Agenda mendatang

  • ag 2
  • ag 4
  • ag 8
  • ag 6
  • hospexpo
  • nepal
  • bali
  • ban jkki

  Edisi Minggu ke 39: Selasa 15 Oktober 2019

Pelatihan Strategi Komunikasi Untuk Advokasi Kebijakan Kesehatan

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Untuk mentransfer pengetahuan tersebut, maka dibutuhkan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya dalam advokasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keuangan, kekuasaan, dan kedudukan (jabatan). Akan tetapi, advokasi juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara baik, jelas dan lugas.

Pelatihan ini merupakan pendukung dari kegiatan sebelumnya yakni pelatihan policy brief, strategi advokasi kebijakan dan stakeholders mapping. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 08.30 – 12.45 Wib bertempat di Ruang Sekber Lt. 2 Gd. Litbang FKKMK UGM.

selengkapnya

 

14okt

Rangkaian Forum Nasional JKKI IX telah berlangsung lancar. Memo ini disusun agar ada beberapa hal yang dapat dipelajari kembali. Bagi yang belum sempat mengikuti dapat mempelajarinya dari awal.

1. Fornas JKKI dimulai 3 bulan sebelum pertemuan 9 dan 10 Oktober dengan kursus Analisis Kebijakan. Kursus ini diikuti dengan pengembangan kemampuan teknis menyusun policy brief. Silakan klik link dibawah ini

tb 1 7sept

2. Kegiatan Evaluasi JKN dengan fokus advokasi kebijakan berlangsung baik dan dipersilakan untuk mengklik materi. Di samping itu silakan mengklik berbagai berita di media mengenai Evaluasi JKN.

3. Fokus Fornas JKKI adalah mendukung pengembangan kebijakan KIA dan Gizi sebagai topik utama di Banda Aceh pada 9 – 10 Oktober 2019. Silakan laporan yang sudah tersedia, termasuk Workshop untuk Advokasi Kebijakan pada 11 Oktober 2019.

Apa Follow up Pasca Forum Nasional JKKI IX ?

Sesuai dengan tema, maka Advokasi Kebijakan menjadi kunci untuk topik JKN, KIA, dan Gizi. Bagi para penulis Policy Brief, masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyusun format dalam ukuran A4. Disarankan untuk tidak lebih dari 4 halaman. Policy Brief yang sudah diperbaiki akan masuk ke web - web terkait sehingga mudah diakses.

Bagi peserta yang akan melakukan Advokasi Kebijakan, silakan menyusun Plan of Action untuk Advokasi. Akan diselenggarakan webinar untuk membahas PoA ini.

Demikian pengumuman dari kami Panitia Fornas JKKI IX. Fornas berikutnya yaitu tahun 2020 masih bertopik KIA, Gizi, dan JKN yang akan diselenggarakan di Banjarmasin.

 

Webinar (24 October 2019)
Health Equity and Challenges in Indonesia, Thailand, and South Africa

webinar

Magis Equity—refers to fair opportunity for everyone to attain their full health potential regardless of demographic, social, economic or geographic strata. The progressive realization of the right to health involves a concerted and sustained effort to improve health across all populations and reduce inequities in the enjoyment health. Equity must be reached both between and within countries.

readmore

 

Explaining the Fall of Socioeconomic Inequality in Childhood Stunting in Indonesia

Terlepas dari kemajuan dan perkembangan ekonomi di Indonesia dalam beberapa decade terakhir, lebih dari 30% anak - anak usia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa stunting tetap lebih banyak terkonsentrasi di rumah tangga miskin, yang mengarah pada penularan kemiskinan dan kesehatan yang buruk antar generasi. Sebuah riset dilakukan oleh M. Fikru Rizal dan van Doorslaer menggunakan data IFLS untuk mempelajari perubahan stunting pada 2007 dan 2014 untuk anak usia 0 - 59 bulan beserta kondisi ketimpangan sosial ekonominya dengan menggunakan Erreygers Concentration Index dan dekomposisi berbasis regresi.

Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan pada status stunting parah (severe stunting) namun tidak pada status stunting, serupa dengan penurunan yang signifikan pada derajat ketimpangan stunting. Pertumbuhan ekonomi secara umum, pengentasan kemiskinan, dan implementasi program kesehatan dan sosial yang berpihak pada masyarakat miskin selama periode yang dipelajari seperti perluasan cakupan asuransi untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) dan program Transfer Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapa) adalah beberapa penjelasan yang masuk akal dari hasil yang diamati. Artikel ini dipublikasikan pada Agustus 2019 pada jurnal SSM - Population Health oleh Elsevier.

Selengkapnya

 

Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) Menggunakan Tenaga Kontrak di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018

Salah satu tujuan PIS PK adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan di puskesmas melalui kunjungan rumah. Sebuah studi dilakukan oleh Shinta C. Agustina, Laksono Trisnantoro dan Dwi Handono untuk melihat implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak pada puskesmas di kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi penggunaan tenaga kontrak dapat memenuhi tujuan PIS PK, yakni mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan capaian IKS wilayah dan capaian 12 indikator PIS PK.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut diantaranya adalah kebijakan eksternal, kebijakan internal, insentif dan penghargaan. Faktor pendukung strategi berupa keyakinan dengan tenaga kontrak bisa mengurangi beban kerja. Sedangkan faktor penghambat adalah belum didukung dengan regulasi, perjanjian kerja sama, akses informasi dan pelatihan untuk tenaga kontrak, aplikasi keluarga sehat yang belum optimal, anggaran untuk sarana prasarana dan alat kesehatan, penerimaan dari lintas program dan masyarakat, penerimaan tenaga kontrak terhadap insentif serta sistem pelaporan dan validasi data. Harapannya implementasi PIS PK dapat menggunakan tenaga kontrak sebagai anggota tim bina wilayah puskesmas, didukung dengan regulasi dan anggaran dari Kementerian kesehatan dan Pemda yang dibiayai dari BOK (tenaga kontrak BOK) selama 1 tahun. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada September 2019.

selengkapnya

 

Analisis Kebijakan : Pencapaian JKN di Kota Surakarta

Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Universal Health Coverage. Setiap kota/kabupaten memiliki kebijakan daerahnya masing -masing yang bervariasi dalam mewujudkannya. Surakarta merupakan salah satu kota yang telah berhasil mewujudkan konsep UHC. Studi yang dilakukan oleh Rizky Amalia, Ari Probandari, Esti P. Pamungkasari, Tonang Dwi dan Ema N. Fitriana melihat implementasi kebijakan tersebut di Kota Surakarta melalui Analisis Segitiga Kebijakan untuk membantu memahami berbagai faktor yang terkait dalam setiap proses kebijakan.

Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi JKN di Surakarta dipengaruhi oleh komitmen tinggi dan komptenesi yang dimiliki aktor/ pelaku JKN, proses yang dinamis dalam menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dengan penerapan berbagai strategi untuk perluasan kepesertaan JKN, keberadaan padat penduduk di Surakarta, kesadaran dan kemauan tinggi dari masyarakat Surakarta serta ketersediaan dukungan teknologi. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kedokteran Kesehatan Indonesia pada Juli 2019.

selengkapnya

 

Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage (2019 Global Monitoring Report Executive Summary)

Laporan ini diterbitkan sebagai hasil dari pertemuan pada High Level Meeting on Universal Health Coverage pada Majelis Umum PBB. Komitmen politik yang disepakati diantaranya: a) peningkatan sektor yang telah terlihat adanya pertumbuhan, b) menghilangkan hambatan yang menyebabkan penurunan akses pelayanan kesehatan dan c) memudahkan akses ekonomi untuk pelayanan kesehatan.

Pemerintah pada tiap negara direkomendasikan untuk menginvestasikan 1% anggaran pendapatannya untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Hal Ini dapat dicapai dengan peningkatan investasi kesehatan atau efisiensi dan pemerataan pendapatan. Keputusan kepala negara (political leaders) untuk memastikan prioritas investasi pada pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan sehingga Universal Health Coverage dapat tercapai. Tujuan utama UHC memang ambisius namun tetap dapat dicapai. Komitmen politik yang kuat memiliki pengaruh kuat untuk meminimalisir hambatan dan memberikan pertumbuhan kesehatan ke arah yang lebih baik.

Selengkapnya

 

The 6th UGM Public Health Symposium

Stunting adalah salah satu masalah yang cukup serius bagi anak yang diakibatkan oleh kurangnya gizi pada ibu dan pemberian makan pada anak yang tidak memadai. Masalah Ini berkolerasi dengan gangguan perkembangan neurokognitif dan penanda resiko penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas di kemudian hari (WHO). Untuk menanggulangi hal Ini diperlukan komitmen pemerintah baik tingkat nasional maupun internasional. dalam 1000 hari pertama siklus hidup, nutrisi, lingkungan, dan psikososial memainkan peran penting yang akan memberikan dampak pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Penyebab stunting yang berakar dari berbagai sektor mengakibatkan perlunya pendekatan lintas sektoral dan transdisipliner untuk mengatasinya.

Oleh sebab itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan untuk penurunan kasus stunting. Public Health Symposium ke - 6 mengambil tema "Multisectoral and Multidisciplinary Approach to Prevent and Manage Stunting In Indonesia". Pengumpulan abstrak diterima hingga 21 Oktober 2019, sementara pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di Yogyakarta, 5 - 7 November 2019.

selengkapnya

 

Call for Abstract
COLLABforASIA2020 : 2nd APIPEC - PHIPEC Joint International Conference

Konferensi #COLLABforASIA juga dikenal sebagai @nd Asia-Pacific Interprofessional Education and Collaboration (APIPEC) dan Philippine Interprofessional Education and Collaboration (PHIPEC) Networks Joint Conference. Tema konferensi kali ini adalah mentransformasi kesehatan asia dan kesejahteraan sosial melalui pendidikan dan kolaborasi interprofesional di abad 21 dengan tujuan membangun komunitas jaringan yang bertujuan untuk belajar dan bekerja sama meningkatkan porsi dan keseluruhan aspek perawatan kesehatan dan atau kesejahteraan sosial.

Konferensi ini terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan kesehatan dan kesejahteraan sosial dari wilayah Asia Pasifik baik oleh praktisi pendidikan, administrator, peneliti, pengusaha, pekerja komunitas, mahasiswa, serta advokat. Terdapat dua jenis penerimaan paper dalam konferensi ini, yakni oral dan poster presentation. Setiap abstrak yang terpilih akan masuk dalam index Philippine Journal of Allied Health Sciences. Penerimaan abstrak dimulai sejak 22 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019.

selengkapnya

 

Website Manajemen

mrsmpk
mjkmpkk

Pengembangan website-website manajemen dilandasi dengan logika berfikir bahwa kebijakan yang baik dapat gagal dalam pelaksanaannya karena buruknya manajemen organisasi dan program. Selengkapnya

Website Isu Prioritas

bencanakiadeskes
mutupel dokter-ruralm aids2

Website-website isu prioritas dikembangkan agar berbagai tujuan utama sistem pembangunan kesehatan Indonesia dapat dicapai dengan lebih cepat. Selengkapnya

  Website Terkait

Website di bawah ini dapat menjadi sumber pembelajaran serta referensi
langsung dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang kesehatan

idrccadepkesbkkbnwbiwhoHSAjamsos