Di akhir pembahasan ada pernyataan mengenai masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan yang ada dalam kasus ini dapat dikelompokkan menjadi:

Mohon ijin komentar,
Saya sangat sependapat dengan strategi hanya masyarakat yang kurang mampu saja yang di tanggung BPJS, selanjutnya masyarakat mampu menggunakan asuransi kesehatan komersial
sehingga manfaat JKN benar-benar dirasakan masyarakat kurang mampu, bukan dinikmati masyarakat mampu. Selanjutnya seyogyanya ada aturan yang bisa membuat dana subsidi silang hanya berlaku dalam wilayah setempat saja, bukan berpindah ketempat lain. Mungkin semacam dibentuk regional tertentu guna pengelolaan dana tersebut sehingga dana yang tidak bisa diserap sebuah daerah , tetap ditempat dan bisa dinimati oleh peserta asuransi setempat.
Terlepas dari monitoring yang dilaksanakan Perguruan Tinggi , termasuk UGM. BPJS sebagai penyenggara jaminan kesehatan, belum bisa dikatakan melakukan monitoring karena mereka hanya datang ke puskesmas apabila terjadi pergantian pimpinan cabang. Mereka datang guna bersilaturrahmi dan memperkenalkan diri. Pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan, juga belum maksimal melakukan monitoring secara berkala guna perbaikan pelaksanaan JKN. Menuju Universal coverage tahun 2019, seyogyanya BPJS dan pemerintah lebih berbenah memperbaiki kekurangan yang ada.
Sebagai evaluasi pelaksanaan JKN , didaerah-daerah yang jauh dari kota-kota besar, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, diantaranya :
Segi Kepesertaan, Terjadi tunggakan iuran BPJS, seringkali masyarakat menjadi peserta BPJS hanya saat masuk dan dirawat di rumah sakit. Selanjutnya ketika telah sembuh, mereka lalai menunaikan kewajiban bayar iurannya. Masih belum akuratnya data peserta, contoh sederhana orang yang belum meninggal dunia, data BPJS sudah meninggal, dst.
Segi Ketersediaan Obat, Pada era BPJS, ada lembar rujuk balik dari rumah sakit ke puskesmas, guna menindak lanjuti pengobatan di rumah sakit. Diharapkan puskesmas mampu melakukan pengobatan lanjutan. namun seringkali obat tidak tersedia dipuskesmas, sehingga pengambilan obat harus kembali ke rumah sakit. Otomatis ini sangat merugikan pasien yang bersangkutan, dari segi waktu dan biaya.
Segi Alat-alat Kesehatan dan Sumber daya manusia, Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang makin baik seyogyanya dibarengi dengan penambahan tenaga medis yang memungkinkan pelayanan yang optimal, masih banyak alat-alat kesehatan belum tersedia dipuskesmas sehingga mengalami kesulitan melakukan diagnosa penyakit.

Implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down terlihat pada kebijakan BPJS dimana urutan kegiatan yang jelas antara formulasi kebijakan dengan implementasi kebijakan. Pada pendekatan buttom up manajer sebagai pelaksana kegiatan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Jika dilihat dari pendekatan ini maka terlihat dalam pelaksanaan kebijakan ini manajer kegiatan terbagi 2 yaitu manajer pelayanan kesehatan dan manajer keuangan, dimana manajer keuangan mendominasi kegiatan keseluruhan dan menganggap manajer pelayanan kesehatan sebagai bawahannya. Jika dilihat dari principple agent seharusnya para pembuat kebijakan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan baik dari sektor pelayanan maupun keuangan dan mencakup seluruh wilayah tapi dalam pelaksanaannya walaupun kantor BPJS ada di daerah mereka hanya fokus dalam pemabayaran saja tapi untuk peningkatan pelayanan tidak ada tindak lanjutnya sehingga pemerataan pelayanan BPJS belum terlaksana dan artinya tujuan BPJS untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia belum terwujud. Penelitian mengenai pelaksanaan kebijakn terlah dilakukan dengan kesimpulan: pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah belum terlaksana, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan sulit terwujud jika JKN masih tersentralisasi, dana sisa dari wilayah dengan klaim rendah dikhawatirkan dimanfaatkan oleh wilayah dengan klaim baik untuk peningkatan pelayanan sehingga kesenjangan pelayanan semakin tinggi. Analisa kebijakan secara prospektif adalah sebaiknya dibuatkan lagi kebijakan yang lebih detail mengenai pemerataan pelayanan kesehatan sehingga pelaksanaan kebijakan merata diseluruh wilayah atau dengan kebijakan bahwa JKN dilaksanakan pada wilayah yang memang siap untuk melaksanakannya untuk wilayah yang belum siap maka dilakukan perbaruan infrastruktur yang memadai sehingga mampu melaksanakan JKN dengan optimal. Analisa kebijakan secara retrospektif dengan memikirkan kembali kebijakan yang ada apakah sudah dapat dilaksanakan di seluruh wilayah apa belum, hasil dari evaluasi yang dilaksanakan sebaiknya dipikirkan untuk perbaikan kebijakan dengan membuat agenda baru. Para pengambil kebijakan dan peneliti kebijakan sebaiknya duduk bersama dan mempertimbangkan hasil penelitian agar terlihat kelemahan dari kegiatan dan dapat diperbaiki.

Menambahkan komentar, kebijakan JKN merupakan kebijakan yang bersifat top-down karena merupakan program dari pemerintah pusat. Dalam implementasinya masih terdapat ketidakadilan (in equity) di daerah seperti distribusi fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan belum merata serta pembiayaan (financing) untuk pelaksanaan JKN baik untuk pelayanan JKN, promotif maupun preventif, model pembayaran yang diberikan dari BPJS Kesehatan kepada PPK belum sesuai dengan asas manfaatnya. Sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai pengawas eksternal menemukan bahwa masih banyak kendala terkait pelaksanaan JKN. Karena pada dasarnya penerapan JKN berprinsip pada adequacy dan equity yaitu kecukupan dan kesetaraan, JKN diharapkan dapat menjadikan penduduk Indonesia mendapat pelayanan kesehatan secara menyeluruh, tanpa membedakan golongan apapun. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan merupakan kunci penting pendukung kebijakan untuk mengatasi ketimpangan JKN di daerah.

Saya ingin menambahkan, pelaksanaan kebijakan SJSN yang diimplentasikan pada sistem JKN memang memungkinkan menghasilkan keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ysng tertera pada pasal 2 UU SJSN. Hal ini dimungkinkan karena dalam penyusunannya kebijakan ini bersifat top down, keputusan yang dihasilkan masih bersifat tepusat. Aturan atau kebijakan dibuat seragam disetiap daerah tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kesiapan daerah dalam mengikuti JKN. Ketimpangan antara daerah maju yang mempunyai fasilitas dan tenaga kesehatan lengkap dengan daerah yang masih tertinggal akan semakin terasa. Sumberdaya di JKN terutama BPJS akan lebih tersedot ke daerah yang maju karena prinsip kapitasi BPJS dibayarkan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP tersebut. Untuk daerah kurang maju dengan angka cakupan peserta yang rendah akan semakin sulit berkembang. Universal health coverage akan sulit dicapai.
Penelitian monitoring kebijakan merupakan memang bukan hal yang mudah dilakukan. Akan tetapi penelitian sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanan JKN dan evaluasinya perlu dilaksanakan karena walau dalam pelaksanaanya kita menghadapi bnayak kendala akan lebih baik apabila sistem yang sudah berjalan ini diperbaiki sehingga tujuan utamanya tercapai jangan sampai berhenti ditengah jalan. Dengan penelitian dapat diketahui permasalahn dan hambatan yang benar – benar dirasakan provider pelayanan serta masyarakat. Evaluasi yang bersifat bottom up perlu dlkuakan. Hambatan – hambatan yang ditemui dilapangan perlu diakomodir dan dicarikan solusinya. Perbaikan dilakuakn secra bertahap demi pemerataan pelayanan. Pihak pusat dan daerah bersinergi membawa JKN yang benar – benar adil dan dirasakan rakyat.

Pada minggu pertama telah dibahas bagaimana proses pelaksanaan kebijakan ini. Pada dasarnya JKN memang telah menuai berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu dintaranya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan ke berbagai daerah sehingga menghasilkan beberapa daerah kurang siap untuk menjalankan kebijakan ini. Hal ini berimplikasi ke berbagai hal termasuk dalam implementasi dan evaluasinya. Beberapa daerah khususnya Indonesia bagian timur kurang mampu memanfaatkan kebijakan ini disebabkan oleh, jumlah tenaga kesehatan dalam hal ini sebagai tools untuk menjalankan JKN ini masih kurang dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai. Sehingga asas keadilan yang ingin dicapai oleh kebijakan ini tidak tercapai.
Kebijakan ini sangatlah bermanfaat jika bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dibutuhkan sebuah regulasi dalam proses perbaikannya.dibutuhkan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana di berbagai daerah serta pengawasan terhadap jalannya kebijakan dibutuhkan demi tercapainya asas dan tujuan yang diharapkan.

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

Pelaksanaan kebijakan JKN bersifat Top-down karena berperan sentral dalam pelaksanaannya. Penerapan top-down diambil karena menyangkut dengan hajat hidup orang banyak dan juga agar mudah melakukan evaluasi terhadap jalannya implementasi di lapangan termasuk kegagalan-kegagalannya. Elemen-elemen terkait yakni stakeholder, pengguna, maupun maupun provider menjadi perhatian dalam JKN ini.

Dalam penetapan kebijakan JKN ini diperlukan suatu pemahaman dan kesepakatan atas tujuan bersama semua pihak terkait, mengenai tugas maupun langkah operasional pelaksanaan JKN yang telah dispesifikasikan secara utuh. Akantetapi, jika diamati proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan JKN ini belum terlihat adanya beberapa upaya tersebut. Hal ini terjadi karena dianggap sangat sulit dilakukan dan butuh waktu yang lama sehingga jika JKN dianggap kebijakan politis semata, ya sah-sah saja.

Hingga 2 tahun berjalannya JKN, lebih dari 50% penduduk Indonesia, yakni lebih dari 164 juta jiwa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. JKN yang berprinsip pada adequacy dan equity yaitu kecukupan dan kesetaraan belum mampu melayani secara merata (pemerataan pelayanan kesehatan) padahal JKN diharapkan dapat menjadikan penduduk Indonesia mendapat pelayanan kesehatan secara menyeluruh, tanpa membedakan golongan apapun. Evaluasi formatif perlu dilakukan sesegera mungkin agar asas pemerataan kebermanfaatan dapat dilakukan. Selain itu evaluasi sumatif perlu dikaji agar menjembatani antara biaya dan keuntungan yang bisa diperoleh baik itu oleh pengguna dalam hal ini masyarakat, stakeholder dan juga providernya.. Sehingga win-win solution dan keberlanjutan JKN ini dapat terlaksana.

Jika menganalisa kebijakan JKN secara retrospektif, trend pembangunan RS pemerintah dan swasta yang menjamur dalam 4 tahun terakhir tidak mendukung tujuan kebijakan JKN dalam hal pemerataan. Selain itu perkembangan tempat pendidikan dokter spesialis dan subspesialis menjadi salah satu faktor penghambat kebijakan JKN.
Sedangkan dari aspek prospektif, JKN ini bisa menghasilkan ending yang berbeda, tergantung skenario yang dibuat, ideal, tidak baik atau bahkan terburuk. Skenario ini tergantung dari komponen pembangunan fisik & RS baik/buruk, jumlah, distribusi dan mutu spesialis/subspesialis sesuai harapan atau sebaliknya. Namun melihat kondisi saat ini, ada baiknya kita menganalisis kebijakan menggunakan skenario terburuk agar dapat mengatasi permasalahan JKN.

Oleh karenanya untuk hadapi skenario terburuk, hubungan Peneliti Kebijakan (Peneliti, Perguruan tinggi, LSM) dengan Pengambil Kebijakan perlu dipupuk dan tumbuh beriringan.

Lalu, Strategi Perubahan Kebijakan apa yang perlu dilakukan ?
Caranya dengan penambahan RS dan fasilitas kesehatan yang terstandar (penguatan sisitem rujukan dan kebijakan kompensasi BPJS), reformasi tempat pendidikan untuk perbaiki jumlah dan distribusi dokter spesialis dan subspesialis serta menjadi bagian integral sistem pelayanan kesehatan. Selain itu perlu ada amandemen UU SJSN dan UU BPJS serta berbagai regulasi terkait. Adapun prinsip amandemen terkait dana PBI yang terbatas jangan sampai disalahgunakan oleh masyarakat mampu, negara harus melindungi fakir miskin dan membuka sumber dana kesehatan dari orang kaya sehingga lebih banyak dana untuk pelayanan kesehatan.

Menurut saya, agar kebijakan JKN dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sarana/prasarana, pengadaan obat , serta ketersediaan SDM kesehatan harus dibenahi terlebih dahulu, terutama di daerah-daerah perifer, pedalaman, dan wilayah yang belum maju. Apabila upaya tersebut tidak dilakukan, maka kesenjangan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan JKN akan terus terjadi.

Terima kasih.

Ijin berkomentar.
Pada prinsipnya UU JKN dibentuk adalah untuk memberikan jaminan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam hal akses pelayanan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya masih ada berbagai kendala ( telah dibahas di minggu 1) berkaitan dengan sarana, prasarana dan SDM antara daerah periver dengan dengan daerah maju. Hal ini berdampak pada klaim BPJS dan berpeluang menimbulkan kesenjangan. Dari hasil monitoring yang telah dilakukan akhirnya diperoleh beberapa rekomendasi kebijakan diantarannya adalah program” sister hospital” di NTT. Melalui program ini daerah mendapat “residen senior” sehingga dapat melakukan dan mendapatkan lebih banyak klaim dari tindakan medis. Sambil program ini berjalan diharapkan ada perbaikan sarana, parasarana dan peningkatana jumlah SDM (Dokter umum dan Dokter spesialis) sehingga pemerataan jaminan kesehatan Nasional dapat terwujud.Thanks.

Pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan tidak hanya dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan yang di inginkan, tetapi juga perlu melihat sisi lain lain dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, suatu kebijakan dapat menilai proses pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan aturan atau petunjuknya dan juga dapat melihat sejauh mana manfaat/hasil yang sudah dicapai dilapangan.

Izin berkomentar.. masih sama dg kasus di Minggu1 sya prbadi sbg bagian dari pekerja dibidang kesehatan dan masyarakat yg berada pada daerah dg hasil penelitian diatas dg hasil"PESIMIS" mmg merasakan bahwa kebijakn JKN ini masih jauh harapan dari semboyan "Keadilan sosial bagi seluruh Masyarakat Indonesia". trlalu byk masalah,komplain, kolap, hambatan baik dari kesiapan masing2 daerah termasuk didaerah kami di Kalimantan Utara. dmna ksenjangan tenaga kes..fasilits kes yg blm smua memenuhi standar, bahkan daerah perkotaan utk wilayah kaltara msh byk ditemukan Fktp yg melayani bukan dari tenaga dokter. yang akhirx suka tdk suka mmberikan dampak pada sistem pembayaran/pengkleman tagihan pasien. belum lg dri segi sistem rujukan yg byk trjadi dimna syarat2 utk pengkleman pasien bpjs jg terkesan berbelit2. kasus prsalian normal yg meningkat drastis dan membuat kdang trjadi kslahfaham antar pihak rs dan dinkes bhwa penguatan playanan linakes di Fktp tdk maximal. masih perlu trus adanya evaluasi, monitoring, untuk perbaikan sistem kedepannya. data evaluasi yg diambil jg tidak hanya mengambil data dari atas tpi bsa smpai di daerah paling pelosok Negri agar bs mencerminkan dg SESUNGGUHNYA.. apa sistem kebijakan JKN ini sudah benar, akan dan bisa memberikan Keadilan sosial yg dimaksud dari tujuan awal Jkn ini.. Tks

izin berkomentar...
Secara umum, JKN ada untuk mencegah pemiskinan akibat dari bencana sakit dan sekaligus untuk mencegah kehidupan yang tidak produktif.

Namun realisasinya program JKN ini belum dirasakan sampe ke polosok tanah air, khususnya di kabupaten2 terpencil salah satu contoh di Kabupaten jayapura misalnya.. dimana akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masih sulit mungkin sama kasusnya pada NTT, sebelas duabelaslah ya..Untuk itu program BPJS itu harus didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana kesehatan untuk menunjangnya,mungkin perlu adanya KPK dan BPK untuk mengawasi pelaksanaan BPJS dan Program JKN karena menggunakan anggaran negara yang besar.
Karena anggaran yang besar itu harus digunakan maksimal bagi masyarakat namun diawasi dalam penggunaannya. terima kasih

Pelaksanaan JKN saat ini mmg terkesan sangat dipaksakan ,banyak sekali ketimpangan dan ketidakadilan..Sebagai kebilakan top down pemerintah berkepentingan agar JKN harus tetap jalan krn memang utk mengurangi beban pemerintah dalam pelayanan kesehatan..Kondisi yang mengkhawatirkan bagaimana peserta JKN sebagian besar adalah pasien dengan penyakit kronis yang setiap bulan hrs menjalani pengobatan rutin yang biayanya tidak sedikit seperti pasien DM, gagal ginjal dengan hemodialisa,kanker dengan kemoterapi dll..sedangkan masyarakat yg masih merasa sehat enggan untuk menjadi peserta JKN..sehingga tidak mengherankan anggaran JKN defisit sebagai akibatnya BPJS tidak mampu membayar klaim kepada pelayan kesehatan.. satu contoh bagaimana RS Dr. Sardjito setiap bulan harus nombok 10 miliar,kondisi yang sama mungkin juga dirasakan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya..Melihat kondisi defisit anggaran tersebut maka saat ini JKN belum mampu utk berfikir bagaimana memenuhi kebutuhan di daerah maju dan kurang maju...