Agenda mendatang

  • ag 2
  • ag 4
  • ag 8
  • ag 6
  • sahid
  • nepal
  • qolo
  • bali
  • ban jkki

  Edisi Minggu ke 31: Selasa 20 Agustus 2019

pgtr fornas

Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas KKI) 2019 kembali digelar pada 9 - 10 Oktober 2019 di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darusalam. Topik yang diangkat tahun ini ialah "Advokasi untuk Kebijakan Kesehatan". Sebelum diselenggarakannya Forum Nasional, akan diadakan Blended Learning analis kebijakan, tatap muka advokasi kebijakan, seminar advokasi kebijakan dan agenda ditutup dengan tatap muka metode advokasi kebijakan pada 11 Oktober di Banda Aceh.

Forum nasional ini menerima abstrak Policy Brief yang terkait Kesehatan Ibu Anak, Pangan dan Gizi (khususnya stunting), Jaminan Kesehatan dan topik kesehatan lainnya. Batas akhir pengumpulan abstrak 31 Agustus dan pengumuman yang diterima yaitu 9 September 2019.

selengkapnya

 

Desain Aplikasi Android untuk Sistem Telemedicine dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pada layanan kesehatan. Pemanfaatan aplikasi dan peranan teknologi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya pada layanan jantung. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sumiati dan Haris Triono Sigit mengenai rancangan aplikasi android untuk mendukung sistem telemedicine sebagai upaya mempercepat layanan diagnostik. Hal ini juga bermanfaat agar pasien yang mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan primer bisa mendapatkan perawatan medis dengan segera. Dengan adanya sistem telemedicine, pasien yang menderita masalah jantung dapat memeriksakan kondisinya secara langsung dan dapat dipantau setiap saat oleh tim ahli jantung.

Lebih lanjut dengan dukungan teknologi sistem operasi seluler, memungkinkan sistem telemedicine dapat diterapkan ke perangkat smartphone. Penerapan sistem telemedicine berbasis seluler akan membuat layanan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter bahkan ketika mereka tidak di rumah sakit. Dengan sistem telemedicine yang optimal, pemrosesan informasi medis menjadi lebih cepat dan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat dapat dicapai. Artikel ini dipublikasikan pada Oktober 2018 di Agenda Ist International Conference on Industrial , Electrical dan Electronics (ICIEE 2018).

Selengkapnya

 

Regulasi : Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi wilayah terpencil, dilakukan berbagai upaya, slaah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan melalui telemedicine. Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara yang terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fasyankes penyeelnggara meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi dengan syarat dan wewenang yang telah ditetapkan dengan tentunya ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan dan aplikasi. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan diundangkan pada 7 Agustus 2019. 

selengkapnya

 

Layanan Telemedis di Indonesia : Keniscayaan, Risiko dan Batasan Etika

Layanan telemedis memberikan kesempatan pada dokter dan pasien untuk saling berinteraksi jarak jauh. Layanan telemedis antara dokter dan pasien telah lama berkembang dalam bentuk konsultasi, dan saat ini telesurgery dan teleradiologi merupakan fitur yang potensial untuk dikembangkan. Sementara layanan telemedis dokter - pasien makin berkembang melalui internet, hal yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan keyakinan profesional dokter terhadap kondisi klinis pasien, harapan dokter dan pasien dari layanan telemedis, dan aspek konfidensialitas informasi. Layanan telemedis memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran yang terbebas dari batasan jarak, namun sebaiknya tidak diarahkan untuk menggantikan interaksi tatap muka dokter - pasien.

Layanan telemedis sebagai bagian dari kemajuan teknologi memang bersifat disruptif, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk memastikan perkembangan layanan telemedis sesuai dengan tujuan dan nilai - nilai luhur etika kedokteran berdasarkan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter. Pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran diharapkan dapat mendukung dan mengawal perkembangan layanan telemedis ini ke arah yang baik dan saling bekerja sama dalam audit dan evaluasi layanan - layanan telemedis di Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Pukovia Prawiroharjo, Peter Pratama dan Nurfanida Librianty pada Jurnal Etika Kedokteran Indonesia pada Februari 2019.

Selengkapnya

 

Investigasi Dampak dari Program JKN pada Praktik Farmasi Masyarakat

Artikel ini dipublikasikan pada 9 September 2017 di Jurnal Wiley: Health and Social Care in the community. Penelitian ini menjelaskan tentang persepsi dari fasilitas layanan kesehatan dan pemangku kepentingan tentang dampak JKN pada praktek apoteker dan kefarmasian baik di puskesmas maupun di retail farmasi individu maupun komunitas. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, hasil temuan menjelaskan JKN sebenarnya dirancang dengan tujuan kebijakan yang baik untuk integrasi farmasi dalam jaringan layanan primer. Namun JKN telah menciptakan beberapa distorsi yang tidak disengaja dan tidak terduga dalam sistem layanan kesehatan yang dapat merusak sektor farmasi masyarakat. Faktanya, praktik farmasi masyarakat masih terbatas pada pemberian dan terus terhambat oleh tantangan yang sedang berlangsung terutama ketidakhadiran apoteker, kurangnya kompetensi klinis dan dukungan terbatas dari perubahan regulasi.

Temuan ini merupakan peluang yang terlewatkan bagi apoteker untuk memainkan peran yang lebih besar dalam layanan primer yang menunjukkan perlunya perbaikan untuk pendidikan farmasi dan sistem kebijakan. Pengenalan JKN telah membawa perubahan dalam cara operasional apotek komunitas dan praktik apoteker. Farmasi dan apoteker di puskesmas telah mengalami perubahan signifikan sehubungan dengan partisipasi aktif dalam pemberian obat -obatan, remunerasi yang lebih baik, dan pengakuan positif atas peran mereka. Sebaliknya, meskipun ada perubahan yang diperkenalkan untuk mengintegrasikan apotek komunitas dalam jaringan layanan primer, apotek komunitas terus terhambat oleh masalah struktural dan mendasar yang pada dasarnya tidak terkait dengan perubahan kebijakan yang disediakan oleh JKN. Sangat penting bagi profesi apoteker dan jaringan farmasi komunitas untuk bekerja memperbaiki situasi ini.

selengkapnya

 

Manfaat Dari Intervensi Penghentian Merokok Melalui Ponsel Pada Perokok di Indonesia

24jlPenggunaan teknologi untuk mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan bagian dari peluang yang menjanjikan mengingat semakin mudahnya akses internet untuk digunakan oleh masyarakat. Namun, informasi mengenai penilaian persepsi pengguna internet terhadap intervensi kesehatan masih terbatas. Studi yang dilakukan oleh Muhammad Fadjar Prabowo, Anil A. Kumar, Surahyo Sumarsono dan Rashmi Rodrigues bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat yang dirasakan dari intervensi untuk berhent merokok melalui ponsel. Data dikumpulkan menggunakan survey berbasis website selama 4 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa responden cenderung menganggap intervensi penghentian merokok ponsel berguna.

Aplikasi smartphone lebih disukai daripada pesan teks, pesan media, atau teknologi respons suara interaktif. Orang yang merokok di Indonesia merasa menerima intervensi berhenti merokok potensial melalui ponsel sebagai hal yang bermanfaat. Intervensi semacam itu dikembangkan dan diimplementasikan dalam program kesehatan masyarakat dapat membantu mengatasi epidemi tembakau di Indonesia.

selengkapnya

 

Tinjauan Sikap terhadap Penggunaan Kembali Data Kesehatan di kalangan Uni Eropa : Tujuan dan Kesepakatan Bersama

Data kesehatan digunakan untuk tujuan yang lebih banyak lagi, dan sebuah kebijakan diberlakukan untuk memfasilitasi penggunaan kembali data di Uni Eropa. Sintesis literatur ini mengeksplorasi sikap di antara orang - orang yang tinggal di Uni Eropa terhadap penggunaan data kesehatan untuk tujuan selain pengobatan. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa sementara mayoritas memegang sikap positif terhadap penggunaan data kesehatan untuk berbagai tujuan. Sikap positif biasanya tergantung pada harapan bahwa data akan digunakan untuk memajukan kebaikan bersama. Kekhawatiran yang teridentifikasi berkembang adalah berkaitan dengan komersialisasi data, keamanan data, dan penggunaan data yang bertentangan dengan kepentingan orang - orang yang menyediakan data.

Studi tentang masalah ini terbatas secara geografis maupun cakupannya. Oleh karena itu, identifikasi mengenai kebutuhan untuk eksplorasi sikap lintasnasional di antara orang - orang yang tinggal di Uni Eropa untuk menginformasikan kebijakan masa depan dalam tata kelola data kesehatan masih dibutuhkan. Artikel ini ditulis oleh Lea L. Skovgaard, Sarah Wadmann, dan Klaus Hoeyer dan diterbitkan oleh Jurnal Health Policy pada 2019.

selengkapnya

 

Call for Paper
Innovations in Implementation Research in Low and Middle Income Countries

Penguatan kesehatan global dapat dicapai dengan memperkuat kebijakan dan program kesehatan masyarakat di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dampak dari penerapan intervensi teknologi berbasis bukti akan dapat dimaksimalkan secara optimal ketika program teridentifikasi dengan benar dan dilakukan tepat sasaran dengan terus dapat dipertahankan keberlanjutannya. Riset lebih lanjut mengenai implementasi yang dilakukan sangat penting untuk mempercepat dampak dan menumbuhkan inovasi. Riset yang dikenal lebih lanjut dengan riset implementasi ini ternyata mampu menarik perhatian lebih luas guna mendukung penguatan program kesehatan masyarakat dan reformasi kesehatan yang lebih luas seperti Universal Health Coverage.

Kesempatan call for paper ini diselenggarakan oleh Journal Health Policy and Planning danThe Alliance for Health Policy and Systems Research. Berbagai riset implementasi yang berbicara tentang inovasi dalam metode, pendekatan, dan tata kelola penelitian tentang implementasi kebijakan dan program kesehatan masyarakat di negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadi topik yang diangkat dalam kesempatan ini. Tulisan yang dibuat harus secara jelas mengidentifikasi inovasi spesifik yang disajikan atau diilustrasikan dan menempatkannya dalam tinjauan literatur. Deadline pengumpulan akan dibatasi sampai dengan 15 Oktober 2019.

selengkapnya

 

Webinar Kuliah Reformasi Pelayanan Kesehatan 2019

Kerangka kerja Reformasi Sistem Kesehatan (Health System Reform) merupakan perubahan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keadilan sosial pada sektor kebijakan. Kerangka kerja ini menyatakan bahwa kebijakan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap bencana keuangan karena sakit, dan mutu pelayanan perlu dilakukan tidak hanya ke satu komponen sistem kesehatan. Terdapat berbagai topik kebijakan yang perlu dipertimbangkan dan diputuskan secara bersama.

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan Kuliah Terbuka Reformasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2019 yang membahas kerangka konsep serta aplikasi reformasi kesehatan di berbagai topik prioritas seperti kesehatan ibu anak, kesehatan jiwa, dst. Kuliah ini dapat diikuti melalui webinar secara online. Simak jadwal selengkapnya pada link berikut

selengkapnya

 

Website Manajemen

mrsmpk
mjkmpkk

Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya

Website Isu Prioritas

bencanakiadeskes
mutupel dokter-ruralm aids2

Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya

  Website Terkait

Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi
langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan

idrccadepkesbkkbnwbiwhoHSAjamsos