Reportase hari kedua Konferensi Australasian Aid 2017
Oleh: Shita Listyadewi
Hari kedua diisi dengan beberapa sesi paralel dan dua sesi panel. Berikut adalah catatan dari sesi panel.
Pleno 1
Private Sector Innovation
Rukmani Gounder, Massey University
Ross Hutton, Shared Sky Pty Ltd
Juliet Willetts, University of Technology Sydney
Stephanie Copus-Campbell, Oil Search Foundation
Sesi ini membahas beberapa inovasi public private partnership dan peran donor.
Program Public-Private Partnership (PPP) dikembangkan dalam program Malaria, dengan tujuan utama untuk eliminasi Malaria pada 2030. Di Papua Nugini, program ini dikembangkan dengan berbagai skema:
Skema 1: dalam assessment awal, pihak yang bekerjasama adalah:
- World Vision
- Shared Sky
- Transfield Services
- Provincial health Authority
Skema 2: dalam penyediaan jasa, pihak yang bekerjasama adalah:
- Shared Sky
- Bougainville Health Communities
- Departement of Health
- DFAT
Selain itu, dibentuk pula aliansi dengan antara Provincial Health Authority dengan para pendonor, misalnya perusahaan pertambangan, perkebunan sawit, dan juga Australian Doctor International.
Dalam kerjasama PPP ini, faktor yang paling penting adalah komitmen dari Menteri Kesehatan, Gubernur, Kepala Distrik dan juga Parlemen. Namun juga diperlukan kemampuan administratif yang baik karena kerja sama ini melibatkan banyak pihak sehingga harus jelas dari awal siapa yang mengorganisir apa. Selain itu harus ada pembagian yang jelas mengenai kontribusi (financial dan in-kind) dan bahwa setiap kontribusi harus diakui bersama.
Beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat assessment awal, adalah melakukan semacam audit berikut:
- National Health Standards Survey
- Drug and Diagnostic Supply Chain review
- Clinical Case Management Review
- Vector Control Assessment
- Health Village Health Wards Programs
Kerjasama dengan Shared Sky memungkinkan dipetakannya secara detil (by house) data vektor malaria, pasien, dan juga lokasi persis dari faskes terdekat.
Bahasan berikutnya adalah kerja sama pemerintah dengan dalam pelayanan air bersih dan sanitasi. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, Vietnam dan Timor Leste.
Beberapa hambatan melakukan PPP adalah:
- Fungsi regulatory yang sangat kompleks dan kadang memunculkan conflict of interest
- Membutuhkan insentif bagi pemerintah lokal untuk bertindak
- Menarik minat bagi beberapa kegiatan yang memiliki marjin rendah bagi sektor swasta.
Namun tantangan terbesar ternyata adalah:
- Lack of constitutent demand untuk program sanitasi. Dana yang rendah untuk air bersih dan sanitasi, sebagian besar dialokasikan untuk perubahan perilaku tetapi tidak untuk mendorong kewirausahaan pihak swasta untuk dapat mendukung pemerintah. Akibatnya pihak swasta lebih banyak berinvestasi untuk sektor-sektor lain.
- Persepsi negatif antara satu sama lain: di pihak pemerintah, maupun di pihak swasta.
Pengalaman Oil Search Foundation di Papua Nugini menunjukkan bahwa setelah pemerintah mau bekerjasasama dengan swasta di sebuah distrik, ternyata hal ini menghasilkan hal yang baik, yaitu:
- Mempekerjakan dokter dan tenaga perawat melalui skema volunteering
- Memperkerjakan staf eks-MSF sampai pemerintah dapat merekrut sendiri tenaga tetap
- Merekrut 180 staf dalam waktu 3 bulan
- Membangun sistem untuk Performance-based Contract
- Merenovasi fasilitas dan mengisi layanan obat dan BMHP
- Menyediakan air bersih untuk bangsal dan klinik
- Membuka bangsal TB
- Merenovasi bangsal, dan membangun bangsal khusus untuk anal
- Menyediakan layanan Family Support
Apa yang dapat dipelajari dari sesi ini bagi sektor kesehatan adalah besarnya potensi kerja sama antara pemerintah dengan swasta untuk sektor kesehatan di Indonesia yang selama ini belum banyak dilirik. Hal ini kemungkinan karena “kesehatan” dianggap sebagai “public goods” sementara pihak swasta dianggap sebagai pihak yang komersial, sehingga pihak swasta dianggap sebagai “outsider” dalam dialog-dialog pembangunan kesehatan. Persepsi ini harus diubah, dan pemerintah harus mulai menyadari pentingnya peran dan potensi sektor swasta untuk bersama-sama mencapai tujuan sektor kesehatan. Pihak swasta juga perlu mendapat dorongan dan bantuan dari pemerintah untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Jika pihak swasta dapat berkembang dengan baik, maka mereka dapat berkontribusi lebih banyak dalam hal penyediaan layanan kesehatan yang lebih luas dan lebih bermutu.