artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Advokasi makin menjadi kebutuhan berbagai lembaga dalam upaya mempengaruhi suatu revisi atau penetapan kebijakan baru agar sesuai dengan kepentingan lembaga tersebut atau pihak yang diwakilinya. Meskipun demikian, berbagai advokasi yang dilakukan seringkali tidak berhasil. Dalam konteks ini, buku terbitan WHO ini bermanfaat untuk memperkaya strategi, taktik, dan pendekatan advokasi.

Ada 2 pengalaman advokasi yang bisa dijadikan pelajaran yaitu (1) advokasi untuk mempengaruhi kebijakan dan program kesehatan di level nasional dan daerah; dan (2) advokasi untuk mempengaruhi kebijakan nasional melalui proses di parlemen/legislatif. Selain itu, ada juga pengalaman bagaimana menilai dampak advokasi dan monitoring kinerja advokasi. Selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Banyak negara terutama negara berkembang tidak memiliki sistem pencatatan sipil dan statistik vital yang baik terkait data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan data statistik vital tersebut setiap saat secara akurat dan mutakhir. Solusi dengan SDKI setiap 5 tahun di Indonesia tidak sepenuhnya menjawab masalah antara lain karena kelemahan metodologi, bahkan hasilnya menimbulkan kontroversi.

Buku ini di desain untuk mendukung negara-negara dalam perencanaan dan implementasi sistem pencatatan sipil dan statistik vital masing-masing. Untuk memudahkan pemahaman, sistematika buku ini dibagi dalam delapan modul yang terintegrasi satu sama lain.

Selengkapnya dapat dibaca pada link berikut 

Telah terselenggara Seminar yang membahas permasalahan dan kemajuan dalam revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 bertempat di Ruang Senat, Gd. KPTU Lt. 2 Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Seminar ini bertujuan untuk pertama, mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kemajuan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007. Kedua, mendapatkan masukan untuk penyempurnaan draft revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 khususnya di Bidang Kesehatan. Ketiga, mendapatkan masukan untuk penyusunan strategi mempercepat proses revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007. Keempat, menyusun Rencana Tindak Lanjut untuk mendukung revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 khususnya di Bidang Kesehatan. Informasi selengkapnya silahkan 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Menurut studi Rutstein (2008) yang dikutip dibuku ini, risiko kematian anak paling tinggi pada interval kehamilan kurang dari 12 bulan. Jika semua PUS (pasangan usia subur) menunggu 24 bulan untuk kehamilan berikutnya, maka kematian balita akan turun 13%. Jika menunggu 36 minggu, maka kematian akan menurun 25%. Bukti inilah yang menjadi salah satu dasar buku ini untuk merekomendasikan KB setelah melahirkan agar sang ibu tidak hamil dulu dalam 12 bulan pertama setelah melahirkan.

Bagi negara yang masih menghadapi masalah tingginya kematian balita, buku ini penting sebagai acuan untuk mendisain dan mengintegrasi KB post partum ke dalam strategi pembangunan kesehatan nasional dan daerah. Buku ini ini terdiri dari 4 Bab yang membahas mulai dari definisi dan alasan pentingnya KB post partum hingga bagaimana melakukan monitoring-evaluasi intervensi ini.

Selengkapnya dapat dilihat pada link berikut 

Agenda ini akan dibahas oleh ARSADA Pusat di Hotel Crown Plaza Paragon, Semarang pada 13-14 Februari 2014. Acara akan dimulai hari ini (13/2/2014) pukul 15.00 WIB dan akan berakhir besok (14/2/2014) pukul 11.00 WIB.

PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini, sedang dilakukan proses revisi semua peraturan perundangan tersebut (termasuk PP No. 38 Tahun 2007). Pertemuan ini merupakan bagian dari proses revisi tersebut dalam upaya ARSADA untuk penyempurnaan draft yang ada. Reportase pertemuan tersebut akan dilaporkan setiap hari melalui web ini.