bannerpltks

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Hal ini seringkali menyebabkan timbulnya berbagai kendala yang menyebakan hasil analisis dan riset kebijakan yang dikembangkan oleh peneliti kebijakan kesehatan belum dapat menjelaskan berbagai kesenjangan atau permasalahan yang melatarbelakangi belum efektifnya pengelolaan kebijakan yang dilaksanakan.

Dalam rangka peningkatan kapasitas peneliti kebijakan yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui pelatihan metode penelitian kebijakan kesehatan, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar Pengantar Penelitian Kebijakan untuk Para Dosen Poltekes. Webinar telah diselenggarakan pada bulan Januari - Februari 2024 setelah itu kegiatan Pasca webinar akan diikuti dengan rangkaian pelatihan yaitu Pelatihan Riset Kebijakan, Pelatihan Riset Implementasi, Menulis Policy brief dan Proposal penelitian.

selengkapnya

 

Reportase
Webinar Strategi Penanggulangan Stunting dan Masalah Gizi di Indonesia

17janbIkatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) pada hari Jumat lalu (02/02/2024) telah menyelenggarakan webinar dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional (HGN) 2024 yang pada tahun ini mengangkat tema stunting. Yang menarik dari webinar ini adalah diangkatnya topik stunting yang dikaitkan dengan kebijakan para pasangan capres RI 2024. Narasumber yang diundang antara lain tim sukses pasangan capres RI 2024 dan para pakar di bidang kesehatan masyarakat.

Beberapa pakar yang diundang selaku pembahas antara lain Prof. Dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH selaku pakar kesehatan masyarakat, Prof. Dr. Abdul Razak Thoha, M.Sc, Sp.GK selaku ketua dewan pengawas IAGIKMI, dan dr. M. Subuh, MPPM selaku ketua umum Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), dan Kegiatan dibuka dengan opening speech oleh Bapak Dedi Supratman, SKM., MKM selaku ketua umum IAKMI. Simak jalannya kegiatan selengkapnya melalui link berikut

readmore

 

Health Taxes in Indonesia: A Review of Policy Debates on The Tobacco, Alcoholic Beverages and Sugar-Sweetened Beverage Taxes in The Media

Salah satu cara terbaik WHO dalam mengendalikan penyakit tidak menular dan faktor risikonya adalah dengan menerapkan kebijakan pajak kesehatan. Sebuah studi mencoba untuk merekam proses politik implementasi kebijakan pajak kesehatan di Indonesia. Peneliti menggunakan analisis media dan pencarian artikel dalam datanase terbuka pada tiga komoditas : tembakau, minuman beralkohol dan minuman manis.

Hasilnya, selama 15 tahun implementasi (2007-2022), tembakau mendapat perhatian kebijakan paling besar dibandingkan dengan dua komoditas lainnya. Hal ini terutama terkait dengan kenaikan tarif dan reformasi struktur perpajakan. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, konsumsi alkohol rendah, dan pajak atas minuman beralkohol hampir tidak berubah dan kurangnya liputan media. Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) adalah pemimpin opini utama yang sering dikutip di media untuk kesehatan pajak. Meskipun perpajakan minuman manis sedang berkembang, pernyataan para pemimpin/stakeholder menyiratkan kontestasi kebijakan, menyebabkan tertundanya implementasi. Perdebatan kebijakan perpajakan tembakau menyiratkan tahun pemilu sebagai tantangan besar bagi pajak kesehatan. Rekomendasi kebijakan mencakup pembentukan aliansi kelompok dari para pemimpin keagamaan, peningkatan kapasitas kebijakan bagi politisi dan Kementerian Kesehatan, serta sajian argumen berbasis bukti yang mendukung kesehatan masyarakat bagi Kementerian Keuangan.

selengkapnya

 

Stigma, Depression, Quality of Life, and The Need for Psychosocial Support Among People with Tuberculosis in Indonesia

Stigma terhadap penderita tuberkulosis berhubungan dengan psikososial, termasuk kondisi kesehatan mental dan penurunan kualitas hidup. Sebuah studi mengevaluasi stigma TB, depresi, kualitas hidup, dan kebutuhan dukungan psikososial di kalangan penderita TB dewasa di Indonesia sebagai negara dengan beban TB yang tinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara/survei pada fasilitas kesehatan primer di 7 propinsi di Indonesia, yang terdiri dari penderita dengan pengobatan tahap intensif untuk TB rentan obat di fasilitas kesehatan umum, penderita yang mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan swasta, penderita yang mangkir dari pengobatan rutin, dan penderita yang menerima pengobatan kembali (re-treatment).

Hasilnya, dari 612 orang yang terlibat, 60,6% mengalami stigma TB sedang. Skor stigma TB lebih tinggi pada mereka yang menerima pengobatan di fasilitas kesehatan swasta, berjenis kelamin laki-laki, kehilangan atau berganti pekerjaan karena TB, dan tinggal di pedesaan. Keadaan depresi teridentifikasi pada 41,5% peserta. Mereka yang mengalami stigma TB dikaitkan dengan kondisi depresi tingkat sedang hingga berat dan kondisi ini berkaitan dengan penurunan kualitas hidup. Peserta melaporkan kebutuhan besar akan dukungan psikososial yang belum terpenuhi termasuk kelompok saling mendukung yang dipimpin oleh rekan sejawat. Intervensi dukungan psikososial berbasis komunitas sangat penting untuk membiayai dampak psikososial TB di Indonesia.

selengkapnya