Pembelajaran Mendalam :
Pengalaman Antar Negara dalam Mencakup Sektor Informal.

Pengalaman dari Prof. Soonman Kwan (Korea Selatan), Dr. Phusit Prakongsai (Thailand), Gautamard wa World Bank-TBC (India), Dr Le Van Kham (Vietnam), Dr. Pujianto (Afrika), Dr. Shirley Domingo (Filipina), dimoderatori oleh Jack Langen Brunner (AusAid).

Jack mengungkapkan telah mendengar tentang karakteristik informal dan proyek percontohan. Ia sangat kagum ada banyak kegiatan, inisiatif dan sikap proaktif untuk menjangkau sektor informal. Jack menambahkan, banyak pakar Internasional sangat terkesan dalam pencapaian UHC. Sesi kali ini khusus dibuat untuk pembelajaran dan sharing pengalaman negara yang melaksanakan UHC. Pengalaman dari banyak negara, dua negara yang berhasil menjangkau informal dengan cara yang berbeda yaitu Thailand dan Korea Selatan. Sesi akan berjalan dengan topik khusus yang akan disampaikan dari Jack untuk para panelis. Dr. Phusit memaparkan pembelajaran dari Thailand dengan cara pendekatan secara nasional. Apa yang sudah tercapai dan apa dampaknya pada keuangan negara dan dampak lain.

Thailand sudah mencapai UHC tahun 2002, namun kita juga melakukan pendekatan berdasarkan target pada populasi yang berbeda. Misalnya grup target yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan melanjutkan jaminan kesehatan untuk formal (pada 1990). Sektor informal memulai dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Awal-dari masyarakat miskin, lalu diikuti kelompok lain-difabel, orang tua. 1994 proyek percontohan untuk asuransi kesehatan sukarela seperti yang disampaikan tadi. Berdasarkan perkembangan ini, kita mengupayakan pendekatan berdasarkan target ketika kita lihat kita mulai mengidentifikasikan kesulitan yang ada.

Pemerintahan baru berkomitmen mencanangkan program UHC, maka kami mengembangkannya di masyarakat secara luas. Pendapatan per kapita di Thailand dari sektor publik, kita memulai kesejahteraan/kesehatan 350 US pada saat itu. Tahun 2002 saat mencapai UHC kita dalam situasi pemulihan dari krisis ekonomi. Untuk mencapai UHC, lebih terkait pada komitmen politis dibanding situasi ekonomi. Hasil awal yang diperoleh Thailand: ada iur dan subsidi dari pemerintah, UHC didanai dari pajak. Untuk sektor formal skema jamsosnya iuran dari karyawan dan perusahaan dan subsidi dari pemerintah. Tiga skema ini bergabung untuk mewujudkan UHC dengan manfaat dan metode pembayaran yang berbeda. Skema kapitasi untuk membayar provider faskes. Rate kapitasi 25-80 US per kapita/tahun, ini nilai pendanaan yang dilakukan. Dari tingkat penggunaan dari tingkat inflasi setelah tahun keempat, karena ini cukup umum pada awal skema selama dua tahun pertama tidak meningkat. Tahun kelima meningkat, jadi kita akan melihat peningkatan per kapita dan menerimanya. Jika melihat di RS peningkatannya lebih rendah dibandingkan 2003-2013.

Terkait proteksi finansial UHC bisa mengurangi jumlah keluarga yang beresiko jatuh miskin. Rata-rata presentasi keluarga yang membayar kesehatan atau perawatan kesehatan besar berkurang sejak 2002. UHC didanai pajak bisa melindungi keluarga dari kebangkrutan. UHC terdistribusi di seluruh negara, tergantung tingkat penghasilan. Masyarakat di kuarter 1 dan 2 disubsidi besar, kuarter 5 (kaya) tidak didanai UHC. Pola pendanaan, memulai UHC tahun 2002 pengeluaran di Thailand 34-35% dari GDP negara. Karena GDP meningkat, total pengeluaran per kapita 280 dolar dan UHC 90 per kapita. Cara untuk menentukan proyek keberlangsungan secara finansial, Anda menemui bahwa pada 2025 kita masih memiliki kemampuan untuk menyediakan skema ini dari pajak umum.

Prof. Soonam Kwan dari Korea Selatan, kami tidak menggunakan sektor informal kemudian tahun 1989 memperluas cakupan pada pekerja informal. Asuransi kesehatan diberikan pada pekerja mandiri ada kontroversi karena pemerintah harus membayar separuh preminya. Perusahaan sudah membayar premi. Jika mandiri, mereka membuat pemerintah membayarnya. Saat itu, pemerintah memiliki kemampuan membayar. Petani merupakan kekuatan politik saat itu, akhirnya diberikan separuh preminya.

Nilai peningkatan subsidi hanya 25% dari total premi asuransi. Saat ini, model campuran yang diterapkan seperti Taiwan dan jepang, bagaimana memgukur kemampuan membayar? Lalu kami gunakan pajak kendaraan dan perumahan, kita tidak memulai untuk subsidi yang penuh. Tidak ada yang gratis di Korsel. Itulah pola berpikir pekerja di Korea. Jika ada subsidi, selalu ada kontroversi. Skema subsidi penuh hanya diberikan pada 3-4% dari populasi. Proses seperti ini banyak masyarakat yang melakukan demo ke lembaga asuransi. Pemerintah hanya menggunakan single pay scheme jadi semua orang memiliki manfaat yang sama. Persoalan jika ada subsidi penuh pada sektor informal kurang baik, karena masih bernegosiasi pada para pekerja mandiri.

Dari awal hingga UHC, tahun 1977 pada pekerja. Lalu UHC berhasil diraih pada 1989 sehingga prosesnya memakan waktu sekitar 12 tahun. Ada 350 perusahaan asuransi swasta di Korea (tercatat tahun 2000) untuk pekerja dan kelompok yang lain. Pekerja mandiri berdasarkan regional, kabupaten kecamatan. Proses asuransi dan klaim sangat terkonsentrasi, pembayaran para provider juga seragam. Tahun 2000 ini sudah tidak sulit untuk menjadikannya tersentralistik. Konteks Korea bisa berbeda, Korea merupakan negara yang kecil. Ada subsidi penuh, dan kombinasi antara subsidi dan iur. Hal yang perlu diingat, proses akan berbeda dengan negara lain.

Dr. Pujianto dari Kementerian Kesehatan berkesempatan sharing knowledge dengan Rwanda (dan juga negara Amerika Latin dan Afrika lainnya) pada Agustus 2013. Rwanda merupakan cerita sukses UHC. Jalanan disana belum beraspal, pendapatannya 644 US dolar per kapita dan total penduduknya hanya 10 juta jiwa. Sistem pemerintahan-terdesentralisasi atas kinerjanya. Asuransi menggunakan skema community based insurance. Hanya 5% yang bekerja di sektor formal dan 95% lainnya bekerja di sektor non formal. Rwanda pernah mengalami genoside tahun 1990 dan menyebabkan sekitar 20% penduduk meninggal. Akhirnya, tahun 1993 perang saudara selesai, 1994 diberlakukan free care, tahun 1996 dikenakan tarif ketika terjadi pelayanan. Tahun 1997 evaluasi dan beban untuk APBN. Disana dimulai dengan 3 kabupaten dan 22 puskesmas untuk pilot project.

Tahun 1999 untuk pilot project, dan evaluasi dilakukan pada 2005 hasilnya program ini berhasil. Awalnya ditarik biaya 1000 franc-15 ribu rupiah.org/tahun, maka terjadi inequity yang kaya membayar terlalu kecil. Lalu ada kebijakan progresif, 2012 ada pembedaan masyarakat, yaitu 1000 Franc, 3000 Franc dan 7000 Franc. Subsidi penuh ada 25% penduduk, lalu 69% menengah dan 2% yang dibiayai pemerintah (0,04% yang ikut UHC).

Hal yang membuat program ini berhasil: basis kesukarelaan, komitmen kuat mulai dari presiden hingga bupati. Ada dua kali pertemuan presiden dan rakyat, jika pejabat tidak baik bisa langsung diganti. Kemendagri sebagai pemberi otonomi bisa dievaluasi kinerja daerah. Ekspansi program berhasil karena partisipasi dari masyarakat. Modal sosial misalnya gotong royong, RT RW, Puskesmas. Ada anggota desa 30 KK per desa. Ada komite mobilisasi yang bekerja selama 2 tahun untuk mobilisasi peserta dan chaneling informasi. Ada juga kader, mereka mendapat insentif terbesar jika ibu hamilnya melahirkan di fasilitas kesehatan (10 dolar). Akses pelayanan dan penggunaannya masih terbatas. Bupati yang menjadi speaker dan leader berhasilnya UHC di Rwanda.

Dari sana kita bisa belajar, UUD mengamanatkan UU SJSN, maka bupati harus meraih ini, peran Kemenkes di Rwanda kampanye nasional sebulan sebelum open enrolment yang melibatkan seluruh stakeholder. Pendanaan melalui subsidi dan pajak, perbedaan miskin dan tidak.

India 1,2 Milyar penduduk, 19% nya bekerja di sektor informal. Garis kemiskinan masih diperdebatkan. Jika ada dibawah nilai tertentu, maka ia berada di bawah kemiskinan. Data terkait kemiskinan ditentukan Pemerintah pusat. Statistik tahun 2007, 77% biaya dari masyarakat dan 20% di bawah kemiskinan. Banyak yang mendanai kesehatan dari uangnya sendiri. PM India skema untuk mencakup yang di bawah garis kemiskinan, juga tindakan medis. 30ribu rupe atau 500 dolar mekanisme 75% dari pemerintah pusat, 25% negara bagian. 1 dolar dari penerima manfaat.

Jika membayar, akan tahu apa yang dibeli dan digunakan, RS mana manfaatnya mana? Pemerintah daerah ikut berkontribusi ada di pemerintah pusat. Jika daerah bayar, maka akan ada rasa kepemilikan. 25% dari premi, dari 29 negara bagian ada 28 yang ikut UHC. Program regional pemerintah negara bagian, mekanisme yang berbeda, mereka lakukan di satu daerah dan menciptakan ekosistem. Keikutsertaan ini yang disebarkan ke seluruh negara, mencakup di atas garis kemiskinan melalui jenis pekerjaan.

Dr. Shirley Domingo, Filipina, perbedaan miskin dan informal. 1995 UU membuat perusahaan asuransi mirip BPJS di Indonesia. Sampai 2012 identifikasi miskin, nasional dan lokal untuk pembayaran premi. Isu polirtik masuk dalam hal ini. Bagaimana mengidentifikasi yang miskin, dan yang bergaji dianggap informal. Tahun 1999 muncul UU yang membedakan sektor informal orang yang memberi layanan seperti petani. Pembayaran sektor informal: contributory dan mereka membayar premi. Harusnya ini contributory, pemerintah nasional, UU beberapa tahun lalu, untuk membayar premi dari masyarakat miskin. Desember 2012, pajak barang mewah atau cukai untuk rokok dan alkohol. Lobi dan prioritas sangat kuat, pajak barang mewah dibagi. 85% dari barang mewah ke kesehatan dan 15% untuk asuransi sosial. Tahun 2014, alokasi 35 Milyar peso untuk melaksanakan UHC, 800 ribu US untuk yang miskin, 30% dari populasi adalah warga miskin.

Dr. Le Van Kham (Vietnam) seluruh warga wajib ikut skema Auransi (UU). namun baru 57% yang masuk. Hal ini terjadi karena ada gap antara UU dan realisasi, banyak yang belum patuh. Melihat kekhawatiran sektor informal: untuk mencakup sektor informal. Tahun 1998 mereka masuk ke asuransi, mereka terbatas untuk membayar biaya, medis. miskin, hampir miskin, petani, nelayan. Jadi, kita hanya gunakan satu skema secara masal. Prioritas skema kontribusi untuk yang paling miskin-beban pemerintah dan masyarakat. Pemda berperan untuk mobilisasi sumber daya lain untuk mendukung tercapainya UHC. Beberapa kantor yang mensubsidi hampir 100% dalam pelaksanaan asuransi kesehatan. ini merupakan komitmen dan membagi subyek khusus bagi jaminan sosial.

Manfaat apa yang diberikan sektor formal dan non formal. mengapa informal tak mau terlibat? Mereka tak mau terlibat karena

1. manfaat yang belum jelas jika ikut
2. melihat kualitas layanan dan cara mengakses
3. kegiatan komunikasi pada media massa-talkshow iklan spot di radio

Kantor jaminan lokal bekerja dengan Pemda, misal LSM untuk mendorong komunikasi melalui dialog pada masyarakat. mendukung pekerja marjinal untuk bisa melakukan mobilisasi. Ada banyak tantangan untuk mencakup informal, tapi pemerintah menggunakan peta jalan untuk mencapai cakupan 80% dari warga negara pada 2020.

Penanya: sektor informal-jika pekerja mandiri membayar 25% dari premi apakah jika ada krisis ekonomi apakah ada bantuan?

Jawab: pekerja mandiri Korea terdaftar dan membayar pajak. sebagian kecil dari mereka yang tidak membayar pajak penghasilan. bisa mendapat asuransi kesehatan, bahkan jika tak punya pendapatan namun jika punya barang mewah maka harus membayar.

Penanya: Prof Bambang, Rwanda mampu membiayai warganya melalui UHC secara fiskal, bagaimana dengan Indonesia?

Jawab: Dr. Pujianto menyampaikan di Rwanda kontribusi 55% dan co payment 5 %, dari pemerintah 21% dan donor 11%. sustainability tergantung pada donos, 50% dari donor. CBHI UU nya belum ada, namun komitmennya kuat jadi tetap berjalan.

bagaimana untuk satu orang yang tidak membayar premi?

Filipina-negara kepualuan metode marketing dari kelompok yang terorganisir-marketing pada kami. melalui media juga, kita juga mendorong kemitraan pada pemerintah. perusahaan swasta juga terlibat, LSM juga. tidak ada sanksi untuk orang yang membatalkan kepesertaan. sanksinya hanya 3-6 bulan agar terjamin kembali.

Vietnam-komunikasi dengan masyarakat, kita juga dialog pendidikan dengan masyarakat (formal dan informal) melalui kader untuk kampanye jamkes. kami menyampaikan bahwa jamkes adalah kewajiban. kami sampaikan manfaat jika ikut jamkes. kita dekati melalui segi budaya. pemerintah bertanggung jawab untuk merawat keluarga. ada banyak kategori pelajar, anak-anak dan sebagainya.

Sosialisasi dari pelajar ke orang tuanya untuk memiliki asuransi kesehatan. kampanye kesehatan untuk semua, kesehatan adalah hak untuk semua. kenaikan level kesehatan berkontribusi pada pendapatan (GDP). mengapa masyarakat tidak mau membantu mewujudkan ini?

Vivi (Bappenas) menambahkan bagaimana mewujudkan komitmen politik tersebut.

Korea Selatan mencapai UHC pada tahun 1988 karena pada 1987 salah satu kandidat perdana menteri dari militer dan mereka berjanji saat kampanye akan memperluas cakupan pada pekerja mandiri.

Thailand-UU yang menjamin kesehatan warga negara jadi UHC disini sudah bagian penegakan konstitusi. Pemilu tahun 2001 salah satu partai berjanji untuk menjamin kesehatan bagi semua, sehingga roadmap nya sudah jelas.