Desentralisasi dan Pengambilan Keputusan Kebijakan Peningkatan Gizi Balita:
Studi Kasus Kota Depok dan Kota Bogor

Candra Dewi Purnamasari, Dumilah Ayuningtyas, Riastuti Kusumawardhani

Universitas Indonesia

 Latar Belakang

Desentralisasi dalam sistem kesehatan dapat dikatakan berhasil bila mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mewujudkan keseimbangan politik, akuntabilitas pemerintah lokal dan kemampuan pemerintah daerah merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Selama perjalanan desentralisasi di Indonesia bisa dikatakan bahwa tujuan desentralisasi belum tercapai. Heywood dan Choi (2010) dalam studinya menemukan bahwa secara umum hanya terjadi sedikit peningkatan kinerja sistem kesehatan pasca desentralisasi.
 

 Tujuan

Penelitian ini bertujuan menggambarkan kisaran decision space, kapasitas institusi dan akuntabilitas dalam program Peningkatan gizi Balita di Kota Depok dan Kota Bogor Propinsi jawa Barat
 

 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pemahaman secara mendalam mengenai pengambilan keputusan pada penyusunan kebijakan kesehatan pada era desentralisasi akan ditelusuri dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth interview).
 

 Hasil

Terdapat peningkatan kisaran Decision space, kapasitas institusional dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Peningkatan Gizi Balita di Kota Bogor setelah desentralisasi. Proses pengambilan keputusan Kebijakan Kota Depok menggunakan decision space yang lebih besar dan memiliki akuntabilitas yang lebih besar yang dilihat dari peran kepala daerah dan masyarakat dan non state actor(universitas, LSM) mendorong keberhasilan Kota Depok menghapus kasus gizi Buruk. Sementara itu Kota Bogor menjadi salah satu daerah rawan Gizi buruk karena proses pengambilan keputusan kebijakan yang tidak tepat sasaran yang disebabkan karena rendahnya decision space yang dimanfaatkan dan rendahnya akuntabilitas pengambilan kebijakan. Kota Depok dan Kota Bogor mengharapkan Decision space dalam bidang sumberdaya manusia dan pembiayaan yang lebih besar.
 

 Kesimpulan

Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan kebijakan. Namun diskresi yang diberikan seringkali tidak ditunjang oleh sumberdaya yang dialokasikan. Kapasitas Pemerintah daerah yang rendah dalam menyusun kebijakan dan mengimplementasikannya, rendahnya tata kelola dan rendahnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan menyebabkan kebijakan yang tidak tepat. local democratic structure dan civil society dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan kesehatan di daerah dan mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan oleh sekelompok elit

Kata Kunci: Desentralisasi, Decision Space, Akuntabilitas, Kapasitas Institusi

powerpoint