Kemungkinan masalah dalam kebijakan kesehatan di kasus 2 - minat Gizi

Mohon ijin memberikan komentar.
Dinegara kita, tembakau memberikan kontribusi besar dalam pendapatan negara sehingga kebijakan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tentu saja menuai reaksi keras dari sejumlah masyarakat kretek dan petani tembakau. Terlebih saat mereka tidak merasa dilibatkan dalam sebuah pembuatan kebijakan. Seyogyanya seluruh unsur masyarakat terwakili dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat orang banyak. Sehingga kebijakan yang ditetapkan mendapat dukungan masyarakat luas. Sayangnya, wakil-wakil rakyat dalam hal ini partai politik, justru turut memperkeruh suasana dengan tidak menanda tangani Raperda tersebut. Tentu saja ini tidak lepas dari manuver politik mereka dalam upaya pencitraan di Pemilu mendatang. Penolakan ini tidak mengejutkan karena penyusunan kebijakan merupakan perjuangan antar kelompok , sebagian mendukung perubahan dan sebagian lain menolak, tergantung kepada kepentingan mereka. Pemerintah memilih bersikap netral dengan menyeimbangkan tuntutan dan memberikan dukungan dalam bentuk lain. Raperda KTR ini merupakan usulan masyarakat yang berasal dari bawah, tentu saja prosesnya berjalan panjang dan berliku . Mungkin akan beda ceritanya bila Raperda merupakan hasil insiatif DPRD setempat, usulan kebijakan mungkin akan cepat prosesnya dan segera disyahkan oleh anggota dewan perwakilan rakyat.

Undang – undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian 17 pasal 115 telah enam Tahun diberlakukan sebagai kebijakan dalam langkah preventif dan promotif yaitu kawasan tanpa asap rokok. Namun berdasarkan data yang disajikan oleh Kementrian kesehatan 2015 hanya terdapat 30% (166 kabupaten/kota) yang menerapkan kebijakan ini dari 403 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Masalah ini disebabkan oleh kurang maksimalnya peran pemimpin daerah, tokoh masyarakat, advokasi yang kurang akademisi. Selain itu melihat kasus yang terjadi di DIY ini ideology kapitalisme sepertinya sangat kuat mempengaruhi proses kebijakan ini. Ideologi Kapitalisme oleh Adam Smith adalah sebuah ideologi yang digunakan oleh sebagian besar golongan atas/konglomerat untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini, masyarakat digunakan sebagai alat penggerak kesejahteraan bagi dirinya dengan cara mempekerjakan orang banyak dengan upah 'secukupnya'. Masyarakat kretek dan petani tembakau dijadikan alat untuk menentang kebijakan ini. Disamping itu kuatnya pengaruh kapitalisme (perusahaan rokok) dalam melobby agar penyusunan rancangan kebijakan ini dibatalkan.
Dibutuhkan perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih siap serta mempertimbangkan berbagai faktor dalam penyusunannya dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan sebagai upaya penegak hukum, pemantauan dengan evaluasi yang terus menerus.

Izin berkomentar. Berdasarkan kasus ini, pola interaksi kekuasaan yang terbentuk bersifat pluralism, dimana kekuasaan terdistribusi diantara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kebijakan muncul hasil dari konflik dan proses lobby dari masing-masing kelompok. Dalam Perda KTR ini, terdapat beberapa aktor yang berperan, yaitu QTI dan yang juga bersama-sama dengan pegiat pengendalian tembakau membentuk Forum JSTT yang mendukung Perda ini dan juga terdapat kelompok masyarakat yang bernama "Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau" serta pabrik rokok yang menentang Raperda ditandatangani oleh DPRD. Dari kasus di atas, dapat dilihat lobby yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kontra sangat gencar jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang pro Raperda KTR, dimana industry hasil tembakau ini sendiri memiliki andil yang cukup besar terhadap pendapatan Negara misalnya saja pajak dan cukai, penyediaan lapangan kerja, hingga beasiswa kepada pemuda/i Indonesia sehingga pemerintah dalam menyusun kebijakan banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok pro rokok ini.
Media memiliki peranan yang cukup besar dalam menggiring persepsi masyarakat terhadap rokok. Selama ini rokok dikenal sebagai simbol maskulinitas dikarenakan iklan-iklan rokok yang menggambarkan seperti itu jauh berbeda dengan iklan dari pomosi kesehatan anti rokok yang tidak mampu mengubah persepsi masyarakat akan bahaya rokok. Sehingga sangat penting bagi kelompok masyarakat yang pro terhadap raperda KTR agar lebih menggiatkan proses lobby dan advokasi yang terus menerus terhadap legislatif sebagai penyusun kebijakan agar dapat diwujudkan. Terima kasih.

Selamat Malam, Izin berkomentar.
Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DIY belum juga disahkan. Sebelumnya DIY memiliki kebijakan tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) melaui Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2009 dan Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara khususnya Pasal 11.
Akan tetapi peraturan ini lemah karena tidak memberikan sangsi pada pelanggar sehingga perlu merancang Perda KTR yang mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok.

Proses penyusunan kebijakan Raperda ini berlangsung alot karena adanya pertentangan aktor terkait. Jika kita melihat dimensi kekuasaan yang berjalan, maka terjadi berbagai hambatan yang disebabkan oleh;
1. Political Will dan komitmen politik
Komitmen politik yang dilakukan oleh satu fraksi DPR yang menyetujui Raperda tersebut akhirnya mengundurkan diri dan diikuti fraksi lain merupakan bentuk tidak komitmennya aktor-aktor tersebut dalam penetapkan Raperda KTR di DIY. Seyogyanya fraksi di DPR melindungi masyarakat dan berdasarkan evidence based bukan sekedar mengikuti political will semata. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu politik memusatkan perhatiannya pada perjuangan untuk memperoleh, mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.
Namun, Fraksi DPR sebagai aktor mengambil posisi penting dalam menentukan langkah lanjutan dari suatu kebijakan, sehingga komitmen mereka untuk melindungi masyarakat menjadi hal utama dari kepentingan pihak lain yang merugikan masyarakat.

2. Kekuatan lobby-lobby
Kekuatan lobyying berasal dari sekelompok orang dan swasta seperti pelaku industri rokok yang merasa dirugikan. Kekuatan lobby ini menjadi salah satu alasan terkuat akan tidak dilakukannya penandatangan KTR. Padahal Raperda KTR ini dapat mencegah masyarakat luas dari paparan asap rokok. "Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau" yang memprotes penandatandangan Raperda tersebut perlu mendapatkan advokasi lebih lanjut, sebab Raperda KTR tersebut tidak melarang merokok, tapi memberikan perlindungan asap rokok kepada orang lain (AROL), mencegah kepada yang belum merokok dan mengatur kawasan bebas asap rokok.

Tak bisa dipungkiri, media menjadi aktor pendukung yang secara tak langsung terlibat dalam proses penyusunan kebijakan. Advokasi melalui media pun jangan dilupakan dan perlu dilakukan secara masif untuk menyeimbangkan informasi timpang yang beredar & terkesan mendukung tidak disahkannya Perda KTR.
Sehingga perlu dilakukan edukasi melalui media tentang bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok harus dilakukan karena memegang peranan yang penting dalam pembentukkan persepsi masyarakat mengenai Raperda KTR ini agar segera disahkan.

Berdasarkan beberapa parpol yang memilih mengundurkan diri, rasanya dalam penyusunan kebijakan Raperda KTR ini, mereka mengambil teori inkremental dalam pengambilan keputusan . Teori ini dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Sehingga model pengambilan keputusan ini membuahkan hasil terbatas, praktis dan dapat diterima (segelintir kelompok yang memiliki kepentingan).
Oleh karenanya, perlu dilakukan tekanan oleh masyarakat (societal pressure), berbagai forum, lembaga dan organisasi sosial termasuk pemda wilayah itu sendiri agar Raperda KTR ini dapat segera ditandatangani dan diimplementasikan.

Menurut Kingdon (1984) terdapat tiga alur dalam proses politik, (1) Adanya sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan. Permasalahan ini merupakan pilihan prioritas dari sekian banyak masalah yang muncul untuk diselesaikan. Prioritas masalah diketahui dari penilaian terhadap indikator-indikator, hasil monitoring dan evaluasi serta kejadian-kejadian tertentu yang mendesak. (2) adalah alur kebijakan, yaitu merupakan analisis solusi terhadap permasalahan yang muncul. Solusi ini dibuat dalam bentuk aturan-aturan yang dinilai dapat menyelesaikan masalah yang timbul. (3) adalah alur politik, yaitu merupakan sebuah kondisi diluar dua alur sebelumnya, namun mampu menguasai kedua alur tersebut. Kepentingan kelompok yang berkuasa sangat berperan dalam alur politik ini. Ketika ketiga alur ini dapat menemukan kesamaan dan kesepakatan, maka kebijakan akan muncul dalam Jendela Kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang sesuai dengan kepentingan semua pihak.

Seperti juga yang terjadi dalam penyusunan Perda AROL dan pengurangan kebiasaan merokok di DIY ini. Pada awal penyusunan dilakukan upaya diskusi dan duduk bersama antara QTI dan pegiat pengendalian tembakau membentuk Forum JSTT, melakukan penyusunan naskah akademik. Naskah akademik ini telah didiskusikan dan disetujui sehingga Raperda telah dimasukkan dalam Prolegda. Ditengah perjalanan alur penyusunan kebijakan ini, ternyata terdapat kepentingan lain yang menghambat pengesahan kebijakan yang telah disusun di awal. Kekuatan ini sudah pasti memiliki “power” yang lebih tinggi sehingga berhasil menghambat pengesahannya. Di sinilah “politik kepentingan” bermain dalam sebuah alur penyusunan kebijakan. Dalam kasus diatas "Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau" berhasil menghambat pengesahan Perda AROL karena mereka memiliki kemampuan Lobby pada level yang lebih tinggi.

Kesimpulannya hingga saat ini Perda AROL dan pengurangan kebiasaan merokok di DIY belum berhasil “menemukan Jendela”nya, dan masing-masing pihak masih harus saling bersepakat agar kepentingan semua pihak dapat terwujud, walaupun mungkin masih memerlukan waktu yang lebih lama.

Izin berkomentar:
Setelah membaca komentar teman2 di atas saya hanya ingin menambahkan menurut saya macetnya penyusunan Perda KTR ini dikarena adanya gejolak pihak-pihak yang merasa terancam dengan adanya perda ini. Tidak mungkin kita terus-terusan harus menyenangkan semua pihak. Menurut saya sebaiknya pihak yang berkewajiban dan berwenang dalam memutuskan Peraturan ini mengambil sikap tegas dan mulai menyusun prioritas dengan sebisa mungkin meminimalisir dampak bagi pihak yang diasumsikan akan “dirugikan”. Dengan diberlakukannya peraturan ini tidak serta merta pabrik rokok langsung tutup atau pertanian tembakau langsung dibumihanguskan tapi ini merupakan langkah untuk “menertibkan” para perokok dan melindungi orang-orang yang sebenarnya sangat BERHAK untuk terlindungi dari bahaya asap rokok. Peraturan tentang rokok memang akan menemui berbagai hambatan dan tantangan karena rokok yang seakan-akan sudah mendarahdaging di negeri ini sehingga para actor yang berperan harus mengambil sikap tegas, dan konsisten terus melakukan advokasi dan melobi pihak2 yang dianggap kurang menyetujui peraturan ini. Pemangku kebijakan harus kokoh untuk memperjuangkan perda ini meski harus mendapat gempuran kapital.

Menambahkan pendapat teman teman,
bahwa besarnya political will disini snagat mempengaruhi proses penyusunan kebijakan. Beberapa teman memang sudah mmaparkan bahwa maslah politik sebenarnya dibayangi dengan kapitalisme ( pengaruh yang sangat besar dari Perusahaan Rokok dan sekutunya).
Sebenarnya konten tidak bermasalah dari Perda, sudah siap, penyusunan sudah lama dan sudah sampai tahap hearing ditingkat akhir. Munculnya masalah adalah dari aktor aktornya yaitu DPRD dengan ketidak setujuannya yang tiba tiba dan munculnya masyarakat kretek dan tembakau di akhir tahap dengar pendapat.
Ketika kita sudah mengetahui sumber masalhnya, dari situ pula kita mencoba menyelesaikannya. Untuk masalah dengan DPRD kita bisa belajar dari Kab. Kulon Progo bagaimana eksekutif (terutama Bupati ) melakukan advokasi dan negosiasi terus menerus kepada pihak legislatif dalam upaya persetujuan KTR.

Sedangkan untuk masalah masyarakat kretek dan petani tembakau, kita harus menelusur siapa sebenarnya mereka? Apakah memang masyarakat DIY yang benar – benar petani tembakau atau masyarakat yang dikendalikan oleh kapitalisme Perushanan Rokok. Kita bisa menyelami lagi mereka, mendengar apa yang dipermasalhkan mereka jika mereka memang petani rokok dan masyarakt kretek. Selain itu kita bisa mencontoh pergerakan mereka dengan membuat perestujuan atau komitmen KTR dikelompok – kelompok kecil dahulu misal dalam skala Dusun, Desa, atau komunitas2 sehingga banyak muncul deklarasi KTR (komitmen tertulis) di banyak tempat walaupun skalanya kecil (menjamur). Ini yang nantinya dapat dijadikan kekuatan bargaining position di tingkat atas, karena dukungan kelompok2 kecil. Denagn banyaknya pergerakan seperti itu dimasyarakat maka bisa dijadikan alasan untuk mempertanyakan kenapa DPRD menolak padahal DPRD adalah wakil rakyat di legislatif.

Memang untuk mewujudkannya butuh usaha dan komitmen yang besar serta waktu yang cukup lama.

Melihat kasus Perda KTR di DIY,tidak dapat dilepaskan dari peran pimpinan daerah. Seperti di Kab.Kulonprogo,bupatinya seorang dokter,sehingga kebijakan-kebijakan yang menyangkut kesehatan akan lebih mudah diterima oleh DPRD,karena advokasi dari pimpinan daerah tentu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan,selain dinas teknis terkait dengan substansi kebijakan tersebut. Selain itu pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan,baik yang pro maupun kontra harus diikutsertakan dalam setiap tahap penentuan kebijakan. Peran media juga harus menjadi perhatian. Karena media berperan dalam membentuk opini masyarakat. Apalagi jika menyangkut hal-hal yang strategis seperti masalah rokok.

Menambahkan komentar, memang hingga saat ini masalah rokok masih menjadi perdebatan dari berbagai pihak. Mengingat semakin gencarnya iklan rokok untuk kalangan muda, perlu dilakukan langkah-langkah mengurangi perokok melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Hal yang penting dalam pembuatan KTR adalah mengatur tempat merokok, melindungi balita dan generasi muda dari paparan asap rokok serta menekan perokok pemula. Terkait berhentinya pembahasan Perda KTR di DPRD Kota Yogyakarta, diduga ada kepentingan dari industri rokok yang ingin menunda regulasi. Kulon Progo sebagai kabupaten yang telah berhasil menerbitkan Perda KTR di Yogyakarta mengalami kenaikan pendapat asli daerah (PAD) walaupun telah menerapkan KTR. Belajar dari Kabupaten Kulon Progo, strategi yang dilakukan adalah melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan industri rokok serta advokasi secara kontinu terhadap pemegang kebijakan.

Dalam proses pengambilan kebijakan haruslah bersifat Rasionalisme yang artinya bahwa keputusan dibuat dengan mempertimbangkan semua kemungkinan beserta konsekuensi yang akan terjadi jika kebijakan ini di implementasikan. Dalam Proses penyusunan kebijakan tidak terlepas dari yang namanya aktor. Oleh karena itu, dalam kasus Raperda KTR ini harusnya harusnya melibatkan semua elemen yang punya kepentingan sehingga masalahnya bisa dibicarakan dengan baik dan para aktor bisa mencari solusi yang tepat. Seperti misalnya dalam kasus ini harusnya pabrik rokok dan petani tembakau ikut terlibat dalam proses penyusunan karena mereka termasuk kelompok yang punya kepentingan sehingga tidak terjadi aksi protes dalam proses penyusunan Raperda KTR ini. Mengapa akhirnya penyusunan Raperda ini macet dan DPR akhirnya mundur satu per satu, karena . Pabrik rokok ini merupakan kelompok yang memiliki kekuasan sehingga mempengaruhi dalam pemutusan suatu kebijakan. Andai kata di dalamnya tidak mementingkan kepentingan pribadi/politik dan proses advokasi eksekutif dan legistlatif terus dilakukan, besar kemungkinan Raperda ini tidak akan mengalami kemacetan. Maka dari itu sebaiknya pihak yang berkewajiban dan berwenang dalam memutuskan Peraturan ini mengambil sikap tegas dan mulai menyusun prioritas dengan sebisa mungkin meminimalisir dampak bagi pihak yang diasumsikan akan dirugikan.

Dalam masalah kebijakan ini terlihat pentingnya peran pemerintah dalam perumusan dan pembentukan kebijakan serta bagaimana advokasi pemerintah sebagai eksekutif kepada legislatif sangat berpengaruh terhadap disahkannya suatu kebijakan. Seharusnya sejak awal sudah difikirkan segala pihak yang terkait dengan kebijakan KTR termasuk perwakilan dari petani tembakau dan pabrik rokok dilibatkan dalam pembahasan kebijakan ini agar dapat dicari titik tengah yang terbaik karena asap rokok dan bahayanya sangat meresahkan masyarakat dan harus dicari jalan keluarnya, apabila belum bisa dihilangkan setidaknya bisa dikurangi dampaknya bagi perokok pasif dengan memberlakukannya KTR ini. Sedangkan petani tembakau dapat dirangkul oleh pemerintah dengan menyediakan alternatif pertanian yang lebih menyehatkan dan bermanfaat bagi orang banyak dengan bekerjasama dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan misalnya sehingga petani-petani tembakau kita ini tidak membebek kepada kapitalisme pabrik rokok.

saya ingin menganggapi sedikit, pernyataan mbak destriyani. Seperti yang telah dijelaskan oleh mbak destri bahwa sebenarnya banyak aktor yang terlibat dalam proses penyusunan perda tersebut, tetapi aktor terakhir yang muncul dalam proses yaitu masyarakat yang menamakan dirinya "Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau" menyatakan protes dan tidak menyetujui Raperda tersebut dan menuntut Raperda tidak ditandatangani hingga pada akhirnya raperda tersebut memang tidak ditandatangani meskipun proses penyusunan sudah pada tahap akhir. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini, pemegang kekuasaan lebih "condong" kepada aktor terakhir yang muncul tersebut dan ini juga membuktikan bahwa masyarakat atau perusahaan swasta masih memiliki kekuatan untuk menentukan apakah kebijakan yang disusun akan disahkan atau ditolak dan tentu saja harus didukung dengan kemampuan advokasi dan lobbi politik yang mumpuni.
terima kasih

Selamat pagi, menambahkan beberapa komentar yang telah disampaikan oleh rekan-rekan, menurut saya, penetapan kebijakan KTR di DIY yang terhambat disebabkan oleh kurangnya partisipasi oleh beberapa aktor dalam penyusunan kebijakan itu sendiri. Entah memang aktor yang kontra terhadap kebijakan ini tidak dilibatkan atau sengaja tidak ingin dilibatkan pada awal proses penyusunan. Seharusnya lobbying sudah harus dilakukan oleh pemerintah pada semua kelompok yang terkait dengan kebijakan ini dari awal penyusunan perda, bahkan sebelum penyusunan perda. Bukan malah akhirnya pemerintah yang dilobby untuk tidak jadi mengesahkan perda ini oleh kelompok yang kontra terhadap perda. Tujuan perda ini sangat mulia, masyarakat dan/atau kelompok rentan harus dilindungi dari bahaya asap rokok. Agaknya terlalu berlebihan menurut saya jika kelompok kontra KTR tidak setuju dengan perda ini karena dianggap akan menurunkan penjualan rokok hingga penurunkan produksi tembakau petani kecil. Memang mungkin terjadi penurunan, tetapi secara evidence-based penurunan ini tak sebanding dengan berapa jumlah korban asap rokok jika perda ini tidak disahkan. Perda ini juga hanya sebatas memberikan batasan berupa ada tempat-tempat yang harus bebas asap rokok, bukan pelarangan merokok disetiap tempat. Lobbying merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi kasus ini menurut saya. Jika perda ini mampu disahkan saya rasa Pemerintah harus juga segera memikirkan bagaimana nasib masyarakat terutama masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari rokok dan nasib pecandu rokok. Program pelatihan dan dukungan usaha/pertanian pengganti usaha rokok kecil serta pelayanan kesehatan yang mudah untuk para pecandu yang ingin mengubah perilaku dapat diberlakukan sebagai salah satu contohnya.

Dari study kasus kebijakan tentang KTR ini kita dapat belajar dan mencoba memahami bahwa : Kebijakan public yang disatu sisi untuk kepentingan kesehatan public disisi lain harus melihat dampaknya terhadap kebijakan ekonomi,sosial,kemasyarkatan, dan budaya.
Dalam pembuatan kebijakan diperlukan proses yang panjang,multidisiplin,dan melibatkan semua pihak, baik pembuat kebijakan dan masrayarakat dalam arti yang luas. Kebijakan pada realiatanya tidak bisa dilepaskan dari politik yang ada.