Sebuah studi dilakukan untuk menyelidiki penerapan telekonsultasi dan menilai tingkat kesiapan penerapannya di antara berbagai jenis fasilitas kesehatan. Studi dilakukan secara cross-sectional melibatkan dokter yang bekerja di rumah sakit umum, rumah sakit swasta, dan pusat kesehatan masyarakat di Yogyakarta, Indonesia. Hasilnya, variasi dalam kesiapan teknologi diamati antara pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum (p=0,006) dan rumah sakit swasta (p=0,007). Perbedaan dalam kesiapan belajar ditemukan antara rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. Ada juga perbedaan dalam kesiapan budaya antara rumah sakit umum dan rumah sakit swasta dan antara rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat.

Regresi logistik mengungkapkan hubungan antara kesiapan teknologi dan penggunaan telekonsultasi video. Rumah sakit swasta lebih mungkin menerapkan telekonsultasi berbasis video daripada rumah sakit umum atau pusat kesehatan masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kesiapan teknologi diidentifikasi antara pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, dan rumah sakit swasta. Implementasi kebijakan di masa mendatang harus difokuskan pada penyesuaian penggunaan teknologi dan penyediaan pelatihan budaya untuk membantu lembaga perawatan kesehatan dengan tingkat kesiapan teknologi yang berbeda.

selengkapnya

Sebuah studi menguraikan perjalanan rumit remaja menuju penghentian merokok, menyelidiki hubungan faktor demografis yang relevan, iklan, promosi, pesan antirokok, dan pengetahuan serta sikap individu dengan tahap-tahap penghentian merokok yang berbeda. Analisis dilakukan memanfaatkan data dari Survei Tembakau Remaja Global Indonesia 2019. Model Transteoretis (TTM) memandu kategorisasi variabel hasil ke dalam tiga tahap penghentian merokok (tahap kontemplasi, tindakan, dan pemeliharaan) berdasarkan respon terhadap dua pertanyaan terkait dengan niat dan waktu penghentian merokok.

Temuan menunjukkan bahwa laki-laki dan mereka yang berusia ≥16 tahun sebagian besar berada dalam fase kontemplasi. Inisiasi merokok dini, penggunaan produk tembakau lainnya, dan paparan berbagai bentuk asap meningkatkan kemungkinan berada dalam fase kontemplasi dan tindakan. Orangtua yang merokok, paparan merokok di sekolah, dan asap rokok merupakan prediktor fase kontemplasi yang signifikan. Paparan terhadap iklan tembakau dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan berada dalam fase kontemplasi dan tindakan, sedangkan pesan antirokok tidak menunjukkan dampak yang signifikan. Kesadaran akan bahaya rokok dan asap rokok mengurangi kemungkinan berada dalam fase kontemplasi, sementara menikmati merokok dan kemauan untuk menerima rokok dari teman meningkatkan kemungkinan berada di fase kontemplasi dan tindakan daripada fase pemeliharaan. Mengatasi usia, jenis kelamin, pengaruh budaya, faktor lingkungan, dan sikap terhadap merokok melalui intervensi yang disesuaikan penting untuk penghentian merokok pada remaja Indonesia.

selengkapnya

Di Indonesia, layanan kesehatan masyarakat dasar diberikan kepada semua warga negara melalui fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (PHC) di bawah skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Asuransi tersebut bersifat wajib dan menyediakan kebutuhan kesehatan masyarakat dasar. Meskipun layanan melalui fasilitas PHC telah dimulai pada 2014, pemanfaatan di fasilitas PHC masih lebih rendah dibandingkan di fasilitas rumah sakit. Sebuah studi dilakukan untuk menilai faktor-faktor yang terkait dengan pemanfaatan PHC di bawah Jaminan Kesehatan Nasional di kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Studi ini menilai pemanfaatan layanan selama enam bulan, menggunakan metode cross-sectional dan melibatkan 382 peserta JKN di 10 distrik di kota Samarinda.

Hasilnya, hanya 17,3% peserta yang menggunakan layanan PHC secara teratur. Tiga faktor konstitutif, jenis kepesertaan JKN, akomodasi dan kesadaran paling mendalam mempengaruhi kurangnya pemanfaatan fasilitas PHC pada skema JKN. Studi ini menemukan bahwa jenis peserta JKN dan faktor pemanfaatan akomodasi dan kesadaran secara signifikan memengaruhi tingkat pemanfaatan fasilitas PHC oleh peserta JKN dan bahwa perbedaan tersebut muncul dari variasi dalam pengetahuan dan pengalaman. Penguatan faktor-faktor ini akan bergantung pada peran yang diperluas dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat, yang menekankan kebutuhan peserta JKN.

selengkapnya

Konsumsi tembakau tersebar luas di Indonesia, dengan 6 dari 10 rumah tangga di negara ini mengonsumsi tembakau. Rumah tangga perokok, rata-rata, mengalokasikan sebagian besar (10,7%) anggaran bulanan mereka untuk produk tembakau, yang lebih tinggi daripada pengeluaran untuk bahan pokok, daging, atau sayuran. Sebuah riset dilakukan untuk memperkirakan efek crowding-out dari pengeluaran untuk tembakau terhadap pengeluaran barang dan jasa lain di Indonesia. Metode penelitian ini memperkirakan kurva Engel bersyarat dengan regresi kuadrat terkecil tiga tahap, di mana teknik variabel instrumental diterapkan untuk mengatasi simultanitas pengeluaran untuk tembakau dan total pengeluaran non tembakau.

Hasilnya, pengeluaran untuk tembakau menggeser porsi anggaran rumah tangga yang dialokasikan untuk makanan, seperti pengeluaran untuk bahan pokok, daging, susu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, pengeluaran untuk tembakau juga mengurangi porsi pengeluaran untuk komoditas non-makanan, seperti pakaian, perumahan, utilitas, barang tahan lama dan tidak tahan lama, pendidikan, perawatan kesehatan, dan hiburan, meskipun dampaknya tidak sebesar penggeseran untuk makanan. Studi ini menunjukkan efek penggeseran dari tembakau diamati di seluruh rumah tangga berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Selain itu, simulasi menunjukkan bahwa pengurangan pengeluaran untuk tembakau akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok.

selengkapnya

Penyakit kardiovaskular (PKV) merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia, yaitu sebesar 38% dari total kematian pada tahun 2019. Selain itu, belanja kesehatan untuk PKV telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini menganalisis hubungan antara keberadaan PKV dengan atau tanpa penyakit kronis lain yang menyertai dan biaya kesehatan di kalangan orang dewasa (>30 tahun) dan apakah ada perbedaan hubungan antara peserta JKN dalam kelompok rumah tangga bersubsidi (miskin) dan kelompok rumah tangga non-subsidi (kaya) di Indonesia. Metode Penelitian kohort retrospektif ini menganalisis basis data JKN dari tahun 2016–2018 untuk individu dengan penyakit kronis (n=271.065) yang diperoleh berdasarkan kode ICD-10.

Hasilnya, rata-rata biaya perawatan kesehatan rawat jalan dan rawat inap lebih tinggi di antara pasien yang didiagnosis dengan CVD dan multimorbiditas dibandingkan pasien dengan kelompok diagnosis lain. Biaya rawat jalan rata-rata yang diprediksi untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular dan multimorbiditas lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang menderita penyakit kardiovaskular tetapi tidak memiliki komorbiditas (masing-masing USD 119,5 vs USD 49,1 untuk rumah tangga non-subsidi dan USD 79,9 vs USD 36,7 untuk rumah tangga bersubsidi). Hubungan modifikasi status subsidi rumah tangga JKN antara kelompok diagnosis dan biaya perawatan kesehatan yang menunjukkan efek yang lebih lemah pada kelompok rumah tangga bersubsidi. Pada tingkat rumah tangga, biaya rawat jalan dan rawat inap yang lebih tinggi dikaitkan dengan jumlah anggota rumah tangga dengan multimorbiditas. Pada tingkat distrik, biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi dikaitkan dengan ketersediaan pusat perawatan kesehatan primer. Kesimpulannya, penyakit kardiovaskular dan multimorbiditas dikaitkan dengan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi, dan hubungannya lebih kuat pada rumah tangga JKN non-subsidi.

selengkapnya

Posyandu sangat penting untuk memperluas layanan kesehatan primer di berbagai lanskap geografis dan demografi di Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk meneliti faktor-faktor penentu sistem kesehatan yang menjelaskan buruknya kinerja Posyandu dan, khususnya, meneliti peran tata kelola desa dan kecamatan serta manajemen puskesmas dalam mendukung efektivitas program layanan kesehatan primer. Studi ini menganalisis 638 Posyandu di 13 provinsi di Indonesia, dengan menggunakan data dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia 2014. delapan faktor penentu sistem kesehatan dianalisis berdasarkan persepsi kader kesehatan masyarakat mengenai tantangan yang dihadapi di Posyandu.

Studi ini mengungkap bahwa hampir setengah dari Posyandu di Indonesia berkinerja buruk, terutama di daerah pedesaan. Tantangan umum meliputi dana yang tidak mencukupi, peralatan yang tidak memadai, dan kurangnya bangunan permanen. Meskipun hanya sebagian kecil yang menyebutkan dukungan minimal dari otoritas desa dan Puskesmas, peran tata kelola kepala desa yang lemah tercermin dalam semua masalah yang disebutkan oleh tenaga kesehatan masyarakat. Ketiadaan kepala desa dalam peran tata kelola telah berkontribusi pada masalah operasional Posyandu. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), yang bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis kepada Posyandu, harus menjadi bagian dari tim dan jaringan tenaga kesehatan masyarakat. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk memilih model tata kelola yang dapat diterapkan untuk memastikan layanan perawatan kesehatan primer yang praktis, mudah diakses, dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

selengkapnya

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 2014, dan penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyakit yang membebani sistem kesehatan. Sebuah studi mendeskripsikan perubahan layanan kesehatan kardiovaskular setelah diberlakukannya JKN sekaligus menentukan apakah diberlakukannya JKN terkait dengan mortalitas pasien sindrom koroner akut (SKA) di rumah sakit. Penelitian ini adalah studi komparatif retrospektif dari dua kohort, membandingkan data 364 pasien dengan SKA dari tahun 2013 hingga 2014 (Kohort 1), sebelum dan setelah diberlakukannya JKN, dengan 1142 pasien dengan SKA dari tahun 2018 hingga 2020 (Kohort 2), empat tahun setelah dimulainya JKN.

Hasilnya, ada peningkatan pengguna JKN disertai dengan peningkatan lebih dari tiga kali lipat pada pasien dengan SKA yang dirawat di rumah sakit pada Kelompok 2. Lebih banyak pasien dengan SKA yang menerima perawatan invasif pada Kelompok 2, dengan tingkat trombolisis dan intervensi koroner perkutan (PCI) meningkat lebih dari dua kali lipat. Ada penurunan 50,8% pada mortalitas di rumah sakit secara keseluruhan antara Kelompok 1 dan Kelompok 2. Studi ini menunjukkan potensi manfaat dari cakupan kesehatan universal (UHC) dalam meningkatkan layanan kesehatan kardiovaskular dengan menyediakan perawatan yang lebih mudah diakses. Studi ini memberikan bukti untuk mendesak pemerintah Indonesia dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya yang menghadapi tantangan kesehatan kardiovaskular untuk mengadopsi dan memprioritaskan UHC.

selengkapnya

Data nasional menunjukkan bahwa mayoritas kematian akibat COVID-19 adalah lansia dengan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal yang memiliki risiko meninggal 3,5 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bukan lansia. Dengan semakin banyaknya lansia dan tingginya prevalensi penyakit kronis, perawatan kesehatan di rumah menjadi penting untuk memungkinkan orang berada di rumah sendiri daripada di rumah sakit dengan memanfaatkan telemedicine dalam jarak yang terbatas. Penelitian kuantitatif cross-sectional dilakukan terhadap 157 responden lansia peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Fasilitas Kesehatan Primer di Kabupaten Semarang dengan kuesioner yang telah divalidasi.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden dengan kategori terkait telemedicine lebih sedikit sekitar 47,1%. Sikap terhadap pengembangan telemedicine dalam Prolanis positif (79,0%), dan mempersepsikan perkembangan telemedicine positif sebesar 58,3%. Usia dan jenis kelamin berhubungan signifikan dengan pengetahuan responden. Latar belakang pendidikan berhubungan signifikan dengan sikap responden. Teknologi informasi kesehatan (telemedicine) perlu dikembangkan di kalangan pengguna lansia, khususnya peserta Prolanis (hipertensi dan diabetes melitus tipe 2) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

selengkapnya

Malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terus berlanjut di Indonesia, kondisi ini diperburuk oleh iklim khatulistiwa yang mendorong perkembangbiakan nyamuk Anopheles. Tercatat pada Mei dan Agustus 2022, sebuah studi kualitatif dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang melibatkan 22 profesional kesehatan dari berbagai latar belakang. Data dikumpulkan melalui Diskusi Kelompok Terarah (focus group discussion/ FGD) selama 3 jam yang dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing dengan 12 peserta: profesional kesehatan dan manajer program. Selain itu, wawancara mendalam (IDI) dilakukan dengan sepuluh informan.

Hasil studi ini mengungkap banyak tantangan selama fase input, termasuk tidak adanya ahli entomologi dan kekurangan alat diagnostik. Meskipun ada kendala ini, studi ini mendokumentasikan pencapaian luar biasa dalam domain output, yang ditandai dengan kemajuan signifikan dalam distribusi kelambu dan keberhasilan penerapan Sistem Peringatan Dini (early warning system/ EWS). Meskipun ada kesulitan, program ini telah membuat langkah besar menuju eliminasi malaria. Beberapa tindakan yang memberikan optimalisasi guna meningkatkan efektivitas program eliminasi malaria masih diperlukan, diantaranya mencakup penambahan tenaga kerja ahli entomologi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan daerah.

selengkapnya

Indonesia, India dan Tiongkok merupakan tiga negara teratas dengan beban tuberkulosis (TB) tertinggi. Untuk mencapai target TB akhir, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisis kesenjangan kebijakan dalam mengatasi kegagalan pasar serta ketidakselarasan antara Program TB Nasional (NTP) dan kebijakan asuransi kesehatan dalam pengendalian TB di tiga negara. Di India dan Indonesia, peneliti menemukan insentif yang tidak memadai untuk melibatkan praktisi swasta atau memotivasi mereka untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, pengawasan praktik yang tidak efektif dan cakupan obat atau diagnostik yang terbatas terjadi di ketiga negara tersebut.

Ketidakselarasan kebijakan utama yang teridentifikasi di ketiga negara tersebut adalah meskipun pedoman pengobatan mendorong pengobatan rawat jalan bagi pasien yang sensitif terhadap obat, skema asuransi kesehatan nasional hanya mencakup layanan rawat inap. Oleh karena itu, peneliti menganjurkan penyelarasan yang lebih baik antara program pengendalian TB dan program cakupan kesehatan universal (UHC) yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dari program asuransi kesehatan nasional guna meningkatkan cakupan perawatan TB yang efektif.

selengkapnya