WHO baru saja mempublikasikan sebuah artikel mengenai rekomendasi perjalanan internasional pada 30 Juli 2020. Artikel ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi pemerintah/negara dan pemangku kebijakan yang relevan dalam mempertimbangkan langkah - langkah untuk mengukur kondisi perjalanan internasional sesuai dengan keadaan epidemiologis dari pandemi COVID-19, kapasitas kesehatan nasional dan kesehatan yang tersedia di negara lain serta pemahaman akan perkembangan COVID-19.

Saat ini, WHO merekomendasikan prioritas perjalanan internasional diberikan pada keadaan darurat, tindkaan kemanusiaan, perjalanan personel penting, repatriasi dan transportasi kargo yang berisi pasokan obat, makanan dan hal penting lainnya. Negara juga perlu memiliki kapasitas mitigasi untuk kasus impor melalui sistem ketahanan kesehatan yang memadai khususnya di titik masuk (pelabuhan, bandara, penyeberangan darat) untuk menguji, mengisolasi dan menangani kasus, mengkarantina kontak, serta melakukan pertukaran informasi dan data secara internasional, jika diperlukan.

Selengkapnya

WHO telah mendeklarasikan COVID 2019 – 2020 sebagai keadaan darurat kesehatan yang perlu perhatian khusus. Penularan lokal penyakit ini hampir terjadi di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 telah menyebar ke 34 provinsi. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dumilah dkk untuk menganalisis inisiatif lokal yang dilakukan di Indonesia dalam menangani COVID-19 berdasarkan perspektif kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari 31 sumber berita (media dan artikel) tentang “pandemi COVID-19 di Indonesia dan “bantuan masyarakat” sebagai kata kunci.

Hasilnya diketahui bahwa pemerintah menerapkan jarak fisik sebagai cara untuk menangani COVID-19. Pada level masyarakat, terdapat inisiatif lokal melalui edukasi masyarakat tentang COVID-19, penggunaan APD, menyediakan fasilitas/infrastruktur pendukung, crowdfunding baik secara pribadi atau berkelompok, dan melakukan pencegahan dengan mengenakan masker dan pemberlakuan karantina. Berbagai elemen masyarakat telah berperan dan berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan COVID-19. Koordinasi lintas sektor perlu diintensifkan untuk pelaksanaan upaya komprehensif sebab penyelesaian COVID-19 tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Indonesia Health Policy and Administration pada Juli 2020.

Selengkapnya

Peran kesehatan masyarakat dalam membantu memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan tercukupi bagi masyarakat di pedesaan belum sepenuhnya terhargai. Dampak krisis ini diperburuk oleh adanya ras atau kelompok minoritas. Di samping itu, beberapa faktor lain juga berkontribusi terhadap masalah yang terjadi di wilayah pedesaan, seperti berkurangnya populasi, stagnasi ekonomi, terbatasnya jumlah tenaga medis, populasi tinggi pada kelompok lansia, tingginya jumlah penyakit kronis dan sedikitnya masyarakat yang dilindungi oleh asuransi.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Sandra C. Melvin dkk menggambarkan tantangan yang dihadapi selama pandemi COVID-19 pada masyarakat pedesaan di Amerika Tenggara. Pada praktiknya, Indeks Kerentanan Komunitas dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi komunitas beresiko tinggi dengan 6 indikator utama yang meliputi status sosial ekonomi, komposisi rumah tangga (termasuk disabilitas), status minoritas dan bahasa, tipe perumahan dan transportasi, faktor epidemiologi, dan faktor pelayanan kesehatan. Nantinya, pelaku utama yang bertanggung jawab pada sektor masyarakarat pedesaan atau marjinal perlu dimasukkan dalam bagian perencanaan tanggap darurat sehingga mampu menjangkau kelompok tersebut. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal Public Health Research, Practice and Policy pada Juli 2020.

selengkapnya

John Hopkins Center for Health Security telah merilis sebuah laporan pada 5 Mei 2020 berupa Rencana Aksi Nasional untuk memperluas dan menyesuaikan sistem kesehatan untuk durasi pandemi COVID. Laporan ini membahas tantangan - tantangan jangka pendek yang mendesak yang sekarang dihadapi oleh fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan dalam pandemi ini, serta banyak kerentanan dari sistem perawatan kesehatan dan reformasi struktural jangka panjang yang diperlukan untuk mempertahankannya. Para penulis mencoba mengelaborasi melalui 10 pertanyaan dan memberikan rekomendasi jangka panjang dan pendek untuk mengadaptasi sistem perawatan kesehatan agar lebih tangguh terhadap epidemi dan keadaan darurat di masa depan.

Pembahasan yang dituliskan kurang lebih mencakup pencegahan transmisi infeksi di rumah sakit, pengaktifan kembali layanan kesehatan yang tertunda, dukungan finansial, dukungan mental dan sustainability tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dan pemberian cuti sakit, pemnafaatan telemedicine, layanan medis darurat. pengurangan jumlah transmisi penyakit menular tanpa gejala, serta respons layanan kesehatan terhadap pandemi COVID-19 dan pandemi berikutnya.

selengkapnya

Sebuah studi cross-sectional dilakukan oleh Dina Keumala Sari dkk untuk melihat korelasi antara pengetahuan dan sikap masyarakat umum tentang wabah COVID-19 pada 1 bulan setelah kasus pertama dilaporkan di Indonesia. Studi ini dilakukan pada awal Maret hingga April 2020 secara acak di zona merah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 201 orang memiliki pengetahuan yang baik (98%) dan sikap positif (96%) mengenai COVID-19.

Responden memiliki sikap negatif dalam kaitannya dengan dua aspek dari wabah COVID-19, yakni a) harus selalu menjaga jarak 1,5 m saat berada di keramaian, dan b) tidak bisa berolahraga atau makan makanan bergizi secara teratur (78,6% dan 79,1%). Walaupun sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan sikap positif mengenai pandemi COVID-19, tetapi keberadaan sikap negatif masih tetap ditemukan sehingga langkah - langkah pencegahan penularan tidak dapat secara efektif dan maksimal dilakukan hanya dengan mempublikasikan peningkatan kasus dari hari ke hari ke masyarakat umum. Artikel ini dipublikasikan di Journal of Community Health pada Juni 2020.

Selengkapnya

Saat status pandemi COVID-19 diterapkan, berbagai negara melakukan upaya pencegahan penularan penyakit tersebut; tidak terkecuali Indonesia. Salah satu cara untuk memutus rantai penularan adalah dengan melakukan disinfeksi. Sebuah riset sederhana dilakukan oleh Athen, Eva Laelasari dan Tities Puspita melalui scoping review dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan disinfeksi dalam pencegahan penularan Covid-19 di area publik dan kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan.

Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan disinfeksi cukup intens dilakukan baik oleh instusi swasta, pemerintah atau masyarakat. Masih ditemukan pelaksanaan disinfeksi yang tidak sesuai dengan anjuran di area publik berdasarkan dari cara (penyemprotan), sasaran disinfeksi (benda yang sering disentuh) dan disinfektan yang digunakan (bersifat iritatif), sehingga berpotensi menimbulkan resiko kesehatan. Perlu adanya sosialiasi dan edukasi secara terarah dalam penggunaan disinfeksi, terutama penggunaan penyemprotan dalam bilik disinfeksi. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Ekologi Kesehatan pada Juni 2020.

selengkapnya