Agenda mendatang

Kesimpulan Seminar Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal

sdt

Seminar Pembangunan Kesehatan di Daerah Tertinggal ini menghasilkan beberapa kesimpulan untuk kebijakan pemerintah ke depan, diantaranya:

  1. Dalam era JKN, system pembayaran kapitasi dan claim INA-CBG saat ini mempunyai risiko negatif dimana akan memperbesar kesenjangan geografis. Tanpa adanya kegiatan investasi yang signifikan untuk membangun fasilitas dan mengembangkan SDM kesehatan, daerah-daerah tertinggal kemungkinan besar akan semakin tertinggal dibanding daerah yang sudah maju;
  2. Program pengiriman tenaga kesehatan secara perorangan ke daerah-daerah tertinggal yang saat ini dilakukan, merupakan program yang sulit dipertanggung-jawabkan efektifitasnya. Program pengembangan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal sebaiknya dilakukan secara kelompok (team) dengan susunan yang interprofesi. Sebagai catatan: di berbagai daerah tertinggal sulit mencari PNS karena memang tidak ada yang bersedia bertugas di tempat sulit sampai pensiun.
  3. Daerah tertinggal membutuhkan tidak hanya biaya operasional, namun juga biaya investasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan penyediaan SDM. Di era JKN saat ini biaya investasi disediakan oleh pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah yang mampu sesuai dengan UU. BPJS tidak mempunyai tugas menyediakan dana investasi.
  4. Pengiriman SDM Kesehatan pelayanan primer yang dilakukan ke daerah tertinggal secara kelompok dapat terdiri dari dokter, perawat, bidan, sampai ke ahli manajemen pelayanan primer/obat.
  5. Pengiriman SDM Kesehatan pelayanan kesehatan rujukan ke daerah tertinggal secara kelompok dapat tersusun oleh berbagai spesialis sesuai kebutuhan, tenaga manajemen rumahsakit/pelayanan kesehatan, tenaga ahli rekam medik dan sebagainya.
  6. Hubungan kerja diharapkan menggunakan model kontrak, antara pemerintah daerah/pemerintah pusat dengan pihak ketiga (sebagai kontraktor) yang mampu menyediakan tenaga kesehatan.
  7. Sistem kontrak dilakukan dengan dasar tata hukum keuangan Negara. Dengan system kontrak ini diharapkan anggaran dapat digunakan secara efektif, efisien, dan mempunyai penyerapan tinggi.
  8. Sumber pendanaan: Dana investasi dan operasional untuk daerah tertinggal diharapkan berasal dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah daerah, dan dana operasional dari BPJS (dana kompensasi) untuk layanan primer. Dana kompensasi BPJS sudah diatur dengan UU dan regulasi di bawahnya, namun belum pernah dipergunakan pada tahun 2014. Saat ini dana kompensasi belum dipastikan dapat digunakan untuk pelayanan sekunder dan tersier. Akan dilakukan pertemuan di Jakarta dalam waktu dekat untuk membahas dana kompensasi BPJS bagi pelayanan sekunder dan tertier;
  9. Diperlukan kegiatan untuk pengembangan kemampuan pihak ketiga (kontraktor-kontraktor) penyedia tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil. Pihak ketiga ini bekerja berdasarkan tata-aturan kontrak namun berdasarkan semangat kemitraan (partnership). Contoh model ini adalah Sister Hospital NTT.
  10. Kontraktor yang berasaskan kemitraan ini dapat berupa Yayasan (lembaga nonprofit) seperti Pencerah Nusantara, Perguruan Tinggi seperti FK UGM ataupun Konsorsium RS-RS besar (pengalaman Sister Hospital NTT) yang didukung oleh jaringan alumnusnya, dan lembaga-lembaga kontraktor tenaga berbentuk PT (for-profit). Preferensi kontrak harapannya diberikan ke lembaga non-profit.

Materi dan reportase seminar yang telah diselenggarakan kemarin dapat anda simak pada link berikut.

Reportase Kegiatan

 

Laporan Terkini Health Sector Review 2014

hsr

Selamat berjumpa kembali Bapak/Ibu Pembaca website, untuk referensi akhir pekan ini, kami pilihkan review dan policy brief terkait Health Sector Review. Health Sector Review disusun sebagai masukan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Review ini disusun oleh DFAT, Bappenas, Kemenkes serta sejumlah elemen lain yang dilibatkan, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, pakar nasional dan internasional, organisasi profesi dan media massa. Health Sector Review ini merupakan kajian sektor kesehatan yang memuat pencapaian saat ini, tantangan yang dihadapi, pilihan kebijakan, strategi dan indikator-indikator pilihan yang disepakati. Dalam review ini telah dibahas 10 topik, seputar beban penyakit, layanan kesehatan, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu anak, pendanaan kesehatan, SDM Kesehatan, farmasi dan teknologi kesehatan, desentralisasi, gizi dan ketahanan pangan, persediaan serta kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan. Selengkapnya klik link berikut 

Consolidated Report Health Sector Review

Kemudian, dokumen lain yang patut disimak ialah Health Sector Review: Kumpulan Policy Brief klik disini. Harapannya, Health Sector Review dan Policy Brief-nya ini dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Simak pula karikatur menarik seputar tema ini pada link berikut

Health Sector Review Dissemination Seminar Infographic

 

Website Manajemen

mrsmpk
mjkmpkk

Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya

Website Isu Prioritas

bencanakiadeskes
mutupel dokter-ruralm aids2

Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya

  Website Terkait

Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi
langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan

idrccadepkesbkkbnwbiwhoHSAjamsos

  Pendaftaran Alert Sistem
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.