari stakeholder. Jadi, antara media dan stakeholder tersebut memang saling memiliki kebutuhan dan mewujudkan Transaksi Politik.
Reply
# Wulandari I H KP-MAK 2016-10-20 17:32
Selamat malam semua..mbak Dwi, Monica, dan Mas Eldo..saya sangat setuju..media dalam penyusunan kebijakan itu sangat besar perannya, mulai dari awal sekali dalam melakukan agenda setting, medialah yang punya peran mengangkat isu2 atau masalah-masalah di masyarakat yang sebagai tindak lanjut pemerintah harus menyusun kebiajakan. Pada saat rancangan kebijakan dibuat, dimana dibutuhkan masukan dari stakeholder, media akan membantu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder bahkan membantu mengarahkan pola piker masyarakat atau stakeholder agar mendukung atau tidak mendukung rencana kebijakan tersebut. Dan dari sini akan dimulai lobi-advokasi yang idealnya dua arah, baik dari penguasa ke stakeholder maupun sebaliknya dari stakeholder ke penguasa dan akan lebih bagus kalau dilakukan terbuka atau transparan sehingga penyusunan kebijakan akan terjaga untuk tetap focus pada tujuan utama kebijakan, nah, di sini peran media juga besar dalam menjaga keterbukaan. Peran media tidak berhenti sampai di sini, setelah kebijakan selesai dan disyahkan, maka selanjutnya media dapat berperan mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik karena dukungan penuh dari seluruh stake holder. Terimakasih..
Reply
# Herlinda Dwi Ningrum 2016-10-20 14:00
Media sebagai agent setter yang beguna mengarahkan perhatian publik pada persoalan tertentu, selain itu peran media sebagai sumber informasi kepada masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat mendapat akses untuk melakukan kotrol terhadap perancangan, pembuatan, hingga pelakasanaan kebijakan yang dibuat oleh stakeholder.
Terimakasih..
Reply
# Felix F. Mailoa 2016-10-20 14:28
saya meragukan independensi media jaman sekarang (walaupun tidak semuanya). media baik lokal maupun nasional lebih banyak mewakili pemilik modal bahkan pemimpin tertentu ketimbang mewakili kepentingan masyarakat. media lemah dalam kasus ini karena menurut saya media juga telah di"bungkam".
Reply
# Sri Guntari KP-MAK 2016-10-20 14:30
Berdasarkan penjelasan di buku Buse, menyatakan bahwa adanya kesamaan antara lobby dengan kelompok berkepentingan, dimana keduanya berusaha untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan. Pelobby sendiri dipekerjakan oleh suatu organisasi untuk mewakili kepentingan klien mereka dengan dasar komersil. Dari kasus terkait RPP KTR tersebut, terlihat bahwa kelompok pabrik rokok bersama petani tembakau memiliki kemampuan lobby yang kuat hingga mampu membatalkan pengesahan kebijakan tersebut.
Terkait dengan peran media dalam proses penyusunan kebijakan, mengacu pada kemampuan media dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan cepat. Berita yang dikemas oleh media dapat mempengaruhi dan merubah pola pikir masyarakat, sehingga tidak jarang media dimanfaatkan oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi opini publik.

Terimakasih
Reply
# Artha Kusuma KP-MAK 2016-10-20 15:05
Selamat malam teman-teman. Mohon ijin untuk berpendapat, dan terbuka untuk didiskusikan bersama-sama

Istilah Lobi dalam buku “Membuat Kebijakan Kesehatan” oleh Kent Buse adalah sebuah kata kerja yang berarti membuat pertemuan langsung dengan seorang penyusun kebijakan dan berusaha mempengaruhinya dengan dasar kepentingan komersil. Dalam kaitannya dengan kasus Raperda KTR di DIY, terlihat jelas bahwa ada lobi-lobi yang dilakukan oleh pihak yang kontra dengan kebijakan ini. Kemampuan lobi yang dilakukan oleh pihak yang kontra jauh lebih masif dan kuat dibandingkan dengan yang pro sampai akhirnya Raperda KTR gagal untuk disahkan.

Peran media dalam penyusunan kebijakan sangatlah penting. Bahkan ketika proses penyusunan agenda peran media memang sangat krusial. Terkait dengan Raperda KTR di DIY, peran media sepertinya masih sangat kurang dalam hal mengangkat isu gagalnya Raperda ini disahkan. Walaupun diawal ketika proses agenda setting media cukup membantu karena isunya sudah masuk ke legislatif, namun pada proses penyusunannya, ketika Raperda ini sedikit lagi akan disahkan, justru media lebih fokus pada bagaimana Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau melakukan somasi dan protes kepada aktivis anti tembakau di DIY bukan pada mengapa tiba-tiba satu persatu fraksi di DPRD mengundurkan diri dan Raperda KTR gagal disahkan. Peran media sebagai penjaga isu menjadi krusial karena jika tidak ada yang memberitakan dan mengawal bagaimana Raperda dibuat maka kemungkinan penyimpangan dan isu ini tenggelam akan sangat tinggi dan tujuan dari penyusunan kebijakan yakni terbitnya sebuah regulasi yang mengatur kawasan tanpa rokok akan semakin sulit untuk terlaksana.

Terimakasih
Reply
# Anggi Ardhiasti-MAK 2016-10-20 15:05
Peran media dalam proses penyusunan kebijakan ini adalah sebagai pengendali pikiran atau gagasan dari para stakeholder, di dalam teori 3 Dimensi kekuasaan (dalam hal ini dimensi Kekuasaan Sebagai Pengendali Pikiran) disebutkan bahwa seseorang/kelompok memiliki kemampuan untuk membentuk arti dan cara pandang terhadap kenyataan tertentu (yang mereka inginkan tentunya) melalui pengendalian informasi, media massa, serta melalui pengendalian proses sosialisasi, disinilah peran media dalam membantu stakeholder tertentu.
Reply
# La Ode Nur R Sy.MAK 2016-10-20 15:55
Selamat malam,
Saya sependapat dengan mba anggi ardhiasti dimana media seharusnya menjadi pengendali informasi diantara para pihak dalam hal ini kita sepakat menyebut mereka dengan aktor penetapan kebijakan. tetapi kadangkala kenyataan pada hari ini media malah mulai kehilangan independensinya dalam menginformasikan sesuatu diantara pemerintah dan swasta.
Terima kasih
Reply
# Sri Fadhillah KPMAK 2016-10-20 15:52
Selamat malam... mencoba melanjutkan analisis kebijakan ini terkait peran media dan proses lobi

Pada kasus ini, tentunya proses lobi menjadi penentu jalannya rencana kepentingan yang dibawa oleh masing-masing kelompok. Lobi digunakan untuk mempengaruhi proses kebijakan dimulai dari agenda setting, perumusan, hingga pelaksanaan kebijakan. Hal ini juga dipengaruhi oleh media. Media punya peran penting untuk membentuk opini masyarakat. Masyarakat yang menganut sistem demokrasi, peran media sangat diperlukan untuk menjaga netralitas wacana. Namun karena desakan ekonomi dan persaingan menyebabkan media menjadi tidak netral dan terkesan mengarahkan. Sehingga media massa memiliki pengaruh yang kuat terhadap agenda kebijakan pemerintah melalui kemampuan untuk memunculkan dan membentuk, bisa juga dikatakan media mampu untuk menentukan. Hal tersebut juga terjadi pada kasus ini, dimana media memiliki peranan yang penting mau mengarahkan kemana isu kebijakan tentang Kawasan Tanpa roko tersebut, apakah pro atau kontra, tergantung dari kepentingan dari media tersebut.

Terima kasih
Reply
# RANNI MURTININGRUM 2016-10-20 16:08
Lobi dan kelompok berkepentingan mempunyai kesamaan dimana keduanya berusaha untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan (Buse, hal 40). Dalam kasus ini lobi-lobi dilancarkan dari kelompok pro rokok dengan menyatakan protes dan tidak menyetujui raperda dengan alasan petani tembakau dan pabrik rokok tidak dilibatkan dalam proses pengembangan Raperda.
Media massa sangat memiliki peran dalam proses penentuan sebuah kebijakan. Media diharapkan berada di pihak yang netral dalam menyampaikan berita terkait isu-isu penyusunan kebijakan sehingga para stakeholders mendapat masukan-masukan informasi yang sifatnya netral.
Reply
# yuli luthfiana 2016-10-20 16:44
untuk analisis stakeholder menurut Roberts, 2004 pada poin 3 perlu dipahami posisi dan kepentingan mereka/aktor dalam kaitannya dengan persoalan sehingga sangat berpengaruh terhadap jalannya implementasi pada kebijakan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, sedangkan peran media dalam penyusunan kebijakan terkadang bisa menghalangi pengambilan kebijakan atau bahkan membantu memberikan informasi yang lebih luas tentang kebijakan.
Reply
# Darsal Z Dafid 2016-10-21 12:39
saya sependapat kak bahwa media dapat membantu memberikan informasi yang lebih luas tentang kebijakan. pembahasan sebelumnya ada 3 dimensi kekuasaan dalam kebijakan. Yang menarik disini adalah kekuasaan sebagai pengendali pikiran. maksudnya bahwa pemegang kekuasaan dapat memberikan advokasi yang baik kepada masyarakat, salah satunya memanfaatkan media untuk mempengaruhi masyarakat tentang manfaat dan isi kebijakan tersebut.
Reply
# sri wusono,KPMAK 2016-10-20 16:44
Media memiliki peran vital dalam menyusukan kebijakan kemudian media juga pemberi informatika sebagai bahan koordinasi komunikasi komitmen dasar pengembangan pengendalian terhadap semua eleman pemerintah ,perusahaan rokok Media massa dapat merubah gaya hidup atau budaya lokal setempat, dengan cara mempengaruhi (persuade) cara berfikir suatu kelompok atau kalangan masyarakat tertentu agar menyukai atau mengikuti suatu hal yang baru atau asing bagi mereka. Pengaruh dari media massa tersebut dapat berdampak positif maupun negative dan dapat berwujud.
Reply
# Prayudha Benni Setia 2016-10-20 16:46
Setuju dengan opini sebelumnya. Media massa memiliki tempat yang vital dalam menyampaikan informasi. Termasuk dalam agen propaganda Dari sebuah kebijakan, membentuk polakepercayaan masyarakat. Sehingga dlm kontekskali ini media massa memang memegang peran penting dalam kritik pemerintah atas kebijakan
Reply
# Ranik Diastuti 2016-10-20 17:17
Peran media dalam proses penyusunan kebijakan adalah sebagai wadah yang sangat efektif dalam membentuk opini publik melalui penyebaran informasi mulai dari setiap gerakan, isu sampai dengan promosi komersial sehingga dapat mempengaruhi dan menggiring pandangan publik, termasuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari stakeholders.
Reply
# Adhinda Prativi-MAK 2016-10-20 18:15
Istilah lobi adalah pertemuan langsung dengan penyusun kebijakan yang dilakukan untuk mempengaruhi penyusun kebijakan, berdasarkan kepetingan mereka dengan dasar komersil. Dalam konteks kasus perda KTR ini, terlihat jelas bahwa kelompok yang kontra dengan kebijakan KTR ini telah melakukan lobi kepada DPR, dan posisi stakeholder yang pro dengan kebijakan ini tidak cukup kuat untuk melawan, sehingga perda KTR sulit digoal kan. Dalam hal lobi ini semakin besar jumlah pendanaan maka semakin besar pula kemungkinan satu kelompok pelobi dapat mengajukan pendapat kepada legislator.

Peranan media massa disini adalah untuk membentuk opini publik, berita yang disajikan oleh media massa juga terkadang dapat “dipesan” untuk dimanfaatkan oleh suatu kelompok kepentingan/ pemerintah agar dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga akhirnya berpengaruh pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Reply
# Nanik Sri Wahyuni 2016-10-20 19:03
Saya setuju bahwa peran media pada dasarnya adalah sebagai sumber informasi dan juga merupakan agen sosialisasi yang mampu menciptakan berbagai opini dalam masyarakat. Namun seringkali media juga dipengaruhi oleh sistem politik, sehingga dapat memberikan informasi yang tidak netral tergantung dari sponsor yang mempengaruhinya.
Dalam proses penyusunan kebijakan, media juga merupakan bagian penting dalam proses, kemampuan media untuk memberikan gambaran permasalahan dan menampilkan gerakan dari wilayah lain yang mempunyai kasus serupa akan membentuk opini publik dengan mudah. Artinya peran media menjadi sangat penting ketika media mampu mengarahkan publik terhadap suatu permasalahan tertentu, contohnya pada kasus Raperda KTR di DIY, jika saja media mampu mengarahkan opini publik pada buruknya dampak rokok pada kesehatan di masyarakat dan bukan mengekspos tentang Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau yang melakukan somasi dan protes kepada aktivis anti tembakau di DIY, mungkin saja Raperda tersebut tidak akan macet. Namun semua akan kembali kepada peran Pemerintah sebagai penentu kebijakan, karena menurut saya peran media ini lebih pada alat bantu dalam proses penyusunan kebijakan, dan pemerintah sebagai pengendali proses mempunyai peran yang utama.

Terima kasih
Reply
# Bayu Kusuma SIMKES 2016-10-21 01:49
DIY mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Salah satu perbedaannya adalah keistimewaan dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur.
Untuk pembuatan kebijakan di level kota dan kabupaten, masih bisa lebih independen, tapi jika sudah terkait dengan level Provinsi, menjadi sesuatu yang cukup sulit, jika garis kebijakan yang diambil mempunyai persinggungan dengan wilayah kekuasaan di DIY. Sehingga beberapa teori kebijakan yang mungkin bisa diterapkan di daerah lain mungkin menjadi sulit apabila diterapkan di DIY.
Reply
# Budi Prihantoro 2016-10-21 02:24
Peran media seharusnya menyediakan informasi yang berimbang pada suatu kasus. Tetapi saat ini media cenderung memberitakan sesuatu yang tidak berimbang. Salah satu contohnya pada kasus rokok ini, dimana pada media terutama elektronik lebih banyak menyiarkan iklan rokok daripada iklan kesehatan. Materi iklan rokok juga dibuat semenarik mungkin, dikaitkan dengan olahraga, beasiswa. Talkshow pada beberapa stasiun tv juga kerap menyudutkan beberapa pihak yang kontra terhadap rokok.
Perlu diingat juga bahwa banyak anggota legislatif yang maju dengan biaya besar (jadi harus kembali modal juga), tingkat pendidikan rendah, tidak pengalaman mengelola manajemen, dan sebagainya. Kondisi ini telah mempengaruhi keputusan pada pembuat kebijakan.
Reply
# Katrina Feby Lestari 2016-10-21 03:10
Dari kasus ini Media diharapkan berada di pihak yang netral karena sebenarnya diperlukan peran media yang mendukung stakeholders untuk bisa mendukung penyusunan kebijakan.
Reply
# Atina Husnayain 2016-10-21 03:49
media hendaknya mampu menyajikan informasi yang objektif, termasuk dalam kasus ini. namun nampaknya media lebih banyak mengekspos kerugian-kerugian yang akan dialami petani tembakau. hal ini akan sangat mendorong opini publik terhadap kebijakan terkait KTR
Reply
# Emi Badaryati 2016-10-21 04:21
Stakeholders atau pemerintah mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah harus care dan jeli terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh dalam kasus ini pemerintah seharusnya harus tahu siapa saja yang harus terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan RPP KTR di DIY. Pengusaha pabrik rokok dan petani kretek, walaupun mereka pada posisi kontra tetapi mereka sangat erat pengaruhnya terhadap kebijakan rokok, mereka harus dilibatkan agar ada suatu komitmen atau konsekuensi dalam kebijakan tersebut. Dan dengan ini tidak terjadi proses macet dalam perumusan kebijakan. Pemerintah juga bisa menggunakan media masa untuk menggiring masyarakat ke kondisi yang kondusif terkait suatu kebijakan. Yang jadi permasalahan disini pemerintah belum optimal menggunakan media massa untuk menggolkan kebijakan tersebut, kondisi ini menjadi tanda Tanya besar apakah pemerintah sudah serius untuk permasalahan rokok??
Reply
# EKA PUSPASARI KP-MAK 2016-10-21 22:04
Dalam hal ini, sebenarnya ada kekhawatiran dari masyarakat yang memang ingin kebijakan itu segera tercapai. seperti yang dijelaskan dalam Buse "kebijakan kesehatan berada dalama resiko yang terlalu dipengaruhi oleh kelompok kepentingan tertentu yang dapat meyediakan sumberdaya keuangan yang paling besar.
media yang seharusnya menjadi jendela informasi dari masyarakat yang paling cepat sekarang ini, sudah tidak terbuka lagi dalam menyampaikan informasinya, unsur komersial yang lebih dominan. jadi terkadang masyarakat bisa dibuat terlena dengan informasi-informasi yang disajikan.
jika kita tidak pandai menyikapi hal ini, kitapun akan menjadi korban karena mendapati informasi yang tidak tepat.
Reply
# Ratna Simbolon KMPK 2016-10-22 04:29
Perkembangan media informasi telah merasuki sendi-sendi kehidupan termasuk kehidupan politik. Media Informasi tidak sekedar menghadirkan informasi menjadi lebih mudah, lebih luas danlebih cepat di akses melainkan juga mempengaruhi cara berpikir seseorang. Dalam proses kebijakan,media infomasi dapat mempengaruhi opini publik sehingga melahirkan tuntutan dan dukungan terhadap sebuah agenda kebijakan. Dengan demikian, menguasai media dapat juga berarti menguasai opini publik. Menguasai opini publik berarti juga menguasai agenda pemerintah,sedangkan menguasai agenda pemerintah berarti menguasai apa yang harus dan tidak harus dilakukan pemerintah. Dengan kata lain menguasai media sudah bisa dikatakan menguasai pemerintahan. Danpada kasus ini terlihat STAKEHOLDER yang keberatan PERDA ini diterbitkan sudah melakukan lobi terhadap penyusun kebijakan sehingga peran media seharusnya lebih proaktif, lebih agresif dan kritis untuk mengelola informasi yang terkait dengan masalah ini sehingga opini publik diharapkan bisa dirubah dan tidak menerima saja alasan-alasan penundaan dan dengan demikian agenda kebijakan bisa kita tindaklanjuti.
Reply
# Arda Dinata 2016-10-25 14:16
Secara konsep konten/ isi kebijakan, terlihat pada Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau merasa tidak diajak dalam proses pembuatan Raperda KTR sehingga mereka beranggapan isi dari produk hukum ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat khususnya yang tergabung di "Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau"

Sebenarnya proses penyusunan agenda Raperda KTR secara konsep konten/ isi kebijakan itu sudah bagus, namun masih kurang maksimal sosialisasinya ada semua elemen masyarakat yang ada di Yogyakarta. Kita tahu, agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan hendaknya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

Di sini, terlihat peran media dalam proses penyusunan kebijakan belum diberdayakan secara maksimal. Padahal, menurut Glen Snyder bahwa pembuat keputusan bertindak sebagai respons terhadap kondisi dan faktor-faktor yang terjadi di luar lingkungan internal pemerintah tempat mereka yang terlibat. Setting internal dideskripsikan sebagai lingkungan manusia yang terdiri dari kultur budaya dan populasi, yang secara otomatis di dalarnnya termasuk opini publik.

Dalam hal ini, media bisa dikategorikan sebagai komponen terbesar dari lingkungan internal kebijakan. Media dapat digambarkan sebagai alat yang menunjukkan interpretasi dan ekspektasi aktor non –pemerintah dari berbagai kelompok masyarakat, sebagaimana dapat pula digunakan sebagai alat untuk menyosialisasikan kebijakan dan agenda oleh pemerintah. (www.ArdaDinata.Com).
Reply

Add comment

Security code
Refresh