xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Workshop Policy Brief

Reportase lain :   Hasil Kegiatan Policy brief

Sesi bedah buku Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas

dumilah26septDumilah AyuningtyasHari ketiga ini para peserta lebih banyak dilibatkan dalam latihan pembuatan policy brief. Acara diawali dengan sesi bedah buku yang dipresentasikan oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS. Beliau membedah kebijakan kesehatan dilihat dari sisi prinsip (text book) dan praktik yang disajikan dalam beberapa contoh kasus. Isu yang diangkat adalah mengenai hubungan pusat dan daerah maupun hubungan policy maker dengan akademisi maupun peneliti.

Beberapa topik yang dibahas dalam bedah buku ini meliputi pengembangan kebijakan kesehatan yang menjelaskan tahapan dan pendekatan pengembangan kebijakan serta pembuatan kebijakan. Pemahaman mengenai proses pengembangan kebijakan menjadi penting untuk melahirkan proses yang benar dan meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Tahap selanjutnya adalah menganalisa kebijakan yang dapat dilakukan dengan riset terapan untuk mendalami masalah dan isu kesehatan masyarakat serta menemukan solusinya. Dalam implementasi kebijakan tentunya melibatkan pula para pemangku kepentingan. Perlu batasan yang jelas siapakah pemangku kepentingan dan bagaimana perannya dalam kebijakan kesehatan. Selain itu analisa lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan bidang kesehatan mempunyai pengaruh yang penting dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan.

Fungsi kontrol dengan monitoring dan evaluasi perlu diterapkan pada proses pengembangan kebijakan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan menjawab permasalahan yang menjadi dasar terbentuknya kebijakan. Selain itu dengan adanya evaluasi seharusnya dapat memperjelas seberapa jauh kebijakan dan implementasinya dapat mencapai tujuan. Peran rekomendasi dan advokasi kebijakan juga memegang peranan penting karena dengan adanya rekomendasi kebijakan yang baik akan membawa penguatan pada proses pengembangan kebijakan.

Pembahasan dari topik-topik tersebut mendapat tanggapan dari beberapa peserta. Mereka memberikan tanggapan bahwa penting untuk memastikan bahwa policy brief sudah pro public. Ada pula peserta dari Polewali Mandar yang menceritakan kondisi di daerahnya bahwa pengaruh legislatif sangat besar dalam pengambilan keputusan di daerahnya. Bahkan keputusan pemilihan lokasi puskesmas juga ditentukan oleh legislatif daripada pemerintah daerah setempat. Selain itu saran untuk penulis adalah menambah contoh-contoh kasus agar pembaca lebih paham dan untuk perbaikan dari buku ini ke depan.

Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik
Dumilah Ayuningtyas

  Materi      Video

 

Policy Brief Mereformasi Kebijakan Publik

LT 26septProf. Laksono TrisnantoroTahun 2014, Indonesia merayakan euforia pemerintahan baru. Politisi kuda hitam dan putih berlari di senayan mencari rumput hijau. Apakah kita akan menjadi Indonesia yang lebih baik? Akademisi sebagai tombak pendidikan harus dilibatkan. Harus ada revisi terhadap peraturan perundang-undangan maupun Perpres.

Akademisi memberikan evidence based terhadap kualitas undang-undang, apakah akan diganti atau direvisi. " policy brief salah satu cara untuk memberi masukan untuk pemerintahan baru", kata Prof Laksano Trisnantoro, MSc.,Phd saat diskusi pengembangan policy brief untuk pemerintahan baru di UNPAD, Jumat (27/9/2014).

Board PKMK FK UGM ini mengungkapkan undang-undang bisa menjadi sesuatu yang tidak sempurna ketika ada tekanan politik dan waktu. Undang-undang diketok dalam kondisi yang tidak ideal. Seharusnya akademisi bisa dilibatkan untuk menjembatani masalah ini. Akademisi membuat policy brief berdasarkan evidence.

Kenyataannya, terdapat jarak peneliti dan pembuat kebijakan. Peneliti tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Situasi ini akan memperburuk kualitas penyusunan regulasi di Indonesia. JKKI menjadi lilin sebagai penerang masalah ini.

Saat ini Jaringan kebijakan kesehatan indonesia berkumpul di UNPAD. Anggota JKKI menyusun policy brief untuk pemerintahan Jokowi. Policy brief yang disusun dari 7 Pokja yaitu kebijakan Pelayanan kesehatan, kebijakan pembiayaan kesehatan, kebijakan kesehatan ibu dan anak, kebijakan HIC/ AIDS, kebijkan gizi, kebijakan kesehatan Jiwa masyarakat, kebijakan pendidikan SDM kesehatan, dan kebijakan pelayanan kesehatan. Policy brief lemah di pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan strategi jitu untuk mengatasi fenomena ini oleh para ahli kebijakan.
 

Penyusunan Policy Brief untuk pemerintahan baru
Laksono Trisnantoro

  Materi      Video

HOW TO WRITE A POLICY BRIEF - IDRC

  Materi