Asian Healthcare Leadership Summit 2018 tahun ini dilaksanakan di Singapura pada 21-22 September 2018. Victor dan William Fung Foundation menjadi sponsor utama dalam kegiatan ini. Asian Healthcare Leadership Summit merupakan ajang para pakar dalam berbagai bidang yang mendiskusikan bagaimana berbagai bentuk inovasi dan kewirausahaan di sektor kesehatan pada umumnya, dan layanan kesehatan pada khususnya di Asia. Peneliti dari PKMK UGM berkesempatan mengikuti acara selama dua hari ini lalu melaporkannya dalam bentuk ringkasan yang dapat disimak pada link berikut 

selengkapnya

Dalam Perpres ini disebutkan sejumlah hal penting diantaranya, kepesertaan (PBI dan non PBI), lalu diikuti dengan administrasi kepesertaan. Salah satunya dalam hal pendaftaran peserta, dimana BPJS Kesehatan wajib mengembangkan sistem untuk mempermudah akses pendaftaran. Selain itu, Perpres ini menarik karena dalam pasal 27 mengatur tentang peserta JKN yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satunya, peserta yang mengalami PHK, tetap mendapat akses layanan kelas III selama 6 bulan sejak di-PHK tanpa membayar iuran. Namun, ada beberapa syarat yang ditentukan Perpres agar hal tersebut berlaku. Perpres ini juga menjelaskan terkait manfaat jaminan kesehatan, yang terbagi dalam dua jenis yaitu yang dijamin BPJS Kesehatan dan yang tidak dijamin.

selengkapnya

Dalam rangka mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 memfasilitasi keterlibatan aktor kebijakan dan stakeholder di tingkat Pusat dan Daerah untuk saling berkoordinasi dan bergerak bersama-sama. Salah satu langkah kebijakan yang disarankan tidak hanya terkait penyusunan rencana kegiatan dengan skala prioritas; melainkan juga melibatkan peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lainnya. Bidang kesehatan adalah salah satu sektor yang dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan lepas dari peran serta sekor lainnya. Pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian bagi masyarakat korban bencana serta serangkaian upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan fungsi pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya secara berkelanjutan akan didukung dengan kebijakan pembiayaan APBN dan APBD tahun 2018 dan 2019.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj yang ditujukan bagi seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia juga turut memfasilitasi seluruh daerah yang hendak memberikan dukungan melalui APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Bapak/ Ibu dapat mengakses kebijakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 selengkapnya melalui link berikut :

INPRES No.5 / 2018

System thinking adalah sebuah metode yang kuat dalam membimbing investasi di sektor kesehatan. Metode ini bekerja dengan menggambarkan karakteristik dan hubungan yang mendasari sebuah sistem. Aktor kunci dapat memetakan dan mengukur sistem kesehatan, sehingga dapat mengindetifikasi penghalang dan kelemahan yang terdapat dalam sistem serta mendesain intervensi yang tepat untuk menanganinya. Sebuah dokumen dipublikasikan oleh Alliance for Health Policy and System Research dan World Health Organization (WHO) menggambarkan seputar systems thinking dan bagaimana peneliti n serta pembuat Kebijakan dapat menggunakannya untuk menguatkan sistem kesehatan. Dokumen ini dipublikasikan pada November 2009.

selengkapnya

Disparitas dalam layanan kesehatan sudah banyak didokumentasikan di berbagai negara. Permasalahanya adalah walaupun masyarakat ekonomi bawah adalah kelompok yang paling membutuhan layanan kesehatan, akses masih terkonsentrasi di kelompok masyarakat ekonomi atas. Sebuah artikel menggambarkan studi atas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitas dalam layanan kesehatan. Studi ini dilakukan di Indonesia pada 2011-2016. Artikel ini ditulis oleh Meliyanni Johar, Prastuti Seowondo, Retno Pujisubekti, Harsa Kunthara Satrio dan Ardi Aji, dipublikasikan di jurnal Social Science & Medicine pada Juli 2018.

selengkapnya

Pengeluaran untuk pengobatan kanker telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Muncul isu kemampuan negara dalam membiayai pengobatan kanker untuk masyarakat. Banyak penemuan obat baru yang lebih menjanjikan, namun obat baru yang hanya memberi sedikit tingkat manfaat secara klinis juga tidak sedikit. Selain pengeluaran untuk obat, keseluruhan biaya perawatan kanker meningkat karena pengeluaran untuk perawatan non-farmakologis dan tes diagnostik. Sebuah artikel membahas tentang masalah yang saat ini sedang dihadapi serta tantangan ke depan dalam menyediakan pelayanan kesehatan untuk pasien kanker. Artikel ini ditulis oleh Daniel A. Goldstein, Salomon M. Stemmer dan Noa Gordon yang dipublikasikan pada Israel Journal of Health Policy Research yang dipublikasikan pada September 2016.

selengkapnya

Forum Global Sumber Daya Manusia untuk Kesehatan (HRH) yang keempat diadakan di Irlandia pada November 2017. Hasilnya menyebutkan bahwa investasi strategis pada tenaga kerja kesehatan dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencapai kemakmuran. Namun masih sedikit perdebatan tentang jenis pembangunan ekonomi yang harus dikejar. Sebuah artikel memberikan tiga pertimbangan peringatan dan berpendapat bahwa, dalam jangka panjang, perspektif di luar kerangka ekonomi dominan diperlukan untuk pengembangan yang lebih adil dari tenaga kerja kesehatan global. Artikel ini ditulis oleh Remco van de Pas, Linda Mans, Marielle Bemelmans dan Anja Krumeich yang dipublikasikan pada Agustus 2018 di International Journal of Health Policy and Management.

selengkapnya   deklarasi dublin 2017

Kapasitas kepemimpinan membutuhkan pengembangan dan pembinaan dalam segala tingkat untuk menguatkan tata kelola sistem kesehatan. Salah satu contohnya saat ini beberapa negara Afrika, inggris dan Amerika Utara serta Tengah mengimplementasikan program khusus Doctoral of Public Health (DrPH) dalam rangka peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam kesehatan. Sebuah artikel menggambarkan hasil studi yang mengangkat relevansi, kebutuhan kompetensi dan desain program tersebut. Artikel ini ditulis oleh Irene Akua Agyepong dkk yang dipublikasikan di jurnal Health Policy and Planning pada Juli 2018.

selengkapnya

Buku yang ditulis oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS ini berusaha menjawab tingginya kebutuhan akan analisis kebijakan sebagai instrumen penting dalam proses pengembangan kebijakan. Buku ini bukan hanya menjelaskan prinsip, konsep, dan kerangka berpikir dalam menganalisis kebijakan; melainkan juga gambaran telaah kebijakan dalam tatanan praktis. Berbagai studi kasus dijabarkan sebagai ilustrasi peran analisis kebijakan terhadap pengembangan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Untuk membahas berbagai topik dalam buku ini, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan bedah buku “Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Aplikasi” pada Jumat, 20 Juli 2018. Diskusi juga menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D selaku pembahas. Buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan kesehatan berbasis bukti, demi derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. 

selengkapnya

Tata kelola pemerintahan yang buruk dapat memperlambat pembangunan kesehatan di suatu negara. Oleh sebab itu SDG 16 menekankan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, tata kelola pemerintah saat ini masih jarang digunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan performa sektor kesehatan karena kompleksitasnya. Sebuah artikel menggambarkan hasil studi tentang bagaimana intervensi untuk membuat tata kelola pemerintahan lebih baik dapat berpengaruh pada sistem kesehatan.

Studi ini berlatar di Afganistan. Artikel in ditulis oleh Mahesh Shukla yang dipublikasikan pada 26 Juni 2018 di jurnal Health System and Reform.

selengkapnya