Kemungkinan masalah dalam kebijakan kesehatan di kasus 2 - minat Kesling

Selamat pagi, bedasarkan kasus yang telah dipaparkan, dapat dilihat macam-macam fungsi kekuasaan. Pemerintah sebagai fungsi pengambil keputusan atau politik power dimana berhak untuk memutuskan kebijakan seperti kebijakan kawasan tanpa rokok. Namun kebijakan ini diprotes oleh petani tembakau yang merasa dirugikan sehingga kenijakan tersebut belum terealisasi. Masyarakat/petani tembakau ini merupakan social power. Bantul merupakan wilayah yang belum melaksanaan KTR, di bantul itu terdapat pabrik rokok, pihak pabrik rokok tersebut punya kepemtingan bisnis (bussiness power) dimana apabila KTR dilaksanakan pabrik rokok ini tidak laku lagi seiring dengan pengurangan rokok oleh masyarakat karena larangan merokok di tempat umum. Social power ini memiliki kekuasaan untuk ikut andil atau dapat mempengaruhi hasil dari pengambilan keputusan pemerintah. Begitu juga pabrik rokok, dengan alasan bisnis mereka juga bekerja sama dengan petani tembakau untuk menolak kebijakan KTR, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa bantul tidak tetap mendatangani kebijakan tersebut? Di sini ada kekuatan politik dimana penguasa atau pengambil keputusan ini tidak mau kehilangan suara yang isinya juga petani tembakau yang pertama, yang kedua petani tembakau merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan memikirkan nasib mereka, masing-masing memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Sehingga di sini harus ada sistem lobby kepada kelompok berkepentingan, harusnya melibatkan petani tembakau dan perusaan rokok untuk membicarakan kebijakan KTR tersebut agar terlihat adil dan pemerintah di bantul harus melihat wilayah di yogyakarta seperti kulonprogo yang sudah terlebih dulu menjalankan kebijakan KTR ini, belajar dari pengalaman wilayah lain.

Proses kebijakan tentang rokok tentu saja melibatkan banyak pihak, dan banyak terjadi pertentangan, namun untuk kota jogja walikota telah mengambil inisiatif yaitu mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No.17/2016 tentang kawasan tanpa rokok, yaitu menetapkan 8 tempat bebas asap rokok, tentu saja ini merupakan triger sehingga mempercepat pembahsan di DPR, dan perlu mempelajari daerah yang telah menerapkan perda KTR yaitu kulon progo dan gunung kidul

Jika dilihat dari perannya, pemerintah pusat telah berperan dalam pembuatan kebijakan yaitu menetapkan UU kesehatan no 36 tahun 2009 pasal 115 tentang kawasan tanpa asap rokok dan pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Organisasi masyarakat kemudian menjalankan perannya dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap UU ini dengan menginisiasi Raperda KTR dan menjadi actor sebagai interest grup yang bersifat sukarela, dan tidak berusaha menginfiltrasi proses penatapan keputusan. Namun di wilayah provinsi DIY hal ini tidak dapat menjalankan kebijakan ini karena adanya kekuatan besar yaitu dari sector swasta (perusahaan rokok). Perusahaan rokok menjadi kuat posisinya dalam kebijakan karena perusahaan memberikan pemerintah pendapatan berupa pajak. Sehingga posisi Perusahaan rokok dan petani tembakau bergabung menjadi sectional group yang mampu melakukan tawar menawar dengan pemerintah dan menyediakan peran produktif dalam ekonomi dan menjadi kelompok minoritas istimewa (elit). Sehingga pengambilan keputusan lebih menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan swasta. keputusan yang diambil yaitu dengan jalan mengundurkan diri dari Raperda KTR tersebut. Pengambilan keputusan ini menurut March dan Simon (1958) dianggap rasional karena telah memuaskan pihak yang merasa dirugikan yaitu petani tembakau.

Terkait dengan analisis stakeholders dan kemampuan advokasi-lobby saya setuju apa yang disampaikan mba Ajeng Prastiwi tentang social power yang mengisyaratkan bahwa ada makna politik dalam sikap masyarakat kretek yang tentunya berkaitan dengan hubungan antara anggota legislatif dengan pendukungnya. Disamping itu selaras dengan pendapat mba Itsna Masyruha bahwa kontribusi perusahaan swasta dalam hal pendanaan pembangunan daerah termasuk dibidang kesehatan cukup besar dan sangat mempengaruhi penanda tanganan kebijakan KTR. Semakin besar jumlah pendanaan semakin besar pula kelompok pelobi mengajukan pendapat mereka kepada legislator. Menurut Kushel dan Bindman, 2004 bahwa kebijakan kesehatan berada dalam resiko terlalu dipengaruhi oleh kelompok kepentingan tertentu yang dapat menyediakan sumber daya keuangan yang paling besar.
Dalam hal pengambilan pengambilan keputusan kita bisa mengembangkan Model Rasional dalam pengambilan keputusan seperti yang disampaikan oleh Simon (1957) tentang bagaimana seharusnya sebuah organisasi mengambil keputusan. Pertama tama para pengambil keputusan dalam hal ini DPRD DIY dan aktor lainnya yang berkompeten perlu mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan dan memisahkannya dari yang lain. Apakah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini termasuk peningkatan atau perbaikan dari kebijakan sebelumnya. (Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2009dan merupakan amanah dari Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara khususnya Pasal 11). Apakah Perhatian kebijakan ini hanya pada kelompok masyarakat atau seluruh masyarakat DIY. Kedua, Tujuan-tujuan, nilai nilai dan objektif-objektif para pembuat keputusan perlu diklarifikasi dan dirangking. Apakah para pembuat kebijakan lebih memilih untuk mengurangi pencemaran asap rokok untuk membebaskan seluruh kawasan atau mengurangi pencemaran asap rokok dengan membebaskan satu atau beberapa kawasan saja. Ketiga, para pengambil keputusan membuat daftar semua strategi alternatif untuk mencapai tujuan. Memperluas ruang lingkup Kawasan Tanpa rokok, Memberi bantuan kepada masyarakat kretek dalam mengatasi masalah ekonominya pasca alih usaha/profesi, menekan produksi rokok sekaligus menawarkan alternatif usaha lain yang lebih produktif ketimbang berusaha dibidang produksi rokok. Langkah keempat, akan melibatkan para pengambil keputusan yang rasional melakukan analisa yang komprehensif atas semua akibat dari dari tiap tiap alternatif.
Dalam mewujudkan terbitnya Perda DIY Tentang Kawasan Tanpa rokok maka peran negara sangat di butuhkan dalam hal pendanaan terhadap konsekuensi anggaran yang ada dalam penyusunan maupun implikasi dari kebijakan KTR ini. Dalam penyusunan Kebijakan Kawasan tanpa rokok juga dibutuhkan peran seluruh masyarakat termasuk organisasi dan perusahaan swasta sehingga PERDA Kawasan Tanpa Rokok di Daerah Istimewa Jogjakarta bisa terterima dan dilaksanakan seperti yang telah dilakukan di Daerah Lainnya.

Aktor memiliki peran yang cukup besar dalam kasus di atas. Kebijakan akan dianggap lemah jika keterlibatan, peran, dan kerjasama para aktor tidak maksimal. Mulai dari anggota DPRD yang secara beruntun mengundurkan diri, sumber daya manusia (masyarakat) kurang mendukung penetapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah tidak mengikutsertakan masyarakat terkait (petani tembakau) dalam membuat kebijakan, peran LSM dalam mendukung kebijakan dinilai kurang maksimal karena LSM tidak lagi fokus dalam mensosialisasikan KTR, melainkan lebih berfokus untuk menggalang kekuatan melawan somasi dari masyarakat kretek, hingga pergantian anggota DPR karena pembuatan kebijakan ini memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut menyebabkan adanya overlapping dari kepemimpinan atau pemerintahan yang baru karena peraturan akan berganti dan secara otomatis perumusan kebijakan akan dilakukan dari nol kembali.

Pembuatan kebijakan kesehatan dimaknai oleh mixed scanning, yaitu dengan memahami kepentingan-kepentingan berbagai pelaku dan cara mereka menggunakan kekuasaan. Dalam kasus tersebut jelas terlihat bahwa dengan beragamnya kepentingan para aktor menyebabkan gagalnya penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kepentingan para pembuat kebijakan tidak sejalan dengan kelompok masyarakat yang pro tembakau termasuk petani tembakau sehingga kebijakan KTR tidak dapat dilaksanakan.
Telah kita ketahui sebelumnya bahwa tidak hanya pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan, akan tetapi kekuatan politik, kelompok masyarakat dan media massa merupakan aktor yang turut andil dalam kesuksesan suatu kebijakan. Berdasarkan kasus tersebut terdapat suatu kekurangan yaitu tidak adanya keterlibatan kelompok masyarakat termasuk petani tembakau untuk bersama-sama merumuskan kebijakan KTR. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya anggapan pelanggaran HAM karena sesungguhnya suatu kesepakatan itu berdasarkan asas mufakat seperti yang terkandung dalam sistem demokrasi Pancasila. Salah satu asasnya adalah asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. Kemampuan lobby dari aktor kelompok di masyarakat dan perusahaan swasta merupakan sebuah kesatuan kekuatan yang kuat dari kekuasaan karena mereka mampu menggeser kekuatan pemerintah.

Salam sehat..!

Berdasarkan narasi kasus di atas, menurut saya ada beberapa hal yang dapat diambil pelajaran dan bisa didiskusikan lebih lanjut, diantaranya:

1. Konsep Aktor.
Secara konsep aktor kebijakan pada proses pembuatan kebijakan Perda KTR di Yogyakarta, ada beberapa fraksi di DPR mengundurkan diri tidak menandatangani pengesahan kebijakan KTR dan ada elemen "Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau" yang merasa tidak diajak dalam proses pembuatan kebijakan.

Bila kita analisis secara stakeholders dan kemampuan advokasi-lobby, maka terlihat jelas masih lemahnya aspek ini yang dilakukan oleh para aktor kebijakan tersebut. Kita tahu bahwa pemilik pabrik rokok nasional dan dunia memiliki uang banyak. Mereka selalu berkolaborasi dengan politisi di pemerintah. Politisi kebetulan memang sedang memerlukan dana untuk pilkada. Mereka sedang mendapat dana dari pabrik rokok dengan mengubah sikap mereka yang lebih lunak terhadap larangan merokok.
Dalam hal ini, kekuasaan itu adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Menurut Andrain, distribusi kekuasaan digambarkan dalam bentuk tiga model, antara lain model elite sebagai yang memerintah, model pluralis, dan model populis.

1. Model Elite yang Memerintah. Yang memerintah teridiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan mendapat keutungan akibat dari berkuasa. Sedangkan yang diperintah terdiri dari lebih banyak orang, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara berdasar hukum, semaunya dan paksaan.

2. Model Pluralis. Setiap individu menjadi anggota satu atau lebih kelompok sosial tertentu. Kelompok sosial ini berfungsi sebagai wadah memperjuangkan kepentingan para anggota, menjadi perantara para anggotanya, dan pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana keputusan politik.

3. Model Populis atau Kerakyatan. Maksudnya, partisispasi seorang warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan individual dan sosial masyarakat.

Jadi, salah satu kekuatan yang penting yang bisa mengatasi kekuasaan (power) dari pemilik pabrik rokok adalah anggota parlemen. Jika anggota parlemen mewakili kepentingan kelompok anti rokok, mereka akan memenangkan kebijakan penghilangan pabrik rokok.

Artinya, meski pun secara kesehatan, rokok itu berbahaya dan karena itu pabrik rokok seharusnya dilarang. Namun, secara ilmu sosial, di balik kebijakan pelarangan itu, terdapat kepentingan pemilik pabrik rokok, dan juga petani, pedagang, dan kegiatan berkaitan dengan tembakau. Kekuasaan adalah bidang kajian ilmu sosial. Oleh karena itu, kita harus bisa membaca kekuasaan dari penduduk, pengambil kebijakan, dan stakeholder lain.

Makasih.

Salam sehat..!

Berdasarkan narasi kasus di atas, menurut saya ada beberapa hal yang dapat diambil pelajaran dan bisa didiskusikan lebih lanjut, diantaranya:

3. Konsep Proses.
Secara konsep proses kebijakan, sebenarnya Raperda KTR sudah masuk di Prolegda dan sudah dibahas di DPR namun akhirnya bermasalah pada saat menjelang disahkan (proses finalisasi) ditandai dengan beberapa fraksi tidak mau menanda tangani.

Di sini, apabila kita gabungkan pernyataan mengenai kebijakan publik dan partisipasi sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat maka kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dalam perumusan kebijakan publik, maka dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat untuk turut berpartisipasi karena pembuatan kebijakan publik ini.

Dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah mengalami perubahan pada UU No 32 tahun 2004 telah memuat tentang asas desentralisasi dimana UU ini menjalankan amanat UUD RI 1945 amandemen ke IV pasal 18 yaitu dengan cara menjalankan otonomi daerah dimana setiap daerah diberi kebebasan untuk mengurus Rumah Tangga Daerahnya sendiri.
Sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 32 tahun 2004 menyaakan bahwa “Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan juga penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tingggi”.

Dalam pasal 18 menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain, “Bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Peraturan Daerah”. Dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, DPRD mempunyai hak mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah”. Dari ketiga peraturan tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Daerah (Eksekutif) berperan dalam membentuk Peraturan Daerah, sedangkan DPRD mempunyai hak memberi persetujuan dan mempunyai hak mengadakan perubahan terhadap materi Peraturan Daerah.

Sedangkan dalam pasal 19 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa DPRD (legislatif) juga mempunyai hak “mengajukan Rancangan Peraturan Daerah” atau yang lebih dikenal dengan hak inisiatif DPRD. Hak inisiatif ini hanya terkadang dan sewaktu-waktu dipergunakan DPRD. Terkait dengan itu dalam penyelenggaraa pemerintahan yang demokratis, penyusunan Peraturan Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat (berupa dengar pendapat) dengan tujuan agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah. Peran serta dari masyarakat itu tentu akan mempermudah sosialisasi dari penerapan substansi apabila Peraturan Daerah itu ditetapkan dan diundangkan.

Keterlibatan publik dalam Perda, diantaranya adalah:

(1) Publik berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah, mulai dari Proglegda sampai penetapan Perda.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Untuk memudahkan publik dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Makasih.