Perencanaan kebutuhan obat yang baik di puskesmas terdiri dari tahap pemilihan obat, kompilasi pemakaian obat, perhitungan kebutuhan obat, dan proyeksi kebutuhan obat. Perencanaan obat yang kurang baik akan menyebabkan terjadinya kelebihan dan kekurangan obat. Di Puskesmas Rawat Inap Simpang Tiga masih ditemukan kekosongan dan kelebihan obat untuk beberapa item obat tertentu.

Hasil studi yang dilakukan oleh M. Dedi Widodo, Reno Renaldi dan Oppi S. Andreasta menunjukkan bahwa pemilihan obat tidak menggunakan kriteria dasar seleksi sehingga masih terdapat duplikasi. Perhitungan kebutuhan obat belum menggabungkan antara metode konsumsi dan epidemiologi, sehingga masih terjadi kekurangan obat. Terdapat kebutuhan untuk membuat sebuah kebijakan atau SOP kerja untuk mempermudah menentukan ketepatan jenis dan kesesuaian jumlah obat yang dibutuhkan. Di samping itu, evaluasi pembagian kerja, mengisi kelengkapan daya yang diperlukan untuk proyeksi serta peningkatan kerja sama dalam tim juga dibutuhkan untuk membantu perencanaan obat yang lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Juni 2019.

selengkapnya

Peringatan kesehatan bergambar telah diterapkan sejak 24 Juni 2014, namun sampai saat ini belum dilakukan pergantian sesuai dengan Permenkes Nomor28 Tahun 2013. Hasil Survei Nasional Penilaian Implementasi Peringatan Kesehatan Bergambar di Indonesia pada 2015 terhadap kepatuhan industri rokok, menunjukkan bahwa industri rokok belum patuh terhadap peringatan kesehatan bergambar.

Sebuah studi dilakukan oleh Diah Ekawati dan Ede Surya Darmawan untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok sehingga dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian tembakau. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek proses (komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi), aktor (komitmen dan hubungan), konten (level, manfaat dan tujuan kebijakan) serta konteks (budaya politik dan sosial ekonomi) memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Juni 2019.

selengkapnya

Dokumen pedoman sistem kesehatan berisi pernyataan atau rekomendasi yang dikembangkan secara sistematis yang dimaksudkan untuk mengatasi tantangan sistem kesehatan. Konsep ini cukup baru dan banyak upaya telah dilakukan untuk mendukung kontekstualisasi rekomendasi. Salah satu contohnya adalah Penilaian Pedoman untuk Penelitian dan Evaluasi - Sistem Kesehatan (AGREE-HS), yang dibuat oleh para pemangku kepentingan dan peneliti internasional. Pedoman ini digunakan untuk membantu pengembangan, pelaporan, dan evaluasi pedoman sistem kesehatan.

AGREE-HS terdiri dari lima item (Topik, Peserta, Metode, Rekomendasi, danimplementability/ kemampuan untuk digunakan ), yang menggunakan skor pada skala respons 7 poin (1 = kualitas terendah; 7 = kualitas tertinggi). Secara keseluruhan, skor item AGREE - HS tertinggi untuk item 'Topik' dan 'Rekomendasi', sedangkan item 'Peserta', 'Metode', dan 'implementability' menerima skor lebih rendah. Ini adalah pertama kalinya instrumen AGREE - HS digunakan dan hasilnya mampu menggambarkan kualitas kondisi status sistem kesehatan saat ini sekaligus memberikan hasil identifikasi terhadap perbaikan sistem yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem kesehatan. Artikel ini ditulis oleh Melissa C. Brouwers, John N. lavis, Karen Spithoff, Marija Vukmirovic dan lain-lain yang dipublikasikan pada Juni 2019 pada journal Health Policy.

selengkapnya

Skema asuransi kesehatan nasional Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, adalah salah satu yang terbesar dan paling ambisius di dunia, mencakup lebih dari 80 persen populasi (222 juta pada Juni 2019). Namun, dalam rangka meningkatkan JKN secara berkelanjutan untuk mencapai cakupan universal akan membutuhkan pilihan kebijakan yang kritis. Pilihan - pilihan kebijakan ini terkait dengan menjangkau populasi tersisa yang tidak terdaftar, meningkatkan kontribusi pendapatan dan pengumpulan premi, mengendalikan biaya dan mendorong efisiensi pengeluaran melalui kebijakan perawatan primer dan rujukan yang diperkuat, dan menerapkan strategi pengumpulan untuk mengelola setiap defisit yang tetap ada. Apa implikasi finansial dari pilihan kebijakan yang dipertimbangkan? Bisakah skema ditempatkan pada jalur menuju keberlanjutan finansial?

Hal ini dibahas dalam Laporan Health Policy Plus Juni 2019, yang dapat disimak pada link berikut

klik disini

Kementerian Keuangan, melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan Bantuan Dana Riset Inovatif Produktif (RISPRO) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi. Pendaftaran RISPRO Batch II 2019 (baik RISPRO Kompetisi dan RISPRO Invitasi) dilakukan secara daring/online hingga 30 Agustus 2019 melalui https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/rispro/ 

Proposal Pendanaan RISPRO Kompetitif dilakukan melalui tahap berikut, yakni : 1) seleksi administrasi oleh Tim LPDP dan 2) seleksi substansi oleh reviewer yang meliputi desk evaluation dan visitasi/paparan. Pengumuman hasil seleksi administratif selanjutkan akan dilakukan pada 13 September 2019. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pedoman pendanaan RISPRO 2019 silahkan klik link berikut

selengkapnya

Sebuah literature review atau tinjauan literatur mengenai intervensi gizi pada remaja di Indonesia dikumpulkan antara 1995 hingga 2017. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan bukti mengenai dampak dari intervensi gizi yang dilakukan pada kelompok remaja. Namun demikian, tinjauan ini menemukan intervensi gizi spesifik yang telah diberikan, yaitu: 1) suplementasi besi - asam folat yang dipasangkan dengan antihelmith diberikan melalui program berbasis sekolah dan pusat pelayanan kesehatan, 2) konseling diet dan pendidikan gizi disediakan oleh sekolah, pusat pendidikan remaja/sebaya, dan platform berbasis teknologi. Beberapa program dan kebijakan dengan sasaran remaja relatif masih baru dengan cakupan yang masih rendah.

Evaluasi tambahan mengenai program spesifik yang tepat untuk remaja dan data surveilans kebutuhan usia remaja masih dibutuhkan untuk meningkatkan populasi remaja yang rentan gizi. Artikel ini ditulis oleh Vanessa M Oddo, Airin Roshita, Jee Hyun Rah yang dipublikasikan pada Oktober 2018 di jurnal Public Health Nutrition

selengkapnya

Kolaborasi tim antar lembaga merilis sebuah prediksi baru mengenai status gizi anak yang terdiri dari stunting, kelebihan berat badan/overweight, kekurangan berat badan/underweight, wasting dan wasting parah (edisi Maret 2019) menggunakan metodologi yang sama seperti tahun - tahun sebelumnya. Perkiraan terbaru ini menggantikan hasil analisis sebelumnya yang diterbitkan oleh UNICEF, WHO dan Bank Dunia. Sebagai catatan bahwa seluruh rangkaian waktu telah diperbarui; untuk menilai perubahan dari waktu ke waktu, perbandingan harus dibuat berdasarkan seri waktu pembaruan.

Mengingat bahwa data negara paling banyak tersedia dari survei yang dilakukan pada tahun sebelumnya hingga saat pelaksanaan pemodelan berlangsung, pada 2019 estimasi gabungan diturunkan hingga 2018 dengan ekstrapolasi untuk status stunting hingga 2030.

selengkapnya

Sebuah riset dilakukan oleh Lisa Cameron, Susan Olivia dan Manisha Shah untuk menyelidiki dampak dari intervensi yang digunakan secara luas, yakni Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilaksanakan pada skala besar di seluruh wilayah pedesaan Indonesia dengan uji coba terkontrol secara acak untuk mengevaluasi efektifitasnya. Program STBM ini memberikan cukup peningkatan pada pembuatan toilet, penurunan toleransi masyarakat untuk buang air besar sembarangan dan berkurangnya investasi jumlah cacing gelang pada anak. Namun demikian, tidak ditemukan adanya dampak pada kondisi anemia, berat dan tinggi badan. Indeks kesehatan anak juga tidak menunjukkan peningkatan keseluruhan yang signifikan.

Riset ini juga menemukan beberapa heterogenitas yang cukup penting dan terbagi dalam tiga dimensi utama, yakni kondisi kemiskinan, identitas pelaksana dan tingkat modal sosial awal yang dimiliki. Penggunaan pendekatan pembangunan partisipatif serta investasi yang lebih besar hendaknya dilakukan di lingkungan masyarakat dengan kondisi modal sosial yang rendah agar target dari program STBM dapat dilakukan dan dicapai secara optimal. Artikel ini dipublikasikan pada Desember 2018 pada Journal of Development Economics.

selengkapnya

Pemerintah Indonesia melalui Permenkes No 852 Tahun 2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melaksanakan program unggulan berbasis kewilayahan melalui Program Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh provinsi di Indonesia. Pelaksanaan program ini diawali dengan penetapan Kabupaten Muaro Jambi dan Sumedang sebagai percontohan (pilot project), sementara Kabupaten Lombok Barat termasuk daerah dengan kasus tinggi buang air besar sembarangan. Jika dilihat secara keseluruhan, cakupan desa bebas buang air besar sembarangan/ODF terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini terjadi karena ada dukungan dari pemerintah dan peran serta masyarakat (natural leader).

Beberapa inovasi yang dilakukan untuk mewujudkan desa bebas buang air besar sembarangan/ODF antara lain penerbitan regulasi, pemberian hadiah, kerjasama dengan LSM dan pengusaha lokal melalui pembuatan toko sanitasi dan koperasi simpan pinjam sanitasi, dan pemberian sangsi bagi masyarakat yang melanggar kesepakatan stop buang air besar sembarangan. Dukungan fasilitator dan peran serta masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan desa bebas buang air besar sembarangan/ODF. Artikel ini ditulis oleh Mugensi Sugiharto dan Nurhayati pada Desember 2018 yang dipublikasikan pada Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

selengkapnya

Sebuah organisasi lokal di wilayah Odisha, India bekerjasama dengan para peneliti melakukan sebuah riset untuk mengevaluasi kampanye sanitasi lokal berbasis masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan jamban dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan besarnya beban ekonomi sebagai dampak dari sanitasi yang buruk. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan jamban meningkat drastis dan defekasi terbuka (buang air besar sembarangan) menurun tajam pada 4 tahun setelah intervensi. Pada enam tahun berikutnya, jumlah rumah tangga yang memiliki jamban terus meningkat, namun fungsionalisasi jamban dan defekasi terbuka tidak lagi berbeda signifikan antara kelompok kontrol dan intervensi terlihat dengan adanya pengabaian dan kerusakan pada jamban. Perlu diteliti lebih lanjut tentang bagaimana menjaga dan merehabilitasi jamban serta mempertahankan perubahan perilaku secara jangka panjang.

Temuan ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia yang memiliki program serupa melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan salah satu targetnya adalah bebas buang air besar sembarangan. Artikel ini ditulis oleh Jennifer Orgill-Meyer, Subhrendu Pattanayak, Namrata Chindarkar, Katherine L Dickinson, Upendra Panda, Shailesh Rai, Barendra Sahoo, Ashok Singha, dan Marc Jeuland yang dipublikasikan pada Juni 2019 di Bulletin of The World Health Organization.

selengkapnya