Pada 18 Juli 2019, Bappenas menerbitkan revisi RPJMN 2020 – 2024 yang telah direvisi. RPJMN ini terkait rencana pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 pilar dalam RPJMN keempat (2020 - 2024) yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025. Keempatnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Sementara revisi RPJMN 2020 – 2024 secara umum mencakup: arahan RPJPN 2005 – 2025; tema dan agenda pembangunan; kerangka ekonomi makro; batasan pembangunan; kaidah pembangunan; serta pengarusutamaan RPJMN IV 2020 – 2025. 

Selengkapnya

Postgraduate Forum on Health System and Policy 2019 diselenggarakan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan - UGM, Yogyakarta, Indonesia. Konferensi internasional yang selalu diadakan setiap tahunnya ini mengambil tema “Medical Specialist within the Health System in Asia: A Perspective on Production and Utilization”. Berbagai isu strategis mengenai spesialisasi medis dan kaitannya pada sistem kesehatan menjadi topik hangat yang dibahas pada agenda ini.

Terdapat beragam partisipan baik dari Indonesia hingga partisipan internasional seperti Thailand, Malaysia, China, yang turut serta dalam agenda yang diselenggarakan pada 19 – 20 Juli 2019. Peserta yang terlibat tidak hanya dari pihak akademisi dari berbagai daerah namun juga praktisi rumah sakit dan institusi kesehatan level pemerintahan mulai dari dinas kesehatan hingga kementerian kesehatan. Tim PKMK FKKMK UGM secara langsung melaporkan isu prioritas yang menjadi bahasan pada sesi pleno dan parael melalui bentuk reportase.

Selengkapnya dapat diakses melalui beberapa link berikut ini :

Day I   Day II

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2019, untuk dapat berpraktik mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan profesi. Hal ini wajib dilakukan baik oleh bidan dengan pendidikan akademik, maupun pendidikan vokasi. Tanpa mengambil pendidikan profesi, bidan hanya diperbolehkan berpraktik di fasilitas kesehatan. Selain syarat lulus pendidikan kebidanan, seorang bidan juga wajib melakukan registrasi yang dibuktikan dengan STR dan izin praktik resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

UU No. 4 Tahun 2019 ini berlaku sejak 15 Maret 2019. Terdapat masa peralihan yang membuat bidan tetap dapat menjalankan praktik kebidanan yang selama ini telah berjalan.

Selengkapnya

Kementerian Kesehatan RI baru saja mempublikasikan Profil Kesehatan Indonesia 2018 pada bulan Juli 2019. Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup komperhensif. Dokumen ini disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain yang terkait seperti BPS dan BKKBN.

Dalam Profil Kesehatan Indonesia 2018 ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai Demografi, Sarana Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

selengkapnya

Kementerian Keuangan, melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi. Pendaftaran RISPRO Batch II 2019 (baik RISPRO Kompetisi dan RISPRO Invitasi) dilakukan secara daring/online hingga 30 Agustus 2019 melalui https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/rispro/ 

Proposal Pendanaan RISPRO Kompetitif dilakukan melalui tahap berikut, yakni : 1) seleksi administrasi oleh Tim LPDP dan 2) seleksi substansi oleh reviewer yang meliputi desk evaluation dan visitasi/paparan. Pengumuman hasil seleksi administratif selanjutkan akan dilakukan pada 13 September 2019. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pedoman pendanaan RISPRO 2019 silahkan klik link berikut

selengkapnya

The World Health Assemblyatau Majelis Kesehatan Dunia merupakan badan pembuat keputusan dari World Health Organization (WHO). Majelis ini akan menyelenggarakan agenda yang dihadiri oleh delegasi dari semua negara anggota WHO dan berfokus pada agenda khusus yang telah disiapkan oleh dewan eskekutif. Fungsi utama dari Majelis Kesehatan Dunia untuk menentukan kebijakan organisasi, menunjuk Direktur Jenderal, mengawasi kebijakan terkait keuangan, dan meninjau serta menyetujui anggaran program yang diusulkan.

Agenda Majelis Kesehatan Dunia ini diadakan setiap tahunnya di Jenewa, Swiss. Kali ini, agenda dilaksanakan pada tanggal 20 - 28 Mei 2019.

selengkapnya

Filipina adalah negara terpadat ke -13 di dunia dan salah satu ekonomi Asia dengan pertumbuhan tercepat dengan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 6,7% pada akhir 2017. Negara ini telah melihat pertumbuhan substansial dalam pendanaan program kesehatannya, yang mengarah ke peningkatan besar dalam tingkat cakupan oleh 'perusahaan asuransi kesehatan Filipina (PhilHealth), baik dalam jumlah orang yang diasuransikan serta keterlibatan dengan layanan sektor publik dan swasta penyedia layanan.

Meskipun banyak yang telah dicapai hingga saat ini, ada banyak tantangan yang masih harus diatasi. Pemberian layanan kesehatan yang adil terhalang oleh kesenjangan regional dan sosial ekonomi dalam ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya dan terdapat kesalahan distribusi infrastruktur dan sumber daya manusia di dalam wilayah.

Pemerintah terus bercita - cita untuk sistem kesehatan yang efisien, efektif dan responsif yang memberikan perawatan yang terjangkau dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, DOH sedang mengejar gelombang reformasi kesehatan lainnya melalui Agenda Kesehatan Filipina - 2016. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi penyebab mendasar dari tiga beban penyakit, memastikan akses yang tepat dengan menangani masalah fragmentasi dalam pemberian layanan melalui Jaringan Penyampaian Layanan dan pada akhirnya mengurangi pembayaran untuk mereka yang diasuransikan oleh PhilHealth menjadi nol. 

Selengkapnya

Pada 2015, semua negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) berkomitmen untuk mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan kesehatan (SDG 3). Mencapai UHC akan memungkinkan semua orang untuk mendapatkan hak kesehatan sepanjang perjalanan hidup mereka. Sebuah studi baru- baru ini menunjukkan bahwa orang yang tinggal di negara - negara yang mencapai UHC memiliki harapan hidup yang lebih lama saat lahir dan harapan hidup yang lebih sehat daripada mereka yang hidup tanpa UHC. UHC juga memiliki manfaat yang melampaui kesehatan. Biaya out of pocket yang tinggi dapat menyebabkan pengeluaran kesehatan yang buruk dan pemiskinan. Kesehatan yang baik adalah salah satu pilar pembangunan manusia; karena hal itu memungkinkan orang untuk mengejar pendidikan mereka dan tujuan pribadi dan profesional mereka, berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidakseimbangan sosial ekonomi. UHC adalah investasi modal manusia dan kebijakan kesehatan masyarakat yang komprehensif yang harus dikejar pemerintah.

Masalah ini akan mengeksplorasi opsi kebijakan dan pengalaman negara tentang cara memperluas cakupan populasi, cakupan layanan, dan perlindungan finansial. WHO menyambut naskah yang menangkap pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi kemacetan dan akar penyebab stagnasi yang menghambat kemajuan UHC yang berhasil. Selain itu, WHO juga mendorong analisis terobosan dalam sistem kesehatan yang kondusif untuk perluasan cakupan yang cepat. Makalah harus fokus pada, misalnya, ilmu implementasi dalam sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan inovatif, pembelian strategis, UHC dan perawatan kesehatan primer, peran sektor swasta, koherensi kebijakan lintas tingkat pemerintah (terutama dalam sistem kesehatan desentralisasi), peran teknologi inovatif dan desain serta penggunaan informasi kesehatan. Praktik terbaik dalam tata kelola yang baik untuk kesehatan, berdasarkan transparansi dan akuntabilitas, juga akan berguna untuk mempelajari bagaimana kepentingan pribadi yang menghambat kemajuan menuju UHC dilawan dalam berbagai konteks sosial ekonomi dan politik. Analisis lintas negara komparatif dianjurkan.

Batas waktu penyerahan adalah 15 Juni 2019. Naskah harus diserahkan sesuai dengan pedoman Bulletin untuk kontributor (tersedia pada link: http://www.who.int/bulletin/volumes/96/1/18-990118/en/ ) dan surat pengantar harus menyebutkan surat panggilan ini. Masalah tema ini akan diluncurkan pada Konferensi Penghargaan Pangeran Mahidol tentang Cakupan Kesehatan Universal pada Januari 2020.