jkki2kki2

30 Mar2020

Modul Pertemuan 1. Pemahaman Konsep Dasar Analisis Kebijakan

    Pengantar

Modul ini membekali peserta pelatihan dengan kemampuan untuk memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik di Indonesia melalui konsepsi analisis kebijakan, manfaat analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, saran kebijakan dan pengambilan keputusan dan praktek teknik analisis kebijakan. Mata Ajar disajikan secara interaktif, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, tanya-jawab, dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam menganalisis opsi kebijakan.

Modul ini terdiri dari 5 (lima) bab. Untuk keberhasilan mempelajari modul ini, peserta dapat melakukan berbagai kegiatan belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok. Modul ini juga dilengkapi dengan simulasi kasus yang dapat membantu dalam melatih dan mempertajam kemampuan peserta. Selain itu untuk menambah wawasan mengenai mata ajar analisis kebijakan publik, peserta dapat menggunakan referensi lain selain dari modul ini setelah berkonsultasi dengan narasumber (tenaga pengajar).

 

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi analisis kebijakan publik, serta mampu menganalisis opsi kebijakan yang baik, yang dinilai dari kemampuan peserta dalam :

  1. Menjelaskan konsepsi analisis kebi-jakan yang secara rasional bisa dijalankan.
  2. Menghitung manfaat analisis kebijakan (aspek ekonomi, politik, sosial dan lainnya).
  3. Menjelaskan berbagai teknik dalam analisis kebijakan.
  4. Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
  5. Mendemonstrasikan penggunaan teknik analisis sesuai dengan kriteria penilaian/pengambilan keputusan.
  6. Merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang bermanfaat (sesuai prinsip budget maximizing).

  Buku

Modul Pelatihan Analisis Kebijakan

Readmore

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Jul2019

  Latar Belakang

Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan yang dibentuk tersebut tak jarang menuai banyak kritik, atau tidak operasional, atau tidak efektif. Hal ini dapat terjadi karena kebijakan merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, bersifat dinamis, dan tidak lepas dari risiko kegagalan.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik untuk menyusun kebijakan publik. Aktivitas ini tidak dimaksudkan menggantikan proses politik dalam menyusun kebijakan. Analisis kebijakan merupakan kolaborasi para teknokrat dari berbagai disiplin ilmu dengan pelaku kebijakan. Tujuannya, memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, atau preskriptif pada suatu masalah publik.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya. Jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Oleh karena itu, penguasaan materi penyusunan analisis kebijakan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan kelompok kekuasaan politik tertentu.

Untuk hal tersebut, PKMK FK-KMK UGM berinisiatif menyelenggarakan Kursus Melakukan Analisis Kebijakan dengan pendekatan Blended Learning. Dalam program ini ada beberapa topik prioritas yang diharapkan dapat dibahas yaitu:

  1. Jaminan Kesehatan Nasional;
    Kebijakan JKN tetap menjadi topik prioritas untuk dibahas. Tahun ini menjadi sangat penting karena berada dalam awal periode kerja kabinet baru.
  2. Kesehatan Ibu dan Anak;
  3. Stunting dan Gizi Manusia.
    Kebijakan KIA dan Gizi merupakan topik sangat penting dalam RPJMN yang akan datang. Bagaimana kebijakan nasional dan daerah untuk menurunkan AKI dan AKB, wasting serta stunting dengan intervensi komprhensif promotif, preventif dan kuratif, termasuk intervensi perubahan perilaku dan kesehatan lingkungan menjadi prioritas penting.

Untuk menetapkan kebijakan kesehatan yang baik di berbagai topik tersebut, maka penting untuk para pelaksana kebijakan, konsultan, dan akademisi membekali diri dalam pelatihan analisis kebijakan. Hal ini semakin relevan dengan adanya jabatan fungsinal Analis Kebijakan di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk sektor kesehatan. Para Analis Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan positif pada penyusunan ataupun evaluasi kebijakan public di sektor kesehatan.

  Tujuan

Kegiatan ini didesain agar peserta mampu memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik kesehatan di Indonesia melalui konsep analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi saran kebijakan (policy brief/policy memo). 

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan mampu menguasai proses analisis kebijakan publik, yang dinilai dari kemampuan:

  • Menjelaskan konsepsi dan manfaat analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan
  • Menjelaskan berbagai Teknik dalam analisis kebijakan
  • Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan
  • Mampu merumuskan solution analysis secara sederhana namun subtantif ke dalam dokumentasi kebijakan, berupa policy brief.
  • Memahami teknik komunikasi dan advokasi kebijakan.

Hal yang dihasilkan
Program ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen Analisis Kebijakan dan Policy Brief di berbagai topik prioritas untuk disampaikan ke stakeholder terkait serta disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.

Kegiatan dilakukan dengan Blended Learning dan berasarkan modul dari LAN. Peserta dapat mengikuti dengan menggunakan teknologi jarak-jauh.

  Narasumber

  1. Prof.dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D – Pengamat Kebijakan Kesehatan
  2. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
  3. Shita Listya Dewi
  4. Pradhikna Yunik Nurhayati, SIP.,MPA
  5. Dr. Samodra Wibawa Rer.Pub
  6. M. Faozi Kurniawan

  Kegiatan

Tempat: Ruang Common Room - Gedung Litbang FK - KMK UGM

MOD POKOK BAHASAN WAKTU
1

Pemahaman Konsep Dasar Analisis Kebijakan

  1. Konsep dasar analisis kebijakan
  2. Langkah dalam melakukan analisis kebijakan
  3. Kompetensi analis kebijakan
  4. Latihan, Kasus:
    • JKN
    • KIA
    • Stunting

Narasumber: Prof. dr. Laksono Trisnantoro

Kamis,
1 Agustus 2019
Pkl: 14.00 - 16.00 WIB
 2
Metodologi Riset Kebijakan 
  1. Mampu menjelaskan berbagai pendekatan (positivist vs non positivist)
  2. Mampu mengembangkan logical framework dalam desain analis kebijakan
  3. Mampu mendesain teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dari pendekatan positivist vs non positivist

Narasumber: Pradhikna Yunik Nurhayati, SIP.,MPA

Kamis,
8 Agustus 2019
Pkl: 10.00 - 12.00 WIB
3 
Stakeholders Mapping 
  1. Mampu menjelaskan konsepsi pemetaan pemangku kepentingan : Pergesaran paradigm, dan aktor kebijakan
  2. Mampu menjeaskan teknik stakeholders mapping: the participations planning matri, Bases of Power and Directions of Interest Diagrams, dan Net Map

Narasumber: Shita Listya Dewi

  

Jumat,
16 Agustus 2019
Pkl: 09.00 - 11.00 WIB
 4


Pemahaman Kriteria dan Teknik dalam Analisis Kebijakan

  1. Indikator hasil belajar
  2. Kriteria dalam analisis kebijakan
  3. Menetapkan kriteria evaluasi
  4. Kategori kriteria evaluasi
  5. Teknik dalam analisis kebijakan
  6. Latihan

Narasumber: Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Rabu,
21 Agustus 2019
Pkl: 10.00 - 12.00 WIB 
 5


Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif kebijakan

  1. Indikator hasil belajar
  2. Mengembangkan dan merumuskan alternative kebijakan
  3. Penilaian dan permalan dalam setiap alternative
  4. Evaluasi alternative kebijakan
  5. Latihan
 Narasumber: Suripto, SIP.,MPA.,Ph.D

Kamis,
22 Agustus 2019
Pkl: 10.00 - 12.00 WIB 
 6
Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan (Policy brief) 
  1. Teknik penyusunan gagasan tertulis dalam bentuk policy brief
  2. Strategi pemilihan saluran publikasi dan dokumentasi konsultasi public
  3. Bentuk akuntabilitas public dalam suatu perumusan kebijakan sekaligus justifikasi suatu usulan

Narasumber 29 Agustus: Prof. Laksono Trisnantoro
Narasumber 30 Agustus: Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si

Kamis,
29 Agustus 2019
Pkl: 10.00 - 12.00 WIB 

Jumat, 30 Agustus 2019
pkl: 10.00 - 12.00 WIB

Rangkaian Kegiatan dari Blended Learning Analisis Kebijakan: Kasus Kebijakan JKN, KIA, dan Gizi


Catatan:

Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan Oktober dan November 2019.

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tari (informasi konten)
HP: 0897 6060 427
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

09 Apr2018

Modul 6. Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan (Policy brief)

Webinar 29 Agustus 2019 Webinar 30 Agustus 2019

Narasumber:
Prof. Laksono Trisnantoro
Fasilitator: Relmbuss Biljers Fanda

Narasumber:
Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si
Fasilitator: Tri Aktariyani

 

   Deskripsi

Dalam sesi ke-6 ini, analis kebijakan dalam posisi berperan untuk memberikan saran kebijakan kepada pembuat kebijakan untuk memecahkan permasalahan publik. Saran kebijakan tersebut seperti yang telah dibahas sebelumnya harus didasari penelitian tentang sebab, akibat/konsekuensi, dan kinerja kebijakan/program publik.

Modul ini disusun untuk memberikan panduan bagi para analis kebijakan dalam mendokumentasikan hasil analisis kebijakan dan menyusun saran kebijakan agar mudah digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Peserta harus sudah benar-benar memahami siklus kebijakan publik (kebijakan sektor kesehatan). Hal ini guna memutuskan kebijakan mana (Makro-Messo-Mikro) yang ingin disasar dalam dokumen policy brief yang singkat tersebut.

Dokumentasi saran kebijakan ini selanjutnya dapat menjadi bahan bagi analis kebijakan untuk melakukan konsultasi publik dan advokasi kebijakan.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mendokumentasikan hasil analisis kebijakan (policy works) yang dinilai dari kemampuan peserta dalam:

  • Menjelaskan bentuk – bentuk hasil analisis kebijakan (policy works) dan perannya dalam proses pembuatan suatu kebijakan.
  • Mengkategorikan bentuk-bentuk saran kebijakan (policy brief, policy memo, dan policy paper).
  • Menyusun kembali hasil analisis kebijakan dalam bentuk saran kebijakan.

  Materi

Video rekaman 1   video rekaman 2

 

  Buku

Chapter VI : Halaman 202 - 229

Readmore

 

 

 

 

 

 

  Bacaan

1. Konsultasi Publik dan Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan public dapat dilakukan dengan mekanisme konsultasi public. Konsultasi public memungkinkan terjadinya hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat, walaupun faktanya konsultasi public tidak selalu berada pada tingkatan deliberative ataupun partisipatif dalam pelibatan wargga karena pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pihak eksekutif selaku lembaga pemegang kewenangan. Modul ini akan membantu peserta memahami secara umum tentang 3 hal dalam konsultasi public dan keterlibatan masyarakat, yaitu: 1) pengertian konsultasi publik; 2) keterlibatan masyarakat menyusun kebijakan; dan 3) karakteristik, manfaat, dan pola interaksi dalam konsultasi public.

handout   materi

Referensi

  1. Effective Public Policy Papers (Young & Quinn, 2002)
  2. Policy Analysis and Planning (Patton et al, 2013)

 

2. Persiapan dan Perencanaan Konsultasi Publik

Pelaksanaan konsultasi publik substantif harus dilakukan dengan baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengolahan hasil dan distribusi. Modul ini menyajikan materi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses konsultasi public. Proses pelaksanaan konsultasi publik, diantaranya: membangun kesepahaman awal sebelum melaksanakan konsultasi publik, merancang konsultasi publik, menyelenggarakan konsultasi publik, menindaklanjuti dan meneruskan konsultasi publik, serta langkah-langkah pasca konsultasi publik

handout   materi

Referensi

  1. Effective Public Policy Papers (Young & Quinn, 2002)
  2. Policy Analysis and Planning (Patton et al, 2013)
  3. Document on Public Consultation(Delia Rodrigo & Pedro Andrés Amo, 2002)
  4. Dokumentasi Publik (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2015)

 

 

 

 

 

09 Apr2018

Modul 5: Mengembangkan dan Merumuskan Opsi-Opsi (Alternatif) kebijakan

Narasumber:

  • Dr. Suripto, MPA

Fasilitator: Andriani Yulianti

   Deskripsi

Pada bagian ini, peserta akan disajikan materi sebuah prosedur dalam membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan, atas dasar informasi yang telah ada atau kita kumpulkan dalam riset kebijakan yang telah dilakukan. Informasi tersebut digunakan analis kebijakan untuk menganalisis kemungkinan ‘akibat’ atau ‘hasil’ pemecahan masalah tiap alternatif yang ditetapkan. Proses ini apabila dilakukan dengan baik akan menghasilkan rekomendasi yang ‘berkualitas’ bagi pengambil keputusan, dan kebijakan publik.

Sebagaimana yang dikenalkan oleh Patton dan Sawicki (1993), ada dua metode untuk menentukan alternatif kebijakan yaitu peramalan dan evaluasi. Analisis peramalan terdiri dari; eksploitasi, modeling, dan intuitif. Sedangkan analisis evaluasi terdiri dari; teknik discounting, teknik three measures of efficiency, teknik analisis sensitivitas. Ada beberapa pendekatan dalam melakukan pengujian opsi-opsi kebijakan tersebut, yaitu dengan pendekatan kuantitatif (Operation research, Benefit risk/analysis, dan pendekatan kualitatif (scenario, permainan, simulasi, dan pertimbangan ahli). Selengkapnya peramalan dan evaluasi tersebut akan dibahas pada sesi ke-5 ini. Sangat disarankan sebelum mengikuti sesi ini, peserta sudah membaca dan memahami bahan bacaan yang kami sajikan di website.

 

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat:

  • Mampu memahami sumber pengembangan alternatif kebijakan
  • Mampu memahami pendekatan-pendekatan dalam melakukan peramalan kebijakan
  • Mampu merumuskan berbagai alternative/opsi-opsi kebijakan yang bermanfaat (sesuai prinsip budget maximizing)
  • Mampu memahami konsekuensi-konsekuensi dari setiap alternative yang telah dikembangkan
  • Mampu membandingkan antar aternatif berdasarkan kriteria evaluasi yang ditentukan

  Materi

Video rekaman 1     video rekaman 2

  Buku

Chapter V : Halaman 184 - 192

Readmore

 

 

 

 

 

 

   Bacaan

1. Bentuk Dokumentasi Hasil Analisis Kebijakan

Para pejabat publik sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan publik sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Untuk dapat melakukan hal ini semua, maka para pembuat kebijakan perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari para analis kebijakan. Data dan informasi tersebut perlu dikelola dan didokumentasikan (knowledge management) sesuai dengan kaidah ilmiah agar memudahkan pengambil keputusan atau pengguna lain untuk memanfaatkannya.

handout   materi

 

Referensi

  1. Clarence, Emma. (2002). “Technology Reinvented: The New Evidence Based Policy Movement”. Public Policy and Administrative, V.17(13). Pp.1-11
  2. Buse, Kent, et al. (2005). Making Health Policy. London: Open University Press
  3. Moran, Michael, et al. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press
  4. Fischer. Frank. Miller, Gerald J. Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy Analisys Theory, Politics, and Methods. CRC Press

 

2. Kategori Bentuk Saran Kebijakan

Salah satu tantangan perumusan kebijakan adalah keberadaan sistem perumusan kebijakan yang mengandalkan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Bahkan terhadap permasalahan kompleks yang segera membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Analis kebijakan dalam hal ini harus mampu memaparkan data dan informasi empiris dalam sebuah dokumen ilmiah yang bisa menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan alternatif terbaik dari saran/ rekomendasi kebijakan yang disusun oleh analis kebijakan. Model dari saran kebijakan mempunyai karakteristik sendiri yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiap bentuk saran kebijakan memiliki karakter yang berbeda, dilihat dari perbedaan pada aspek pembaca, fokus masalah, konteks penggunaan dan metodologi. Apabila analis kebijakan berhadapan dengan kendala waktu, disarankan untuk menggunakan bentuk dokumentasi saran kebijakan yang lebih ringkas seperti policy brief atau policy memo.

handout   materi

 

Referensi

  1. FrameWork Institute. 2002. Framing Public Issues. Washington DC: FrameWorks Institute
  2. Young, Eoin and Quinn, Lisa, 2002, Writing E ective Public Policy Papers, Local Government Public Service Reform Initiative, Budapest
  3. Tsai, 2006, Guidelines for Writing a Policy Brief

 

 

 

Modul 4: Pemahaman Kriteria dan Teknik dalam Analisis Kebijakan

Narasumber:

  • Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

Fasilitator: Digna Purwaningrum

   Deskripsi

Dalam menetapkan kriteria evaluasi suatu kebijakan ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu 1) rumusan sasaran dan tujuan harus jelas dan spesifi (tidak ambigu), dan 2) karena tidak ada rumus baku dalam merumuskan dan menetapkan kriteria, maka kriteria dapat dipelajari sambil kita melakukannya.

Sebelum menetapkan kriteria dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan pendefinisian permasalahan yang sangat jelas, dan perumusan sasaran yang lebih spesifik serta tujuan yang terukur dari apa yang akan dicapai dari kegiatan memecahkan masalah publik. Keberadaan kriteria dalam analisis kebijakan menggambarkan adanya aturan main yang jelas dan harus diikuti oleh analis kebijakan. Bardach (2012) membagi kriteria tersebut menjadi 4 kriteria yaitu technical feasibility, Economic and financial possibility. Political viability, dan Administrative operatibility. Sedangkan, Dunn membaginy dalam 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), kesamaan (equity), Responsivitas (responsiveness), dan kelayakan (appropriateness).

Dalam modul ini dilengkapi pembahasan terkait teknik evaluasi dalam analisis suatu kebijakan. Metode dan teknik tersebut dapat disesuaikan dengan 3 pendekatan, yaitu Evaluasi semu, Evaluasi Formal dan Evaluasi keputusan teoritis (Dunn, 2003).

Sebelum mengikuti pelatihan ini mohon dapat membaca terlebih dulu modul yang telah disediakan, dan sangat baik bila ditambah referensi lain.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

  1. Mampu menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
  2. Mampu menetapkan kriteria evaluasi dalam analisis kebijakan.
  3. Mampu menjelaskan kategori kriteria evaluasi dalam analisis kebijakan.
  4. Mampu menjelaskan berbagai teknik evaluasi dalam analisis kebijakan.

  Materi

 
Video rekaman 1     video rekaman 2

 

  Buku

Chapter IV : Halaman 158 - 182

Readmore

 

 

 

 

 

 

  Bacaan

1. Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu proses yang memerlukan pendekatan multidisiplin ilmu yang terkait dengan situasi dan masalah kebijakan yang muncul. Beberapa pendekatan yang diperlukan antara lain: ilmu politik, filsafat, ekonomi, sosiologi. Disamping itu, diperlukan pula pemahaman tentang sejarah, hukum, antropologi-geografi serta ketrampilan menggunakan teknik kuantitatif dan ilmu komputer.

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Mampu menjelaskan konsepsi analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan.
  2. Mampu menghitung manfaat analisis kebijakan (aspek ekonomi, politik, sosial dan lainnya).

handout   materi 


Referensi

  1. Fischer, F, Miller, GJ, dan Sidney, MS; 2007; Handbook of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods; Boca Raton: CRC Press
  2. Moran, M, Rein, M, and Goodin, RE; 2006; The Oxford Handbook of Public Policy; New York: Oxford University Press Inc.
  3. Patton, CV, Sawicki, DS, Clark, JJ; 2013; Basic Methods of Policy Analisis and Plannig, 3rd ed; USA: Pearson

 

2. Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan

Quade memandang kriteria dalam pengambilan keputusan sebagai standard yang dapat digunakan saat kita akan menetapkan urutan (ranking) dari setiap alternatif. Untuk dapat membuat ranking tersebut maka diperlukan pengukuran-pengukuran untuk menjadikan kriteria tersebut lebih operasional (dapat diukur). Mengoperasionalkan kriteria berarti pula membuat kriteria tersebut lebih spesifik. Operasionalisasi kriteria harus tepat sehingga prosedur apa pun yang akan digunakan mendapatkan hasil yang sama.

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Mampu menjelaskan berbagai teknik dalam analisis kebijakan.
  2. Mampu menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

handout   materi

 

Referensi

  1. Walker WE., 2000, Policy Analysis: A Systematic Approach to Supporting Policymaking in the Public Sector, J. Multi-Crit. Decis. Anal. 9: 11–27
  2. Mingat A, Tan JP, and Sosale S, 2003, Tools for Education Policy Analysis, Washington DC: The World Bank
  3. Robert C, dan Zeckhauser R, 2011, The Methodology of Normative Policy Analysis, Journal of Policy Analysis and Management, p. 1 – 31

 

3. Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan

Sebagai bagian penting dari aktivitas melakukan analisis kebijakan adalah aktivitas melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif-alternatif kebijakan yang akan disajikan kepada para pembuat keputusan. Dari hasil penilaian tersebut akan menghasilkan informasi menyeluruh perihal konsekuensi dari setiap alternatif yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan.

Setelah mempelajari bab ini, peserta diharapkan dapat:

  1. Mampu mendemonstrasikan penggunaan teknik analisis sesuai dengan kriteria penilaian/pengambilan keputusan.
  2. Mampu merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang bermanfaat (sesuai prinsip budget maximizing).

handout   materi

 

Referensi

  1. Marume SBM, Jubenkanda RR, Namusi CW, and Madziyire NC, 2016, The Concept of Public Policy Analysis, IOSR-JBM Volume 18, Issue 4 .Ver. V (Apr. 2016), PP 52-58
  2. Immergut EM, 2011, Democratic Theory and Policy Analysis: Four Models of “Policy, Politics and Choice”, Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management Heft 1/2011, S. 69-86

 

 

Modul 3: Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)

Narasumber:

  • Shita Listya Dewi

Fasilitator: Moh. Faozi Kurniawan

   Deskripsi

Penguasaan materi konsepsi kebijakan publik dan metodologi riset kebijakan menjadi dasar yang penting dalam mempelajaran stakeholders mapping. Pembahasan stakeholders mapping perlu dipahami agar dapat memudahkan analis kebijakan dalam memperoleh gambaran aktor-aktor beserta kepentingannya yang perlu diakomodasi. Modul ke-3 ini akan dilengkapi dengan materi teknik stakeholders mapping seperti The Participation Planning Matrix, Bases of Power and Directions of Interest Diagrams, Stakeholders Issue Interrelationship Diagrams, Problem-frame Stakeholders Maps, Policy Implementation Mapping, Power Versus Interest Grid, Value Orientation Mapping, dan Net Map. Selain itu, dalam penjelasan yang disampaikan melalui webinar nanti, akan dibahas tentang strategi komunikasi melalui kemampuan mendengarkan dan kemampuan kontekstual melalui teknik framing.

   Tujuan Pembelajaran

  1. Mampu menjelaskan konsepsi pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping)
  2. Mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam proses kebijakan
  3. Mamp mengidentifikasi hubungan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan sebuah kebijakan (influence and interest)
  4. Mampu merumuskan strategi komunikasi dengan stakeholders dalam proses kebijakan

  Materi

  Rekaman webinar

 

  Buku

Chapter III : Halaman 97 - 155

Readmore

 

 

 

 

 

 

   Bacaan

1. Konsepsi Stakeholders Mapping

Pemetaan stakeholder dapat membantu dalam penilaian lingkungan kebijakan dan dapat menentukan cara terbaik untuk bernegosiasi dalam diskusi tentang kebijakan. Dengan mengetahui siapa stakeholders dan apa itu stakeholders mapping, diharapkan analis kebijakan dapat melakukan komunikasi yang tepat dengan berbagai stakeholders tersebut. Bab ini akan membahas mengenai konsep dasar stakeholders dan pemetaan stakeholders.

handout   materi

Referensi

  1. FrameWork Institute. 2002. Framing Public Issues. Washington DC: FrameWorks Institute
  2. Pfiffner, James P. 2004. Traditional Public Administration versus The New Public Management: Accountability versus Efficiency. Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung: Festschrift fur Klaus Konig. Berlin: Germany
  3. Flynn, Janine O. 2007. From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications. The Australian Journal of Public Administration. Vol.66
  4. Mathur, Vivek N, et al. 2007. Defining, identifying and mapping stakeholders in the assessment of urban sustainability. International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment. Glasgow
  5. Bryson, John M. 2003. What to do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review

 

2. Teknik Stakeholders Mapping

Ada berbagai macam teknik yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk memetakan stakeholders. Bab ini akan membahas sekilas mengenai teknik-teknik stakeholders mapping. Dengan menggunakan teknik mapping yang sesuai diharapkan analis kebijakan dapat melakukan pendekatan yang tepat dengan stakeholders kebijakan.

handout   materi

Referensi

  1. Mathur, Vivek N, et al. 2007. Defining, identifying and mapping stakeholders in the assessment of urban sustainability. International Conference on Whole Life Urban Sustainability and its Assessment. Glasgow
  2. Bryson, John M. 2003. What to do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review
  3. Schiffer, Eva. 2007. Net-Map Toolbox In uence Mapping of Social Networks. Greece:International Food Policy Research Institute
  4. Nicole Kennon, Peter Howden and Meredith Hartley. 2009. Who Really Matters? A stakeholder analysis tool, Extension Farming Systems Journal, Vol 5 No 2
  5. Martini, Maira. 2012. Infuence of Interest groups on policy Making. Transparency International

 

3. Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan suatu sarana yang dibutuhkan analis untuk melakukan proses negoisasi yang tepat. Dengan teknis komunikasi yang baik maka akan didapatkan hasil analisis yang objektif dan dapat menampung berbagai macam kepentingan. Bab ini akan membahas mengenai teknik komunikasi yang baik sebagai analis kebijakan setelah dilakukannya mapping terhadap stakeholders kebijakan.

handout   materi

Referensi
  1. FrameWork Institute. 2002. Framing Public Issues. Washington DC: FrameWorks Institute
  2. Court, Julius et al. 2006. Policy Engagement: How Civil Society Can be More Effective. Overseas Development Institute
  3. Martini, Maira. 2012. Infuence of Interest groups on policy Making. Transparency International

 

 

Modul 2: Metodologi Riset Kebijakan

Narasumber:

  • Pradhikna Yunik Nurhayati, SIP, MPA

Fasilitator: Tri Aktariyani

   Deskripsi

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan adalah kemampuan dalam menjelaskan berbagai pendekatan dalam metodologi penelitian, dan mampu mengembanngkan instrument penelitian. Modul ke-2 ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan tentang berbagai konsep dan cara dalam pelaksanaan penelitian kebijakan melalui pembelajaran tentang Konsep Monitoring dan Evaluasi Kebijakan (Ex-post evaluation), metode monitoring dan evaluasi kebijakan (ex-post evaluation), konsep ex-ante public policy assessment, Metode-metode ex-ante public policy assessment, logical framework, stakeholder survey, metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk analisis kebijakan, use and abuse of data.

Pembahasan modul ke-2 sangat disarankan untuk peserta aktif bertanya, karena metodologi riset dimaknai sebagai sebuah kegiatan merancang kebutuhan data dan mengembangkkan metode untuk dapat memperoleh data yang diutuhkan. Sebab, data merupakan komponen penting dalam analisis kebijakan, karena data tersebut akan ditransformasikan menjadi informasi yang menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan.

   Tujuan Pembelajaran

  1. Memahami pentingnya data dan berbagai bentuk data dalam Analisis Kebijakan
  2. Memahami framework riset kebijakan baik bersifat positivistik maupun riset yang bersifat naturalistic, termasuk juga desain riset kuantitatif dan kualitatif.
  3. Memahami proses dan pelaksanaan monitoring, dan evaluasi sebuah kebijakan
  4. Memahami teknik forecasting sebuah kebijakan yang dinilai tidak lagi relevan atau berhasil guna.

  Buku

Halaman 45 - 96

 

b health

 

  Materi presentasi

 

   Bacaan

1. Pentingnya data dan berbagai bentuk daya dalam analis kebijakan

Evidence based policy atau kebijakan berbasis bukti sangat erat hubungannya dengan data yang tersedia. Sebab data ini nanti akan ditranspormasi menjadi informasi untuk pengambilan keputusan kebijakan. Untuk mendapatkan data seorang analis kebijakan harus melakukan riset atau penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar antara peneliti dan analisis kebijakan dalam melakukan penelitian, diantaranya seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan jangkan waktu yang lama sedangkan dalam penelitian kebijakan waktu yang diperlukan relatif singkat dan membahas perhatian publik pada saat tertentu. Selain itu, seorang peneliti biasanya berfokus untuk menghindari kesalahan tipe I dan tipe II untuk menyimpulkan hasil, sedangkan untuk seorang anaslis kebijakan yang harus dihindari adalah kesalahan tipe II yakni memecahkan masalah yang salah.

HANDOUT   materi

 

Referensi

  1. Clarence, Emma. (2002). “Technology Reinvented: The New Evidence Based Policy Movement”. Public Policy and Administrative, V.17(13). Pp.1-11
  2. Buse, Kent, et al. (2005). Making Health Policy. London: Open University Press
  3. Moran, Michael, et al. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press

 

2. Riset Kebijakan

Sederhananya, tugas analis kebijakan adalah menyederhanakan masalah kebijakan yang rumit (ill to well structured). Masalah kebijakan berasal dari masalah public, yaitu masalah yang muncul di tengah masyarakat dimana secara mandiri mereka tidak mampu untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah public hanya dapat dipecahkan melalui aksi kolektif yang manifestasinya disebut dengan kebijakan public. Masalah public yang masuk menjadi agenda pemerintahlah yang kemudian dapat menjadi masalah kebijakan yakni masalah yang menuntut pemerintah untuk mencarikan solusinya. Untuk itu, dapat dibedakan juga antara masalah penelitian dengan masalah kebijakan, antar peneliti dengan analis kebijakan sebagai berikut; masalah praktis yang ditermukan dimasyarakat atau lingkungan, kemudian diangkat menjadi masalah penelitian, selanjutnya apakah itu masalah public atau bukan akan dianalisis menjadi masalah kebijakan. Seorang analis kebijakan diharapkan juga untuk bersikap kristis terhadap hasil penelitian dan dapat merubahnya menjadi masalah kebijakan. Di bab ini akan dijelaskan pendekatan positivist dan non-positivist.

HANDOUT   materi

 

Referensi

  1. Creswell, John, W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. London: Sage Publication
  2. Neuman, W. Lawrence. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Toronto: Allyn and Bacon

3. Monitoring, Evaluasi, dan Forecasting

Penjelasan teori mengenai jenis data, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, mix method, dan metodolodi penelitian ilmiah haruslah dikuasai oleh seorang analis kebijakan. Selain itu, dapat juga menggunakan metode penelitian evaluasi, implementation research, realist evaluation dan lainnya. untuk itu, seorang analis kebijakan dituntut untuk mampu menggunakan dengan tepat, memadukan antar metode, dan mendisain penelitian kebijakan. Implementasi riset kebijakan dapat dilakukan pada tahapan monitoring untuk memberikan informasi segara jika kebijakan tidak berjalan sesuai harapan, pada saat evaluasi untuk memberikan informasi mengenai kinerja, ataupun untuk forecasting guna menganalisis pilihan-pilihan kebijakan.

Handout   materi

 

Referensi

  1. Buse, Kent, et al. (2005). Making Health Policy. London: Open University Press
  2. Moran, Michael, et al. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press
  3. Fischer. Frank. Miller, Gerald J. Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy Analisys Theory, Politics, and Methods. CRC Press.

 

 

  Rekaman webinar

 

Modul 1. Konsep dan Studi Kebijakan Publik

Narasumber:

  • Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Fasilitator: Tri Aktariyani, S.H.,M.H.

    Deskripsi

Dinamika perubahan sosial, ekonomi, politik yang pesat baik di tingkat lokal, nasional maupun global memerlukan respon yang cepat. Hal ini guna menyiapkan antisipasi terhadap munculnya dampak-dampak yang mungkin tidak diinginkan. Merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya, maka dibutuhkan respon strategis yang menjamin tercapainya produk kebijakan yang berkualitas, dan mampu memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Kualitas kebijakan pada akhirnya menjadi keharusan, karena perubahan tata kelola ekonomi tersebut memiliki dampak bagi masyarakat. Modul ke-1 ini akan memfasilitasi pemahaman Anda tentang ilmu kebijakan publik dan perkembangannya serta kemampuanya dalam merumuskan masalah kebijakan.

Khusus dalam Modul ke-1 akan ditambahkan pembahasan terkait kebijakan JKN, KIA dan Gizi. Namun, dalam diskusi tidak menutup kemungkinan akan membahas isu-isu prioritas dalam sektor kesehatan lainnya.

   Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini Peserta diharapkan memahami:

  1. Memahami fenomena dalam masyarakat (sosial, politik, budaya dan lainnya) dan hubungannya dengan kebijakan publik,
  2. Memahami hubungan antara berbagai fenomena dalam masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan,
  3. Mampu menyimpulkan konsep urusan/masalah publik dan privat (public vs private affairs),
  4. Mampu mengidentifikasi urusan/masalah publik dan privat (public vs private affairs),
  5. Mampu menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam menyelesaikan permasalahan publik, menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam menyelesaikan permasalahan publik.

   Bacaan

 

  Buku

Chapter I : Halaman 5 - 43

Readmore

 

 

 

 

 

  Rekaman Webinar

Video 1

 

 

 

More Articles ...