Key Note Speech 1

Politik Membangun Kesehatan Bangsa

Oleh : dr. Nafsiah Mboi, SpA. MPH - Menteri Kesehatan RI
 

Menteri Kesehatan - dr. Nafsiah Mboi, SpA. MPHPemaparan terkait politik kesehatan tidak akan terlepas dengan isu politik nasional menyongsong "2014 sebagai Tahun Politik". Pergantian kabinet baru dan kepala daerah beresiko terhadap berhentinya kebijakan kesehatan baik secara nasional ataupun lokal di daerah. Era reformasi menjadi tonggak pergantian sistem, termasuk sistem kesehatan, sehingga banyak kebijakan politik yang terlantar pada saat ada banyak kabupaten/kota yang berganti kepala dinas, padahal di kabupaten/kota tersebut sistem kesehatan dasar harusnya menjadi prioritas utama. Bahkan banyak kepala daerah bukan merupakan orang yang konsen pada isu kesehatan dan ada kepala dinas kesehatan yang bukan merupakan orang kesehatan. Fenomena tersebut menjadi penekanan agar jangan sampai pergantian politik menjadi hambatan dalam pembangunan kesehatan. Kepala daerah hendaknya dipilih yang care kepada kesehatan, sehingga akan mengalokasikan APBD untuk pembangunan kesehatan di daerahnya.

Komitmen politik pemerintah pada kesejahteraan masyarakat adalah menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, sehingga sektor kesehatan tetap menjadi prioritas politik. Pemaparan politik kesehatan Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA. MPH berorientasi pada Kerangka Acuan KONAS IAKMI XII tentang angka IPM, AKI, Balita, dan AKB yang masih membutuhkan perhatian. Renstra Kementrian Kesehatan 2010-2014 yaitu masyarakat yang sehat mandiri dan berkeadilan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan yang paripurna, ketersediaan SDM kesehatan, dan good governance. Kementrian Kesehatan berserta jajaran di bawahnya tetap berkomitmen untuk peningkat akses pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif dan bermutu.

Selama ini program pengobatan gratis sering dibakai untuk kampanye kapala daerah, karena memang isu jaminan pada perolehan pelayanan kesehatan saat sakit merupakan hal yang masih menjadi beban bagi masyarakat Indonesia. Kementrian Kesehatan RI terus mengusahakan penyelesaian masalah pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Program Nasional yang akan segera diluncurkan adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2014. Pada akhir Desember 2019 ketika program BPJS menargetkan Total Health Coverage bagi seluruh masyarakat Indonesia. Banyak isu yang muncul sebagai reaksi dari progam tersebut diataranya adalah peran serta masyarakat, kecukupan tenaga pendidikan dan kecukupan fasilitas kesehatan.

Isu yang melemahkan tersebut menurut data nasional yang disampaikan oleh Mentri Kesehatan RI sudah bukan lagi merupakan ancaman. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan terus dikembangkan, baik itu lewat Posyandu, poskesdes, posbindu PTM, atau posmaldes diharapkan dapat terus ditingkatkan. Ketersediaan tenaga kesehatan sudah mendekati target secara nasional. Kesempatan dan upaya peningkatan jumlah tenaga kesehatan diupayakan lewat berbagai macam beasiswa yang ditawarkan. Pemerataan tenaga kesehatan diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mengikat putra daerahnya sehingga setelah selesai studi dapat kembali ke daerah dan betah kerja di daerah. Daerah dapat merencanakan kebutuhan tenaga kesehatannya dan mengajukan untuk pepenuhan tenaga kesehatan di daerah. Ketersediaan fasilitas kesehatan secana nasional sudah siap, tetapi ada ketimpangan karena ada daerah yang memiliki banyak RS ada yang kekurangan. Hal tersebut dapat diatasi dengan regulasi dan kebijakan yang tegas pada saat ijin pendirian dan pengembangan RS. Pada akhir pemaparan Menteri Kesehatan RI mengharapkan dapat bekerja sama dengan IAKMI untuk menidentifikasi strategi-strategi yang inovatif untuk mengoptimalkan peningkatan derajad kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu ada tantangan yang diajukan agar IAKMI dapat mempengaruhi keputusan politik di Indonesia demi kesehatan masyarakat.

Oleh : Surahma Asti Mulasari (IAKMI DIY)