Kemungkinan masalah dalam kebijakan kesehatan di kasus 2 - minat KMPK

Menurut saya, Raperda Kawasan Tanpa Rokok di DIY belum juga di sahkan (ditandatangani) karena adanya kepentingan dari kelompok atau golongan yang terkait didalamnya terutama kaum oposisi yang merasa akan terkena dampak dari disahkan nya Raperda tersebut. Dalam kaitannya dengan kebijakan, KTR memang sangat sensitif karena pihak pihak yang merasa takut akan terusik “kehidupannya” terutama dalam segi ekonomi akan berusaha mencari dukungan dengan lobbying kepada pemangku kebijakan agar bisa menggagalkan Raperda tersebut atau meminimalkan resiko “kerugian” pada dirinya. Khusus di DIY, menurut saya sangat berkaitan dengan Kekuasaan dimana di DIY masyarakat sangat patuh kepada Kepala Daerah nya sehingga kekuatan politik (Legislatif) lemah dan terpengaruh. Selain itu, kemungkinan didalam tubuh legilatif sendiri banyak anggota yang tidak mendukung Raperda tersebut tetapi menolak dengan dalih atas nama rakyat sehingga pada saat ada kelompok masyarakat yang tidak mendukung dan merasa tidak dilibatkan dalam penyusunannya menjadi alasan yang tepat bahwa Raperda tersebut cacat hukum. Ketika Raperda hampir disahkan, konflik manajemenpun dilakukan oleh oposisi dari raperda tersebut yaitu dengan melakukan somasi kepada Aktifis dan kelompok masyarakat pendukung yang mana menurut hemat saya kelompok ini kalah “backing” sehingga kelompok oposisi semakin kuat dan akhirnya para aktifis dibuat sibuk sendiri dengan terpecah konsentrasi dalam mengawal Raperda tersebut. TCSC-IAKMI (2009) menjelaskan permasalahan yang sering ditemui dalam pembentukan kawasan tanpa rokok antara lain adalah sumber daya manusia yang lemah dalam mensosialisasi dan mendukung, anggaran daerah kurang dan peran masyarakat yang tidak ada. Kemenkes RI (2011) mendukung penelitian TCSC-IAKMI (Tobbacco Control Suport Center - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) yang menyatakan masih lemahnya penerapan kawasan tanpa rokok dikarenakan kurang optimalnya peran pemimpin daerah, tokoh masyarakat, masyarakat terdidik, advokasi yang kurang dari akademisi serta gencarnya iklan rokok melalui media sosial dan massa. Dukungan semua pihak terhadap penerapan kawasan tanpa rokok oleh Pemerintah Daerah sangat penting mengingat manfaat kebijakan tersebut.

Kekuasaan mengacu kapada kemampuan untuk mampengaruhi orang lain, sedangakan kewenangan mengacu kepada hak untuk melakukan kekuasaan tersebut.
Kelompok petani tembakau dapat menekan pemerintah untuk tidak menyetujui kebijakan KTR.
Nlai-nilai sosial dan politik digunakan untuk menunda pembautan keputusan karena berpihak kepada petani tembakau sehingga kebijkan KTR tetap hanya dalam agenda. Kebijakn juga dipengaruhi dengan adanya kewenangan tradisional dan kharismatik dimanan kebijakan KTR tersebut juga tidak didukung oleh pemimpin kharismatik.
Salah satu partai menyatakan mengundurkan diri (diikuti dengan partai-partai lainnya) karena adanya protes dari masyarakat kretek (petani tembakau)
dengan demikian terlihat bahwa ha-hak petani tembakau lebih dipentingkan, sehingga pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan lebih memilih keputusan untuk tidak membuat keputusan sampai saat ini.
Kemungkinan pihak pengusaha tembakau mengalihkan masalah kesehatan mesyarakat dengan cara mengerahkan masyarakat petani tambakau dan dampaknya bagi ekonomi mereka dan mungkin bagi beberapa partai politik dan jurnalis tetap untuk menyuarakan hak-hak petani tembakau.
Para ahli mengatakan bahwa negara sendiri merupakan suatu kelompok berkepentingan yang berkuasa atas proses kebijakan untuk mearaih kepentingan, untuk tetap berkuasa para pejabat terpilih mungkin memilih untuk menfasilitasi kelompok-kelompok dengan anggaran, barang dan jasa dan peraturan yang mendukung dengan harapan bahwa kelompok-kelompok ini tetap menjadikan mereka berkuasa.
Untuk itu diperlukan advokasi yang terus menerus baik kepada legislatif maupun eksekutif untuk dapat menggoalkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Menurut saya, Raperda KTR di DIY belum dapat disahkan karena begitu banyak stakeholder yang terlibat dan berperan dalam penyusunan Raperda KTR. Adapun stakeholder yang terlibat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu stakeholder yang mendukung dan yang tidak mendukung. Kelompok stakeholder yang mendukung di antaranya adalah Dinas Kesehatan dan para aktivis gerakan anti-rokok. Dilihat dari segi posisi dan kekuasaan, Dinas Kesehatan dan aktivis gerakan anti-rokok memiliki posisi dan kekuatan yang cukup untuk mengambil keputusan dalam pengesahan Raperda KTR. Namun pada kenyatannya, posisi dan kekuatan yang dimiliki kelompok pendukung pengesahan Raperda KTR belum mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, komitmen para pendukung untuk menerapkan kebijakan yang dibuat pun masih belum cukup kuat.
Di sisi lain, kelompok stakeholder yang tidak mendukung pengesahan Raperda KTR memiliki pengaruh lebih besar dalam mempengaruhi. Kelompok stakeholder yang tidak mendukung Raperda KTR, antara lain pabrik rokok, perokok aktif, petani tembakau hingga kepala daerah. Pabrik rokok dan petani tembakau di DIY memiliki kepentingan dari segi ekonomi dan bisnis yang mana jika kebijakan Raperda KTR diterapkan akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang didapat (capital power). Perokok aktif sendiri memiliki kepentingan lain, yaitu kelompok yang menjadi pelaku utama dan menjadi alasan dibentuknya Raperda KTR. DIY memiliki jumlah kelompok perokok aktif yang cukup besar sehingga suara mereka mampu menghalangi pengambilan kebijakan (social power). Informasi yang disajikan oleh media belum memberikan pandangan yang netral terhadap Raperda KTR sehingga menimbulkan banyak persepsi di masyarakat yang pada akhirnya memandang penerapan kebijakan tersebut akan lebih merugikan masyarakat dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan (information power). Selain itu, Raperda KTR di DIY belum disahkan juga disebabkan oleh adanya kepentingan Kepala Daerah terkait produksi rokok mempengaruhi persepsi dan perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan (political power). Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa penolakan pengesahan Raperda KTR dipengaruhi oleh kepentingan, posisi/jabatan, kekuatan kekuasaan dan komitmen yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder.
Oleh karena itu, agar Raperda KTR di DIY dapat disahkan perlu adanya kemampuan advokasi dan lobby yang kuat sehingga dapat memberikan pandangan jelas dan mengubah persepsi stakeholder yang tadinya tidak mendukung pengesahan kebijakan menjadi mendukung pengesahan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan strategi perubahan kebijakan.

Selamat Pagi,
Proses penyusunan Raperda KTR tidak sesuai dengan harapan? Pertanyaan ini menjadi topik diskusi minggu ini yang membahas proses penyusunan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2012 di DIY tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang mana sampai sekarang Raperda tersebut tidak ditandatangani menjadi sebuah Perda. Penerapan KTR sebenarnya bukanlah suatu issue baru karena penerapan KTR merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah, seperti yang tertera pada UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009.
Tetapi di DI. Yogyakarta, proses penyusunan kebijakan Raperda tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan karena adanya pertentangan dari para pemangku kepentingan, yang memiliki kekuasaan dalam menolak penetapan Raperda, baik itu pihak yang menyusun, mengadvokasi, melaksanakan hingga pihak yang terkena dampak dari kebijakan Raperda tersebut baik secara langsung maupun tak langsung, dan negatif maupun positif.
Bila kita menganalisis lebih lanjut dari pemangku kepentingan tersebut yaitu yang pertama adalah pihak masyarakat bernama “Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau” yaitu kelompok petani tembakau dan pabrik rokok yang menyatakan tidak setuju pengesahan Raperda dengan alasan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pengembangan susunan Raperda. Selain itu dalih lain adalah pabrik produk tembakau merasa dirugikan dan seluruh mata rantai industri merugi mulai dari pedagang di toko tradisional dan modern, pekerja pabrikan rokok sekaligus petani tembakau dan cengkeh.
Pemangku kepentingan kedua adalah anggota dewan. Semisal sejumlah anggota DPRD Bantul seperti dari fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PPP dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengaku simpati terhadap pengunjuk rasa yang menolak Raperda KTR, dan mengagendakan penolakan tersebut dalam pertimbangan pokok dalam pembahasan Raperda KTR selanjutnya bahkan berpendapat menyayangkan unjuk rasa penolakan Raperda KTR yang tidak dilakukan jauh-jauh hari karena pembahasan Raperda tersebut sudah dilembur dan bahkan telah disetujui tim inisiator yang berasal dari beberapa fraksi. (Berita Antara Yogya tanggal 13 Desember 2012). Akhirnya satu persatu fraksi di DPRD mengundurkan diri dengan alasan Raperda cacat hukum dan akan merugikan petani tembakau.
Pemangku kepentingan berikutnya adalah para pegiat anti rokok, pihak perpajakan daerah dan kepala daerah yang seyogianya menjadi publik figur pendukung KTR, tetapi sebaliknya pada tahun proses penyusunan Raperda KTR DIY, berharap agar persoalan rokok didudukkan secara hati-hati, adil, proporsional dan serta mempertimbangkan dampak sosial ekonominya. Selain itu kebiasaan beliau merokok dan memiliki merk rokok sendiri yang selalu menjadi idolanya yaitu Kraton Dalem. Rokok tersebut merupakan produk dari perusahaan rokok yang diprakasai oleh anak Sultan sendiri, diluncurkan pada tahun 2003 menggandeng PT Sampoerna Tbk sebagai konsultan dan partner (Ardini Maharani, Tribun news.com, 08 Mei 2015).
Selanjutnya media massa yang seharusnya turut sebagai penentuan agenda Raperda KTR, mengarahkan perhatian pada pokok persoalan “politik tingkat tinggi” yang mendukung kebijakan ekonomi dan pemerintahnya.

Terima Kasih
Salam KMPK

Selamat Pagi,
Berusaha mengomentari Raperda di DIY mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang di dalamnya diatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, beberapa daerah telah menetapkan produk hukum yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok atau KTR. Tidak terkecuali dengan Kota Yogyakarta yang pada tahun 2012 menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) KTR sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2013. Raperda KTR tersebut diinisiasi oleh DPRD Kota Yogyakarta dengan diawali dorongan dari beberapa penggiat tobacco control yang tergabung dalam Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT). KTR dianggap perlu diwujudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Sebelum masuk menjadi Prolegda, upaya untuk mengurangi jumlah perokok telah banyak dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui beberapa program serta kemitraan. Field Coordinator lembaga Quit Tobacco Indonesia mengatakan, pada Juli 2012 pihaknya telah mensurvei 1.032 responden tentang efektivitas pelaksaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang kawasan dilarang merokok itu di lima kabupaten Kota DIY. Hasilnya, mayoritas responden (90,3 persen) responden menyatakan peraturan gubernur tak berjalan.Padahal, 96,3 persen responden setuju atas dibentuknya perda kawasan tanpa rokok. Hanya 1,8 persen yang menolak. Tetapi hal ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi dipercepatnya masa penetapan pelaksanaan Raperda, hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya analisa daya kemungkinan (potensi) konflik dan aktor-aktor pembuat kebijakan yang terlibat. Peran swasta dalam penentuan dan penentuan agenda setting pun tidak main-main. Perusahaan rokok besar dan petani rokok merupakan aktor-aktor yang sedikit banyak merupakan penentang keras pemberlakuan Raperda ini. Banyak sekali kepentingan yang mereka suarakan apabila Raperda ini disahkan dan dilaksanakan. Peraturan yang ada seharusnya memuat kepentingan banyak orang baik itu perokok dan bukan perokok, karena kalau dikembalikan ke hakikatnya setiap orang memiliki hak sebagai manusia untuk dapat melakukan apa yang mereka inginkan (merokok). Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, pada 1 April 2016 Raperda KTR mulai diberlakukan di lingkungan kantor pemerintah kota, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan di Yogyakarta (Antara News, 3 Maret 2016)

Terima Kasih

Suatu kebijakan yang digulirkan meskipun sudah melalui prosesnya , akhirnya dapat kandas apabila dalam pemetaan stakeholder ada pihak yang memiliki kekuasaan (high power) namun memiliki dukungan rendah bahkan tidak mendukung sama sekali. Hal ini karena adanya kepentingan politik tertentu yang ada di balik sikap pihak-pihak tersebut Itulah mengapa sangat pentingnya dilakukan analisis (pemetaan) stakeholder, sehingga dapat dicari strategi yang tepat terhadap berbagai stakeholder, sehingga suatu kebijakan dapat bergulir dari agenda setting sampai dengan pengesahannya. Dalam kasus penyusunan Perda kawasan Tanpa Rokok di DIY, nampak bahwa pihak Masyarakat Kretek dan Petani tembakau yang kontra kebijakan mensomasi Forum Jogja Sehat Tanpa tembakau (JSTT). Pihak legislatif pun menjadi terpecah ada yang kontra dengan kebijakan ini karena memihak petani tembakau dan menganggap Perda ini tidak berguna karena sudah ada Pergub 42 Tahun 2009. Tentu ada yang menggerakkan kelompok masyarakat yang kontra ini, diantaranya kepentingan para pemilik perusahaan rokok yang tidak ingin terganggu, yang dalam kasus di DIY ini adalah pihak yang sangat memiliki high power, penentu utama kebijakan di DIY yang juga merupakan pemilik perusahaan rokok menurut sebuah sumber. Harus ada strategi advokasi yang lebih massif, agar dapat memahamkan bahwa dengan adanya Perda ini salah satunya akan banyak melindungi anak dan perempuan yang menjadi perokok pasif. Misalnya citra DIY yang identik kota pelajar, kota budaya, kota yang memiliki usia harapan hidup tinggi yang dimasifkan untuk menjadi dasar lobi dan advokasi baik formal maupun informal, melalui berbagai saluran advokasi, terutama kepada pihak yang memiliki high power dalam kasus ini.

Mencoba mengomentari,
Menurut saya, pada proses penyusunan kebijakan RAPERDA di DIY ini tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan adanya pertentangan masyarakat pelaku atau actor. Yang terdiri dari pemerintah Yogyakarta, DPRD Yogyakarta, badan legeslatif Yogyakarta, masyarakat kretek dan petani tembakau. Dan pada nilah tidak terjadi pesetujuan terhadap perda KTR. Hal ini dikarenakan para actor yang tidak singkron antara para power yang malah mempunyai kepentingan masing-masing dan para social power seperti masyarakat kretek dan petani tembakau yang tidak di libatkan dalam penyusunan RAPERDA nya, sehingga para social power tersebut akan merasa dirugikan karena tidak mengetahui isi kandungan dari kebijakan RAPERDA tersebut, mereka akan memiliki persepsi mereka bahwa raperda tersebut malah dapat merugikan. Para social power masyarakat kretek dan petani tembakau akan merasakan kerugian disebabkan tidak adanya income kembali dan para power ini juga menjadi terpecah karena ada yang pro dengan adanya kebijakan ini dan ada yang kontra karena memihak para masyarakat kretek dan petani tembakau karena menganggap Pergub 42 Tahun 2004 ini kurang berguna sehingga timbul adanya lobbying dari marketing atau pihak pihak social power pengusaha rokok yang ternama kepada pihak pihak power yang berkuasa sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan ini. Harapanya dalam membuat sebuah kebijakan atau penyusunan Raperda KTR kota Yogyakarta yang terdiri dari IX BAB dan 28 Pasal ini bisa dibahas secara tuntas dan di tinjau serta di evaluasi kemabali dengan melibatkan para stakeholder atau aktor-aktor seperti masyarakat dan petani tembakau serta pabrik rokok dapat menyampaikan inspirasi mereka sehinggaa dapat ditemukan sebuah kesepakatan dalam penetapan perda tersebut. Sehingga dapat tercapainya tujuan dari Pergub No 42 Tahun 2004 yaitu bagaimana cara agar pemerintah biasa menyelamatkan masyarakat Yogyakarta dari dampak rokok.
Terima kasih

Angka perokok dari tahun ke tahun makin meningkat, ini akan berimbas kepada penduduk yang tidak merokok namun terpapar asap rokok atau perokok pasif. Salah satu cara melindungi perokok pasif adalah dengan menetapkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Saat ini seluruh kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah memiliki regulasi dalam hal itu, meski bentuk regulasinya berbeda-beda. Peraturan pemerintah Provinsi DIY tentang kawasan tanpa rokok belum terlalu populer di masyarakat jangankan masyarakat biasa pimpinan instansi dan staf pemerintah serta sektor swasta dan pemuka agama pun banyak yang belum tahu. Padahal peraturan (Pergub) No. 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) ini, sudah di sosialisasikan oleh pemerintah Provinsi DIY setahun sebelum penetapan 2009. Kenapa peraturan tentang kawasan tanpa rokok atau kawasan dilarang merokok tidak efektif ? ini dikarenakan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap Peraturan Gubernur ini, sehingga dalam pelaksanaan banyak yang menganggap PerGub tentang KDM/KTR ini hanyalah angin lalu. Ini perlunya peraturan daerah (PerDa) tentang kawasan tanpa rokok untuk memaksimalkan penegakkan aturan yang telah dibuat dengan adanya PerDa tentang kawasan tanpa rokok ini, tingkat kesehatan masyarakat akan meningkat. Namun ada saja hambatan mengenai kawasan tanpa rokok ini mulai dari pabrik rokok, petani tembakau, hingga anggota dewan yang kurang paham yang bertugas menjaga kesejahteraan rakyat dalam hal ini kesehatan masyarakat. Hal ini yang membuat peraturan kawasan tanpa rokok di Provinsi DIY menjadi lemah karena kurangnya peran atau perhatian dari pemerintah daerah dan anggota legislatif sebagai pengambil/pembuat keputusan serta tokoh-tokoh masyarakat, karena dukungan dari semua pihak terhadap penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di daerah sangatlah penting.
Di Provinsi DIY sudah ada beberapa kota/kabupaten yang menerapkan peraturan tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan secara bertahap seperti Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Yogyakarta meskipun baru diterapkan di beberapa tempat dan akan dijalankan secara bertahap. Di Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dengan aturan itu Pemerintah Kulon Progo tidak lagi bekerja sama dengan para industri rokok di segala bidang dan sudah tidak ada lagi spanduk, baliho atau umbul-umbul rokok yang terpasang di seluruh wilayah Kulon Progo. Sementara itu di Kabupaten GunungKidul juga telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan adanya PerDa ini Pemerintah GunungKidul mengharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat-tempat umum untuk terciptanya udara yang baik dan sehat.
Domain kawasan tanpa rokok (KTR) menurut UU Nomor 36 tahun 2009 ada tujuh jenis yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang di tetapkan. Dengan adanya UU Nomor 36 Tahun 2009 tersebut diharapkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dapat mendukung dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), agar tingkat kesehatan masyarakat dapat meningkat dan masyarakat bisa hidup lebih sehat.
Terima Kasih, mohon di koreksi apabila ada kekurangannya.

Menurut saya ada beberapa hal yang bisa disampaikan berkaitan dengan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Propinsi DIY:

(1) Dalam dimensi kekuasaan, apa yang dilakukan oleh DPRD DIY dengan menarik kembali dukungan terhadap pembahasan Raperda KTR karena adanya protes dari kelompok yang tidak setuju (Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau) merupakan bentuk kekuasaan dari dimensi "pluralisme". Menurut teori ini kekuasaan tersebar diseluruh masyarakat tanpa ada yang memegang kekuasaan mutlak sehingga negara (Pemerintah Propinsi dan DPRD DIY) memutuskan diantara kepentingan-kepentingan yang bersaing. Meskipun demikian ini juga bisa dilihat dalam dimensi "pilihan rakyat", dimana para anggota DPRD berusaha memfasilitasi kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai modal dan sumber daya yang kuat untuk tetap terpilih sebagai anggota DPRD pada Pemilu berikut.

(2) Dari contoh kasus, kita juga bisa melihat bahwa kemudian proses advokasi menjadi terhambat oleh upaya somasi yang dilakukan kelompok penentang Perda KTR terhadap kelompok pendukung KTR. Ini bisa berarti efektivitas advokasi yang dilakukan belum maksimal. Ada stakeholder-stakeholder yang masih luput dari sasaran advokasi. Keterlibatan media dibutuhkan disini untuk menyampaikan secara detail ketentuan-ketentuan dalam Raperda tersebut, walaupun sebenarnya banyak media yang digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Disini saya mencoba menganalisis beberapa peran stakeholder pada kebijakan ini,

Stakeholder yang mendukung peraturan perda KTR memang tidak banyak, jika dirinci hanya ada kurang lebih 3 stakeholder seperti, Dinas Kesehatan, LSM anti rokok dan ormas-ormas lain yang mendukung perda KTR. Sedangkan jika dibandingkan dengan stakeholder yang menolak, jelas kurang jumlah. Maka setelah membaca berbagai literatur ada beberapa hal yang bisa disimpulkan

1. Petani tembakau disini sebagai stakeholder yang memiliki peran penting dalam menolak perda KTR. Dimana mereka sebagai aktor utama yang menanam cikal bakal rokok itu. Setelah saya membaca berbagai literatur, ternyata ada peraturan SK Mentan no 127/KTSP/SR/120/2/2007 tentang tembakau rajangan varietas bligon 1. Dengan adanya SK ini berarti petani tembakau memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk menanam bahan utama rokok (meski tidak semua tembakau dijadikan rokok). Jika ada perda Kawasan Tanpa Rokok, sama artinya dengan menentang peraturan SK Mentan ini. Alhasil untuk melobi stakeholder (petani) memang tidak mudah, selain faktor diatas, alasan yang sering dikemukakan untuk menentang perda KTR ini adalah memutuskan jalur pendapatan petani, karena memang faktanya, tanaman yang bisa tumbuh subur jika musim hujan ataupun kemarau adalah tembakau. Maka dari itu untuk melobi petani supaya bisa ke arah netral atau bahkan ke arah ‘mendukung’ harus diselesaikan mulai dari permasalahan yang di hulu.

2. Selanjutnya pemikiran saya secara pribadi, untuk memperkuat lobi Perda KTR, perlu ditambahkan data-data, stakeholder pendukung (Dinas Kesehatan maupun ormas pendukung) menganalisis biaya yang dikeluarkan pemerintah setempat untuk menyembuhkan masyarakat yang ‘sakit karena dampak rokok’, kemudian dibandingkan dengan pendapatan pemda hasil dari cukai rokok tersebut. Meski tidak mudah, namun dengan data-data yang jelas “berapa pendapatan yang diterima pemda dibandingkan berapa pengeluaran pemda untuk biaya penyembuhan penduduk yang sakit akibat rokok”, proses lobi dan advokasi perda KTR ini bisa dipertimbangkan kembali, terlepas dari kekuatan sang aktor utama di DIY.

Terimakasih, kurang lebihnya mohon dimaklumi.

Proses penyusunan suatu kebijakan sangat erat kaitannya dengan isu kebijakan itu sendiri yaitu seberapa penting kebijakan tersebut dan sistem politik apa yang berlaku pada daerah kebijakan tersebut dibuat.
1. Seberapa Penting Kebijakan
Untuk menilai suatu kebijakan itu penting atau tidak maka yang harus dilakukan adalah menilai seberapa besar dampak kebijakan terhadap masyarakat. Kaitannya dengan proses penyusunan kebijakan Raperda KTR di Provinsi DIY, dinilai tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sebagaimana yang terlihat dalam hasil studi yang telah dilakukan oleh QTI atau Quit Tobacco Indonesia (salah satu pegiat pengendalian tembakau) terhadap 1032 responden tentang efektivitas PerGub dan pengamatan terhadap beberapa tempat merokok dan menemukan bahwa 90,3% responden menyatakan peraturan tidak efektif walaupun 96,3% menyatakan setuju dengan PerGub tersebut (dan hanya 1,8% yang menolak). Dengan begitu kita dapat melihat bahwa peluang dari sustainability kebijakan tersebut lemah.

Terlepas dari itu semua, yang seharusnya menjadi pusat perhatian kita adalah seberapa penting kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat, mengingat masyarakat memerlukan perlindungan terhadap kesehatannya, yang kesemuanya itu merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah. Dengan demikian, kebijakan KTR di Provinsi DIY diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan sistem pengawasan yang baik pula.

2. Sistem Politik Yang Berlaku
Berbicara mengenai sistem politik yang berlaku di Indonesia maka akan berkaitan dengan bentuk kekuasaan yang ada. Merujuk pada kasus di atas yaitu: kebijakan Raperda KTR di Provinsi DIY yang tidak berjalan sesuai harapan karena pertentangan pelaku (aktor) dan kelompok di masyarakat dan perusahaan swasta yang mempunyai kemampuan lobby canggih terlihat lebih berkuasa dalam menentukan kebijakan dibanding pemerintah yang terpilih secara demokratis maka bentuk kekuasaan yang ada merupakan bentuk kekuasaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Hal tersebut disebabkan oleh kekuasaan berada pada seorang Sultan yang merupakan seorang yang paling ditaati khususnya di DIY yang dalam hal ini memiliki kepentingan individu (memiliki aset pada perusahaan rokok) untuk menolak dicetuskannya kebijakan KTR. Selain itu, dalam skala nasional kebijakan tentang KTR banyak ditentang oleh para oposisi kebijakan yang tentunya juga memilki sebuah kepentingan di dalamnya. Mereka mampu menganalisis dan menguasai kekuatan politik dengan melakukan pengendalian pikiran di mana dalam hal ini mereka menggunakan kekuasaan sebagai pengendali pikiran. Misalnya perusahaan rokok memberikan banyak beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa yang umumnya merupakan perokok dan gencar menggunakan media massa untuk mempromosikan produk-produk rokok, dan memplesetkan kata-kata peringatan pada bungkusan rokok dengan kata ”Merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan” yang seharusnya diganti dengan kata akan, walaupun terkesan sepele namun hal itu bisa mengubah persepsi seseorang terhadap rokok dan masih banyak lagi usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum oposisi untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Dengan demikian diperlukan suatu advokasi atau lobby yang lebih agresif dan terus menerus dari yudikatif ke legislatif untuk pelaksanaan kebijakan KTR di Provinsi DIY sebagaimana yang telah dilakukan oleh daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Terima Kasih

Sejak Tahun 2009 Pemerintah DIY telah menganggap penting untuk menerapkan kebijakan dan program pengendalian penyakit akibat merokok dan paparan asap rokok dengan menetapkan Peraturan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok di mana Gubernur bermaksud melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah sebuah tindak lanjut yang beliau ejawantahkan dalam sebuah peraturan resmi. Yang menjadi kelemahan dari aturan ini adalah belum ada pasal yang menyampaikan sanksi berkenaan dengan kondisi masyarakat baik indvidu maupun organisasi yang melakukan pelanggaran peraturan dimaksud. Kelemahan lainnya adalah kurangnya sosialisasi dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Lalu untuk mewujudkan amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 115 Ayat 2, yang menyebutkan bahwa setiap daerah wajib menetapkan KTR sesuai dengan peraturan perundangan di daerahnya) dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif, pembahasan mengenai regulasi/peraturan daerah yang mendukung KTR terus bergulir walaupun belum membuahkan hasil. Maka pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2009 telah merencanakan sebuah Perda yang membahas tentang KTR. Seperti yang diungkapkan oleh Sadar Narimo, S.Ag, SH “Rancangan Peraturan Daerah tentang KTR yang telah masuk dalam Prolegda selama empat kali tetapi belum dapat disahkan karena masih terjadi perdebatan kepentingan antar fraksi (28 Mei 2014, www.dprd-diy.go.id) Berita di atas menunjukkan bahwa Raperda KTR DIY telah mengalami kebuntuan sebanyak 4 kali karena belum berhasil ditetapkan sebagai Perda, dan masih menjadi sebuah Raperda yang dimasukkan dalam Prolegda di tahun 2014, bahkan sampai dengan Prolegda tahun 2016.

Menurut Agus Mulyono dari Fraksi Golkar, banyak pasal yang terkesan ngawur dan dibuat-buat. Misalnya, ada pasal yang berbunyi: Tidak ada kawasan untuk merokok. “Pasal ini sangat ekstrim dan menunjukkan tidak adanya proses diskusi,” ujar Agus,. Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat Putut Wiryawan melihat penolakannya atas Raperda ini tidak ditunggangi kepentingan apapaun. Meski tak merokok, Putut melihat kepentingan dalam raperda ini harus mengakomodasi hak perokok, juga melihat keberadaan pihak yang selama ini menganggtungkan perekonomiannya dari industri kretek. “DIY punya ribuan buruh yang bekerja di pabrik rokok. Selain itu juga asongan yang mengandalkan hidupnya pada berjualan rokok. Kepentingan ini tetap harus masuk,” kata dia (Tempo, Jumat 14 Desember 2012). Menurut saya keterwakilan masyarakat baik itu konstituen sebagai suatu kesatuan yang diwakili Anggota Dewan dalam sebuah parpol(fraksi) maupun keterwakilan individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan terhadap KTR yang berada pada posisi akan menerima atau menolak beberapa atau keseluruhan ketentuan (pasal maupun ayat) yang sedang dirancang penyusunannya.

Hal ini menunjukkan begitu banyak pihak yang berkepentingan dalam penyusunan peraturan tersebut. Pihak-pihak ini antara lain pemerintah dan jajarannya baik legislatif dan eksekutif, LSM-LSM, Pemerhati Kesehatan, Pemerhati Konsumen, Pengusaha dan Pedagang Rokok, Petani tembakau, dan sebagainya. Pembahasan regulasi yang mengatur tentang pengendalian penyakit akibat merokok dan paparan asap rokok ini di skala nasional pun banyak menemui kendala. Hal ini seperti yang diungkapkan Sekretaris Forum JSTT, V. Sri wijiyati: “...PP Nomor 109 Tahun 2012. Itupun tertundanya sudah lama. Dari tahun 2009, diundangkan baru tahun 2012. Dulu dan salah satu PP yang legal draftingnya muter-muter pembahasannya karena harus diketahui ditandatangani oleh menteri keuangan, menteri pertahanan keamanan, padahal hubungannnya apa. Itu salah satu PP yang paling panjang prosesnya.” Kendala-kendala yang dihadapi tentunya berkaitan erat dengan kekuasaan, kepentingan dan hegemoni (3 dimensi kekuasaan) dari beberapa pihak yang sedang terlibat pada kondisi pro dan kontra pembahasan regulasi KTR. Sebelum diinisiasi menjadi Prolegda, Raperda KTR di DIY merupakan wujud perjuangan yang diinisiasi oleh berbagai lembaga dan institusi, beberapa di antaranya adalah Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) yang di dalamnya memuat berbagai macam NGO yang berada di Yogyakarta, sperti: Perkumpulan IDEA, PLIP Mitra Wacana, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang DIY, GEBRAK, REWANG, LAKPESDAM NU PC Bantul, PKK Kota Yogyakarta, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DIY, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY, Forum Pelajar Nusantara (FPN) Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), dan beberapa organisasi lainnya. Sedangkan pihak yang kontra adalah pengusaha dan pedagang rokok serta petani tembakau yang juga tergabung dalam suatu komunitas atau forum tertentu.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan KTR dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pemda memiliki peran untuk membuat Perda KTR, yang intinya memuat pengaturan tentang KTR, peran serta masyarakat, pembentukan satgas penegak KTR, larangan dan kewajiban, serta pemberian sanksi-sanksi. Dengan kata lain, KTR ini dibuat dengan tujuan menurunkan angka kematian dengan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat,serta mewujudkan kwalitas udara bersih dan sehat tanpa asap rokok. Di Yogyakarta Rancangan Peraturan Daerah tentang KTR yang telah masuk dalam Prolegda selama empat kali tetapi belum dapat disahkan karena masih terjadi perdebatan kepentingan antar fraksi. Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sistem Informasi Dinas kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Tri Madaya menjelaskan, pemberlakuan Perwal KTR ini bukan batal. Tapi, hanya diundur karena belum ada kesiapan di lapangan pada kawasan tanpa rokok. ”Selain itu sosialisasi juga belum dilaksanakan secara menyeluruh di masyarakat,” ungkapnya. Tri pun menolak adanya tekanan industri rokok. Ia berdalih sosialisasi belum dilaksanakan secara menyeluruh. Akibatnya, sasaran lokasi kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya siap. ”Termasuk pengadaan tempat khusus merokok,”
Seperti pada Gunung Kidul, seharusnya pemerintah DIY optimistis, keberadaan perda tersebut tidak akan mengurangi pendapatan daerah melalui bagi hasil cukai rokok. Seperti di Gunung Kidul Sebab dari hasil penerimaan secara nasional terus mengalami peningkatan, misalnya di 2011 penerimaanya sebesar Rp77 triliun, sedang di tahun ini sebesar Rp116,3 triliun. “Dari jumlah tersebut, Gunungkidul mendapatkan bagi hasil sebesar Rp34,7 miliar,” Dan petani tembakau di daerah ini juga tidak perlu khawatir dengan keberadaan dengan keberadaan perda ini. Sebab, larangan ini tidak mengatur bagi petani untuk menanam tembakau. “Tidak usah khawatir karena masyarakat tetap bisa menanam,” Hanya yang diperlukan aturan yang jelas terhadap kawasan yang bebas dari asap rokok. “Kalau untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan itu sudah jelas. tapi untuk kawasan perkantoran, apakah ini radiusnya lima meter atau hingga pagar batas kantor, dan ini harus dijelaskan, dan jangan sampai aturan tersebut malah berpotensi menurunkan omzet para pedagang”.
• Seharusnya pemerintah melupakan ego sektoral untuk bersama-sama memberi solusi terhadap pemecahan masalah terkait dampak buruk rokok. Kurang baiknya jalinankomunikasi antar lembaga pemerintah, khususnya antara eksekutif dan legislatif justru merupakan salah satu hambatan yang cukup berarti, mengingat masyarakat sudah mulai kritis. dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu, seharusnya komunikasi antara legislatif dan eksekutif dapat terjalin dengan lebih baik. Khususnya bagi legislatif yang selama ini terkesan terlalu politis dalam mendefinisikan masalah dan dalam setiap aspek kebijakan.
• Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, baik itu dari kalangan akademisi, ornop maupun kelompok masyarakat di Kota Yogyakarta harus mampu menjaga keberlanjutan usahanya dengan tetap menjaga
kredibilitas dan tetap menomorsatukan kepentingan rakyat dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Mungkin akan jauh lebih baik lagi bila masyarakat lebih intens dilibatkan dalam setiap tahapan advokasi kebijakan ataupun program-program riil lainnya.
• Untuk penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian tentang mekanisme politik yang terjadi di internal legislatif dalam penyusunan peraturan daerah, agar mampu memahami sejauh mana kepentingan politik mempengaruhi proses maupun substansi dari peraturan daerah tersebut. Mengingat dalam konteks raperda KTR ini banyak anggapan dari lembaga di luar dewan yang berasumsi bahwa raperda KTR dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga menyebabkan beberapa kendala dan hambatan dalam proses pembentukannya.
Jangan lagi ada anggapan jika raperda tetap KTR maka akan mematikan industri rokok di Kota Jogja. Mulai dari pedagang asongan penjual rokok hingga toko-toko yang menjual rokok. ”Industri rokok ini sangat besar. Dari mulai petani produksi tembakau sampai dengan penjual eceran. terhambatnya penyelesaian Raperda KTR menjadi Perda memang didasari oleh berbagai pandangan. Salah satunya karena ada beberapa pihak yang beranggapan pengesahan Raperda ini akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan daerah dari cukai rokok. Meski ada tekanan dari Fraksi PDI Perjuangan yang menarik semua anggota Pansus, pembahasan tak terpengaruh. Jangan karena ada tekanan dari industri rokok terhadap wakil rakyat di DPRD Kota Jogja dan pemkot menghambat Perda ini untuk diterbitkan

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Hal ini tentu tidak bisa lepas dari dimensi dimensi kekuasaan dan politik. Kekuasaan politik sensiri dinilai sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan politik itu menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Bahkan penggunaan ‘negara’ sebenarnya tidak lepas dari proses politik sebagai wadah mencapai kekuasaan.

Melihat kasus Raperda KTR di DIY yang tidak berjalan sesuai harapan, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan dari berbagai pihak. Ada perang pengaruh antara pemerintah dalam hal ini DPR dan sektor kesehatan dengan pihak ‘grass root’ yaitu masyarakat tembakau dan pabrik rokok sendiri. Terlihat ada dimensi kekuasaan Implisit yaitu dimana ‘grass root’ memiliki pengaruh yang tidak dapat dilihat secara nyata dalam kekuasaan tetapi dapat dirasakan. Hal ini menjadi langkah awal yang penting untuk mengawali sebuah kebijakan. Maka diharapkan ada analisis stakeholder yang lebih detail di DIY sebelum melanjutkan proses pengesahan Perda KTR ini yang merupakan turunan Pergub dan segala dasar peraturan yang sudah cukup jelas mengatur adanya kawasan tanpa rokok di daerah. Terkait siapa siapa saja yang punya andil dalam rokok dan tembakau harus ada usaha pelibatan dari pemerintah yang memiliki kekuasaan Yuridis di DIY. Agar tidak menjadi celah kelemahan yang dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi ‘grass root’ agar konfrontasi dan tidak sepakat. Misalnya adanya undangan fisik yang sudah diberikan atau perwakilan di setiap lini rokok yang sudah didekati. Memang pengesahan Perda atau peraturan lain yang dianggap sensitif HAM dan ekonomi akan menimbulkan kehebohan, seperti KTR ini misalnya. Sehingga peran pengusul yaitu DPR dan Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (FJSTT) menjadi sangat penting dalam lobby dan pendekatan, bukan hanya pada pimpidan daerah namun juga penguatan masyarakat ‘grass root.'

Sadar atau tidak sebenarnya dimensi kekuasaan implisit yang dimiliki ‘grass root’ terkadang lebih punya pengaruh besar dalam kebijakan, sekarang tergantung pihak mana yang bisa kuat infiltrasi dan lobby nya kepada mereka dan dibawa kemana. Kita masih ingat peristiwa 1998 dimana kekuatan mahasiswa sebagai bagian ‘akar rumput’ mampu menggulingkan presiden, hal ini bukan sebuah kemustahilan bisa diulang dalam hal Perda KTR DIY dengan advocacy masif ke atas dn lobby serta penyadaran pesuasif ke bawah.
Next...

Sedikit Flash back pada teori Pendekatan tiga dimensi kekuasaan yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa pendekatan tiga dimensi kekuasaan merupakan perluasan dari pendekatan satu dimensi dan dua dimensi dan sering disebut calss dialetical model. Pendekatan ini lahir dari sebuah kritikan terhadap pendekatan yang fokus dan prilaku yang memasukkan pertimbangan kekuatan yang tersembunyi dan konflik yang mendapat pengaruh kekuasaan (Gaventa, 1985) adalah untuk mengidentifikasi alat dan media yang digunakan oleh pengaruh kekuasaan untuk membentuk atau menentukan konsepsi dari kebutuhan, kemungkinan dan strategi untuk menghadapi konflik yang terjadi.
Proses yang terjadi dalam proses politik dalam persepektif dalam tiga dimensi ini adalah sebuah proses ekskalatif. Dimana kelompok yang terdominasi akan bergerak dari sebuah kondisi ketidakberdayaan menjadi sebuah kondisi melawan kelompok dominan. Proses ini dipersepsikan oleh Gaventa (1985) sebagai kondisi ”power serves to create power, powerlessness serves to re-enforce powerless-ness”
Di DIY kebijakan yang mengatur tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sudah ada yaitu Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2009dan merupakan amanah dari Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara khususnya Pasal 11. Peraturan ini dianggap lemah karena tidak dapat memberikan sangsi pada pelanggar dan dianggap kurang disosialisasikan oleh pemerintah daerah.
Studi yang dilakukan oleh QTI atau Quit Tobacco Indonesia (salah satu pegiat pengendalian tembakau) terhadap 1032 responden tentang efektivitas PerGub dan pengamatan terhadap beberapa tempat merokok menemukan bahwa 90,3% responden menyatakan peraturan tidak efektif walaupun 96,3% menyatakan setuju dengan PerGub tersebut (dan hanya 1,8% yang menolak).
Oleh karena itu, dan oleh karena amanah dari UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 115 tersebut, Perda KTR yang mempunyai kekuatan hukum dianggap perlu untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok. Sebelumnya, telah banyak kegiatan untuk perlindungan asap rokok dan pengurangan jumlah perokok di DIY yang dilakukan oleh QTI dan yang juga bersama-sama dengan pegiat pengendalian tembakau membentuk Forum JSTT. Para aktivis ini juga membantu DPRD provinsi dan 3 kabupaten lain yang menginisiasi Perda KTR sejak 2012-2013 dengan mengembangkan naskah akademik. Naskah akademik ini telah didiskusikan dan disetujui sehingga Raperda telah dimasukkan dalam Prolegda.
Tahap-tahap pembahasan dari Raperda dan public hearing telah dilakukan sampai tahap akhir, namun pada saat penandatangan akan dilakukan di tahun 2013, komponen masyarakat yang bernama "Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau" menyatakan protes dan tidak menyetujui Raperda tersebut dan menuntut Raperda tidak ditandatangani. Alasan yang mereka kemukakan adalah tidak dilibatkannya petani tembakau dan pabrik rokok dalam pengembangan Raperda. Satu per satu fraksi di DPRD akhirnya mengundurkan diri, karena menurut mereka Raperda adalah cacat hukum dan akan merugikan petani tembakau.
Untuk menyurutkan kegiatan pengendalian tembakau oleh para aktivis, kelompok masyarakat tersebut melayangkan somasi kepada Forum JSTT atas kegiatan-kegiatannya yang dianggap akan mematikan petani tembakau. Karena kesibukan menggalang kekuatan untuk menahan somasi tersebut, maka kegiatan pengendalian tembakau kurang gencar dilaksanakan pada saat ini.

Konflik pada Penguasa eksekutif
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam tempo.co (3/4/12) mengkritik kampanye antirokok yang tengah gencar disosialisasikan oleh pemerintah dan LSM-LSM. Ia menuturkan gencarnya kampanye anti tembakau dan nikotin membahayakan kesehatan tidak lepas dari kepentingan industri farmasi berskala raksasa. Contohnya, ujung dari kampanye itu adalah penjualan obat antirokok berupa permen, koyo, obat tetes, tablet, dan inhaler. Bahkan, tiga industri farmasi besar mengalokasikan US$ 750.000 untuk mendukung WHO’s Nicotine Replacement Therapy. Disadari atau tidak, isu kesehatan yang digadang-gadangkan oleh pemerintah dalam PP no. 109/2012 demi menyelamatkan bangsa justru mematikan sumber ekonomi bangsa dengan membuka celah besar bagi industri asing dan
menenggelamkan industri lokal. Khususnya, dalam hal ini petani dan buruh menjadi orang yang paling dirugikan. Padahal, kretek bukan hanya sebagai barang konsumsi, tetapi juga bagian dari budaya indonesia yang seharusnya dipertahankan dan dilestarikan. Inilah yang tengah diperjuangkan oleh Komunitas Kretek. Komunitas ini aktif membela tembakau dan rokok kretek sebagai sebuah produk budaya unggulan khas nusantara melalui sejumlah kegiatan komunikasi untuk membentuk opini publik sehingga mampu mempengaruhi pemerintah untuk membuat kebijakan publik yang dapat melindungi khususnya para buruh dan petani tembakau. Dalam hal ini, Komunitas Kretek aktif melakukan kegiatan yang ditujukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan yaitu melalui advokasi terhadap PP 109/2012. Pembelaan Komunitas Kretek melalui advokasi ini berlangsung di dua lini besar. Pertama, bahwa sumber-sumber ekonomi yang menjadi sumber penghidupan orang banyak harus tetap berada di tangan rakyat. Kedua, dalam operasi dagangnya, industri-industri asing (dalam hal ini industri rokok putih dan farmasi internasional) sekaligus penggrojokan wacana harus dibongkar oleh wacana tandingan. Untuk itu, sebagai sebuah advokasi terhadap kebijakan pemerintah, tentu tidak mudah dan memerlukan strategi komunikasi yang tepat agar mampu mempengaruhi opini, tingkah laku, minat serta kepercayaan publik dan pemerintah terhadap pesan yang disampaikan.
Pada sisi lainya di Yogyakarta ada pabrik rokok PT Yogyakarta Tembakau Indonesia yang pemiliknya tiga putri Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Pabrik ini memproduksi rokok dengan merek KratonDalem. .


Konfik pada penguasa elit politik legislatif
Raperda Kawasan Tanpa Rokok dinilai tiga fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta memuat aturan yang berlebihan. Menurut Agus Mulyono dari Fraksi Golkar, banyak pasal yang terkesan ngawur dan dibuat-buat. Misalnya, ada pasal yang berbunyi: Tidak ada kawasan untuk merokok. Pasal ini di nilai Agus Mulyono sangat ekstrim dan menunjukkan tidak adanya proses diskusi.

Penilaian itulah yang menyebabkan Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB mencabut dukungan terhadap raperda itu pada Otkober lalu. Abdul Halim Muslih dari Partai Kebangkitan Bangsa pun menilai aturan soal penyeragaman seluruh kawasan yang dilarang merokok tidak rasional. Menurutnya tidak masalah jika dalam suatu ruang, perokok mendapat tempat khusus akan tetapi dalam raperda diseragamkan semuanya sehingga menghalangi hak perokok. Alasan kedua PKB tidak setuju dengan raperda ini karena hanya akan bertumpuk dengan aturan yang sudah diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 42 tahun 2009 tentang Kawasan Larangan Merokok. Dalam aturan itu sudah dipetakan jelas tempat vital yang memang harus steril seperti sekolah, rumah sakit, angkutan umum, dan lainnya. Menurutnya hak orang tidak merokok harus dilindungi tapi bukan dengan cara menghilangkan hak perokok, dan mematikan yang berkaitan seperti pengasong dan petani

Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat Putut Wiryawan melihat penolakannya atas Raperda ini tidak ditunggangi kepentingan apapaun. Meski tak merokok, Putut melihat kepentingan dalam raperda ini harus mengakomodasi hak perokok, juga melihat keberadaan pihak yang selama ini mengantungkan perekonomiannya dari industri kretek. DIY punya ribuan buruh yang bekerja di pabrik rokok. Selain itu juga asongan yang mengandalkan hidupnya pada berjualan rokok. Kepentingan ini tetap harus masuk.

Bahasan isu penyusunan kebijakan tentang rokok selalu menarik dan kontroversial.
Kuatnya lobi industri rokok ke pemerintahan dan parlemen membuat berbagai aturan untuk membatasi peredaran rokok sulit diwujudkan. Sehingga, upaya Indonesia untuk mengakses Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sejak 2003 hingga kini juga belum terwujud. Kini sudah 180 negara menandatangani FCTC dan Indonesia menjadi satu-satunya negara besar yang belum menandatanganinya.
Persoalannya tidak hanya sedangkal membandingkan penerimaan Negara atas cukai rokok dan biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh Negara dan masyarakat untuk mengatasi dampak rokok. Namun persoalannya, bisakah menghitung pemasukan masyarakat dari rokok? Mulai dari pertanian tembakau. Petani tembakau di sentra-sentra pertembakauan menghasilkan uangnya sendiri. Selain petani, di sana terlibat pula para peternak yang menyuplai ratusan ton pupuk kandang, penyedia jasa transportasi, penyuplai batang pisang untuk keranjang tembakau, berikut segala multiplier effect pertanian tembakau yang memutar uang ratusan triliun se-Indonesia. Pada level hilir, ada biro advertising yang hidup dari iklan rokok. Lalu ada EO musik dan aneka pagelaran seni, para seniman yang hidup dari sana, buruh pabrik rokok, para SPG, pemilik warung penjual rokok, pengasong rokok, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya.
Persoalan lain, bahaya perokok pasif diperkuat oleh berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa perokok pasif cenderung menerima dampak lebih bahya daripada perokok aktif. Data dari The Tobacco Atlas 4th Edition tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 600.000 orang yang meninggal dunia akibat rokok, dan 75% diantaranya adalah perempuan dan anak–anak. Di sisi lain, jumlah para perokok terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Itu artinya akan semakin sedikit udara bersih yang tersedia bagi mereka yang tidak merokok.
Melihat permasalahan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak buruk rokok bagi kesehatan adalah dengan mengatur perilaku para perokok. Mengatur bukan berarti melarang. Hanya menempatkan perokok di tempat yang terpisah dari non perokok agar hak non perokok untuk mendapatkan udara yang bersih dapat terwujud. Untuk itu dibutuhkan satu peraturan yang memuat sanksi tegas bagi para pelanggar. Dengan demikian diharapkan pada level implementasi akan lebih efektif.

Dalam ulasan tersebut, tampak sekali gambaran dimensi kekuasaan. “Masyarakat kretek dan petani tembakau” sebagai kelompok minoritas, yang pada awalnya tak menampakkan penolakkannya, tiba-tiba pada saat krusial yaitu saat akan disahkannya Raperda KTR, menunjukkan taring, dan menyatakan protes terhadap Raperda KTR. Padahal, Raperda KTR ini jelas merupakan aspirasi sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang seharusnya dapat difasilitasi oleh anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat Yogyakarta. Namun justru sebaliknya, kelompok "Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau" sebagai kelompok minoritas menjadi dominan mempengaruhi anggota DPRD untuk tidak menyetujui raperda tersebut dengan alasan Raperda yang cacat hukum karena tidak melibatkan petani tembakau. Pada kasus ini, pemegang kekuasaan yang dominan adalah para elitism, yaitu "Masyarakat kretek dan Petani Tembakau” sebagai kelompok minoritas istimewa
Sangat mungkin adanya kemampuan advokasi dan lobi yang kuat dari "Masyarakat kretek dan Petani Tembakau” pada penyusun kebijakan serta berusaha mempengaruhinya dengan dasar kepentingan komersil. Kemampuan lobi yang dilakukan oleh pihak yang kontra jauh lebih agresif dibandingkan dengan yang pro sampai akhirnya Raperda KTR gagal untuk disahkan.
Selain itu, peran media dalam proses penyusunan Raperda KTR di DIY sepertinya masih sangat kurang. Pun dalam hal mengangkat isu gagalnya Raperda ini disahkan. Seharusnya sejak awal, media harus bisa membentuk opini publik tentang pentingnya Raperda KTR ini, dengan mengungkapkan beberapa fakta terkait rokok juga memaparkan “true concept” tentang KTR. Bahkan ketika Raperda pada titik krusial pengesahan, media justru lebih fokus pada somasi dan protes yang dilakukan “Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau”. Seharusnya media dapat mengungkap mengapa Raperda KTR gagal disahkan. Peran media untuk mem “blow up” sebuah isu sebagai pembentuk opini publik sangat diharapkan sebagai bentuk pengawalan obyektif terhadap fakta di balik penyusunan Raperda KTR ini, sehingga kemungkinan penyimpangan dan penenggelaman isu pentingnya KTR dapat diantisipasi. Sebelum akhirnya tujuan disahkannya Raperda KTR akan semakin sulit direalisasikan.
Dalam penelitiannya tentang “Agenda Setting Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Kawasan Tanpa Rokok”, Diena Tiara Sari (2014) mengungkapkan bahwa DPRD Kota Yogyakarta sebagai aktor terakhir yang memiliki peran pemegang legitimasi untuk memasukkan isu perlindungan masyarakat terhadap asap rokok ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Antara pemerintah eksekutif dan para NGO cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat, karena background organisasi mereka yang sama, yaitu tobacco control. Sedangkan hubungan antara pemerintah eksekutif dan legislatif kurang terjalin dengan baik, karena kurangnya komunikasi diantara keduanya. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama QTI dan FJSTT berusaha memperjuangkan perlindungan masyarakat terhadap asap rokok dengan berbagai upaya. Termasuk terwujudnya mendorong Raperda KTR. Sedangkan DPRD Kota Yogyakarta cenderung sebatas menjalankan tugasnya dalam proses pembuatan kebijakan, tanpa melihat secara lebih dalam mengenai tobacco control. Masih banyak dari anggotanya yang cenderung mengedepankan kepentingan partai daripada melihat isu kebijakan secara objektif.
Bagaimanapun, isu perlindungan masyarakat terhadap asap rokok hingga menjadi sebuah agenda kebijakan merupakan hal yang penting. Ketika sebuah masalah publik bertahan sekian lama dan belum ada solusi nyata, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya menjadi sebuah kebijakan. Seperti yang dikemukakan Parsons (2005) dalam bukunya “Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan” yang menjelaskan bahwa kebijakan publik menitikberatkan pada "publik dan problemnya". Isu dan persoalan disusun, didefinisikan dan diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Dari proses itulah diharapkan akan muncul solusi baru yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah publik terkait.

Selamat sore,
Sesuai Kasus Minggu ke-2 ini :

Dalam pengambilan kebijakan tidak uput dari unsur-unsur yang saling terikat satu sama lain, 4 unsur yang dimaksud adalah Aktor (siapa-siapa yang terlibat dan berpengaruh), Proses (bagaimana kebijakan itu terbentuk atau pun tidak terbentuk), Konteks (Faktor-faktor apa saja yang ada dalam pengambilan kebijakan itu) dan Konten (Apa isi dari kebijakan yang akan dihasilkan). Keempat unsur ini harus terpenuhi dan bersinergi dengan baik, agar suatu kebijakan bisa dihasilkan, sebaliknya apabila keempat unsur ini tidak bisa saling bersinergi maka tidak akan pernah ada kebijakan yang dihasilkan.

Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), terhenti pada tahapan pengesahan, tidak berhasil menjadi suatu kebijakan seperti yang diharapkan sesuai amanah Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115, Perda KTR yang mempunyai kekuatan hukum dianggap perlu untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok, karena adanya protes dari masyarakat kretek (petani tembakau).

Disimpulkan bahwa keempat unsur dalam pengambilan kebijaka tidak terpenuhi dan tidak bersinergi dengan baik. Menurut saya, hal ini dipengaruhi oleh :
1. Aktor (Pelaku). Anggora DPRD, Masyarakat kretek (petani tembakau).
2. Proses. Dalam proses Penyusunan kebijakan tidak sampai tahapan finalisasi, (beberapa fraksi) tidak mau menandatangani pengesahan Perda tentang KTR itu), yag diakibatkan oleh pro dan kontra, yang salah satunya Masyarakat kretek (petani tembakau)
3. Konteks . Penyusunan kebijakan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik serta kelompok elitism yang memainkan peranannya dalam penyusunan kebijakan tersebut.
4. Konten (Isi). Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau merasa tidak diajak dalam proses pembuatan Raperda KTR sehingga mereka beranggapan isi dari produk hukum ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Dari kasus ini saya melihat, semua kebijakan yang akan diambil, pasti ada pro dan kontra. Namun sebelum kebijakan itu disahkan, semua pihak yang berkepentingan pasti akan melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan atau tidak suatu kebijakan itu. Yang pada akhirnya sangat tergantung pada pihak yang memiliki yang mempunyai kemampuan lobby-loby politik, dengan keleluasanya ini kelompok-kelompok elit (Perusahaan) melakukan upaya-upaya lobby yang berujung pada kebijakan itu ada atau tidak ada. Dengan keputusan DPRD (beberapa fraksi) untuk tidak menandatangani pengesahan Perda KTR tersebut, dapat saya simpulkan bahwa kekuasaan digunakan untuk tidak membuat keputusan, yang menjadi isu “melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok “ tetap tersembunyi dan gagal memasuki arena politik.

Tasman
Terima Kasih