Dalam rangka menyelenggarakan pekerjaan konsultan manajemen kesehatan, perlu dilakukan penataan untuk menjamin mutu konsultansi di bidang manajemen kesehatan. Konsultan manajemen kesehatan merupakan salah satu tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang memberikan jasa konsultasi terkait manajemen kesehatan. Klasifikasi konsultan manajemen kesehatan selanjutnya diatur dalam tiga jenjang, yakni Konsultan Manajemen Kesehatan Pratama, Konsultan Manajemen Kesehatan Madya dan Konsultan Manajemen Kesehatan Utama. 

Konsultan Manajemen Kesehatan memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pekerjaannya demikian halnya terdapat larangan dan sanksi yang akan diberikan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk sanksi administratif. Regulasi ini ditetapkan pada 26 Juli 2019 dan disahkan menjadi Undang - Undang pada 2 Agustus 2019. Lebih lanjut mengenai ketentuan regulasi mengenai Konsultan Manajemen Kesehatan dapat dilihat pada dokumen berikut

selengkapnya

Artikel ini dipublikasikan pada 2017 di jurnal Contemporary Southeast Asia. Studi ini menganalisis latar belakang historis dari adopsi UHC di Indonesia untuk mengartikulasikan dua argumen yang saling terkait. Pertama, dalam demokrasi “muda” yang terdesentralisasi seperti Indonesia, pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam kebijakan kesehatan bereksperimen dengan skema asuransi kesehatan yang inovatif. Meskipun program inovatif semacam itu dapat memperluas ketidaksetaraan subnasional dan juga dapat berkontribusi pada adopsi UHC dengan meningkatkan arti penting reformasi kesehatan yang memungkinkan pembelajaran dari kebijakan tersebut. Kedua, perkembangan kelembagaan seperti desentralisasi dan pengenalan pemilihan langsung lokal dapat berdampak besar pada insentif bagi elit politik untuk menyediakan layanan sosial berbasis luas.

Singkatnya, pendekatan untuk merancang program asuransi kesehatan di Indonesia telah berubah secara radikal selama lima dekade terakhir. Awalnya dirancang sebagai tunjangan lapangan kerja untuk sektor kecil populasi, program asuransi kesehatan dimasukkan selama Orde Baru ke dalam agenda jaminan sosial yang lebih luas. Dengan demokratisasi, program asuransi kesehatan berskala besar bagi masyarakat miskin menjadi alat utama dalam pengentasan kemiskinan dan kebijakan pembangunan, dan kemudian, dengan diperkenalkannya UHC sebagai tujuan kebijakan utama, akses ke layanan kesehatan semakin dikonseptualisasikan sebagai hak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukti yang disajikan di artikel ini menunjukkan bahwa walaupun rencana asuransi kesehatan nasional berperan dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan di Indonesia, namun pemerintah daerah yang memelopori UHC di beberapa kabupaten dan provinsi di Indonesia

selengkapnya

Artikel ini dipublikasikan pada 2018 di jurnal Global Health Action. Poin yang diangkat yaitu Public Health Development Index (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat/PHDI) memiliki 30 indikator kesehatan dari seluruh siklus masa hidup dan sepanjang rangkaian perawatan kesehatan. Pola ketimpangan dalam PHDI diamati antar dan di dalam provinsi Indonesia: menggemakan temuan dari penelitian lain yang telah menemukan ketidaksetaraan geografis dalam indikator terkait kesehatan di negara ini.

Artikel ini menjelaskan bahwa provinsi -provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki PHDI yang rendah dan kesenjangan sangat tinggi dalam regional provinsi tersebut contohnya Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hal ini disebabkan karena ditemukan hambatan secara geografis dan masih terjadi kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa dampak yang paling tidak diinginkan dari perspektif kesehatan masyarakat, pembangunan dan ketimpangan adalah masalah geografis di Indonesia. Selain itu, tantangan untuk penyakit tidak menular (PTM) masih sangat tinggi di Indonesia. Regional Jawa Bali memiliki subindeks tertinggi untuk layanan kesehatan dan memiliki ketimpangan antar provinsi yang rendah didalam regional tersebut.

Selengkapnya

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pada layanan kesehatan. Pemanfaatan aplikasi dan peranan teknologi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, salah satunya pada layanan jantung. Sebuah studi yang dilakukan oleh Sumiati dan Haris Triono Sigit mengenai rancangan aplikasi android untuk mendukung sistem telemedicine sebagai upaya mempercepat layanan diagnostik. Hal ini juga bermanfaat agar pasien yang mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan primer bisa mendapatkan perawatan medis dengan segera. Dengan adanya sistem telemedicine, pasien yang menderita masalah jantung dapat memeriksakan kondisinya secara langsung dan dapat dipantau setiap saat oleh tim ahli jantung.

Lebih lanjut dengan dukungan teknologi sistem operasi seluler, memungkinkan sistem telemedicine dapat diterapkan ke perangkat smartphone. Penerapan sistem telemedicine berbasis seluler akan membuat layanan kesehatan dapat dilakukan oleh dokter bahkan ketika mereka tidak di rumah sakit. Dengan sistem telemedicine yang optimal, pemrosesan informasi medis menjadi lebih cepat dan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat dapat dicapai. Artikel ini dipublikasikan pada Oktober 2018 di Agenda I^st International Conference on Industrial , Electrical dan Electronics (ICIEE 2018).

Selengkapnya

Layanan telemedis memberikan kesempatan pada dokter dan pasien untuk saling berinteraksi jarak jauh. Layanan telemedis antara dokter dan pasien telah lama berkembang dalam bentuk konsultasi, dan saat ini telesurgery dan teleradiologi merupakan fitur yang potensial untuk dikembangkan. Sementara layanan telemedis dokter - pasien makin berkembang melalui internet, hal yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan keyakinan profesional dokter terhadap kondisi klinis pasien, harapan dokter dan pasien dari layanan telemedis, dan aspek konfidensialitas informasi. Layanan telemedis memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran yang terbebas dari batasan jarak, namun sebaiknya tidak diarahkan untuk menggantikan interaksi tatap muka dokter - pasien.

Layanan telemedis sebagai bagian dari kemajuan teknologi memang bersifat disruptif, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk memastikan perkembangan layanan telemedis sesuai dengan tujuan dan nilai - nilai luhur etika kedokteran berdasarkan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter. Pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran diharapkan dapat mendukung dan mengawal perkembangan layanan telemedis ini ke arah yang baik dan saling bekerja sama dalam audit dan evaluasi layanan - layanan telemedis di Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Pukovia Prawiroharjo, Peter Pratama dan Nurfanida Librianty pada Jurnal Etika Kedokteran Indonesia pada Februari 2019.

Selengkapnya

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi wilayah terpencil, dilakukan berbagai upaya, slaah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan melalui telemedicine. Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara yang terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi telemedicine lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fasyankes penyeelnggara meliputi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi dengan syarat dan wewenang yang telah ditetapkan dengan tentunya ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan dan aplikasi. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2019 dan diundangkan pada 7 Agustus 2019. 

selengkapnya

Artikel ini dipublikasikan pada 9 September 2017 di Jurnal Wiley: Health and Social Care in the community. Penelitian ini menjelaskan tentang persepsi dari fasilitas layanan kesehatan dan pemangku kepentingan tentang dampak JKN pada praktek apoteker dan kefarmasian baik di puskesmas maupun di retail farmasi individu maupun komunitas. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, hasil temuan menjelaskan JKN sebenarnya dirancang dengan tujuan kebijakan yang baik untuk integrasi farmasi dalam jaringan layanan primer. Namun JKN telah menciptakan beberapa distorsi yang tidak disengaja dan tidak terduga dalam sistem layanan kesehatan yang dapat merusak sektor farmasi masyarakat. Faktanya, praktik farmasi masyarakat masih terbatas pada pemberian dan terus terhambat oleh tantangan yang sedang berlangsung terutama ketidakhadiran apoteker, kurangnya kompetensi klinis dan dukungan terbatas dari perubahan regulasi.

Temuan ini merupakan peluang yang terlewatkan bagi apoteker untuk memainkan peran yang lebih besar dalam layanan primer yang menunjukkan perlunya perbaikan untuk pendidikan farmasi dan sistem kebijakan. Pengenalan JKN telah membawa perubahan dalam cara operasional apotek komunitas dan praktik apoteker. Farmasi dan apoteker di puskesmas telah mengalami perubahan signifikan sehubungan dengan partisipasi aktif dalam pemberian obat -obatan, remunerasi yang lebih baik, dan pengakuan positif atas peran mereka. Sebaliknya, meskipun ada perubahan yang diperkenalkan untuk mengintegrasikan apotek komunitas dalam jaringan layanan primer, apotek komunitas terus terhambat oleh masalah struktural dan mendasar yang pada dasarnya tidak terkait dengan perubahan kebijakan yang disediakan oleh JKN. Sangat penting bagi profesi apoteker dan jaringan farmasi komunitas untuk bekerja memperbaiki situasi ini.

selengkapnya

Penggunaan teknologi untuk mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan bagian dari peluang yang menjanjikan mengingat semakin mudahnya akses internet untuk digunakan oleh masyarakat. Namun, informasi mengenai penilaian persepsi pengguna internet terhadap intervensi kesehatan masih terbatas. Studi yang dilakukan oleh Muhammad Fadjar Prabowo, Anil A. Kumar, Surahyo Sumarsono dan Rashmi Rodrigues bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat yang dirasakan dari intervensi untuk berhent merokok melalui ponsel. Data dikumpulkan menggunakan survey berbasis website selama 4 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa responden cenderung menganggap intervensi penghentian merokok ponsel berguna.

Aplikasi smartphone lebih disukai daripada pesan teks, pesan media, atau teknologi respons suara interaktif. Orang yang merokok di Indonesia merasa menerima intervensi berhenti merokok potensial melalui ponsel sebagai hal yang bermanfaat. Intervensi semacam itu dikembangkan dan diimplementasikan dalam program kesehatan masyarakat dapat membantu mengatasi epidemi tembakau di Indonesia.

selengkapnya

Data kesehatan digunakan untuk tujuan yang lebih banyak lagi, dan sebuah kebijakan diberlakukan untuk memfasilitasi penggunaan kembali data di Uni Eropa. Sintesis literatur ini mengeksplorasi sikap di antara orang - orang yang tinggal di Uni Eropa terhadap penggunaan data kesehatan untuk tujuan selain pengobatan. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa sementara mayoritas memegang sikap positif terhadap penggunaan data kesehatan untuk berbagai tujuan. Sikap positif biasanya tergantung pada harapan bahwa data akan digunakan untuk memajukan kebaikan bersama. Kekhawatiran yang teridentifikasi berkembang adalah berkaitan dengan komersialisasi data, keamanan data, dan penggunaan data yang bertentangan dengan kepentingan orang - orang yang menyediakan data.

Studi tentang masalah ini terbatas secara geografis maupun cakupannya. Oleh karena itu, identifikasi mengenai kebutuhan untuk eksplorasi sikap lintasnasional di antara orang - orang yang tinggal di Uni Eropa untuk menginformasikan kebijakan masa depan dalam tata kelola data kesehatan masih dibutuhkan. Artikel ini ditulis oleh Lea L. Skovgaard, Sarah Wadmann, dan Klaus Hoeyer dan diterbitkan oleh Jurnal Health Policy pada 2019.

selengkapnya

Kasus TB paru dengan BTA + di Puskesmas Simpang Tiga di kabupaten Pidie adalah sekitar 60 kasus pada 2014 dan meningkat menjadi 84 kasus pada 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Vera Nazhira Arifin, Juariah, Aslam Nur dan Farhan M Uzair ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan dukungan sosial dengan kepatuhan minum obat TB paru dengan strategi DOTS di Puskesmas Simpang Tiga di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63,75% responden yang patuh minum obat, 57,50% responden dengan dukungan emosional buruk, 57,50% responden dengan dukungan informasi yang baik, 52,50% responden dengan dukungan instrumental yang baik, dan 51,25% responden dengan kondisi penghargaan dukungan.

Hasil analisis bivariat memperoleh dukungan emosional (OR = 2,1, nilai P = 0,121), dukungan informasi (OR = 3,5, nilai p = 0,009), dukungan instrumental (OR = 1,6, nilai p = 0,302), dan penghargaan dukungan ( ATAU = 0,6, nilai p = 0,387). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel pendukung informasi dominan mempengaruhi kepatuhan pengobatan dengan strategi DOTS pada pasien TB paru dengan nilai (OR = 3,5, nilai P = 0,009). Artikel ini diterbitkan pada IOP Conferences Series yang dapat diakses pada laman berikut

selengkapnya