Kemungkinan masalah dalam kebijakan kesehatan di kasus 2 - minat K3

terkait masalah rokok ini masalah yang sangat lama dan selama ini sangat susah untuk memberhentikan para perokok untuk tidak merokok lagi komentar saya jangan terlalu memikirkan pengusaha rokok(dia) banyak uang tutup pabrik rokok usaha yang lain ada, tapi kenapa pemerintah memikirkan pengusaha rokok tidak memikirkan kesehatan masyarakat 250 juta jiwa terpapar rokok dimana-mana ini akan menjadi masalah serius dan kerugian banyak ketimbang mengkayakan pengusaha rokok yang hanya dinikmati oleh pengusaha. negara kita perlu pemimpin yang sangat tegas untuk masalah ini Thailand, filipina hanya negara kecil bisa mengurangi angka perokok artinya dengan negara yang kecil perekonomian negara mereka tidak terlalu terpengaruh dengan tidak adanya rokok, lalu kenapa indonesia yang begitu luas mempertimbangkan petani tembakau, karyawan pabrik rokok. Tembakau selain rokok bisa di fungsikan untuk lain, pabrik rokok banyak di kemas oleh mesin tidak banyak memerlukan tenaga manusia(karyawan), tetapi diantara 250juta penduduk indonesia menderita penyakit yang hanya disebabkan oleh rokok . (Menurut saya you jual penyakit silahkan bangkrut dan miskin tetapi kalo you jual kesehatan di negeri ini silahkan bangkit dan kaya).

Menurut saya, efek rokok untuk memberikan pemasukan negara yang banyak itu tidak benar, karena untuk penyembuhan masyarakat yang mengalami akibat rokok juga banyak. Dengan konflik petani tembakau yang mengalami protes akibat dilakukannya kawasan tanpa rokok sebenarnya bisa dihalau dengan menggantikan hasil tani tembakau menjadi hasil tani lain dengan bantuan pemerintah apabila pemerintah benar-benar ingin untuk mengurangi konsumsi rokok, namun terdapat banyak faktor dari luar protes masyarakat, yakni indepedensi dari pabrik rokok, steakolder pun mengkonsumsi rokok.
Aktor yang bertentangan, terdapat pro terhadap kebijakan yakni aktivis, QTI,
dan yang kontra adalah, masyarakat kretek dan petani tembakau. Dalam kasus ini tidak berjalan sesuai harapan karena dalam proses pembuatan peraturan ini tidak dilibatkanya petani tembakau juga pabrik-pabrik rokok serta menurut anggota DPRD yang satu per satu mengundurkan diri merasabkarena menurut mereka Raperda adalah cacat hukum dan akan merugikan petani tembakau.
Sebenarnya dari pemerintah setuju dengan adanya peraturan ini, namun terdapatnya protes dari pentani rokok serta pabrik yang membuat pemerintah menjadi enggan memberikan persetujuan mereka, serta menurut saya sendiri pemerintah tidak terlalu serius menghadapi masalah ini serta tidak begitu tegas dalam mengambil keputusan, karena apabila pemerintah serius untuk mengurangi dampak asap rokok di masyarakat pemerintah pasti memiliki solusi-solusi terhadap keluhan yang diutarakan oleh masyarakat petani, pengonsumsi rokok juga pabrik rokok sendiri. Perusahaan swasta memiliki andil yang lebih dari pada pemerintah yang dipilih secara demokratis bisa jadi pihak swasta tersebut yang memberikan sumbangan dana pada para calon DPRD yang akan melakukan kampanye oleh karenanya pihak swasta melakukan perjanjian dengan pemerintah untuk mendukung program/produk yang dimiliki oleh pihak swasta tersebut. Dapat pula dari pihak pemerintah sendiri menuruti apa yang petani dan masyarakat kretek lakukan karena pemerintah sendiri terlalu takut untuk kehilangan dukungan dari mereka.
Bisa juga para swasta memberikan pengendalian pikiran pada masyarakat kretek dan petani tembakau sehingga mereka dengan mudah dapat memengaruhi pola pikir dari masyarakat tersebut.

Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu implementasi dari amanat UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk KTR. Begitupun yang dilakukan oleh DPRD di Yogyakarta, sebagai upaya pengendalian dan perlindungan terhadap perokok pasif dari perokok aktif, DPRD Yogyakarta memprakarsai untuk mencetuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KTR. Namun sayangnya, saat itu Raperda ini belum bisa disahkan karena pada saat proses persetujuan mengalami kendala dari berbagai pihak yang kontra serta adaya kepentingan politik yang menyebabkan partai-partai yang tadinya menyetujui pembentukan Raperda ini menjadi mengundurkan diri. Berbagai pihak yang kontra terhadap Raperda KTR ini adalah petani tembakau serta masyarakat kretek, mereka menyerukan suara untuk tidak mengesahkan Raperda karena mereka merasa tidak diikutsertakan pada proses pembentukan Raperda ini.
Menurut saya, sebagai bentuk pengawalan KTR alasan utama mengapa saat itu Raperda belum bisa disahkan adalah kurangnya sosialisasi dari pembentuk kebijakan, dalam hal ini mungkin saja terjadi kesalahpahaman sehingga mereka yang kontra terhadap kebijakan KTR merasa dirugikan. Padahal secara tertulis KTR berupaya untuk melindungi para perokok pasif khususnya mereka yang rentan terhadap asap rokok seperti ibu hamil dan anak-anak dengan menyediakan kawasan yang bebas asap rokok dan memberikan ruang khusus bagi mereka yang ingin merokok. Sehingga yang perlu menjadi bahan sosialisasi adalah bahwa yang dikendalikan dalam kebijakan KTR ini adalah asap rokok nya bukan rokoknya. Akan tetapi, meskipun demikian sosialisasi harus dimasifkan ketika KTR sudah berjalan hingga pada akhirnya bukan hanya asap rokok saja yang bisa dikendalikan tetapi juga rokoknya.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah persepsi yang beredar dikalangan kaum elit ataupun masyarakat umum mengenai perusahaan rokok yang berdampak pada penambahan ekonomi negara harus diluruskan. Mengapa? Karena meskipun perusahaan rokok membayar pajak yang cukup besar pada negara kita, namun pada kenyataannya negara juga mengeluarkan dana yang lebih besar untuk mengobati mereka yang sakit akibat dari rokok. Dalam artian kita mengalami kerugian akibat dari rokok ini, sehingga tidak ada alasan lagi bagi negara ini untuk bisa mengendalikan serta mengurangi produksi rokok, apalagi saat ini mulai banyak penelitian yang bisa digunakan mengenai pemanfaatan tembakau selain sebagai bahan baku rokok. Dalam hal ini tentu saja pemerintah harus mampu bekerja ekstra keras dan melakukan kerjasama lintas sektoral dimulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, ketenagakerjaan, lembaga aktivis atau organisasi-organisasi di masyarakat yang memiliki kepentingan dalam hal pengendalian tembakau serta melibatkan melibatkan pekerja/masyarakat yang memiliki andil dalam pembuatan rokok.

Dalam teori segitiga kebijakan kesehatan aktor atau pelaku dapat di gunakan untuk menunjuk individu, organisasi, perusahaan atau bahkan pemerintah, para pelaku/aktor ini berusaha untuk mempengaruhi proses politik sesuai dengan kepentingannya masing masing dengan menggunakan kekuasaanya masing masing . Dalam kasus kebijakan yang mengatur tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) sudah ada yaitu Peraturan Gubernur No. 42 Tahun 2009 dan merupakan amanah dari Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara khususnya Pasal 11, aktor/pelaku nya yang berasal dari masyarakat adalah Quit Tobacco Indonesia dan Forum JSTT yang setuju dengan pemberlakuan perda tersebut berpendapat bahwa perda tersebut mendesak untuk di sahkan karena amanah dari UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 115 tersebut, Perda KTR yang mempunyai kekuatan hukum dianggap perlu untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk asap rokok dan Masyarakat Kretek dan Petani Tembakau yang tidak setuju dengan pemberlakuan perda tersebut mereka beranggapan tidak dilibatkannya petani tembakau dan pabrik rokok dalam pengembangan Raperda, pemerintah sebagai inisiator perda dan DPRD sebagai legislator harusnya bertindak sebagai penengah tetapi para fraksi dengan menggunakan kekuasaanya memilih mundur dari raperda tersebut karena beranggapan raperda tersebut cacat hukum. Disini bisa dilihat masing-masing pelaku/aktor berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar sesuai dengan kepentingannya masing-masing ada juga pelaku/aktor yang dengan sengaja menggunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu pihak, di sini letak dinamisnya sebuah proses pembuatan kebijakan di mana semua pelaku/aktor yang terlibat berusaha mempengaruhi pelaku lainnya denan mengunakan segala aspek termasuk kekuasaanya untuk memastikan kepentingannya terakomodasi dalam pemngambilan kebijakan.
Mundurnya fraksi-fraksi di DPRD dalam proses raperda KDM tidak lepas dari proses”lobby” dari pihak swasta pertanyaannya apa yang membuat pihak swasta kuat menjadi pelaku kuat dalam pembuatan kebijakan dan bagaimana mereka melakukannya. Orientasi pihak swasta dalam hal ini pihak industri rokok adalah keuntungan mereka beranggapan bahwa mereka berperan serta dan memiliki pengaruh yang kuat dalam pendanaan proses pembangunan melalui pajak yang mereka bayarkan, mereka melakukannya dengan cara “mempengaruhi” proses penentuan agenda dengan cara” merasuki “ dengan menyediakan dana untuk keperluan kampanye-kampanye partai politik dengan harapan jika partai dan plitisi yang didukungnya berhasil merka dapat dengan mudah menyelusup dalam proses pembuatan agenda sehingga secara tidak langsung pihak swasta dapat terlibat langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi sebuah proses penentuan kebijakan.dalam hal ini mundurnya fraksi-fraksi di DPRD dalam proses pengsahan raperda dapat menjadi bukti masuknya pihak swasta dalam sebuah proses pembuatan kebijakan mereka pihak swasta akan berusaha membatalkan kebijakan yang diperkirakan akan mempunyai dampak pada usaha yang mereka lakukan dalam hal ini perusahaan rokok akan berusaha untuk menggagalkan pengesahan raperda KDM karena akan berdapak pada penurunan keuntungan pada perusahaan rokok .

Jika memang ada oknum tertentu yang dengan sengaja dan berniat tidak baik mengambil keuntungan dari petani tembakau hal tersebut dapat dilakukan penegakan hukum dengan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Tentu hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

Menurut saya adanya KTR itu sangat bagus terlebih banyaknya perokok yang merokok di tempat umum. Namun peraturan ini tentunya harus memilki solusi untuk menanggulangi KTR dengan di buatnya semoking area. Peraturan ini memiliki kekurrangan dimana aktor di dalamnya banyak yang mengundurkan diri seiring berjalanya waktu, ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya aktor yang memiliki kepentingan d balik peraturan yang dibuat, baik itu kepentingan politik maupun kepentingan individu.
Perusahaan swasta lebih bisa mengambil hati masyarakat karena mereka memiliki program yang mudah di terima oleh masyarakat, program yang sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, seperti program beasiswa, program hiburan, dll, sehingga mereka lebih dapat di terima oleh masyarakat walaupun dibalik itu masyarakat juga di rugikan.

sepertinya harus ada dialog bersama antara pengusaha swasta dan pemerintah sehingga adanya pengambilan kesepakatan yg baik dan benar dari pemerintah dan pengusaha swasta yang bisa menguntungkan kedua pihak

adanya tindakan yang cepat antara pemerintah untuk mencairkan suatu permasalahan di bidang rokok dan juga untuk mempromosikan tentang bahaya rokok itu sendiri,adanya kerjasa sama antara lembaga sosial dan juga media masa untuk mempermudah agenda tentang bahaya rokok,dan juga adanya reward dari pemerintah bagi masyarakat yang menghargai dan mempromosikan bahaya rokok di lingkunganya

menurut saya, indonesia tidak akan mampu secara utuh menuntaskan masalah tentang rokok karena pemerintah indonesia mulai dari jejeran yang paling rendah hinga yang paling tinggi terlalu banyak bermain "kongkalingkong" dengan pengusaha yang notabene "MAU MELAKUKAN APA SAJA" selama usahanya tidak diganggu gugat, keterlibatan Pengusaha-pengusaha kaya dalam memenangkan kandidat pemimpin di Indonesia saya rasa menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan swasta terlihat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam penentuan keputusan di Indonesia, suatu hal yang impossible menurut saya untuk menghilangkan pengaruh pengusaha besar di negara seperti Indonesia yang kebanyakan pemerintahnya masih tergiur dengan semboyan "Asal Bapak Senang" selama ad pelicin dan pemulus usaha bapak tetap kami jaga .

Menanggapi permasalahan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DIY, benar adanya bahwa ditemukannya aktor-aktor penyusun kebijakan yang saling berbenturan disini, yakni pihak swasta & parpol dan pemerintah.
Menurut saya, alangkah lebih baik sebelum kebijakan ini diancang, diadakan survei lapangan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya dilapangan, terutama kondisi petani tembakau (karena dilihat dari kasus, permasalahan timbul dari pihak ini). Pengadaan diskusi terbuka dengan masyarakat, petani tembakau, pedagang rokok, perokok, pemuka adat dan agama (tokoh masyarakat), sebelum peraturan ini resmi diancang dan dilegalkan, tentu akan sangat membantu dalam menyamakan persepsi dan tujuan, serta menghindari konflik dikemudian hari yang berakibat fatal (seperti di kasus).

Industri tembakau menyukai konsep kebijakan yang bersifat kesukarelaan tanpa sanksi hukum daripada Undang Undang (PERDA) karena hal tersebut bisa menjadi alasan tidak perlu tindakan hukum bagi pelanggaran. Skema pilihan bebas yang mengakomodir keinginan perokok dan bukan perokok dengan mempertahankan ”smoking area” dan ”non smoking area” dalam ruang yang sama adalah konsep yang diinginkan industri rokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok semakin populer di banyak negara, karena semakin banyak orang menyadari haknya untuk menghirup udara bersih dan sehat.