Seri Webinar Leadership

Konflik Makro dalam Sistem Kesehatan: Isu Akses, Harga, dan Keamanan Obat

  Pendahuluan

Ketersediaan obat esensial yang aman, bermutu, dan terjangkau merupakan pilar universal health coverage. Namun, laporan terbaru WHO menegaskan masih tingginya kesenjangan akses antar-negara, fluktuasi harga obat paten maupun generik, serta maraknya peredaran obat palsu yang mengancam keselamatan pasien. Di kawasan Asia Pasifik, WHO mendorong strategi regional untuk memperkuat pricing transparency, pooled procurement, dan sistem peringatan dini guna menekan risiko sub-standard dan falsified medicines.

Indonesia mengalami ujian serius pada 2022 melalui krisis Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) akibat cemaran etilen/dietilen glikol pada sediaan sirup. Tragedi ini mengungkap kelemahan tata kelola rantai pasok, pengawasan mutu, dan kebijakan harga yang saling beririsan dengan kepentingan industri dan publik. Webinar ini menjadi forum refleksi untuk memetakan “konflik makro” akses-harga-keamanan obat, menelaah inisiatif WHO sebagai kerangka perbaikan, dan merumuskan rekomendasi tata kelola farmasi nasional yang lebih tangguh.

  Tujuan

1. Menganalisis strategi dan inisiatif WHO di bidang akses, harga, dan keamanan obat serta relevansinya bagi Indonesia.
2. Merefleksikan pelajaran dari krisis GGAPA 2022 sebagai momentum reformasi regulasi mutu dan pengawasan obat.
3. Merumuskan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat tata kelola obat nasional.

Target Peserta

• Mahasiswa bidang kesehatan, farmasi, kebijakan publik.
• Aktivis & pemerhati kebijakan kesehatan (LSM, jurnalis kesehatan, komunitas pasien).
• Tenaga profesional di dinas kesehatan, BPOM, rumah sakit, dan industri farmasi yang tertarik pada isu tata kelola obat.

Topik Bahasan

1. WHO Regional Strategy for Access to Essential Medicines
2. WHO Regional Medicine Price Information Exchange (Price-MiE)
3. Rapid Alert System for Combating Counterfeit Drugs
4. Epidemi Gagal Ginjal Akut akibat Etilen/Dietilen Glikol di Indonesia

Jadwal Kegiatan

Kamis, 5 Juni 2025   |   Pukul 13:00 - 15:00 WIB

Reportase Kegiatan

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan serta Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada kembali menyelenggarakan seri kedua rangkaian webinar bertema “Komunikasi, Negosiasi, dan Mediasi dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik di Sektor Kesehatan” pada Kamis, 5 Juni 2025. Webinar ini mengangkat topik penting mengenai konflik makro dalam sistem kesehatan, khususnya menyangkut isu akses, harga, dan keamanan obat. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Budiono Santoso, Ph.D., pensiunan dosen FK-KMK UGM sekaligus mantan Penanggung Jawab Program Obat dan Teknologi Kesehatan di Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk Kawasan Pasifik Barat.

Dalam paparannya, Dr. Budiono membahas bagaimana komunikasi, negosiasi, dan mediasi memainkan peran krusial dalam menangani perbedaan kepentingan antarnegara dalam isu-isu kebijakan kesehatan. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan Strategi Regional WHO untuk Meningkatkan Akses terhadap Obat Esensial di Kawasan Pasifik Barat periode 2005–2010. Proses penyusunan strategi ini melibatkan serangkaian konsultasi, diskusi, dan negosiasi antarnegara anggota WHO yang mencerminkan dinamika geopolitik dan kepentingan industri farmasi. Meskipun sempat ditolak dalam pertemuan regional pada 2003, dokumen ini kemudian direvisi dan disepakati dalam bentuk yang lebih inklusif, dengan beberapa catatan penting seperti keharusan mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), serta pelibatan sektor industri dalam pelaksanaannya.

Topik kedua yang disampaikan adalah pengembangan sistem pertukaran informasi harga obat atau Price Information Exchange of Medicines, yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi harga pengadaan obat antarnegara. Inisiatif ini muncul dari kebutuhan untuk menekan harga obat yang tinggi di negara-negara berkembang, namun karena mandat WHO bukan untuk mengendalikan harga secara langsung, maka platform ini hanya difokuskan pada pertukaran informasi harga dan identitas pemasok. Negara-negara anggota kemudian dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengevaluasi sistem pengadaan obat mereka masing-masing.

Selanjutnya, dibahas pula inisiatif WHO dalam membangun sistem peringatan dini terhadap peredaran obat palsu dan substandar melalui Rapid Alert System serta promosi praktik etis dalam regulasi dan pengadaan obat. Sistem ini memungkinkan penyebaran informasi lintas negara dalam waktu singkat jika ditemukan indikasi obat berbahaya atau palsu. Program ini berkembang menjadi bagian dari program global WHO dalam tata kelola obat yang baik (Good Governance in Medicines) dan pengendalian produk medis yang substandar, salah label, atau palsu.

Paparan juga menyoroti kasus epidemi gagal ginjal akut yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia pada 2022, yang disebabkan oleh kontaminasi zat etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup anak-anak. Dr. Budiono menjelaskan bahwa kasus-kasus serupa telah terjadi sejak 1937 di Amerika Serikat dan berulang di berbagai negara akibat lemahnya pengawasan mutu bahan tambahan obat seperti gliserin. Ia menyoroti lambatnya respons pemerintah Indonesia meskipun peringatan sudah diberikan sejak awal 2022 oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Hingga November 2022, tercatat 325 kasus gagal ginjal akut dengan 178 kematian anak, tersebar di berbagai provinsi. Menurutnya, jika sistem pengawasan dan komunikasi antarinstansi berjalan lebih efektif, tragedi ini seharusnya bisa dicegah lebih awal, seperti yang dilakukan negara-negara anggota WHO Kawasan Pasifik Barat yang mampu menarik produk terkontaminasi dalam waktu 24 hingga 72 jam.

Sebagai penutup, Dr. Budiono menekankan pentingnya komunikasi yang tidak emosional serta kesabaran dan ketangguhan dalam menjalankan proses negosiasi dan mediasi di tingkat nasional maupun internasional. Pihaknya mengingatkan bahwa perbedaan kepentingan antarnegara merupakan hal yang wajar, namun harus dikelola dengan bijak agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan bangsa. Webinar ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan strategi dalam menghadapi konflik kebijakan kesehatan lintas negara dan memperkuat kapasitas peserta dalam mengelola konflik makro di sektor kesehatan.

Reporter: dr Ichlasul Amalia (Departemen KMK, FK-KMK UGM)

Webinar

Komunikasi, Negosiasi dan Mediasi dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik di Sektor Kesehatan

  Pendahuluan

Di Indonesia sering terjadi krisis di dalam organisasi/institusi, dikarenakan adanya konflik yang melibatkan pihak eksekutif dan para anggota. Konflik ini semula mungkin hanya bersifat internal saja di dalam organisasi/institusi yang bersangkutan tetapi kemudian meledak keluar lewat media massa. Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan media sosial, kadang konflik semacam ini bisa semakin meruncing karena adanya berbagai masukan dari pihak luar yang tidak sepenuhnya memahami masalah-masalah internal organisasi/institusi tersebut.

Sangat disayangkan bahwa dalam struktur dan mekanisme banyak organisasi atau institusi kesehatan tidak lajim tersedia pilihan mekanisme komunikasi, negosiasi maupun mediasi untuk memecahkan perbedaan pandangan tersebut. Setiap kebijakan atau program kesehatan diputuskan dan dilaksanakan atas dasar kewenangan atau otoritas semata. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan atau program kesehatan baru tersebut harus dilaksanakan dengan regulasi yang ketat [ regulatory enforcement] disertai berbagai sangsi dengan segala dampaknya.

Dokter dan tenaga kesehatan, yang teribat dalam formulasi dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, baik di tingkat makro atau mikro, suatu saat pasti akan pernah menghadapi konflik karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan para pemangku kepentingan. Mereka harus mampu melakukan antisipasi, pencegahan dan penanganan konflik yang mungkin terjadi. Kejadian konflik harus ditekan sekecil mungkin dan ditangani secara efektif, bukan hanya dengan pendekatan berdasar otoritas atau kewenangan semata, tetapi menggunakan mekanisme komunikasi, negosiasi dan mediasi.

  Tujuan

1. Memahami kepentingan komunikasi, negosiasi dan mediasi dalam pembuatan dan pelaksanaa kebijakan/program baik di tingkat makro maupun mikro,
2. Mampu melakukan komunikasi dan negosiasi untuk mencegah dan menangani konflik,
3. Mampu mengenali potensi konflik dalam organisasi/institusi dan melakukan tindakan pencegahan dan penanganan secara dini.

Target Peserta

Dokter, tenanga kesehatan lain yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan kesehatan, peneliti dan aktivis pelayanan kesehatan

  Jadwal Pelaksanaan

1. Jumat, 23 Mei 2025, Jam 15:00-17:00 Wib.
   Kepentingan komunikasi dan negosiasi untuk pencegahan dan penanganan konflik dalam Kebijakan/Program  Kesehatan,
2. Kamis, 5 Juni 2025, Jam 15:00-17:00 Wib.
   Pelaksanaan Komunikasi Negosiasi dan Kolaborasi dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program

  Webinar Pertemuan 1

Rundown Kegiatan

Reportase Kegiatan

Pengantar diskusi disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD (kiri) dan moderator yaitu dr. Likke Prawidya, MPH, PhD (kanan) dalam webinar forum leadership kesehatan di Gedung Tahir, FK-KMK UGM – Jumat (23/5/2025).

Dalam upaya merespon meningkatnya kompleksitas dalam tata kelola sektor kesehatan, Program Studi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan F-KKMK UGM bersama Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Komunikasi, Mediasi, dan Negosiasi dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik di Sektor Kesehatan”, yang berlangsung secara hybrid di Ruang U25 Gedung Tahir, FK-KMK UGM pada Jumat (23/5/2025).

Acara dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. Dalam pengantarnya, Prof. Laksono menyoroti eskalasi tantangan dalam sistem kesehatan, mulai dari implementasi Undang-Undang Kesehatan hingga dinamika dalam sistem JKN dan konflik antarpemimpin. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan berbagai aktor melalui komunikasi dan negosiasi yang strategis.

Menurut Laksono, konflik yang tidak ditangani dengan baik akan menghambat prinsip tata kelola dan kolaborasi. Pihaknya memperkenalkan konsep metaleadership sebagai pendekatan kepemimpinan lintas sektor yang integratif, mendorong peserta untuk merefleksikan apakah kemampuan memimpin lahir secara alamiah atau dibentuk oleh situasi.

dr. Budiono Santoso, PhD selaku narasumber dalam webinar forum leadership sektor Kesehatan di Gedung Tahir, FK-KMK UGM – Jumat (23/5/2025).
Sesi dilanjutkan dengan paparan mendalam dari dr. Budiono Santoso, PhD, mantan Dosen FK-KMK UGM sekaligus Regional Advisor in Pharmaceuticals WHO untuk wilayah Pasifik Barat. Budiono menyoroti pentingnya struktur governance dalam meminimalisasi konflik antarpemangku kepentingan, baik di rumah sakit maupun dalam ranah kebijakan nasional. Ia mencontohkan konflik seputar distribusi dokter spesialis dan peran kolegium sebagai wujud konflik makro yang kerap tidak diselesaikan melalui dialog terbuka.

Budiono juga membagikan pengalamannya dalam memediasi konflik internal di WHO-WPRO, menekankan bahwa proses mediasi membutuhkan pemetaan posisi para pihak dan perumusan solusi win-win. Dalam konteks Indonesia, narasumber menggarisbawahi pentingnya penggunaan pendekatan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 310 UU Kesehatan.

Dalam diskusi yang berkembang, peserta menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang empatik dan terbuka, penggunaan bahasa yang tidak konfrontatif, serta hadirnya mediator netral dalam konflik institusional. Mereka juga menyoroti bahwa banyak konflik profesional sesungguhnya bersumber dari perebutan kewenangan, sehingga diperlukan kehadiran negara untuk menciptakan distribusi kekuasaan yang adil.

Webinar ditutup dengan refleksi oleh dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD selaku moderator. Likke mengingatkan bahwa kemampuan komunikasi dan negosiasi bukan semata bakat, tetapi bisa dibentuk melalui pembelajaran dan lingkungan yang saling menghargai. Para peserta sepakat bahwa penyelesaian konflik harus berbasis kolaborasi dan dialog, demi terciptanya kebijakan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Reporter: Iztihadun Nisa, MPH (HPM UGM)

Seri Webinar tentang Asuransi Kesehatan Swasta

Pertemuan 1. Asuransi Kesehatan Swasta Sebagai Katup Pengaman BPJS: Apakah mungkin terjadi?

Kamis 27 Maret 2025 | Pukul 13.00 - 14.00 Wib

Asuransi Kesehatan Swasta (Private Health Insurance) merupakan komponen penting dalam pembiayaan kesehatan karena mengelola risiko dan sumber daya dari masyarakat. Asuransi kesehatan (Askes) swasta memberikan perlindungan kepada setiap anggota terhadap potensi biaya medis yang sangat besar dan bersifat sukarela. Dalam situasi BPJS yang berada dalam tekanan pendanaan, Askes swasta merupakan sebuah katup pengaman agar tekanan tidak meledak. Di dalam situasi pendanaan pemerintah yang sulit, Askes swasta menjadi opsi untuk memperluas pelayanan kesehatan. Jika tidak ada Askes swasta akan membuat masyarakat rentan untuk membayar sendiri.

Dengan demikian, peran PHI dapat bersifat suplementer, komplementer dan substitutif untuk Askes sosial atau jaminan kesehatan seperti BPJS. Peranan Askes swasta ditekankan pada UU Kesehatan Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 yang akan mendorong perubahan dalam pendanaan kesehatan. Tantangannya saat ini tidak banyak dipahami mengenai peran asuransi kesehatan swasta. Untuk itu, PKMK menyelenggarakan forum webinar yang akan membahas topik asuransi kesehatan swasta pada 2025. Kegiatan ini akan dipadukan dengan Knowledge Event di Hongkong pada 6, 7, dan 8 Mei 2025. Silakan klik di sini untuk melihat informasi kegiatan https://kebijakankesehatanindonesia.net/anhss-hongkong2025

Tujuan Webinar:

• Memahami situasi yang dihadapi BPJS dan analisis pendanaan kesehatan Indonesia.
• Memahami teknologi kedokteran yang tidak ditanggung BPJS.
• Membahas peran askes swasta dalam konteks penyelenggaraan askes sosial oleh BPJS.
• Merencanakan kegiatan pemahaman mengenai askes swasta dalam forum-forum ilmiah pada 2025.

Sasaran Peserta

Sasaran peserta dalam webinar ini meliputi:

• Jajaran pemerintah yang menangani jaminan kesehatan
• Asosiasi-asosiasi RS
• BPJS Kesehatan
• Pengelola Askes Swasta
• Direktur RS
• Kepala Dinas Kesehatan
• Industrialis Alat Kesehatan dan Farmasi

Pembicara:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. (Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat FK KMK UGM)

Pembahas:

1. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia
2. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Waktu dan Tempat

Hari/Tgl           : Kamis, 26 Maret 2025
Waktu              : 13.00 – 14.00 WIB

Reportase Kegiatan

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Seri Webinar tentang Asuransi Kesehatan Swasta: Pertemuan 1: Asuransi Kesehatan Swasta sebagai katup pengaman BPJS: Apakah mungkin terjadi? yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Maret 2025, pukul 13.00 - 14.30 WIB.

Webinar ini dimoderatori oleh Vini Aristianti, SKM, MPH, AAK, peneliti di Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK), FK-KMK UGM. Beliau membuka diskusi dengan menyoroti peran krusial BPJS Kesehatan sebagai tulang punggung sistem jaminan kesehatan nasional yang saat ini menghadapi tantangan pendanaan. Dalam konteks ini, asuransi kesehatan swasta dipertimbangkan sebagai opsi strategis untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta dalam menghadapi tantangan tersebut.

Webinar ini dibuka dengan pemaparan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, Guru Besar FK-KMK UGM, yang membahas peran asuransi kesehatan swasta dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia serta potensi integrasinya di masa depan. Sejak implementasi JKN pada 2014, cakupan layanan publik telah berkembang pesat. Namun, peran sektor swasta belum sepenuhnya terakomodasi secara sistemik, baik dalam hal pembiayaan, pertukaran data, maupun koordinasi layanan. Asuransi swasta saat ini berfungsi sebagai pelengkap layanan JKN, tetapi belum terintegrasi secara optimal. Integrasi yang efektif antara asuransi swasta dan JKN diharapkan dapat memperluas cakupan layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat prinsip keadilan dalam pembiayaan kesehatan.

Diperlukan kebijakan strategis yang mendorong kolaborasi, termasuk regulasi pembiayaan ganda, kerangka kerja digital, dan sistem insentif yang adil, guna menciptakan sistem jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sesi tanggapan, drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS, MH (Ketua Umum ARSSI) menekankan perlunya integrasi antara asuransi kesehatan swasta dan JKN untuk meningkatkan efisiensi sistem melalui kendali biaya dan mutu layanan. Ia mencatat bahwa meskipun mayoritas pasien menggunakan BPJS, pengeluaran langsung (out of pocket) untuk pelayanan rawat jalan masih tinggi. Hal ini menunjukkan tantangan dalam regulasi dan koordinasi antar penjamin.

Ia juga menyoroti kondisi asuransi swasta yang kurang sehat akibat kendala kerja sama dengan rumah sakit. Ditekankan pentingnya clinical pathway dan variasi tarif yang rasional agar memudahkan perhitungan premi. Pemanfaatan teknologi serta pengembangan layanan non-BPJS oleh rumah sakit perlu diimbangi dengan pengendalian biaya agar tetap terjangkau. Ia menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor dan dukungan regulator, seperti OJK, untuk menjaga keberlanjutan iklim asuransi kesehatan di Indonesia.

Kemudian, sesi penanggapan dilanjutkan oleh Dr. Dian Budiani selaku Dewan Pengurus/Kepala Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), membahas dinamika asuransi kesehatan swasta dalam kaitannya dengan sistem JKN, serta potensi implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Ia menyoroti tren peningkatan signifikan klaim kesehatan sejak 2021 pasca-pandemi, sementara pertumbuhan premi berjalan lebih lambat. Ketimpangan ini menyebabkan defisit yang terus melebar, menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan asuransi swasta. Ia juga menyoroti perbedaan besar antara tarif milik BPJS dan biaya riil layanan rumah sakit yang ditanggung asuransi swasta, khususnya untuk kasus kompleks. Kondisi ini memperparah beban klaim dan menunjukkan perlunya harmonisasi tarif dan mekanisme pembayaran.Ia merekomendasikan penguatan regulasi, integrasi sistem digital, dan edukasi publik guna mendukung efisiensi biaya dan keberlanjutan jaminan kesehatan.

Dr. Ari Dwi Aryani, M.KM, AAK, dari Komisi Penguji dan Panel Ahli PAMJAKI, Beliau menyoroti perlunya kajian mendalam untuk memahami penyebab defisit yang dialami BPJS, termasuk kemungkinan perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Selain itu, kebijakan penggantian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif dengan peserta baru yang membutuhkan juga berkontribusi pada ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan beban manfaat.

Mengenai koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta, Dr. Ari menekankan pentingnya penetapan standar tarif yang tidak hanya berlaku untuk BPJS Kesehatan, tetapi juga untuk masyarakat umum, mengingat saat ini setiap fasilitas kesehatan menetapkan tarifnya sendiri. Standarisasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi asuransi swasta dalam menentukan premi dan manfaat yang ditawarkan.

Selain itu, Dr. Ari menyoroti perlunya standarisasi layanan berdasarkan standar pelayanan medis, meskipun masing-masing rumah sakit dapat memiliki standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dalam konteks ini, pembayaran yang seragam dari BPJS Kesehatan dapat menyebabkan kenaikan biaya jika tidak diimbangi dengan standarisasi layanan yang jelas. Beliau juga menekankan bahwa jika asuransi swasta tidak menerapkan sistem rujukan seperti BPJS Kesehatan, maka koordinasi antara keduanya harus mempertimbangkan perbedaan tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Sebagai kesimpulan, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta diharapkan dapat mengisi kesenjangan manfaat yang tidak ditanggung JKN, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan sistem. Implementasi pedoman selisih biaya melalui koordinasi antar penyelenggara jaminan menjadi langkah strategis dalam upaya tersebut.

Ratri Mahanani, SE

Rabu, 22 Januari 2025

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan Seminar: Launching 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) berdasarkan Prinsip Transformasi Kesehatan pada Rabu (22/01/2025). Kegiatan dibuka oleh moderator M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH.

Sesi 1: Pengantar Konsep dan Aplikasi DaSK

Sesi 1 diawali dengan pemaparan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD selaku Guru Besar FK-KMK Universitas Gadjah Mada memperkenalkan inovasi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) sebagai platform berbasis data yang dirancang untuk mendukung analisis kebijakan kesehatan di Indonesia. Dengan berfokus pada tujuh masalah kesehatan prioritas, termasuk stunting, diabetes melitus (DM), tuberkulosis, katarak, kematian ibu, stroke, dan jantung. DaSK menawarkan data terkini dan visualisasi yang intuitif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Studi kasus DM menyoroti pentingnya transformasi kebijakan yang integratif, inovatif, dan berbasis bukti untuk mengurangi beban penyakit. Platform ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor, melibatkan lembaga pendidikan, penelitian, dan pemerintah, serta memanfaatkan pendekatan transdisiplin untuk mengatasi tantangan kesehatan secara komprehensif. Harapannya, DaSK dapat menjadi landasan dalam memperkuat sistem kesehatan nasional melalui transformasi layanan, pembiayaan, teknologi, dan sumber daya manusia.

video   materi

Dwi Puspasari, M.Sc., selaku pelaksana tugas Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK Kementerian Kesehatan RI, menyampaikan apresiasi kepada tim PKMK FK-KMK UGM atas inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). Pihaknya menekankan bahwa keberadaan DaSK memungkinkan akses data kesehatan yang lebih luas bagi berbagai pihak, termasuk universitas, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah. Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan melalui Pusdatin telah mengintegrasikan data-data strategis, seperti hasil survei status gizi dan data survei lainnya, yang dapat diakses melalui platform seperti https://layanandata.kemkes.go.id  Dwi juga menyoroti pentingnya DaSK sebagai alat untuk analisis koheren yang menghubungkan data monitoring, evaluasi rutin, hingga data global sebagai referensi.

Selain mendukung pengolahan data di tingkat daerah, Dwi menegaskan potensi kolaborasi lebih lanjut antara Kementerian Kesehatan dan PKMK UGM untuk memanfaatkan DaSK dalam penyebaran informasi yang terpercaya dan meningkatkan kualitas kebijakan berbasis data. Dwi menutup dengan harapan bahwa DaSK dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

video

Sesi 2: Kemitraan Analisis Data Kesehatan

Dalam pengantarnya, Prof. Laksono menjelaskan konsep Kemitraan Analisis Data Kesehatan sebagai upaya kolaboratif antara UGM dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Poltekkes, STIKes, serta lainnya. Kemitraan ini bertujuan membangun jejaring analis data kesehatan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti melalui pemanfaatan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner. UGM, sebagai pusat kemitraan, menyediakan layanan analisis data, visualisasi, dan pelatihan kepada anggota kemitraan. Prof. Laksono menekankan pentingnya kontribusi anggota dalam menghasilkan laporan tahunan terkait kebijakan kesehatan, seperti diabetes melitus (DM) atau kematian ibu di level provinsi atau kabupaten, dengan pendekatan berbasis transformasi kesehatan. Harapannya, perguruan tinggi dapat menjadi pusat analis data yang membantu pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta, yang seringkali memiliki keterbatasan waktu atau kemampuan dalam mengolah data. Beliau juga menjelaskan bahwa kemitraan ini berbasis keanggotaan tahunan dengan biaya yang terjangkau, menawarkan manfaat besar, termasuk kontribusi dalam kebijakan kesehatan nasional dan potensi kolaborasi lintas sektor. Prof. Laksono menutup dengan harapan bahwa kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kesehatan melalui sinergi antara berbagai institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor lainnya.

Sensa Gudya Sauma Syahra, S.Kom., M.Cs selaku peneliti di PKMK FK-KMK UGM dan tim Digital Data Corner UGM, memperkenalkan inovasi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dikembangkan oleh PKMK FK-KMK UGM. DaSK dirancang sebagai platform berbasis data yang mencakup tujuh topik kesehatan prioritas, seperti diabetes melitus, stunting, tuberkulosis, dan lainnya, yang akan diluncurkan secara bertahap mulai Februari 2025. Dalam pemaparannya, Sensa menjelaskan bahwa Kemitraan Analisis Data Kesehatan merupakan program eksklusif yang melibatkan individu maupun instansi, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lainnya untuk mengoptimalkan analisis kebijakan kesehatan berbasis data melalui portal DaSK. Kemitraan ini menawarkan manfaat seperti akses data untuk penelitian, kolaborasi lintas institusi, dan kesempatan networking antara universitas serta pemangku kebijakan di berbagai daerah. Pelayanan yang disediakan meliputi konsultasi analisis kebijakan kesehatan, pengolahan data deskriptif, hingga visualisasi data dalam bentuk dashboard interaktif dengan tools seperti Apache Superset. Anggota kemitraan diwajibkan menyusun laporan tahunan yang mencakup analisis kebijakan dan data berdasarkan topik serta wilayah yang dipilih. Program ini diharapkan menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas kebijakan kesehatan nasional, mendorong kolaborasi antar sektor, serta memperkuat sistem kesehatan berbasis data di Indonesia.

video   materi

Prof. Dr. dr. Sabarinah, M.Sc., Ketua 1 AIPTKMI, mengapresiasi inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner oleh PKMK FK-KMK UGM, yang dianggap mendukung analisis kebijakan kesehatan di tingkat nasional dan daerah. Pihaknya mengkhawatirkan pembatasan wilayah dalam program kemitraan yang dapat menghambat akses institusi.

Selain itu, Prof. Sabarinah meminta klarifikasi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) hasil analisis kebijakan dan mengusulkan perluasan kolaborasi lintas sektor dengan kementerian terkait untuk memperkuat sinergi kebijakan kesehatan. Ia menutup dengan apresiasi terhadap potensi DaSK sebagai platform strategis.

video

Prof. drg. Suryono, S.H, M.M, Ph.D., selaku ketua umum Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) memberikan apresiasi atas peluncuran Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang dinilai sebagai inovasi futuristik untuk mendukung kebijakan berbasis data di berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan kedokteran gigi. Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang valid, representatif, dan terkini untuk memudahkan pengambilan kebijakan. Prof. Suryono juga mengusulkan diversifikasi topik dalam DaSK agar mencakup isu kesehatan gigi dan mulut, sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas bagi institusi pendidikan kedokteran gigi dalam menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, terutama pengabdian masyarakat. Selain itu, ia berharap platform ini mampu mendorong kolaborasi yang efektif antara dinas kesehatan, institusi pendidikan, dan Kementerian Kesehatan, guna mendukung pemerataan pelayanan kesehatan serta mencapai target pembangunan kesehatan nasional secara lebih terintegrasi.

video

Dr. dr. Suryani Yuliyanti, M.Kes., dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, memberikan apresiasi terhadap inisiatif pengembangan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dan Digital Data Corner (DCC) yang dinilai sangat membantu dalam menyajikan data terkini untuk mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti. Pihaknya menyoroti pentingnya data yang valid, representatif, dan mudah diperbarui untuk mengatasi tantangan kebijakan kesehatan, terutama di Jawa Tengah, yang memiliki tantangan besar terkait penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Dr. Suryani mengapresiasi pelatihan analisis data yang disediakan DCC, yang dapat meningkatkan kompetensi dosen dalam menyediakan data bagi pengambil kebijakan.

Namun, pihaknya juga menggarisbawahi tantangan utama seperti alokasi waktu dosen dan keterbatasan pendanaan kelompok studi kebijakan kesehatan. Dengan model kemitraan yang ditawarkan, ia berharap program ini dapat mendorong partisipasi perguruan tinggi swasta dalam penelitian berbasis data, menciptakan kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kontribusi institusi pendidikan sebagai penggerak perubahan dalam pembangunan kesehatan nasional.

video   materi

Sesi 3: Pengantar 7 Topik Prioritas dalam Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dalam Annual Scientific Meeting (ASM) FK-KMK UGM

Shita Listya Dewi, S.IP., M.M., MPP, memaparkan peran dan potensi Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) sebagai alat penting dalam proses knowledge translation untuk kebijakan kesehatan berbasis bukti. Dalam kerangka Annual Scientific Meeting (ASM) FK-KMK UGM, yang tahun ini mengusung tema tuberkulosis, DaSK diperkenalkan sebagai platform yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan melalui pendekatan transdisiplin. Dengan tujuh topik prioritas, termasuk diabetes melitus, stunting, dan kematian ibu, DaSK menyajikan data yang dapat diakses hingga level desa, yang kemudian ditransformasi menjadi kebijakan atau tindakan melalui analisis berbasis kerangka transformasi kesehatan. Shita menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, peneliti, dan pengambil kebijakan dalam memanfaatkan DaSK untuk menghasilkan analisis yang tepat sasaran, termasuk dalam pengembangan kapasitas dan advokasi. Pihaknya juga memaparkan jadwal peluncuran analisis kebijakan dari masing-masing topik prioritas pada Januari-Februari 2025, serta mendorong partisipasi aktif para mitra dalam kegiatan ini, yang berpotensi menjadi kontribusi berkelanjutan untuk pembangunan kesehatan nasional.

 video   materi

Reporter: Via Angraini (PKMK UGM)

PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan webinar terkait Bukti dalam Kebijakan Kesehatan pada 16 Januari 2025 (waktu Yogyakarta) atau 15 Januari 2025 (waktu Boston), dengan tema “Perluasan Pelayanan Cath-Lab untuk Menjalankan Amanah UUD 1945, ataukah Sebuah Proyek Mercusuar?” Webinar ini dihadiri oleh para akademisi, praktisi kesehatan, serta pembuat kebijakan, dan menampilkan dua pembicara ahli yang berada di lokasi berbeda, yaitu Boston dan Yogyakarta.

Pengantar Dikusi oleh Prof. Laksono Trisnantoro

Diskusi dibuka dengan pengantar dari Prof. Laksono Trisnantoro, dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, yang melihat adanya perbedaan pendapat mengenai perluasan Cath-Lab. Di satu sisi ada pihak yang menilainya sebagai proyek kuratif mercusuar dan di sisi lain ada yang mendukung pelaksanaannya. Perbedaan ini perlu dibahas dengan evidence yang ada, risiko perluasan, dan dibahas dalam perspektif keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

video   materi

Paparan Pertama dari Boston.

dr. Farizal Rizky Muharram, mahasiswa S2 Harvard Medical School memaparkan data distribusi Cath-Lab di Indonesia antara tahun 2017-2022. Dalam paparannya, ia menjelaskan terjadi tren peningkatan jumlah Cath-Lab, terutama di wilayah perkotaan besar. Namun yang terjadi adalah adanya ketimpangan distribusi Cath-Lab antara daerah maju dan daerah tertinggal dan dampak ketidakmerataan akses terhadap pemerataan pelayanan kesehatan jantung. Analisis ini menggunakan metode geospatial, dan ukuran-ukuran inequity menggunakan Rasio Gini.

video

Paparan Kedua (Yogyakarta)

M. Faozi Kurniawan, SE, Akt, MPH, peneliti di PKMK FK-KMK UGM melanjutkan dengan analisis perkembangan klaim BPJS untuk tindakan medis menggunakan Cath-Lab pada periode 2015-2023. Poin-poin utama dari paparannya meliputi peningkatan jumlah klaim tindakan Cath-Lab setiap tahun terutama di Regional 1 (Jawa). Peningkatan di Regional 1 sangat tajam, sementara di Regional 5 (Papua dan Maluku) mendatar. Terjadi disparitas yang melebar. mencerminkan ketidak adilan pelayanan CathLab di antara anggota BPJS. Faozi juga menekankan perlunya pengaturan pembiayaan dan kebijakan strategis agar layanan Cath-Lab dapat diakses lebih luas tanpa membebani sistem pembiayaan kesehatan.

video   materi

Pembahasan oleh Prof. Laksono Trisnantoro

Laksono menegaskan, hingga saat ini Cath Lab merupakan salah satu teknologi yang belum merata karena berdasarkan data yang disampaikan dr Farizal, jika di satu lokasi sudah tersedia layanan Cath Lab, maka terjadi kecenderungan jumlah layanan Cath Lab akan bertambah. Sementara, jika di lokasi lain tidak tersedia Cath Lab cenderung akan selalu terjadi kekosongan. Pada masa JKN, perkembangan Cath Lab masih berdasar mekanisme pasar. Hal ini disayangkan, karena BPJS harapannya mengurangi tekanan pasar yang murni melalui intervensi pemerintah. Fakta lainnya, disparitas rendah dalam klaim saat BPJS, namun semakin meningkat antar regional. Berdasarkan data, pelayanan Cath Lab tidak merata dalam 10 tahun terakhir, bahkan disparitasnya semakin buruk. Sehingga, perluasan layanan Cath Lab harus merata agar prinsip pemerataan akses kesehatan tercapai. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

video   materi

Diskusi dan Kesimpulan

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan penanggap ahli-ahli jantung (kardiologist), neurologist, sampai ke peneliti implementasi. Penanggap mengangkat berbagai isu, termasuk kendala infrastruktur di daerah terpencil, pelatihan tenaga medis untuk penggunaan Cath-Lab, dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung layanan kesehatan berbasis teknologi tinggi. Tidak ada yang menyatakan sebagai proyek mercusuar. Banyak penanggap menyatakan perlu persiapan matang, termasuk sampai ke pentahapan program untuk mencapai seluruh Indonesia.

Dalam kesimpulannya, Laksono menegaskan bahwa kebijakan perluasan Cath-Lab diperlukan untuk meningkatkan akses layanan di daerah-daerah sulit dengan pertimbangan geospatial yang baik. Risiko kegagalan sistem perlu dimonitor dengan penelitian implementasi. Pendanaan pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara baik. Diharapkan ada pemahaman bahwa perluasan pelayanan Cathlab ke daerah sulit bukan sebagai proyek mercusuar, namun menjalankan perintah UUD 1945 dengan berbagai keterbatasan teknis dan anggaran.

video

Reportase: RM. Reksonegoro

30 Desember 2024

PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan rangkaian webinar 10 tahun kebijakan JKN pada Desember 2024. Seri 3 pertemuan tersebut digelar pada Senin (30/12/2024) dengan topik Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri sektor Kesehatan. Kegiatan dibuka oleh moderator Hermawati Setiyaningsih, S.Si (Pusat KPMAK UGM) dan dilanjutkan dengan sesi 1 membahas tentang Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri Sektor Kesehatan.

Sesi 1: Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri Sektor Kesehatan

Sesi 1 diawali dengan pemaparan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD. membahas tantangan utama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama 10 tahun terakhir, yang mencakup 3 tahun masa pandemi COVID-19, menunjukkan dinamika yang kompleks dalam mencapai keberlanjutan program dengan prinsip keadilan sosial. Sebelum pandemi, JKN menghadapi tantangan seperti disparitas antar segmen peserta dan keterbatasan pendanaan, terutama pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Pandemi COVID-19 membawa perubahan signifikan, termasuk penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pelayanan kesehatan terkait COVID-19. Namun, ketidaksesuaian penggunaan dana antar segmen peserta dan ketergantungan sistem pada alokasi anggaran APBN menimbulkan ketidakadilan dalam akses dan mutu pelayanan, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. Hal ini menegaskan bahwa meskipun JKN bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip UUD 1945 dan tujuan UU SJSN.

Dalam konteks industri kesehatan, keberadaan JKN telah mempengaruhi pertumbuhan rumah sakit swasta di wilayah ekonomi tinggi, namun tanpa peningkatan signifikan pada pemerataan layanan di daerah terpencil atau daya saing internasional. Model pembiayaan INA-CBG berbasis fee-for-service dinilai lebih mendukung pertumbuhan rumah sakit di kota besar dibandingkan dengan daerah miskin atau terpencil. Selain itu, peran BPJS yang seharusnya bersifat non-profit justru memicu peningkatan komersialisasi pelayanan kesehatan, bertolak belakang dengan tujuan utama JKN. Untuk mewujudkan keberlanjutan program JKN dengan prinsip keadilan sosial, diperlukan reformasi mendalam, termasuk pengembangan kebijakan yang lebih strategis dalam pembiayaan dan distribusi pelayanan kesehatan, serta penguatan mutu pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat yang merata

Sesi 2: Rekomendasi untuk Meningkatkan Keadilan Sosial dalam Industri Sektor Kesehatan

Laksono menyoroti pentingnya reformasi kebijakan yang terfokus pada pengelolaan pendanaan berbasis segmen dan eksplorasi sumber pendanaan non-BPJS. Tantangan utama adalah stagnasi share belanja kesehatan dalam GDP Indonesia, yang hanya sekitar 3%, jauh di bawah negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 16%. Keterbatasan ini diperburuk oleh rendahnya rasio pajak terhadap GDP (sekitar 10%), yang membatasi kontribusi pendanaan publik. Laksono menekankan bahwa dana APBN dan APBD harus diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil, sementara segmen yang lebih mampu dapat diarahkan pada model pendanaan swasta seperti askes komersial dan filantropi. Untuk itu, diperlukan pendekatan dua lapis, yakni skenario pendanaan berbasis segmen BPJS untuk efisiensi dan pemerataan, serta eksplorasi sumber pendanaan non-BPJS untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat ditanggung pemerintah.

Pendekatan berbasis skenario untuk mengoptimalkan pendanaan BPJS, dengan skenario peningkatan klaim rasio pada segmen yang tidak defisit seperti PBI APBN, PPU-ASN, dan PPU-BU untuk mendukung akses lebih merata, serta mendorong segmen defisit untuk efisiensi melalui penyesuaian premi dan penguatan mutu layanan. Pendekatan pendanaan non-BPJS juga menjadi rekomendasi strategis, terutama melalui penggalian sumber seperti askes komersial, filantropi, dana perusahaan, dan kontribusi luar negeri. UU Kesehatan 2023 dan Nomor PP 17 Tahun 2024 membuka peluang untuk diversifikasi pendanaan, namun implementasinya membutuhkan kebijakan konkret, termasuk regulasi terkait fraud dan sistem pool yang mendukung daerah terpencil. Pemerintah dan organisasi kesehatan diharapkan berkolaborasi untuk merevisi UU SJSN dan UU BPJS agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pelayanan non-BPJS juga menjadi tanggung jawab operator kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik, untuk mengatasi ketergantungan pada sistem pendanaan publik.

Materi dan rekaman video kegiatan dapat disimak pada link berikut:

klik disini

Reporter: Via Angraini (PKMK UGM)

18 Desember 2024

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menyelenggarakan webinar 10 tahun kebijakan JKN pada Rabu, 18 Desember 2024 yang memasuki pertemuan kedua membahas mengenai Dinamika Pelaksanaan JKN pada Masa Pandemi COVID-19 (2020-2022) dan Post Pandemi COVID–19 (2023-saat ini). Kegiatan dibuka oleh moderator Adinda Almira, S.Tr.RMIK dan dilanjutkan dengan sesi 1 membahas tentang dinamika pelaksanaan JKN pada masa pandemi Covid19.

Sesi 1: Dinamika Pelaksanaan JKN pada Masa Pandemi COVID-19

Sesi 1 diawali dengan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD. Prof. Laksono menyampaikan mengenai strategi adaptif kebijakan kesehatan pada masa Covid-19 yang meliputi kolaborasi dalam pengendalian Covid-19, pengadaan vaksin dan sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta disrupsi pengembangan sistem informasi kesehatan digital. Pada masa pandemi, sistem JKN yang dikelola oleh BPJS berubah termasuk dalam hal pendanaan.

Perubahan kebijakan pendanaan selama masa pandemi disampaikan oleh pembicara kedua, yakni M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH. Faozi. Selama pandemi COVID-19 (2020–2022), pemerintah memprioritaskan anggaran kesehatan untuk menangani dampak pandemi melalui refocusing dan realokasi dana sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020. Belanja kesehatan meningkat signifikan meski pendapatan negara stagnan, termasuk untuk pendanaan pasien COVID-19. Klaim BPJS Kesehatan turun akibat berkurangnya pasien FKTL. Namun, rasio klaim di beberapa segmen tetap tinggi meski ada dua kali kenaikan iuran.

Ketidakmerataan akses layanan kesehatan juga masih terlihat dari kesenjangan kunjungan dan klaim antar-segmen peserta. Reformasi pembiayaan kesehatan, peningkatan fasilitas, SDM, dan sarana kesehatan menjadi kebutuhan mendesak pada masa pandemi. Peran filantropi kesehatan juga penting sebagai pendukung strategis dan berkelanjutan. Pandemi menegaskan perlunya pembenahan sistem pembiayaan serta peningkatan kesetaraan layanan untuk seluruh segmen masyarakat.

Selanjutnya, Elisabeth Listyani, SE., MM. selaku pembicara ketiga memaparkan mengenai pemerataan rumah sakit pada masa pandemi. Pertumbuhan jumlah rumah sakit selama pandemi COVID-19 hingga 2023 relatif lambat, dengan rata-rata hanya 2% per tahun. Pada 2023, tercatat 3.155 rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat di 2021.

Pertumbuhan didominasi oleh rumah sakit swasta berorientasi profit (3%), sedangkan rumah sakit publik milik pemerintah hanya tumbuh 2%, dan rumah sakit swasta non-profit justru menurun. Dengan berlakunya Permenkes Nomor 3 Tahun 2023, terjadi perubahan regionalisasi. Regional 5, yang sebelumnya mencakup NTT, Maluku, dan Papua, kini meliputi Sulawesi, Bangka Belitung, dan Aceh. Regionalisasi baru juga mencakup perubahan wilayah, seperti Banten masuk Regional 2, serta penambahan rumah sakit di Kalimantan, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Papua, pemekaran wilayah menjadi beberapa provinsi meningkatkan kebutuhan rumah sakit. Meski pertumbuhan total rumah sakit tidak signifikan, pemerintah membangun rumah sakit vertikal baru di NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Surabaya untuk mendukung layanan kesehatan.

Pembicara keempat, dr. Srimurni Rarasati, MPH menyampaikan mengenai kebijakan SDM Kesehatan selama masa pandemi. Kebijakan SDM kesehatan mencakup Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4239 Tahun 2021 tentang insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 juga mengatur tenaga cadangan kesehatan untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan. Lampiran Permenkes Nomor 23 Tahun 2023 menetapkan pedoman SDM kesehatan dalam penanggulangan COVID-19, termasuk pelatihan dengan sertifikat kompetensi. Meski jumlah tenaga kesehatan meningkat sejak 2019, distribusinya tidak merata, khususnya dokter spesialis yang lebih banyak di Regional 1 dibandingkan wilayah lain. Tantangan masa depan mencakup beban kerja berat, risiko infeksi tinggi, masalah kesehatan mental, dan ketimpangan tenaga kesehatan di daerah terpencil, yang menghambat layanan kesehatan optimal.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Eva Tirtabayu Hasri, MPH mengenai kendali mutu dan kendali biaya JKN selama masa pandemi. Kementerian Kesehatan dan stakeholder lainnya memperkuat mutu pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 melalui penguatan teknis dan regulasi. Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan alat seperti driver diagram untuk menganalisis masalah dan meningkatkan desain pelayanan.

Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 memperkenalkan indikator nasional untuk mengukur mutu layanan kesehatan. Tim mutu bekerja lebih intensif, sering rapat, menyusun SOP baru, dan melaksanakan audit klinis sesuai pedoman Dirjen Pelayanan Kesehatan. Quality improvement tetap berlangsung menggunakan siklus PDCA, meski ada keterbatasan seperti akses internet dan APD. Upaya ini menunjukkan penerapan mutu situasional dalam situasi krisis.

Kebijakan Fraud … Pengembangan kebijakan pencegahan dan penanganan fraud dalam program JKN di masa pandemi terhambat akibat fokus sumber daya pada penanggulangan COVID-19. Tim anti-fraud di rumah sakit dan tingkat nasional, seperti BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan KPK, banyak yang berhenti beroperasi atau kehilangan kapasitas akibat pandemi. Sementara itu, berbagai kasus fraud, seperti penyalahgunaan dana bantuan COVID-19 oleh pejabat, hingga manipulasi klaim rumah sakit, menunjukkan kerentanan sistem saat kondisi kacau. Pencegahan fraud memerlukan edukasi, deteksi dini, integrasi sistem, dan political will yang kuat untuk menciptakan langkah pencegahan yang efektif agar program JKN berjalan optimal.

Sesi 2: Dinamika Pelaksanaan JKN Pasca COVID-19

Prof. Laksono memulai sesi 2 dengan memberikan pengantar mengenai dinamika pelaksanaan JKN pasca COVID-19. Pendanaan kesehatan selama pandemi COVID-19 beralih dari sistem JKN ke pendanaan langsung pemerintah untuk percepatan penanganan krisis, menyebabkan perubahan signifikan dalam manajemen sistem kesehatan. Setelah pandemi, reformasi transformasi sistem kesehatan digagas, berfokus pada enam pilar Kemenkes untuk meningkatkan ketahanan menghadapi pandemi di masa depan. Namun, kelemahan hukum dan landasan sistematis pada undang-undang kesehatan sebelumnya menjadi hambatan, sehingga diperlukan kebijakan baru yang lebih terstruktur. Tantangan ke depan meliputi memastikan akses layanan kesehatan merata, terutama bagi kelompok rentan, serta membangun sistem pendanaan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH, menjelaskan kebijakan pendanaan JKN pasca pandemi COVID-19. Meski anggaran Kemenkes terus meningkat, alokasinya untuk JKN belum sepenuhnya efisien. Belanja kesehatan yang melonjak selama pandemi kini kembali turun. Reformasi pembiayaan diperlukan untuk meningkatkan pemerataan layanan kesehatan. Elisabeth Listyani, SE., menyoroti pemerataan layanan rumah sakit, terutama untuk kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Saat ini, sekitar 500 rumah sakit belum menyediakan layanan tersebut. Pemerintah fokus memperluas layanan, meningkatkan akses, dan mendorong klaim BPJS. Solusi jangka panjang meliputi pola hidup sehat dan layanan preventif.

Narasumber selanjutnya, Tri Muhartini, MPA menyampaikan bahwa transformasi SDM kesehatan menargetkan distribusi tenaga kesehatan merata hingga pelosok. Upaya ini didukung peningkatan kuota beasiswa, sertifikasi, dan pendidikan berbasis rumah sakit. Meski demikian, jumlah dokter spesialis masih terbatas dibanding perawat dan bidan. Terkait kebijakan penguatan mutu, Eva Tirtabayu Hasri, MPH menyampaikan bahwa penguatan mutu JKN pasca pandemi COVID-19 melibatkan perbaikan regulasi clinical pathway dan audit daring terstandar nasional. Meski belum ada definisi jelas soal kendali mutu dan biaya, program perbaikan terus diterapkan. Sementara, kebijakan anti-fraud JKN melanjutkan program sebelumnya berdasarkan apa yang disampaikan drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE. TPK JKN menelusuri klaim yang dicurigai dan potensi revisi regulasi. Ke depan, optimalisasi anggaran, peningkatan peran swasta, dan pemerataan layanan kesehatan menjadi prioritas utama.

Materi dan rekaman video kegiatan dapat disimak pada link berikut:

klik disini

Reporter:
Mashita Inayah (PKMK UGM)

16 Desember 2024

Webinar ini dibuka oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH., M.Kes., MAS selaku Direktur PKMK FK-KMK UGM, yang mengulas perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak implementasinya pada 2014. Selama satu dekade, JKN terbagi dalam tiga fase utama: masa implementasi awal, periode pandemi COVID-19, dan periode pasca-pandemi. Keberhasilan JKN mencapai Universal Health Coverage (UHC) untuk lebih dari 260 juta penduduk mendapat apresiasi internasional, namun sejumlah tantangan masih terjadi khususnya dalam efisiensi pembiayaan, interaksi antara penyedia layanan (provider) dengan pembayar (BPJS Kesehatan), serta penguatan sistem kesehatan untuk memastikan keberlanjutan program. Andreasta juga menjelaskan bahwa implementasi JKN memerlukan pendekatan sistemik yang menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya memahami dinamika kebijakan ini, webinar series yang diselenggarakan oleh PKMK FK-KMK UGM menghadirkan pakar kebijakan, peneliti, dan praktisi kesehatan untuk berbagi pandangan. Diskusi ini bertujuan merangkum pelajaran yang telah diperoleh selama 10 tahun implementasi JKN dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada regulator dan pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD. selaku Guru Besar FK-KMK UGM memaparkan mengenai perjalanan JKN sejak diluncurkan pada 2014. Kebijakan JKN, yang lahir dari UU SJSN (2004) dan UU BPJS (2011), bertujuan mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Selama satu dekade, JKN berhasil memberikan perlindungan kesehatan kepada sebagian besar masyarakat Indonesia dan mengurangi risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa prinsip keadilan (equity) dan mutu pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta defisit keuangan BPJS menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Laksono menyoroti pentingnya reformasi sistem kesehatan berbasis prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan finansial untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Salah satu perhatian utama adalah redistribusi dana dalam sistem single pool yang saat ini cenderung menguntungkan wilayah maju seperti Jawa dan Sumatera, sementara daerah dengan kemampuan fiskal rendah justru semakin tertinggal. Webinar ini menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi kebijakan JKN, dengan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan keberlanjutan program agar cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dapat terwujud.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM memaparkan pembayaran dan iuran JKN. Faozi menyoroti dinamika pendanaan program ini pada periode 2014-2019. Meski kepesertaan JKN meningkat dari 53% pada 2014 menjadi 83% pada 2019, berbagai tantangan finansial masih dihadapi, seperti defisit antara iuran dan beban klaim yang terus terjadi setiap tahun. Segmen (PBI) menunjukkan surplus, sementara Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menjadi segmen dengan defisit klaim tertinggi.

Narasumber juga menggarisbawahi kesenjangan akses pelayanan kesehatan antar regional. Regional 1 (Jawa) mendominasi jumlah klaim dan kunjungan, sementara regional 4 dan 5 (Papua dan Maluku) tertinggal jauh karena keterbatasan fasilitas, SDM, dan akses geografis. Faozi menekankan perlunya evaluasi klaim per segmen dan upaya meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah dengan infrastruktur terbatas dalam upaya menjaga keberlanjutan.

Topik berikutnya yaitu pemerataan pelayanan rumah sakit disampaikan Elisabeth Listyani, SE., MM. selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM memaparkan perkembangan pemerataan pelayanan rumah sakit di Indonesia periode 2012–2019 yang menunjukkan peningkatan jumlah rumah sakit rata-rata 4% per tahun, mencapai 2.809 unit pada 2019. Rumah sakit swasta for-profit tumbuh signifikan sebesar 15%, dibandingkan rumah sakit pemerintah yang hanya tumbuh 7%. Meski jumlahnya lebih sedikit, rumah sakit pemerintah memiliki kapasitas tempat tidur lebih besar.

Pertumbuhan tertinggi tercatat di Regional 1 (Jawa), khususnya Jawa Barat (12%) dan Jawa Timur (17%), sedangkan Regional 4 (Kalimantan) dan Regional 5 (Papua-Maluku) hanya tumbuh 1–3%. Kemitraan rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan mencapai 80%, jauh di atas rumah sakit pemerintah. Hal ini mencerminkan ketimpangan geografis, dengan layanan kesehatan lebih terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia masih tertinggal.

dr. Srimurni Rarasati, MPH memaparkan ketimpangan distribusi SDM kesehatan di Indonesia selama 2014-2019, dengan mayoritas dokter umum dan spesialis terkonsentrasi di Regional 1 (Pulau Jawa dan Sumatra), sementara wilayah terpencil seperti Kalimantan, Papua, dan Maluku (Regional 4 dan 5) kekurangan tenaga kesehatan. Ketimpangan ini diperparah oleh infrastruktur yang tidak memadai dan regulasi yang tumpang tindih, sehingga diperlukan penguatan implementasi kebijakan untuk menjamin pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.

Eva Tirtabayu Hasri, MPH, dalam paparannya, membahas kendali mutu dan biaya pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan ini berlandaskan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 dan berbagai pedoman teknis, bertujuan mempercepat proses verifikasi klaim, mengurangi klaim tertunda, serta menjadi sarana komunikasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. Temuan utama mencakup keberhasilan sebagian tugas Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) seperti audit medis, utilisasi review, dan pembinaan etika profesi, meskipun masih ada tantangan seperti ketidakpatuhan terhadap clinical pathways dan kurang optimalnya sosialisasi KMKB. Selain itu, kebijakan ini menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan SDM untuk analisis data, dan rendahnya kesadaran rumah sakit yang belum memiliki TKMKB terhadap pentingnya efisiensi. Di sisi lain, upaya pengendalian fraud dalam pelaksanaan JKN mulai dilakukan, meski penerapan regulasi dan pengawasan masih belum optimal.

drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE, menyampaikan kebijakan terkait pencegahan kecurangan (fraud) dalam JKN yang berlandaskan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dan Nomor 16 Tahun 2019 serta UU BPJS Kesehatan. Kebijakan ini meliputi pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan di tingkat pusat hingga rumah sakit, penggunaan teknologi digital untuk verifikasi klaim, dan sanksi administrasi hingga pidana. Meskipun langkah-langkah ini mulai diterapkan, tantangan seperti pemahaman yang minim terhadap regulasi, lemahnya pengawasan, dan kurangnya penegakan sanksi masih sering ditemukan. Berbagai kasus fraud mencakup klaim lebih bayar, manipulasi data, penggelapan dana kapitasi, dan penyalahgunaan fasilitas JKN, menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan kesadaran anti-fraud di semua level.

Terakhir, Laksono Trisnantoro memaparkan analisis keseluruhan implementasi JKN pada masa pra pandemi COVID-19, menyoroti ketidakseimbangan kebijakan pendanaan kesehatan yang hanya meningkatkan demand tanpa memperhatikan pengembangan supply seperti pemerataan SDM dan fasilitas kesehatan. Sistem single pool BPJS menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran, sementara koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPJS tergolong lemah, menciptakan fragmentasi sistem kesehatan. Kebijakan JKN juga memicu pertumbuhan rumah sakit swasta for-profit tanpa program pemerataan infrastruktur kesehatan. Selain itu, upaya pengendalian fraud dan peningkatan mutu pelayanan belum efektif. Kesimpulannya, kebijakan JKN pada periode tersebut belum mencerminkan reformasi menyeluruh, sehingga tidak mampu meningkatkan equity dan mutu pelayanan kesehatan secara signifikan.

materi dan rekaman video kegiatan dapat disimak pada link berikut:

klik disini

Reporter:
Via Angraini (PKMK UGM)