pjjproposal penelitian
pelat2

SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA FORUM NASIONAL
JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA
MAKASSAR, 28-30 SEPTEMBER 2011

 

Assalammualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh
Selamat pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati
Sdr. Rektor Universitas Hasanuddin,
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Para Guru Besar
Seluruh Civitas Akademika Universitas Hasanuddin
Para undangan, serta hadirin sekalian,

 

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat menghadiri acara ,
FORUM NASIONAL II : JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA.


Melihat topik yang diusulkan kepada saya untuk dijadikan Keynote Speech :
“Apakah Prinsip Kebijakan Berbasis Bukti Mungkin Dilakukan di Indonesia?”,
secara tegas saya katakana bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan harus berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia (“Evidence-Based Public Health”), yang mengintegrasikan “Evidence Based Public Health” dengan persepsi masyarakat mengenai perbaikan kualitas hidup sebagai hasil suatu intervensi kesehatan.
Melihat kecenderungan di Indonesia dan negara berkembang lainnya, maka penyusunan kebijakan yang transparan dan berbasis bukti di Kementerian Kesehatan harus dilakukan karena :

  • Adanya keterbatasan sumber daya kesehatan : personil kesehatan yang kurang memadai, anggaran kesehatan yang kalah prioritas dalam berkompetisi dengan sector lain; seperti Pendidikan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum.
  • Meningkatnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat dan tumbuhnya masyarakat madani dengan tingkat social-ekonomi menengah ke atas; menyuarakan pendapat kritis dan tuntutan akan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas.
  • Membaiknya ekonomi makro dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia (GDP per kapita tahun 2010 mencapai US $ 3000,-)
  • Terdapatnya disparitas dalam keadilan, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia.
  • Membesarnya segmen penduduk usia lanjut. Hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan terdapat lebih dari 12 juta penduduk usia 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan tersendiri
  • Digunakannya teknologi kedokteran terkini dalam pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta

Selama ini dengan tersedianya berbagai data dan informasi yang berasal dari system pencatatan dan pelaporan, system surveillans penyakit, sensus penduduk dan berbagai survey berbasis masyarakat (Riset Kesehatan Dasar, Survei Demografi Kesehatan Indonesia, Indonesia Family Life Survey, Survey Sosial Ekonomi Nasional, dll), riset berbasis fasilitas (Assestment Teknologi Kesehatan), berbagai studi local maupun nasional; telah meningkatkan mutu formulasi kebijakan kesehatan nasional.

Pembuatan Index Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berdasarkan hasil RisKesDas 2007 telah membantu penyusunan prioritas alokasi sumber daya kesehatan dari Pusat, Propinsi ataupun Kabupaten/Kota bagi daerah bermasalah kesehatan.

Di masa depan evaluasi juga harus dilakukan menilai manfaat suatu program kesehatan bagi masyarakat luas (Benefit Monitoring Evaluation/BME), di samping Analisis Cost Effectiveness berbagai program/intervensi.

Kegiatan BME ini akan dapat mengevaluasi utilisasi pelayanan, menilai relevansi, efektifitas, kesinambungan, inovasi dan manfaat suatu program kesehatan, khususnya manfaat bagi masyarakat miskin dan kelompok rawan.

Hadirin sekalian,
Untuk dapat melaksanakan formulasi kebijakan kebijakan secara optimal, para pengambil keputusan pada berbagai tingkatan harus mendapatkan akses akan berbagai hasil penelitian yang tersedia dan saat ini masih tersebar di berbagai universitas/akademi dan institusi penelitian.

Juga penguatan dan monitoring system kesehatan harus terus dilakukan, untuk meningkatan kinerja system yang meliputi: cakupan pelayanan dan status kesehatan masyarakat, ketanggapan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan keadilan dalam pembiayaan kesehatan.

Karena itu saya menyambut baik pengembangan Jaringan Kebijakan Kesehatan di Indonesia, yang mencakup kegiatan riset kebijakan dan analisis kebijakan; dengan tujuan memberi masukan bagi formulasi kebijakan kesehatan berbasis bukti di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalam mualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Makassar, 28 September 2011
Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.,dr.PH.

Search

policybrief20314

Memahami tentang :

SisKes
KebKB
hpt
hsitr

Laporan Reportase 2014

lr29mar

15maret14n

lapris

A2014 

Arsip Agenda Sebelumnya

A2013