TB merupakan penyakit yang harus dinotifikasi sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Berkaitan dengan notifikasi wajib kasus TB, dokter praktek mandiri dan klinik pratama swasta akan diwajibkan melaporkan kasus TB ke puskesmas setempat. Pelibatan praktisi swasta memiliki dampak penting terhadap perbaikan program penemuan dan pengobatan TB dan pencegahan meluasnya kasus TB resisten obat. Yogyakarta memiliki beban TB terbesar di DIY dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah praktisi swasta yang cukup besar. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kurniawati ini bertujuan untuk mendeskripsikan acceptability kebijakan notifikasi wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama swasta di Yogyakarta.

Gambaran acceptability (prospektif) kebijakan Notifikasi Wajib TB pada dokter praktik mandiri dan klinik pratama di Yogyakarta dideskripsikan dalam sikap afektif, beban, etisitas, dan koherensi intervensi. Pendekatan awal yang tepat, pengenalan sikap afektif dan komunikasi berkelanjutan akan memperingan beban dan mengatasi masalah etisitas tentang notifikasi wajib TB. Selain itu pemahaman awal yang baik ditambah pemahaman lanjut yang komprehensif dan penguatan kapasitas menjadi modal penting bagi koherensi intervesi dalam acceptability notifikasi wajib TB pada praktisi swasta. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Selengkapnya

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkenalkan konsep stewardship untuk memperjelas komponen praktis tata kelola pemerintahan di sektor kesehatan. Bagi WHO, stewardship berkonsentrasi pada bagaimana para aktor pemerintah mengambil tanggung jawab untuk sistem kesehatan dan kesejahteraan penduduk, memenuhi fungsi sistem kesehatan, menjamin keadilan, dan mengoordinasikan interaksi dengan pemerintah dan masyarakat. Artikel yang ditulis oleh Derick W. Brinkerhoff, Harry E. Cross, Suneeta Sharma, dan Taylor Williamson menyajikan beberapa contoh penatalayanan kesehatan di berbagai negara telah mengatasi masalah keamanan kesehatan, perluasan pelayanan primer, keluarga berencana dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini diulas melalui pembelajaran dari kebijakan, program dan manajemen yang bermanfaat bagi praktisi dan pendidikan.

Beberapa tema yang muncul sebagai bahasan dalam artikel ini diantaranya pondasi kerangka hukum untuk penatalayanan yang efektif, pentingnya pengaturan kelembagaan sebagai enabling factor, pengaruh entitas regional dan global pada penatalayanan nasional, hubungan antara struktur pengambilan keputusan yang kredibel dan stewardship, dan jalan menuju pembiayaan berkelanjutan dan mobilisasi sumber daya domestik. Pembahasan pada artikel ini diakhiri dengan menyoroti beberapa kesenjangan dalam pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan stewardship kesehatan. Artikel ini diterbitkan pada 2019 di jurnal Public Administration and Development Vol. 13 – Wiley Online Library.

selengkapnya

Materi ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam forum Konsultasi RPJMN di Jakarta pada 24 Juli 2019. Arahan presiden terpilih: pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, penggunaan APBN. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan periode 1968 - 2018, maka memerlukan upaya ekstra untuk meningkatkan laju pertumbuhannya.

Hingga saat ini, regulasi dan institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara, target pembangunan pada 2020 – 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6 %; tingkat kemiskinan 6,5 – 7 %; indeks gini rasio 0,37 -0 – 0,374; tingkat pembangunan terbuka 4,0 – 4,6 dan nilai indeks pembangunan manusia/ IPM ialah 75,54.

selengkapnya

Pada 18 Juli 2019, Bappenas menerbitkan revisi RPJMN 2020 – 2024 yang telah direvisi. RPJMN ini terkait rencana pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 pilar dalam RPJMN keempat (2020 - 2024) yang merupakan amanat RPJPN 2005 – 2025. Keempatnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Sementara revisi RPJMN 2020 – 2024 secara umum mencakup: arahan RPJPN 2005 – 2025; tema dan agenda pembangunan; kerangka ekonomi makro; batasan pembangunan; kaidah pembangunan; serta pengarusutamaan RPJMN IV 2020 – 2025. 

Selengkapnya

Postgraduate Forum on Health System and Policy 2019 diselenggarakan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan - UGM, Yogyakarta, Indonesia. Konferensi internasional yang selalu diadakan setiap tahunnya ini mengambil tema “Medical Specialist within the Health System in Asia: A Perspective on Production and Utilization”. Berbagai isu strategis mengenai spesialisasi medis dan kaitannya pada sistem kesehatan menjadi topik hangat yang dibahas pada agenda ini.

Terdapat beragam partisipan baik dari Indonesia hingga partisipan internasional seperti Thailand, Malaysia, China, yang turut serta dalam agenda yang diselenggarakan pada 19 – 20 Juli 2019. Peserta yang terlibat tidak hanya dari pihak akademisi dari berbagai daerah namun juga praktisi rumah sakit dan institusi kesehatan level pemerintahan mulai dari dinas kesehatan hingga kementerian kesehatan. Tim PKMK FKKMK UGM secara langsung melaporkan isu prioritas yang menjadi bahasan pada sesi pleno dan parael melalui bentuk reportase.

Selengkapnya dapat diakses melalui beberapa link berikut ini :

Day I   Day II

Berdasarkan UU No. 4 tahun 2019, untuk dapat berpraktik mandiri, bidan wajib mengambil pendidikan profesi. Hal ini wajib dilakukan baik oleh bidan dengan pendidikan akademik, maupun pendidikan vokasi. Tanpa mengambil pendidikan profesi, bidan hanya diperbolehkan berpraktik di fasilitas kesehatan. Selain syarat lulus pendidikan kebidanan, seorang bidan juga wajib melakukan registrasi yang dibuktikan dengan STR dan izin praktik resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

UU No. 4 Tahun 2019 ini berlaku sejak 15 Maret 2019. Terdapat masa peralihan yang membuat bidan tetap dapat menjalankan praktik kebidanan yang selama ini telah berjalan.

Selengkapnya

Strengthening Quality Education atau Kerangka Aksi untuk Penguatan Pendidikan Kebidanan merupakan panduan untuk mengembangkan pendidikan kebidanan baik sebelum ataupun dalam proses pelayanan untuk menunjang layanan berkualitas tinggi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan kehidupan ibu dan bayi yang baru lahir. Dokumen ini diterbitkan pada 72^nd World Health Assembly atau Agenda Majelis Kesehatan Dunia ke - 72, yang telah dikembangkan oleh WHO, UNFPA, UNICEF, dan ICM yang me ncakup 7 langkah yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan dalam kesehatan ibu dan anak (utamanya pada bayi baru lahir).

Tujuh langkah utama diantaranya : 1) Penguatan kepemimpinan dan kebijakan, 2) Pengumpulan data dan bukti pendukung, 3) penguatan dukungan publik dan advokasi, 4) Kesiapan institusi pendidikan, praktek klinis dan mentor klinis, 5) Penguatan standar fakultas dan kurikulum, 6) Pendidikan bagi mahasiswa, dan 7) Monitoring, review, evaluasi dan adjusting. Artikel ini dipublikasikan oleh WHO pada 2019.

selengkapnya

Kementerian Kesehatan RI baru saja mempublikasikan Profil Kesehatan Indonesia 2018 pada bulan Juli 2019. Profil Kesehatan Indonesia merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang cukup komperhensif. Dokumen ini disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain yang terkait seperti BPS dan BKKBN.

Dalam Profil Kesehatan Indonesia 2018 ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai Demografi, Sarana Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Kesehatan Keluarga, Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Indonesia dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

selengkapnya

Indonesia merupakan peringkat kelima diantara negara - negara lainnya dengan beban stunting tertinggi pada balita. Sebuah riset dilakukan oleh Christina R. Titaley, Iwan Ariawan, Dwi Hapsari, Anifatun Muasyaroh, dan Michael J. Dibley bertujuan untuk menguji faktor penentu stunting pada anak usia 0-2 tahun di Indonesia menggunakan data Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2013. Dua puluh prediktor potensial stunting, dikategorikan dalam karakteristik rumah tangga dan perumahan, karakteristik ibu dan ayah, layanan antenatal, dan karakteristik anak.

Analisis bertingkat dilakukan untuk menguji peran perbedaan klaster/kabupaten/provinsi, serta karakteristik tingkat individu/rumah tangga dan status stunting. Kejadian stunting meningkat secara signifikan pada anak - anak yang tinggal di rumah tangga dengan tiga atau lebih anak di bawah lima tahun, ruah tangga dengan lima hingga tujuh anggota rumah tangga, anak - anak yang ibunya selama kehamilan menghadiri kurang dari empat pelayanan antenatal, anak laki - laki, anak - anak berusia 12 - 23 bulan, dan anak - anak yang beratnya <2500 gram saat lahir. Peluang peningkatan stunting juga meningkat signifikan dengan penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Intervensi terpadu untuk mengatasi stunting mulai dari faktor lingkungan hingga individu penting untuk dilakukan di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan di jurnal Nutrients pada Mei 2019.

selengkapnya

Sebagai salah satu komponen utama dalam layanan, obat harus selalu tersedia dalam jumlah, jenis dan kualitas yang baik saat diperlukan. Sebagai puskesmas dengan jumlah kunjungan tertinggi, Puskesmas Palaran memiliki kelebihan stok dalam perencanaan kebutuhan obat. Evaluasi terhadap perencanaan dan pengadaan obat untuk kelompok pemakaian tertinggi dan darurat yang telah dilakukan di Puskesmas Palaran (berdasarkan data 5 tahun terakhir pada 2010 - 2015) belum berjalan dengan baik. Masih terdapat masalah pada kelebihan jumlah obat untuk jenis pemakaian tertinggi dan kekosongan pada jenis obat untuk kebutuhan darurat.

Puskesmas Palaran perlu menetapkan prioritas terhadap perencanaan dan pengadaan obat sehingga lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan agar tidak terjadi lagi kelebihan dan kekosongan persediaan obat menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan obat di puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya yaitu standarisasi obat atau formularium, anggaran, pemakaian periode sebelumnya, stok akhir dan kapasitas gudang, lead time dan stok pengaman, jumlah kunjungan dan pola penyakit. Artikel ini ditulis oleh Erwin Purwaningsih dan Subirman dan dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Maret 2019.

selengkapnya