Di akhir pembahasan ada pernyataan mengenai masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan yang ada dalam kasus ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pelaksanaan kebijakan JKN berpotensi menghasilkan keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Pernyataan tersebut ada benarnya tetapi tidak sepenuhnya salah, haruslah kita lihat dalam dua dimensi penilaian. (1) Bisa dikatakan tidak sesuai dengan tujuan dikarenakan pelaksaanaan JKN dilapangan banyak sekali menimbulkan permasalahan. Misalnya: adanya dikotomi tentang puskesmas yang memiliki SDM lengkap mendapatkan klaim kapitasi jasa pelayanan yang lebih besar daripada puskesmas yang SDM nya kurang lengkap. Jika ditinjau dari kualitas pelayanan, hal ini tentu boleh-boleh saja. Tetapi jika ditinjau dari asas keadilan, tentu saja menjadi sesuatu yang kurang adil. Karena puskesmas yang kurang lengkap SDM nya pun tetap memberikan pelayanan yang bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kiranya harus dibuatkan regulasi baru agar puskesmas yang kurang lengkap SDM tetap mendapatkan jumlah dana kapitasi sama besar dengan puskesmas yang lengkap SDM. Sambil berproses melengkapi kekurangan tenaga di puskesmas yang bersangkutan. (2) Bisa dikatakan sesuai dengan tujuan yaitu, faktanya kebijakan JKN dewasa ini sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat, semenjak dibukanya keran JKN, masyarakat berbondong-bondong mendatangi puskesmas, jumlah kunjungan pasien selalu ramai setiap harinya. Ini tidak pernah terjadi sebelum era JKN. Hal ini dikarenakan masyarakat telah dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa khawatir akan mengeluarkan biaya yang besar. Karena semua pembiayaan telah dicover dalam JKN, dan hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, bahwa setiap warga negara diseluruh wilayah Republik Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali.
2. Monoring kebijakan dalam hal ini JKN memang tidak mudah dilakukan, karena Indonesia merupakan Negara dengan luas wilayah yang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang besar dan persebarannya tidak merata sampai kepulau-pulau terluar, sehingga sangat sulit bagi negara untuk menyiapkan sarana prasarana kesehatan yang memadai untuk mendukung JKN. Selanjutnya dalam hal kebijakan ini sendiri merupakan sebuah kebijakan yang baru di Indonesia, sehingga dalam implementasinya sangat memungkin terjadinya kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Tetapi hal itu hendaknya tidak menjadi pertimbangan untuk menganulir kebijakan JKN ini.

Pelaksanaan kebijakan yang bersifat top-down adalah kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah dan sangat sentral atau berpusat pada pemerintah dan masyarakat mengikuti karena berkaitan dengan hidupnya. Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada saat ini sekiranya didasarkan pada Pancasila sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun Undang-Undang pasal 28H ayat (1) (2) (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap irang berhak hidup sejahtera, memperoleh pelayanan kesehatan guna mencapai keadilan dan setiap orang behak atas jaminan sosial. Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Penerapan JKN diharapkan memperbaiki kinerja sistem pelayanan kesehatan meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memperbaiki kesejahteraan profesi. Keberhasilan JKN dapat dilihat dari masyarakat mengadopsi paradigma sehat. Program promotif dan preventif lebih diutamakan dibandingkan kuratif, agar paradigma sehat semakin meluas dan negara tidak terbebani dengan anggaran untuk mengatasi penyakit atau wabah. Salah satu artikel yang pernah saya baca, minimnya subsidi dari pemerintah dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya penurunan standar jaminan kesehatan yang sebelumnya diterima pekerja. Ketidakstabilan ekonomi negara seperti krisis ekonomi dikhawatirkan akan mengancam eksistensi negara dalam mengalokasikan anggaran bagi implementasi program ini. Belum adanya kesiapan infrastruktur, luasnya wilayah Indonesia, dan masyarakat yang heterogen dapat menjadi kesulitan tersendiri dalam melaksanakan jaminan sosial secara adil. Monitoring pelaksanaan JKN dari berbagai pihak, khususnya akdemisi yang melakukan penelitian tau riset terkait tercapainya keadilan sosial dengan adanya JKN, sekiranya terdapat beberapa poin penilaian, yaitu aspek penerima bantuan iuran kedepannya butuh verifikasi dan validasi data agar lebih tepat sasaran, dari aspek pelayanan kesehatan pentingnya ketersediaan layanan yang berkualitas dan mudah diakses, aspek keuangan butuh transparasi. Maka, suatu kebijakan yang berjalan butuh monitoring dan pengawalan agar sesuai dengan tujuan awal dan hal yang melatar belakangi proses yang sedang berjalan.

Terkait dengan dua poin utama yang menjadi isu dalam menyikapi beberapa kebijakan yang ada di Indonesia, saya sepakat dengan keduanya.
1. Pelaksanaan Kebijakan mempunyai kemungkinan menghasilkan keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan ditetapkan.
Sepakat dengan pernyataan tersebut, karena sebuah kebijakan yang dapat berjalan baik dalam masyarakat seharusnya diciptakan/ disusun dengan apik pula sedari awal. Artinya, sebuah masalah yang dapat masuk menjadi agenda kebijakan seharusnya sudah melalui kajian yang komprehensif dengan pelibatan berbagai aktor (elit politik/ pengambil keputusan, rekomendasi berbasis evidence based dari peneliti, akademisi, organisasi profesi, delegasi masyarakat dan sebagainya). Namun demikian, berbagai kebijakan yang ada dalam kasus minggu ke-4 ini, seperti JKN, LDP dan sejenisnya sepertinya tidak melakukan bagian dari proses penyusunan kebijakan tersebut. Sebuah kewajaran apabila kebijakan yang dilakukan dalam perjalanannya masih memerlukan perbaikan/ revisi pada bagian tertentu. Akan tetapi, apa yang terjadi pada implementasi JKN misalnya menjadi sebuah hal yang bukan sekedar memperbaiki/ merevisi karena jika dikaji ulang kebijakan tersebut memang belum siap diimplementasikan di Indonesia. Sementara LDP cenderung menjadi kebijakan yang tidak diperlukan dalam sistem kesehatan/ kedokteran di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, maka kualitas proses penyusunan kebijakan (hulu) akan menimbulkan dampak ikutan pada implementasi kebijakan tersebut (hilir). Artinya, proses penyusunan kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dan “benar” akan memunculkan kebijakan yang baik dan benar pula dengan beberapa revisi untuk tujuan kontinuitas. Berbeda dengan kebijakan JKN atau LDP yang tampak dipaksakan, sehingga membutuhkan effort besar dalam rangka memenuhi kelayakan implementasi dari berbagai pihak/ lini.
2. Penelitian monitoring kebijakan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan.
Sepakat pula dengan pernyataan kedua ini, karena kebijakan yang ada/ muncul seringkali bersifat politis, termasuk JKN atau LDP. Kebijakan yang ada diusung oleh kekuatan elit atau modal yang notabene sarat kekuasaan, tidak mudah untuk digoyahkan. Adapun jika implementasi kebijakan yang dimonitoring oleh internal lembaga akan menimbulkan kecenderungan subyektifitas yang jelas menguntungkan lembaga dan kebijakannya, sementara jika dilakukan oleh eksternal lembaga yang independen tidak akan mudah untuk mengakses data, sehingga objektifitas yang diperoleh kemungkinan akan menjadi terbatas atau menjadi monitoring “pesanan” juga dimungkinkan terjadi. Tidak mudah untuk melakukan monitoring kebijakan. Revolusi mental menjadi solusi jangka panjang yang diperlukan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan kredibel. Artinya para pengambil keputusan diharapkan tidak dominan melakukan keberpihakan terhadap pihak tertentu dalam kebijakan tertentu, tetapi penyusunan kebijakan berdasarkan pada prioritas masalah dan kemaslahatan masyarakat. Sistem pendidikan dapat berkontribusi dalam menciptakan mental-mental manusia yang baik; melalui sistem pendidikan dengan content budi pekerti sejak dini dapat memupuk individu untuk komit terhadap “jalan lurus” dalam berkontribusi di dunia politik.

Mohon izin berkomentar, Pada dasarnya kebijakan JKN ini sudah bersifat top-down, BPJS sebagai aktor yang menjalankan kebijakan tersebut sudah berusaha mensosialisaikan kebijakan ini ke tingkat paling bawah dengan tujuan untuk mengcover pelayanan kesehatan dasar untuk semua masyarakat. Tapi kenyataannya layanan kesehatan hanya bisa dinikmati pada daerah dengan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, akses terjangkau dan mempunyai SDM yang memadai dan profesionaisme. Sedangkan sebagian daerah belum sepenuhnya mendapatkan jaminan kesehatan masyarakat secara baik. Ketersediaan dan peerataan sarana prasarana masih menjadi momok dalam permasalahn ini sehingga hasilnya belum maksimal. Olehnya itu, perlu adanaya penelitian monitoring dilakukan dengan harapan aktor yang dilibatkan ialah pihak lain diluar yang berkepentingan dengan JKN di tiap daerah sehingga permasalahan yang terjadi di tiap daerah bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan program dan kebijakan selanjutnya.
Terima Kasih.

Mohon izin memberikan komentar.
Menurut saya, pelaksanaan kebijakan mempunyai kemungkinan menghasilkan keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai keadaan yang bersifat "memaksa" dari proses dari perancangan hingga keluarnya peraturan kebijakan. Pada saat perencanaan, kemungkinan adanya pengaruh elit kekuasaaan yang mencampuradukkan unsur politik yang bersifat menguntungkan secara subjektif terhadap peraturan yang dirancang.Selain itu, kemungkinan peraturan yang disusun tersebut tidak melibatkan semua aktor yang seharusnya berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan. Sehingga, produk dari penyusunan kebijakan tersebut (peraturan undang-undang) tidak sejalan dengan keadaan aktual di lapangan. Jika masalah kesehatan yang dimasukkan dalam agenda setting yang bertujuan membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada, tetapi dalam penyusunan kebijakan sebagai upaya menanggulangi masalah kesehatan, para aktor yang terlibat notabene bukan orang-orang yang terjun langsung ke lapangan, mereka malah tidak dilibatkan. Tentu saja akan ada kemungkinan bahwa tujuan dari produk kebijakan tersebut tidak sesuai dengan keperluan konsumen (masyarakat) sebagai sasaran yang akan ditingkatkan derajat kesehatannya. Para pembuat kebijakan yang tak mengetahui kenyataan masalah kesehatan yang ada, tak secara matang memikirkan keadaan kesehatan di Indonesia, dimana pemerataan SDM kesehatan dan akses fasyankes belum dapat terpenuhi secara optimal oleh semua lapisan masyarakat, yang secara sosial ekonomi, keterjangkauan dan ketersediaan yankes memilki karakteristik/level yang berbeda-beda. Pada akhirnya, seperti JKN, peraturan ini bersifat top-down dan sentralistik. Arahan diberikan oleh orang yang berada pada hirarki atas, kemudian dikerjakan oleh orang yang berada pada posisi hirarki bawah. Namun, belum tentu bawahan mampu melaksanakan perintah dari atasan dengan maksimal, hal ini mungkin karena adanya faktor sarana dan prasarana yangkurang memadai, sehingga tidak dapat mumpuni dalam melaksanakan tugas, yang berdampak pada pencapaian target sebagai tujuan dari program tidak tercapai sesuai indikator yang ditetapkan.

Kemudian, penelitian monitoring kebijakan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Mengapa? karena mungkin saja kebijakan ini dibumbui oleh kepentingan elit politik yang tidak ingin disentil produk peraturannya oleh pihak yang sebenarnya bukan menyudutkan ke arah negatif, tetapi hasil monitoring memberikan penilaian agar peraturan yang telah dibuat diamandemen atau dilakukan perbaikan pada implementasi dari peraturannya.

terima kasih.

Selamat Malam,
Mencoba berkomentar...
Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar dalam hal ini melalui BPJS dan merupakan aktor kunci dalam penentu keberhasilan implementasi karena hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional dan hajat hidup orang banyak yaitu kesehatan. Salah satu tujuan dari pembangunan kesehatan yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pada proses pelaksanaan BPJS sekarang, output yang yang diharapkan tidaklah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini di sebabkan karena luasnya jangkauan penerima yang tak diimbangi pemasukan premi, ketidakpatuhan pembayaran premi oleh peserta mandiri sehingga pada tahun 2015 kerugian, hal ini juga disebabkan oleh tunggakan yang dilakukan oleh peserta mandiri mengakibatkan pengeluaran. Dalam hal ini yang terpenting bagaimana cara memperbaiki kembali kebijakan-kebijakan di JKN yang berdasarkan konsep pembiayaan kesehatan secara efektif. Salah satu metode teoritis yang bisa dilakukan yaitu dengan pendekatan top-down untuk memahami implementasi kebijakan yang berkaitan erat dengan model rasional dari seluruh kebijakan yang ada. Agar formulasi dan pembagian dari kebijakan itu jelas. Selain itu juga untuk melihat keberhasilan dari program impelementasi kebijakan itu sendiri, peru dilakukanya monitoring. Pada monitoring digunakan untuk memperbaiki sebuah implementasi program tersebut. Pada kegiatan monitoring tersebut akan sangat sulit dilakukan, karena tidak meratanya program program yang telah di rencanakan seperti kurangnya pemerataan fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan, dimana pada kondisi ini akan muncul ketimpangan-ketimpangan baik di kota dan di daerah, terutama di daerah terpencil atau dengan kata lain aksesnya masih sulit untuk di capai oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu tetap perlu di lakukan monitoring untuk meningkatkan keberhasilannya serta pendekatan sumatif yang dilakukan saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak, dengan tujuan untuk mengukur efektifitas dampak yang terjadi secara nyata pada masalah masalah yang akan terjadi atau yang ditangani.

Mohon izin berkomentar. JKN merupakan suatu kebijakan yang menggunakan pendekatan "Top-Down", dalam pendekatan tersebut pemerintah berperan sebagai fokus awal dan aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan JKN di Indonesia. Yaitu dimulain dari pemerintah atas hingga kebawahan. Dalam pendekatan topdown tersebut diperlukan enam kondisi dalam peng implementasikan suatu kebijakan yang efektif. Namun pada kenyataanya dari ke enam kondisi tersebut dalam proses implementasi kebijakan JKN hanya terdapat 2 kondisi yang ada. Adapun kondisi yang tidak siap dalam implementasi JKN yaitu kurangnya adanyan kurangnya dukungan dari interest group, dilihat dari masih banyaknya pegawai yang dalam implementasinya JKN tidak berkomitmen kuat untuk pelayanan kesehatan, tidak meratanya infrasutrukur dan adanya perbedaan sosial-ekonomi masyarakat. Jika 6 kondisi yang diperlukan dalam pendekatan top-down belum tercapai, maka proses implementasi kebijakan akan kurang efektif. Terbukti dengan adanya berbagai macam masalah dalam proses implementasi JKN ini. Sebelum memulai suatu implementasi kebijakan, sebaiknya disiapkan terlebih kondisi yang mendukung kebijakan tsb agar berjalan lebih efektif. Maka dapat kita simpulkan JKN belum efektif kasenan masih ditemukan beberapa kesenjangan-kesenjangan antara daerah yang sudah maju maupun yang belum maju. . Namun pada kenyataannya masih banyak celah yang mengakibatkan manfaat dan keadilan dari penyelenggaran pelayanan jaminan kesehatan belum dapat dirasakan seutuhnya oleh masyarakat. Untuk memperbaiki ini maka perlu adanya monitoring pada program tersebut sehingga dapat diupayakan agar mengedepankan pelayanan primer dimana adanya kendala pada ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (SDM yang memadai) masih sangat kurang dilihat dengan adanya ketimpangan di kota dan di daerah. Oleh karena itu pendekatan top-down yg dilakukan masih belum efektif hingga ke tingkat yang paling bawah, masih terbatas hanya pada tingkat atas saja yang mendapat keuntungan dari adanya JKN.

1. Pelaksanaan Kebijakan mempunyai kemungkinan menghasilkan keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan ditetapkan.
Hal tersebut (kebijakan menghasilkan keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan) sangat lah mungkin terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh kebijakan JKN ini, tujuan kebijakan ini sebenarnya sangat bagus, diantaranya bagaimana agar dengan adanya JKN kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi rakyatnya bisa lebih optimal, yaitu hak rakyat untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan yang layak. Dengan adanya JKN diharapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pembiayaan kesehatan tidak menjadi masalah, artinya jangan sampai ada masyarakat yang sakit, tapi tidak berobat karena tidak memiliki uang. Dengan adanya JKN juga diharapkan bisa mendorong pemerataan sumberdaya kesehatan, baik sarana, maupun SDM kesehatan. Akan tetapi ketika kita melihat realita sekarang dilapangan, tujuan mulia tersebut belum bisa terealisasi, cakupan masyarakat yang memiliki jaminan belum 100 %, dan sumberdaya kesehatan pun belum ada pemerataan, masih terpusat di Jawa. Disamping itu kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat juga belum memuaskan, banyak keluhan di sana-sini.

2. Penelitian monitoring kebijakan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan
Saya sependapat, memang penelitian monitoring kebijakan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, apalagi untuk memonitor kebijakan yang lingkupnya nasional seperti JKN ini. Permasalahan di tiap daerah akan berbeda-beda, dan pastinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat luasnya wilayah Indonesia, dan juga tergantung jumlah peneliti yang ada. Akan tetapi penelitian guna monitoring kebijakan harus dilakukan agar bisa memberikan masukan dalam evaluasi kebijakan.

JKN / Jaminan kesehatan nasional dibentuk dalam rangka menjamin kesehatan seluruh penduduk indonesia. dalam implementasinya terlihat bahwa banyak sekali persoalan yang timbul. hal ini terjadi karena luasnya daerah cakupan di Indonesia dimana tidak semua wilayah memiliki fasilitas layanan kesehatan yang lengkap. sehingga terjadi ketidakmeratanya pelayanan kesehatan baik dari segi fasilitas layanan kesehatan (sarana prasarana) serta SDM kesehatannya. sistem JKN yang menganut sistem top down, yaitu dimana kebijakan berasal dari atas (pemerintah pusat) menghasilkan beberapa banyak persoalan. karena pemerintah pusat tidak mendalami lapangan (yaitu permasalahan di daerah-daerah) dan membuat sistem sama rata di setiap daerah. hal itu tentunya membuat timbulnya berbagai masalah akibat implementasi JKN ini.