Leadership in Medicine adalah program sertifikasi tahunan di wilayah Asia Tenggara yang terdiri dari tiga kegiatan utama, yakni lokakarya (di Bandar Sunway, Selangor, Malaysia dan Massachusetts, Amerika Serikat), kuliah langsung dan webinar interaktif yang fokus pada topik yang relevan dan saling melengkapi. Program ini dirancang untuk praktisi kesehatan, praktisi di pusat pelayanan kesehatan, rumah sakit dan klinisi, administrator senior pelayanan kesehatan, kepala staf, anggota dewan rumah sakit, kepala perawatan, bagian manajemen dan pengembangan mutu kesehatan hingga penanggungjawab tingkat eksekutif. Program scholarship tersedia telah dibuka dengan maksimal registrasi 13 November 2019. Sementara pelaksanaan program akan dilaksanakan mulai April 2020.

selengkapnya

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Untuk mentransfer pengetahuan tersebut, maka dibutuhkan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya dalam advokasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keuangan, kekuasaan, dan kedudukan (jabatan). Akan tetapi, advokasi juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara baik, jelas dan lugas.

Pelatihan ini merupakan pendukung dari kegiatan sebelumnya yakni pelatihan policy brief, strategi advokasi kebijakan dan stakeholders mapping. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 08.30 – 12.45 Wib bertempat di Ruang Sekber Lt. 2 Gd. Litbang FKKMK UGM.

selengkapnya

Salah satu tujuan PIS PK adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan di puskesmas melalui kunjungan rumah. Sebuah studi dilakukan oleh Shinta C. Agustina, Laksono Trisnantoro dan Dwi Handono untuk melihat implementasi PIS PK menggunakan tenaga kontrak pada puskesmas di kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi penggunaan tenaga kontrak dapat memenuhi tujuan PIS PK, yakni mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan capaian IKS wilayah dan capaian 12 indikator PIS PK.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut diantaranya adalah kebijakan eksternal, kebijakan internal, insentif dan penghargaan. Faktor pendukung strategi berupa keyakinan dengan tenaga kontrak bisa mengurangi beban kerja. Sedangkan faktor penghambat adalah belum didukung dengan regulasi, perjanjian kerja sama, akses informasi dan pelatihan untuk tenaga kontrak, aplikasi keluarga sehat yang belum optimal, anggaran untuk sarana prasarana dan alat kesehatan, penerimaan dari lintas program dan masyarakat, penerimaan tenaga kontrak terhadap insentif serta sistem pelaporan dan validasi data. Harapannya implementasi PIS PK dapat menggunakan tenaga kontrak sebagai anggota tim bina wilayah puskesmas, didukung dengan regulasi dan anggaran dari Kementerian kesehatan dan Pemda yang dibiayai dari BOK (tenaga kontrak BOK) selama 1 tahun. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada September 2019.

selengkapnya

Terlepas dari kemajuan dan perkembangan ekonomi di Indonesia dalam beberapa decade terakhir, lebih dari 30% anak - anak usia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa stunting tetap lebih banyak terkonsentrasi di rumah tangga miskin, yang mengarah pada penularan kemiskinan dan kesehatan yang buruk antar generasi. Sebuah riset dilakukan oleh M. Fikru Rizal dan van Doorslaer menggunakan data IFLS untuk mempelajari perubahan stunting pada 2007 dan 2014 untuk anak usia 0 - 59 bulan beserta kondisi ketimpangan sosial ekonominya dengan menggunakan Erreygers Concentration Index dan dekomposisi berbasis regresi.

Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan pada status stunting parah (severe stunting) namun tidak pada status stunting, serupa dengan penurunan yang signifikan pada derajat ketimpangan stunting. Pertumbuhan ekonomi secara umum, pengentasan kemiskinan, dan implementasi program kesehatan dan sosial yang berpihak pada masyarakat miskin selama periode yang dipelajari seperti perluasan cakupan asuransi untuk masyarakat miskin (Jamkesmas) dan program Transfer Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapa) adalah beberapa penjelasan yang masuk akal dari hasil yang diamati. Artikel ini dipublikasikan pada Agustus 2019 pada jurnal SSM - Population Health oleh Elsevier.

Selengkapnya

Jaminan Kesehatan Nasional adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia dalam rangka mencapai Universal Health Coverage. Setiap kota/kabupaten memiliki kebijakan daerahnya masing -masing yang bervariasi dalam mewujudkannya. Surakarta merupakan salah satu kota yang telah berhasil mewujudkan konsep UHC. Studi yang dilakukan oleh Rizky Amalia, Ari Probandari, Esti P. Pamungkasari, Tonang Dwi dan Ema N. Fitriana melihat implementasi kebijakan tersebut di Kota Surakarta melalui Analisis Segitiga Kebijakan untuk membantu memahami berbagai faktor yang terkait dalam setiap proses kebijakan.

Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi JKN di Surakarta dipengaruhi oleh komitmen tinggi dan komptenesi yang dimiliki aktor/ pelaku JKN, proses yang dinamis dalam menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dengan penerapan berbagai strategi untuk perluasan kepesertaan JKN, keberadaan padat penduduk di Surakarta, kesadaran dan kemauan tinggi dari masyarakat Surakarta serta ketersediaan dukungan teknologi. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kedokteran Kesehatan Indonesia pada Juli 2019.

selengkapnya

Sejak 2014, Indonesia mengimplementasikan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional. Bentuk reformasi ini memberikan pengaruh pada kepuasan kerja bagi para tenaga kesehatan di klinik/puskesmas. Studi yang dilakukan oleh Chatila Maharani, dkk menilai tingkat kepuasan tenaga kesehatan dan beberapa faktor yang menyertainya pada dua kota di Provinsi Jawa Tengah setelah kebijakan ini dilaksanakan. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasan menunjukkan angka 3.19 dari 5. Tenaga kesehatan terlihat sangat puas dengan hubungan kerja dengan sejawat lainnya, perhitungan jam kerja, dan kondisi fisik pekerjaan. Namun, mereka kurang puas dengan sistem rujukan, standar pelayanan pada JKN, dan kebijakan JKN itu sendiri.

Beberapa faktor yang mempengaruhi secara kuat terhadap ketidakpuasan tersebut adalah tipe pelayanan praktek, kinerja dari tugas manajerial dan persepsi mereka pada pengalaman yang akan dirasakan pasien. Pemerintah dan BPJS perlu memberikan pertimbangan dan memperbaiki sistem JKN sehingga kepuasan tenaga kesehatan agar menjadi lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada jurnal BMC Health Services Research pada 2019.

selengkapnya

Laporan ini diterbitkan sebagai hasil dari pertemuan pada High Level Meeting on Universal Health Coverage pada Majelis Umum PBB. Komitmen politik yang disepakati diantaranya: a) peningkatan sektor yang telah terlihat adanya pertumbuhan, b) menghilangkan hambatan yang menyebabkan penurunan akses pelayanan kesehatan dan c) memudahkan akses ekonomi untuk pelayanan kesehatan.

Pemerintah pada tiap negara direkomendasikan untuk menginvestasikan 1% anggaran pendapatannya untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Hal Ini dapat dicapai dengan peningkatan investasi kesehatan atau efisiensi dan pemerataan pendapatan. Keputusan kepala negara (political leaders) untuk memastikan prioritas investasi pada pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan sehingga Universal Health Coverage dapat tercapai. Tujuan utama UHC memang ambisius namun tetap dapat dicapai. Komitmen politik yang kuat memiliki pengaruh kuat untuk meminimalisir hambatan dan memberikan pertumbuhan kesehatan ke arah yang lebih baik.

Selengkapnya

Stunting adalah salah satu masalah yang cukup serius bagi anak yang diakibatkan oleh kurangnya gizi pada ibu dan pemberian makan pada anak yang tidak memadai. Masalah Ini berkolerasi dengan gangguan perkembangan neurokognitif dan penanda resiko penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas di kemudian hari (WHO). Untuk menanggulangi hal Ini diperlukan komitmen pemerintah baik tingkat nasional maupun internasional. dalam 1000 hari pertama siklus hidup, nutrisi, lingkungan, dan psikososial memainkan peran penting yang akan memberikan dampak pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Penyebab stunting yang berakar dari berbagai sektor mengakibatkan perlunya pendekatan lintas sektoral dan transdisipliner untuk mengatasinya.

Oleh sebab itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan untuk penurunan kasus stunting. Public Health Symposium ke - 6 mengambil tema "Multisectoral and Multidisciplinary Approach to Prevent and Manage Stunting In Indonesia". Pengumpulan abstrak diterima hingga 21 Oktober 2019, sementara pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di Yogyakarta, 5 - 7 November 2019.

selengkapnya

Penggunaan obat yang tidak rasional menjadi salah satu penyebab utama cedera dan bahaya dalam pelayanan kesehatan. Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, pemberian obat menjadi sangat selektif mengingat hal ini akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Sistem pengingat klinis merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengingatkan petugas kesehatan dalam peningkatan kepatuhan peresepan obat sesuai formularium.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Rizaldy Taslim Pinzon dan Loury Priskila, Sistem pengingat klinis mampu menunjukkan kepatuhan yang tinggi oleh dokter dalam melakukan peresepan sesuai formularium RS Bethesda. Sistem ini selanjutnya diharapkan dapat membantu mengendalikan biaya operasional rumah sakit terkait peresepan obat. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Akreditasi Rumah Sakit pada Januari 2019.

selengkapnya

Indonesia merupakan peringkat kedua secara global dalam pelaporan jumlah kasus TB pada Program Pengendalian TB Nasional, yang merupakan 11% dari total kasus yang hilang di seluruh dunia. Pada 2016, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Nomor 67 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Berkaitan dengan notifikasi wajib kasus TB, dokter praktek mandiri dan klinik pratama swasta akan diwajibkan melaporkan kasus TB ke Puskesmas setempat. Pelibatan praktisi swasta memiliki dampak penting terhadap perbaikan program penemuan dan pengobatan TB dan pencegahan meluasnya kasus TB resisten obat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurniawati, Yodi Mahendradhata dan Retna S. Padmawati ini menemukan bahwa praktisi swasta masih belum aktif melaporkan kasus TB karena rendahnya tingkat pengetahuan mengenai kebijakan ini. Di sisi lain, bentuk pelaporan dan kemungkinan hukumannya terasa membebani praktisi swasta. Pendekatan awal yang tepat, pengenalan sikap afektif dan komunikasi berkelanjutan akan meringankan beban dan mengatasi masalah etisitas tentang notifikasi wajib TB. Selain itu pemahaman awal yang baik ditambah pemahaman lanjut yang komprehensif dan penguatan kapasitas menjadi modal penting bagi koherensi intervesi dalam acceptability notifikasi wajib TB pada praktisi swasta.

selengkapnya