Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kesehatan Pasca Bencana
Dalam rangka mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 memfasilitasi keterlibatan aktor kebijakan dan stakeholder di tingkat Pusat dan Daerah untuk saling berkoordinasi dan bergerak bersama-sama. Salah satu langkah kebijakan yang disarankan tidak hanya terkait penyusunan rencana kegiatan dengan skala prioritas; melainkan juga melibatkan peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lainnya. Bidang kesehatan adalah salah satu sektor yang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan lepas dari peran serta sekor lainnya. Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian bagi masyarakat korban bencana serta serangkaian upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan fungsi pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya secara berkelanjutan akan didukung dengan kebijakan pembiayaan APBN dan APBD tahun 2018 dan 2019.
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj yang ditujukan bagi seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia juga turut memfasilitasi seluruh daerah yang hendak memberikan dukungan melalui APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Bapak/ Ibu dapat mengakses kebijakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 selengkapnya melalui link berikut :
System thinking adalah sebuah metode yang kuat dalam membimbing investasi di sektor kesehatan. Metode ini bekerja dengan menggambarkan karakteristik dan hubungan yang mendasari sebuah sistem. Aktor kunci dapat memetakan dan mengukur sistem kesehatan, sehingga dapat mengindetifikasi penghalang dan kelemahan yang terdapat dalam sistem serta mendesain intervensi yang tepat untuk menanganinya. Sebuah dokumen dipublikasikan oleh Alliance for Health Policy and System Research dan World Health Organization (WHO) menggambarkan seputar systems thinking dan bagaimana peneliti n serta pembuat Kebijakan dapat menggunakannya untuk menguatkan sistem kesehatan. Dokumen ini dipublikasikan pada November 2009.
Disparitas dalam layanan kesehatan sudah banyak didokumentasikan di berbagai negara. Permasalahanya adalah walaupun masyarakat ekonomi bawah adalah kelompok yang paling membutuhan layanan kesehatan, akses masih terkonsentrasi di kelompok masyarakat ekonomi atas. Sebuah artikel menggambarkan studi atas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitas dalam layanan kesehatan. Studi ini dilakukan di Indonesia pada 2011-2016. Artikel ini ditulis oleh Meliyanni Johar, Prastuti Seowondo, Retno Pujisubekti, Harsa Kunthara Satrio dan Ardi Aji, dipublikasikan di jurnal Social Science & Medicine pada Juli 2018.
Forum Global Sumber Daya Manusia untuk Kesehatan (HRH) yang keempat diadakan di Irlandia pada November 2017. Hasilnya menyebutkan bahwa investasi strategis pada tenaga kerja kesehatan dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai kemakmuran. Namun masih sedikit perdebatan tentang jenis pembangunan ekonomi yang harus dikejar. Sebuah artikel memberikan tiga pertimbangan peringatan dan berpendapat bahwa, dalam jangka panjang, perspektif di luar kerangka ekonomi dominan diperlukan untuk pengembangan yang lebih adil dari tenaga kerja kesehatan global. Artikel ini ditulis oleh Remco van de Pas, Linda Mans, Marielle Bemelmans dan Anja Krumeich yang dipublikasikan pada Agustus 2018 di International Journal of Health Policy and Management.
Tata kelola pemerintahan yang buruk dapat memperlambat pembangunan kesehatan di suatu negara. Oleh sebab itu SDG 16 menekankan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, tata kelola pemerintah saat ini masih jarang digunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan performa sektor kesehatan karena kompleksitasnya. Sebuah artikel menggambarkan hasil studi tentang bagaimana intervensi untuk membuat tata kelola pemerintahan lebih baik dapat berpengaruh pada sistem kesehatan.