Pemerintahan yang demokratis saat ini belum menjadi kekuatan pendorong bagi kesehatan global. Banyak negara yang memiliki perbaikan terbesar dalam angka harapan hidup selama 15 tahun terakhir memiliki pemilu yang otokrasi, mencapai kesuksesan kesehatan mereka dengan bantuan asing. Sebuah artikel menganalisis data yang mencakup 170 negara untuk menilai hubungan antara demokrasi dan penyebab kematian yang spesifik dan mengeksplorasi hubungan antara aturan demokrasi dengan kesehatan.

Artikel ini ditulis oleh Thomas J Bollyky, Tara Templin, Matthew Cohen, Diana Schoder, Joseph L Dieleman dan Simon Wigley yang dipublikasikan pada Maret 2019 di jurnal the Lancet. lebih lengkapnya dapat disimak pada link berikut

selengkapnya

Pelaksanaan JKN saat ini masih menemui sejumlah masalah. Salah satunya kesulitan pendanaan yang dirasakan oleh banyak RS. Kelompok ini dirasa perlu mendapat bantuan pendanaan dari filantropisme. Filantropi marak dilakukan beberapa waktu terakhir dan dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi permasalahan keuangan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil bagi masyarakat. Kemudahan tersebut dapat dibangun dengan memanfaatkan inovasi dalam teknologi, dengan menciptakan sebuah software yang dirancang untuk penggalian dana.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM menyelenggarakan Seminar Nasional Filantropi Kesehatan "Software - Development Crowdfunding untuk Mendukung Rumah Sakit Non - Profit" pada Rabu, 27 Maret 2019 di Common Room Lt. 1 Gedung Litbang FK - KMK. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai potensi filantropi dalam membantu mengatasi permasalahan pendanaan di RS dan memberikan pemahaman pemanfaatan software sebagai alat bantu dalam menampilkan informasi kebutuhan keuangan.

Selengkapnya

Pre - eklampsia adalah salah satu penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia, tak terkecuali Mozambik. Akses terbatas ke fasilitas pelayanan kesehatan dan kurangnya profesional kesehatan yang terampil berkontribusi pada morbiditas ibu yang tinggi dan tingkat kematian yang menunjukkan perlunya intervensi tingkat masyarakat. Sebuah artikel mengidentifikasi dan mencirikan kebijakan kesehatan terkait dengan peran community health workers dalam manajemen pre - eklampsia dan eklampsia di Mozambik. Artikel ini di tulis oleh Salésio Macuácua, Raquel Catalão, Sumedha Sharma, Anifa Valá, Marianne Vidler, Eusébio Macete, Mohsin Sidat, Khátia Munguambe, Peter von Dadelszen, Esperança Sevene dan CLIP Working Group. Dipublikasikan di jurnal Human Resource for Health pada Februari 2019.

selengkapnya

Penyusunan kebijakan dalam layanan kesehatan memerlukan data lokal yang bisa diandalkan. Sumber data intervensi kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mengisi Lives Saved Tool (LiST), yaitu suatu alat perencanaan kebijakan yang umum digunakan untuk kesehatan wanita dan anak - anak. Sebuah artikel mengevaluasi sebanyak empat sumber data perawatan antenatal yang ada di Palestina untuk mendiskusikan implikasi penggunaannya dalam LiST. Artikel ini ditulis oleh Ingrid K. Friberg1, Mahima Venkateswaran, Buthaina Ghanem dan J. Frederik Frøen yang dipublikasikan di BMC Public Health pada Januari 2019.

Selengkapnya

Pendekatan patient centered care dalam perawatan tuberkulosis yang resisten terhadap obat membutuhkan keselamatan petugas kesehatan yang mencakup keamanan serta perasaan aman untuk melakukan layanan. Sedikit penelitian yang membahas masalah keselamatan dan stigma di antara staf kesehatan. Sebuah artikel membahas masalah aman, perasaan aman, dan stigmatisasi diantara staf kesehatan yang bekerja dengan kasus TB yang resisten terhadap beberapa obat di fasilitas pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Studi ini dilakukan di Bantul, Yogyakarta.

selengkapnya

Banyak negara-negara di Asia Pasifik bercita - cita untuk mencapai universal health care (UHC), namun belum ada langkah jelas yang ditetapkan. Di Singapura, layanan kesehatan primer telah dikembangkan dengan dukungan pemerintah dalam rangka untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan populasi yang menua dan penyakit tidak menular dan untuk mencapai tujuan. Sebuah artikel membahas bagaimana di Singapura dapat memberikan pelajaran bagi negara lain untuk mengembangkan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan rumah sakit. Beragam model layanan, metode jaminan kualitas, dan mekanisme pembiayaan telah diujicobakan dan beberapa telah ditingkatkan.

Selengkapnya

Banyak negara di kawasan Asia-Pasifik telah berkomitmen untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal (UHC), yang tercermin dalam komitmen politik dan tindakan tata kelola yang telah mereka ambil dalam mengarahkan sistem kesehatan mereka ke arah akses yang universal untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan perlindungan dari masalah keuangan.

Sebuah artikel meninjau peran pemerintah di Asia-Pasifik dalam mewujudkan UHC. Artikel ini menggambarkan bahwa dalam banyak hal, reformasi pemerintahan yang mengadaptasi sistem kesehatan mereka ke arah regulasi yang lebih besar, akuntabilitas, pengawasan, dan pengawasan sistem kesehatan telah menjadi bagian dari langkah mereka yang lebih luas menuju UHC. Artikel ini ditulis oleh Eng-Kiong Yeoh, Cathryn Johnston, Patsy Yuen Kwan Chau, Nicole Kiang, Pamela Tin & Jaymond Tang yang dipublikasikan pada Januari 2019 di jurnal Health Systems & Reform.

Selengkapnya

Dalam konteks desentralisasi kesehatan, program – program gizi bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten. Sehinggga perlu ada mekanisme untuk mengetahui best practice yang telah dilakukan hingga level kota maupun kabupaten. Dalam hal Knowledge Management, penyebaran informasi mengenai best practice dapat dilakukan secara jarak jauh karena teknologi informasi memungkinkan berbagai kegiatan Knowledge Management dilakukan sehingga mampu memotong jarak, biaya dan waktu dengan kualitas output yang cukup baik.

Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM telah menyelenggarakan Webinar yang membahas seputar penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan seputar masalah Gizi. seminar ini diisi oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dan H. Ir. Herwin Yatim, MM (Bupati Kabupaten Banggai). Materi selengkapnya dapat di simak pada link berikut.

selengkapnya

Directly observed treatment (DOT) telah menjadi standar perawatan untuk TBC sejak awal 1990-an, tetapi sering kali menyebabkan tidak nyaman bagi pasien dan kesulitan bagi penyedia layanan. Telah dikembangkan metode Video-observed therapy (VOT) yang direkomendasikan oleh WHO sebagai alternatif untuk DOT. Sebuah artikel memaparkan hasil studi apakah tingkat pengamatan pengobatan dengan metode VOT lebih baik. Artikel ini ditulis oleh Alistair Story, Robert W Aldridge, Catherine M Smith, dkk yang dipublikasikan pada Februari 2019 di Jurnal the Lancet.

Selengkapnya

Klaim BPJS bagi RS menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Pasalnya, masih terjadi beberapa hal belum disepakati antara BPJS dan RS dalam pengajuan dan pembayaran klaim ini. Namun, pihak RS kini tak risau lagi karena mekanisme dan persyaratan klaim telah diatur lengkap oleh pemerintah melalui Perpres No 82 Tahun 2018. Pusat KP-MAK mengisinisasi diskusi untuk membahas hal tersebut pada Selasa (19/2/2019) di Yogyakarta. Simak laporan kegiatan selengkapnya pada link berikut

selengkapnya