Masyarakat miskin perkotaan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan dukungan pembiayaan pemerintah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Begitu mereka sakit, mereka akan semakin jatuh miskin. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis efektivitas asuransi yang dikelola pemerintah dalam pemanfaatan rumah sakit pada masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Studi ini menganalisis data Survei Kesehatan Dasar Indonesia 2018 melalui stratifikasi dan multistage random sampling dari 75.970 peserta. Pemanfaatan rumah sakit dikategorikan sebagai variabel hasil, sementara kepemilikan asuransi kesehatan sebagai variabel eksposur. Seseorang dengan asuransi yang dikelola pemerintah memiliki kemungkinan 4,261 kali lebih besar daripada yang tidak memiliki asuransi dalam memanfaatkan rumah sakit. Seseorang dengan asuransi swasta 4,866 kali lebih mungkin menggunakan rumah sakit daripada tidak diasuransikan. Seseorang dengan asuransi yang dikelola pemerintah dan swasta memiliki kemungkinan 11,974 kali lebih besar daripada yang tidak diasuransikan untuk menggunakan rumah sakit.

Dari hasil studi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan rumah sakit yang paling efektif adalah menggabungkan jenis kepemilikan asuransi kesehatan (dikelola pemerintah dan dikelola swasta).

selengkapnya

Upaya multisektoral untuk mempengaruhi perilaku seputar pola makan sehat dan olahraga, meskipun penting, tidak cukup untuk menghentikan peningkatan prevalensi obesitas. Meskipun upaya ini harus terus berlanjut dan meningkat, saat ini juga penting untuk memberikan respons sistem kesehatan yang sesuai yang memastikan bahwa layanan untuk mencegah, mengobati, dan mengelola penyakit tersedia secara universal, dapat diakses, terjangkau, dan berkelanjutan.

Kerangka pikir WHO “Health service delivery framework for prevention and management of obesity” menawarkan integrasi respons sistem kesehatan dan sosial yang dapat diadaptasi menurut negara, konteks, keadaan, dan kebutuhan. Ini menguraikan peluang untuk mengintegrasikan dan mengaktifkan intervensi obesitas dalam jalur perawatan yang sudah ada, guna menghindari kebutuhan untuk merancang dan memberikan model baru dan berbeda dalam upaya memaksimalkan efisiensi sistem kesehatan termasuk meminimalkan tekanan tambahan pada tenaga kesehatan. Kerangka ini juga terkait dengan intervensi tambahan yang diusulkan dalam paket prioritas Rencana Percepatan WHO untuk STOP Obesity. Kerangka ini didasarkan pada prinsip-prinsip perawatan kesehatan primer, mengikuti pendekatan perawatan kronis, dan didukung oleh integrasi pencegahan dan pengelolaan obesitas ke dalam kerangka pemberian layanan yang ada di seluruh sistem perawatan kesehatan, termasuk komunitas dan rumah.

selengkapnya

Indonesia telah berkomitmen memberikan cakupan kesehatan universal pada 2024. Reformasi sistem pembiayaan kesehatan adalah kunci mencapai komitmen ini. Sebuah studi dilakukan guna mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban pembiayaan kesehatan didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan dan sejauh mana Indonesia telah mencapai ekuitas dalam pendanaan dan pemberian pelayanan kesehatan setelah reformasi pembiayaan. Metodenya menggunakan analisis insiden manfaat (BIA) dan analisis insiden pembiayaan (FIA). Ada 31.864 peserta dalam survei ENHANCE pada 2018 dibandingkan dengan 31.215 pada 2019. Distribusi manfaat layanan kesehatan di sektor publik sangat sedikit;

Masyarakat berpenghasilan rendah menerima proporsi manfaat yang lebih besar dari pelayanan kesehatan dibandingkan masyarakat berpenghasilan tinggi. Insiden manfaat di sektor kesehatan swasta secara signifikan berpihak pada orang kaya pada 2018. Insiden pembiayaan kesehatan berubah dari progresif sedang pada 2018 hingga sedikit regresif pada 2019. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam memperluas cakupan layanan kesehatan, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembiayaan dan belanja. Meningkatkan kelengkapan manfaat akan mengurangi pengeluaran di luar anggaran dan mengalokasikan lebih banyak dana bagi perawatan primer akan meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah.

selengkapnya

WHO pertama kali menetapkan COVID-19 sebagai keadaan darurat lebih dari tiga tahun silam. Pada 5 Mei 2023 lalu, WHO mengatakan bahwa COVID-19 tidak lagi memenuhi syarat untuk dianggap sebagai darurat global. Para pejabat badan kesehatan PBB itu mengatakan, meskipun tahap darurat telah berakhir, hal serupa belum terjadi untuk pandemi, sembari mengingatkan lonjakan kasus belakangan ini di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Pandemi telah menunjukkan tren penurunan selama lebih dari satu tahun dan sebagian besar negara telah kembali ke kehidupan sebelum pandemi COVID-19.

Direktur Jendral WHO, Tedros Ghebreyesus menyatakan agar negara-negara tidak menggunakan pengumuman tersebut sebagai alasan untuk lengah, membubarkan sistem kesehatan yang telah dibangun, atau menyampaikan kepada orang-orang bahwa COVID-19 tidak perlu dikhawatirkan. Deklarasi ini mengartikan bahwa sudah waktunya bagi negara-negara untuk beralih dari mode darurat ke penanganan COVID-19 seperti pada penyakit menular lainnya.

selengkapnya

Terdapat 2,2 juta penderita stroke di Indonesia, dan stroke iskemik mewakili 87% dari seluruh stroke. Stroke iskemik merupakan salah satu penyakit yang ditanggung (INA-CBGs) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, stroke menghabiskan 1% dari anggaran tahunan. Sebuah studi dilakukan untuk membandingkan luaran klinis dan pola pengobatan sebelum dan selama era JKN. Studi analitik cross-sectional terhadap rekam medis stroke iskemik yang dirawat di RS Hasan Sadikin pada 2013 dan 2015 sebagai perwakilan sebelum dan selama era JKN.

Hasilnya, terdapat 164 pasien stroke iskemik dirawat, 75 sebelum pelaksanaan program JKN dan 89 setelah pelaksanaan program JKN. Ada perbedaan yang bermakna antara pola pengobatan (agen neuroprotektor) dan luaran klinis (mortalitas) pasien stroke iskemik sebelum dan sesudah pelaksanaan JKN. Setelah pelaksanaan program JKN, angka kematian pasien stroke iskemik mengalami penurunan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan pasien stroke merupakan upaya yang tidak kalah pentingnya. Dokter ahli saraf lebih tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Pembaruan pengetahuan tentang protokol atau pedoman manajemen stroke adalah wajib melalui Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Program ini telah meningkatkan outcome klinis terkait tujuan program JKN untuk memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan di bidang kesehatan dan hasil jaminan kesehatan nasional dalam penjatahan layanan perawatan stroke.

selengkapnya

Diabetes Melitus Tipe 2 merupakan jenis penyakit DM yang paling banyak terjadi, terhitung lebih dari 90% kasus dan merupakan diagnosis terbanyak di FKTP tahun 2019–2020. Sebuah studi menganalisis perbedaan utilitas KBK melalui karakteristik peserta, kepatuhan dan rujukan di FKTP Kota Cimahi. Desain penelitian yang digunakan analisis kuantitatif komparatif dengan menggunakan data sekunder yang memenuhi syarat variabel dan menerima pelayanan di FKTP Kota Cimahi Tahun 2018-2020.

Sesuai dengan data BPJS tahun 2015-2020, utilitas pasien DM dan DM tipe 2 di FKTP Sebelum dan Sesudah penerapan Kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja, menunjukkan belum adanya perubahan dengan perbedaan tingkat kepatuhan dan distribusi rujukan akibat adanya kebijakan KBK di FKTP Kota Cimahi. Hal ini akan menyebabkan peningkatan pembiayaan JKN setiap tahunnya. Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan strategi kebijakan pemerintah dan BPJS Kesehatan belum berhasil. Perbaikan sistem perlu terus dioptimalkan, baik dalam hal akuntabilitas dan transparansi tatalaksana program JKN di pelayanan FKTP maupun FKTRL.

selengkapnya

Konvergensi kebijakan riset dan inovasi diharapkan menjadi katalisator resiliensi melalui penguatan kapasitas inovasi industri dan relasi kebaruan pengetahuan penyokong inovasi. Sebuah studi dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana riset dan inovasi di Indonesia bergerak sejalan dengan arah kebutuhan resiliensi industri alat kesehatan di era perubahan. Pendekatan deskriptif-analitik dipergunakan untuk mengeksplorasi fenomena faktual dan menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapang ke pelaku industri alat kesehatan dan Focus Group Discussion yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Data sekunder dari berbagai bersumber selanjutnya dipergunakan untuk memperkuat argumen dalam analisis kebijakan.

Hasil studi menyimpulkan bahwa ketahanan atau resiliensi industri alat kesehatan ditentukan oleh faktor penguatan kapasitas inovasi dan keterkaitan pengetahuan baru untuk memunculkan inovasi. Kebijakan afirmatif ditempuh sebagai opsi keberpihakan terhadap ketahanan industri melalui kesinambungan rantai pasok, penyebaran inovasi, dan keterjangkauan hasil inovasi industri bagi masyarakat. Instrumen kebijakan publik yang berpihak terhadap kepentingan industri nasional layak mendapat apresiasi dan pengawalan bersama untuk keberlanjutan. Penguatan kapasitas industri alat kesehatan yang ditopang oleh kekuatan riset dan pengembangan yang andal pada gilirannya memberi kemanfaatan bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

selengkapnya

Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilihat melalui capaian SPM. Capaian SPM Penderita Hipertensi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,02%, masih belum mencapai target nasional sebesar 100%. Sebuah studi dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan SPM pelayanan penderita hipertensi di Kabupaten Gunungkidul. Analisa implementasi kebijakan SPM penderita hipertensi melalui pendekatan teori van metter dan van horn dengan 6 variabel yang diteliti yaitu standar, tujuan, dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan.

Hasilnya penerapan SPM pelayanan penderita hipertensi di Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi terdapat permasalahan dalam mencapai target SPM yang telah ditentukan Beberapa kendala yang teridentifikasi, antara lain sasaran yang belum menggunakan data riil penderita hipertensi, kurangnya SDM pelayanan penderita hipertensi, jumlah sasaran yang tidak sebanding dengan SDM puskesmas, rendahnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pengobatan rutin di fasilitas kesehatan, belum terintegrasi dengan baik jejaring fasilitas kesehatan terkait dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan penderita hipertensi serta kegiatan Posbindu PTM yang belum bisa berjalan secara mandiri tanpa pendampingan Puskesmas. Kendala tersebut saling mempengaruhi satu sama lain yang berpengaruh terhadap capaian SPM Kesehatan Pelayanan Penderita Hipertensi di Kabupaten Gunungkidul.

selengkapnya

Sebuah studi menganalisis perbedaan regional dalam pemanfaatan layanan kesehatan primer di Wilayah Jawa-Indonesia. Studi ini menggunakan metode cross sectional dari data sekunder Survei Kesehatan Dasar Indonesia 2018 yang melibatkan 629.370 responden. Pemanfaatan layanan kesehatan primer ditetapkan sebagai variabel hasil, sementara provinsi sebagai variabel paparan. Studi ini menggunakan delapan variabel kontrol yang terdiri dari tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pendidikan, perkawinan, pekerjaan, kekayaan, dan asuransi.

Hasilnya, penduduk di Jakarta 1.472 kali lebih mungkin memanfaatkan layanan kesehatan primer dibandingkan penduduk di Banten. Masyarakat di Yogyakarta 1.267 kali lebih mungkin menggunakan layanan kesehatan primer dibandingkan di Banten. Selain itu, masyarakat di Jawa Timur memiliki kemungkinan 15% lebih kecil untuk memanfaatkan layanan kesehatan primer dibandingkan dengan penduduk di Banten. Studi ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat disparitas antar daerah di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa. Secara berurutan, pemanfaatan pelayanan kesehatan primer mulai dari yang minor: Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jakarta. Studi ini dipublikasikan pada Jurnal PLOS One pada 27 Maret 2023.

selengkapnya

Angka kematian ibu dan indeks pembangunan manusia dapat mencerminkan kualitas kesehatan suatu negara. Di masa pandemi COVID-19, kedua indikator pencapaian ini diprediksi akan mengalami perubahan yang signifikan, dan keduanya memiliki hubungan yang saling terkait. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui hubungan kematian ibu akibat COVID-19 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur, Indonesia. Studi ini dilakukan secara cross-sectional dengan mengolah data sekunder dari dinas kesehatan provinsi tentang kematian ibu akibat COVID-19 di Jawa Timur tahun 2020 dan data IPM dari Badan Pusat Statistik Indonesia.

Hasilnya, jumlah kematian ibu akibat COVID-19 Jawa Timur selama tahun 2020 adalah 793 dari 1280 total kematian. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan positif antara kematian ibu akibat COVID-19 dengan IPM. Namun, keterkaitan antara kematian ibu akibat
hingga COVID-19 dan dimensi terperinci dari IPM (umur panjang dan kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar hidup) tidak berhubungan secara statistik. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang memiliki potensi hubungan antara kematian ibu akibat COVID-19 dengan indeks pembangunan manusia, dengan metode yang riset yang berbeda. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Public Health Research pada Desember 2023.

selengkapnya