Data BPJS Kesehatan tahun 2014 - 2017 menunjukkan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan dan merupakan proporsi paling besar pada pembiayaan manfaat program JKN - KIS. Alokasi pelayanan kesehatan terbesar pada BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman adalah pada tingkat layanan rawat inap tingkat lanjutan, yakni 87%. Tingginya angka tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah rujukan ke FKTRL.

Ika W. Arumsari dan Andreasta Meliala melakukan utilization review yang menemukan hasil bahwa kajian pemanfaatan yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan cabang Sleman hanya pada evaluate pasca pelayanan dengan claim review. Kajian pemanfaatan secara prospective review dan concurrent review belum dilaksanakan. Hasil utilization review di FKRTL oleh BPJS Kesehatan cabang Sleman yaitu dalam rata - rata berdasarkan indikator. Efektivitas tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan cabang Sleman dilakukan dengan audit klaim dan evaluasi di setiap fasilitas kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

selengkapnya

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak 2014 dalam rangka pemenuhan cakupan kesehatan semesta. Kepemilikan JKN di Riau relatif cukup tinggi. Namun besarnya cakupan kepesertaan JKN di Riau tidak sejalan dengan pemanfaatannya. Sebuah riset dilakukan oleh Ferdian Fadly dan Oldestia Vianny untuk melihat gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi pemanfaatan JKN di Riau. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden yang tinggal di pedesaan, dikepalai oleh kepala rumah tangga perempuan, berumur muda, berpendapatan rendah, bekerja di sektor informal dan tidak berpendidikan, lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan asuransi. Karena adanya perbedaan cakupan waktu survei pada data, penelitian ini tidak membandingkan data rawat inap dan rawat jalan secara terpisah, serta alasan tidak menggunakan JKN. Selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kecenderungan pemanfaatan JKN berdasarkan alasan tidak menggunakannya dan perbandingan antara rawat jalan dan rawat inap sebagai bahan masukan dalam memperbaiki layanan JKN kedepan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

selengkapnya

Setelah sekian tahun bergantung pada sumber pendanaan luar negeri, pembiayaan program HIV AIDS di Indonesia diharapkan dapat menggunakan sumber pendanaan dalam negeri, salah satunya melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN yang diselenggarakan mulai 2014 menanggung pengobatan termasuk infeksi oportunistik. Sebuah studi dilakukan oleh Mardiati Najib dkk untuk menganalisis skenario terkait biaya dan utilisasi pada pelayanan HIV guna mendukung kebijakan yang potensial untuk mengintegrasikan intervensi HIV ke dalam paket manfaat JKN.

Hasilnya, pelayanan terkait HIV saat ini sebagian besar dijamin oleh pemerintah mulai dari konseling dan Test HIV Sukarela hingga pengobatan Infeksi Oportunistik. Pengobatan dan perawatan kemungkinan dapat dijamin oleh JKN, dengan bantuan pemerintah untuk pencegahan dan pelayanan ART. Skenario dengan paket manfaat dasar akan membutuhkan biaya medis yang rasional per pasien per bulan, tergantung pada kelengkapan paket manfaat. Sebuah peta jalan yang jelas perlu disusun untuk memastikan pelayanan terjangkau dan berkualitas. Artikel ini dipublikasikan melalui Health Science Journal of Indonesia pada Maret 2019.

selengkapnya

Menurut WHO, pengeluaran kesehatan pemerintah Indonesia pada 2015 menjadi salah satu yang terendah di dunia dengan kisaran Rp 21,1 Trilyun. Indonesia juga memiliki peringkat Human Development Index (HDI) yang rendah (113 dari 188) yang disebabkan inefisiensi dalam pengeluaran pelayanan kesehatan. Sebuah riset dilakukan oleh Jeffrey A. Natan dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi teknis dalam pelayanan kesehatan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA).

Hasilnya menunjukkan bahwa Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan memiliki skor efisiensi tertinggi. Kota-kota tersebut memiliki 1 skor efisiensi pengeluaran untuk perawatan kesehatan. Di sisi lain, Bangka Belitung memiliki skor efisiensi terendah diantara 34 provinsi di Indonesia disusul oleh Gorontalo dan Maluku. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam menentukan efisiensi pada penggunaan dana dan bantuan pelayanan kesehatan antara lain kemajuan teknologi, bentuk pembiayaan, tingkat cakupan, dan sistem administrasi. Indonesia perlu memaksimalkan sumber keuangan dan memperhatikan efisiensi pengeluaran pelayanan kesehatan. Artikel ini diterbitkan pada jurnal INA_Rvix papers, November 2019.

selengkapnya

Sebuah riset dilakukan oleh Trisya Rakmawati, Reece H dan Jerico F. Pardosi mengenai dampak tingkat lokal dari desentralisasi sistem kesehatan nasional di Indonesia. Tinjauan sistematis dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang dipublikasikan dan mensintesiskan temuan kunci secara holistik menggunakan kerangka kerja enam blok WHO. Empat database penelitian dicari pada 2016 untuk bukti yang relevan yang diterbitkan antara 2001 dan 2015. Dua puluh sembilan artikel memenuhi kriteria inklusi dan dikategorikan dalam kategori blok bangunan WHO.

Hasilnya, temuan ini menyoroti dampak bermasalah dari desentralisasi terkait dengan tiga blok bangunan: pemberian layanan, pembiayaan kesehatan, dan tenaga kerja. Dalam 15 tahun pasca desentralisasi di Indonesia, pemberian layanan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan harus diprioritaskan untuk penelitian lebih lanjut dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan secara keseluruhan di tingkat kabupaten. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal Health Planning and Management pada Maret 2019.

selengkapnya

Pajak minuman manis adalah salah satu upaya strategis yang efektif untuk mengatasi peningkatan prevalensi berat badan berlebih dan obesitas. Wawasan mengenai penerimaan publik dan secara politis perlu diketahui untuk membantu proses adopsi dan implementasi Negara - negara lain yang ingin mengimplementasikan pengenaan pajak minuman manis. Sebuah systematical review dilakukan untuk melihat proses tersebut melalui 70 artikel terpilih. Hasil meta - analisis menunjukkan bahwa 42% publik mendukung pajak minuman manis, 39% publik mendukung pajak minuman manis sebagai strategi pengurangan obesitas dan 66% publik mendukung pajak minuman manis jika hasil pendapatan tersebut dipakai untuk inisiatif kesehatan.

Tiga rekomendasi utama untuk meningkatkan penerimaan dan keberhasilan adopsi dan implementasi pajak minuman manis, yaitu mengatasi ketidakkonsistenan antara kepercayaan publik dan hasil temuan ilmiah, menggunakan sumber pendapatan lain untuk inisiatif program kesehatan dan komunikasi secara transparan mengenai tujuan dari pajak minuman manis dan membuat prioritas politik sebagai solusi terhadap tantangan implementasi. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity pada September 2019.

Selengkapnya

Pada 2008 - 2014 pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di Indonesia mengalami penurunan. Menurut data BPS, pada 2008 pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan sebesar 33,4%, pada 2012 sebesar 30% dan pada 2014 sebesar 27,1%. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017. Responden penelitiaan adalah 22.955 kepala rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika dengan menggunakan metode Binary Regression.

Hasilnya menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan di Provinsi Jawa Barat adalah pendapatan dan status pekerjaan kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan kepala keluarga yang bekerja memiliki peluang yang besar untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Semakin tinggi pendapat kepala keluarga, maka semakin tinggi akan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia pada 2019.

selengkapnya

Sebuah riset dilakukan oleh Irtanto, Slamet Hari Sutanto untuk mengidentifikasi peraturan daerah Kabupaten Probolinggo dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan layanan kelas bawah serta hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan kesehatan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya penyediaan layanan kesehatan kelas bawah diwujudkan dalam bentuk keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan melalui penerbitan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Beberapa kendala dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya dokter spesialis (dokter kulit dan ahli bedah) dan keterbatasan anggaran daerah untuk memenuhi berbagai fasilitas dan infrastruktur kesehatan. Selain itu, masalah internal lainnya yang berasal dari kelas bawah sendiri, yakni keengganan keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit pemerintah provinsi dan ketidakmampuan mereka untuk menanggung biaya akomodasi dan transportasi selama perawatan dan masa menunggu pasien. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Ilmu Administrasi Publik pada April 2019.

selengkapnya

Sugar - Sweetened Beverages (SSBs) atau minuman berpemanis bergula adalah cairan yang ditambahkan dengan berbagai macam bentuk gula. Konsumsi minuman tersebut secara berlebihan berkontribusi pada Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes melitus tipe 2 dan penyakit kardiovaskuler. Wdi A.C. Daeli dan Atik Nurwahyuni melakukan studi untuk mengetahui determinan sosial ekonomi yang mempengaruhi konsumsi minuman berpemanis.

Berdasarkan data Susenas 2017, variabel akses internet merupakan variabel yang konsisten berhubungan dengan penurunan pengeluaran dan partisipasi rumah tangga untuk mengkonsumsi minuman berpemanis. Sosialisasi promosi iklan layanan kesehatan masyarakat terkait bahaya konsumsi minuman berpemanis secara berlebihan dan pencantuman batas aman konsumsi minuman berpemanis sangat diperlukan. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia pada Juli 2019.

selengkapnya

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) merupakan cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan akses pelayanan kesehatan. Skala prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Sehat salah satunya adalah menanggulangi penyakit tidak menular termasuk Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa yang prevalensinya semakin meningkat. Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa merupakan salah satu indikator keluarga sehat dalam PIS PK untuk mencapai SPM. Sebuah studi yang dilakukan oleh Trihardini Sri dan Prastuti Soewondo mengungkapkan bahwa belanja kesehatan untuk PIS - PK di Kota Depok digunakan untuk sosialisasi, edukasi dan pendataan.

Mengacu pada perhitungan costing SPM, Kota Depok mampu melaksanakan SPM untuk Pelayanan Dasar Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa karena hanya menggunakan 1,38% APBD Kesehatan Belanja Langsung (Non Gaji). Akan tetapi, Kota Depok belum siap dalam melaksanakan PIS - PK dalam hal komitmen, SDM, dan anggaran. Kota Depok sudah memahami PIS - PK namun pelaksanaannya tergantung pada ketersediaan pembiayaan yang berasal dari pencairan anggaran DAK non fisik. Hal ini disebabkan karena terdapat jeda waktu antara proses pengusulan dan realisasi pencairan anggaran sementara SDM terbatas. Diperlukan proses perencanaan yang lebih optimal serta pengalokasian SDM sesuai kebutuhan.

selengkapnya