Di Indonesia, pandemi COVID-19 berpotensi menghambat akses ibu dan anak terhadap layanan kesehatan yang optimal. The SMERU Research Institute melakukan studi kasus di lima wilayah di Indonesia, yaitu Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Maros, Kabupaten Badung, dan Kota Kupang dalam periode Mei – Juni 2020 untuk mengetahui dampak COVID-19 pada pelayanan gizi dan KIA. Hasilnya, umumnya layanan gizi dan KIA di lima wilayah studi tetap tersedia dan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan dari Kemenkes.

Pandemi COVID-19 secara umum menurunkan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan KIA, terutama layanan imunisasi dasar dan penimbangan anak bawah lima tahun, Akses terhadap teknologi dan internet mendukung tetap terlaksananya pemantauan dan konsultasi layanan gizi dan KIA selama pandemi COVID-19. Namun, ketimpangan digital antarwilayah di Indonesia berpotensi menyebabkan ketimpangan status kesehatan ibu dan anak melebar setelah pandemi COVID-19 berakhir.

selengkapnya

Stunting mendapat perhatian nasional dengan diangkatnya issue ini sebagai prioritas nasional melalui target penurunan prevalensi stunting hingga 14% di tahun 2024. Indonesia saat ini memiliki semua bahan utama untuk keberhasilan program, seperti kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan di semua tingkat pemerintahan, dan mungkin yang paling penting, target yang ambisius dan rencana konkret untuk mencapainya. Penerapan kemitraan multi sektoral dapat secara efektif membangun dan memberlakukan strategi yang komprehensif sebagai pendekatan pengurangan angka stunting.

Sebuah webinar yang disponsori oleh Roche dan 1000 Days Fund akan memberikan wawasan mengenai hal ini terutama untuk mendiskusikan kolaborasi multi sektoral dan kondisi dimana berbagai mitra dapat mendukung pengembangan intervensi stunting yang inovatif dan berbagi sumber daya praktis. Webinar diselenggarakan pada 21 Oktober 2020, Reportase kegiatan dapat disimak pada link berikut :

Reportase

Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah melakukan percepatan pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19. Regulasi ini diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020. Pihak yang menetapkan jenis dan jumlah vaksin yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 adalah pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022. Adapun pengadaan vaksin yang dimaksud meliputi penyediaan vaksin COVID-19 beserta peralatan pendukung yang diperlukan dan distribusi vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan kepala badan usaha milik negara, penunjukkan langsung badan usaha penyedia dan atau kerja sama dengan lembaga/badan internasional. Kerja sama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi COVID-19.

selengkapnya

Departemen HPM FK – KMK UGM menyelenggarakan diskusi Bedah Buku Kesehatan Global tahap 2 pada Rabu (21/10/2020) dari studio HPM. Prof Laksono Trisnantoro menyampaikan tahun ini format bedah buku baru, harapannya semua orang dapat ikut membedah buku ini. Kegiatan ini juga didokumentasikan, tahun ini akan banyak dijalin komunikasi antara FK – KMK dan FISIPOL UGM. Di sesi pertama, dr Yodi Mahendradhata menyatakan kuliah ini telah diselenggarakan 10 tahun lebih berbasis literatur serta pengalaman pribadi WHO, PBB serta forum kesehatan global. Selama itu pula, terdapat sejumlah fenomena yang tidak dapat dijelaskan tim pengajar FK – KMK, karena bukan ranah teknis kesehatan. Faktanya banyak kesehatan global yang juga diwarnai politik ekonomi internasional. Buku ini hanya memaparkan kronologis historis berbagai paparan kesehatan global, milestone sejak abad 14 hingga 21. Pakar dari FISIPOL harapannya dapat memberikan masukan untuk edisi berikutnya. Faktanya, dampak pandemi COVID-19, konstelasi kesehatan global banyak berubah.

Sesi kedua, pembahasan disampaikan Dr. Poppy Sulistyaning Winanti, SIP, MPP. Buku ini meng-highlight kerja sama banyak disiplin ilmu untuk mencermati fenomena secara bersama sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dalam konteks politik internasional, negara dianggap sebagai entitas politik yang utama. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara, sehingga sistemnya disebut anarki. Pada awalnya, hubungan internasional berfokus pada menghindari perang dan menciptakan perdamaian. Kesehatan, politik dan ekonomi masuk dalam isu low politics atau isu pinggiran. Kemudian lahirlah pendekatan Ekonomi Politik Global, yang juga mempengaruhi sector kesehatan secara global.

  Video selengkapnya

WHO sedang mengembangkan kegiatan untuk mendukung kesiapsiagaan pandemi negara dan untuk mengurangi pandemi COVID-19 yang disertai dengan infodemik. Ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi infodemik di era pandemi COVID-19, karena sebagian besar negara sedang memerangi keduanya. WHO mengundang seluruh partisipan terkait (berpengalaman di bidang epidemiologi, komunikasi resiko, penyampaian layanan kesehatan/petugas kesehatan, kesehatan digital dan pembuat kebijakan) untuk dapat mengirimkan aplikasi dan bergabung dalam agenda ini.

Tujuan dari pelatihan ini diantaranya membangun kurikulum terkait respon infodemik, membangun keterampilan manajemen infodemik, kesempatan belajar manajemen infodemik, dan menjadi dasar pembuatan modul pelatihan fasilitas infodemik di masa depan. Partisipan terpilih akan berkesempatan mengikuti pelatihan ini secara gratis pada 3-27 November 2020. Aplikasi pendaftaran paling lambat diterima pada 18 Oktober 2020.

selengkapnya

Seperti yang diketahui, DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar sejak 14 September 2020 akibat terus meningkatnya kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Dalam mendukung upaya ini, pemerintah DKI Jakarta menerbitkan beragam regulasi demi memperkuat pelaksanaan PSBB di area DKI Jakarta. Empat peraturan utama yang mendasari diantaranya Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2020, Keputusan Gubernur No. 959 Tahun 2020, Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020.

Regulasi terbaru yang diterbitkan pada 11 September 2020, menjadi pembaharuan dari Pergub No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di Propinsi DKI Jakarta. Di dalamnya memuat pembaharuan mengenai penghentian sementara kegiatan, pembatasan aktivitas bekerja di kantor/tempat kerja, penyediaan makanan/minuman dengan layanan take away secara daring, pembatasan kegiatan keagamaan dengan jumlah pengguna paling banyak 50% dari kapasitas, dan mekanisme pengaturan lainnya.

selengkapnya

Kementerian PPN/BAPPENAS menyelenggarakan webinar Konsep Reformasi Sistem Kesehatan 2021 - 2024 di Jakarta melalui zoom meeting yang diikuti oleh 377 partisipan dan dapat diikuti secara livestreaming Youtube pada Rabu, 19 Agustus 2020. Acara ini bertujuan untuk mengembangkan konsep reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Bappenas serta menginformasikan bagaimana strategi pelaksanaannya, dan untuk memperoleh masukan dari berbagai lembaga - lembaga terkait.

Melalui kegiatan ini, muncul sejumlah masukan untuk reformasi kesehatan. Salah satunya konsep reformasi yang akan dilakukan adalah membangun konsep holding dalam sistem pelayanan kesehatan, membangun standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan serta membangun KPI yang bermakna sehingga setiap faskes mampu menghadirkan dimensi baru dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Reformasi kesehatan yang akan dilakukan di RSUD yaitu reformasi konsep, manajemen, pelayanan, kinerja dan membangun kolaborasi dengan BUMN dan swasta. Sedangkan reformasi kesehatan yang akan dilakukan di puskesmas adalah pemisahan UKM dan UKP, penguatan konsep UKM, kolaborasi dengan BUMN dan swasta, serta penerapan konsep PSO.

selengkapnya

Pada 4 Agustus 2020, Presiden RI baru saja mengeluarkan sebuah Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Instruksi ini diberikan kepada para menteri kabinet, setkab, pihak TNI dan kepolisian, lembaga pemerintah non kementrian, gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing - masing dalam memperkuat pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Dukungan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, sinkronisasi pedoman sampai pada monitoring dan evaluasi mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak. Pengefektifan penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol juga sudah harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selengkapnya