Tahun ini, Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) kembali mengadakan Wisuda dan Seminar Nasional sebagai agenda tahunan. Kegiatan wisuda diikuti oleh 221 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari 66 lulusan gelar profesional Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) dan 155 lulusan gelar profesional Ajun Ahli Asuransi Kesehatan (AAAK).
Seminar Nasional yang mengangkat tema "Menakar Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Implikasinya" ini menghadirkan pembicara dari InHealth, BPJS Kesehatan, P2JK Kemenkes, Dirjen BUK, OJK, APINDO, PERSI, YPKKI, Telkomedika, LAFAI, dan beberapa RS pemerintah dan RS swasta seperti RSUP dr. Sardjito, RS PKU Muhammadiyah, RS Pelni, dan lain-lain.

Kegiatan yang telah diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2014 – 1 November 2014 di Hotel Melia Purosani Yogyakarta ini juga dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (Munas) yang merupakan agenda empat tahunan untuk memilih ketua umum dan jajaran pengurus PAMJAKI periode kepengurusan tahun 2014-2018.

Selengkapnya

Periode 2011-2013, Indonesia memiliki jaminan persalinan untuk seluruh ibu hamil. Pelayanan khususnya kelahiran, bagaimanapun tetap relatif rendah: hanya sekitar 63 persen dari seluruh kelahiran terjadi di fasilitas kesehatan di Indonesia. Meskipun terjadi kemajuan dan tingkat pemanfaatan yang relatif tinggi untuk sebagian besar layanan kunci kesehatan ibu, tingkat kematian ibu masih tinggi di Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi seperti Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Selatan Kalimantan. Makalah kebijakan ini menilai kesiapan sisi penawaran fasilitas kesehatan masyarakat Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu utama seperti perawatan antenatal (ANC) serta perawatan dasar dan komprehensif kebidanan darurat.

Fokus dalam makalah ini adalah pada penilaian apa cakupan kesehatan ibu yang universal sejauh Indonesia adalah nyata. Memastikan kesiapan sisi penawaran dari sistem kesehatan Indonesia, menggabungkan pelajaran dari pengalaman masa lalu, pelaksanaan jaminan kesehatan ibu universal di bawah program asuransi kesehatan sosial yang berbeda, akan menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan cakupan kesehatan universal (UHC) menghasilkan perbaikan dalam pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan ibu.

Selengkapnya silakan Klik Disini

Policy brief ini membahas tentang kapasitas fiskal untuk UHC di Indonesia dengan mempelajari pengalaman pembiayaan untuk Jamkesmas selama periode 2005-2012. Analisis data menunjukkan pembiayaan Jamkesmas dihasilkan dari kondisi umum makro-fiskal yang kondusif dan beberapa tambahannya pengalokasian kembali dari anggaran kesehatan pemerintah pusat. Namun, hal ini bertentangan dengan harapan yaitu pembiayaan Jamkesmas bukan merupakan hasil dari prioritas pemerintah pusat untuk kesehatan namun memotong pembiayaan sektor lain.

Sepertinya pembiayaan seperti ini tidak akan cukup jika Indonesia bercita-cita akan mencapai UHC tahun 2019. Pemilihan prioritas bidang kesehatan oleh pemerintah pusat, melakukan efisiensi, memastikan pajak dari tembakau, dan pembiayaan kesehatan dari daerah diperlukan untuk membiayai secara efektif pencapaian UHC di Indonesia.

Selengkapnya silakan Klik Disini

Penyakit tidak menular (NCD) menjadi bagian terbesar dari keseluruhan beban penyakit di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan yang efektif dari cakupan kesehatan universal (UHC) di Indonesia, baik dari pembiayaan kesehatan dan perspektif pelayanan. Beberapa isu-isu kunci dari perspektif pembiayaan kesehatan adalah pengumpulan iuran dari non-PBI di sektor informal, memastikan ruang fiskal yang cukup untuk cakupan pembiayaan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, mengelola transisi yang efektif dari sisi penawaran untuk sisi permintaan pembiayaan sistem kesehatan, mengurangi out-of-pocket (OOP) pembayaran, dan memastikan pengendalian biaya dan kesinambungan keuangan UHC.

Makalah kebijakan ini berfokus pada isu kesiapan sisi penawaran dari perspektif menilai keefektifan UHC di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan terpencil di negara di mana sebagian besar populasi miskin dan hampir miskin berada. Hal ini menilai kemampuan umum fasilitas kesehatan perawatan primer di Indonesia untuk memberikan perawatan pencegahan, diagnostik, dan kuratif untuk kondisi NCD. Lalu tracer yang dipilih: diabetes mellitus (DM), kondisi kardiovaskular, dan penyakit pernafasan kronis.  

Selengkapnya

PMK No. 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan JKN perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Maka lahirlah PMK No. 59 Tahun 2014 terkait Standar Tarif Pelayanan dalam Penyelenggaraan Program JKN. PMK Standar Tarif JKN ini mengatur tentangtTarif kapitasi, tarif non kapitasi, tarif INA CBG's, tarif kesehatan di FTKP antara lain: 3-6 ribu rupiah untuk pelayanan di Puskesmas, praktik di RS Kelas D Pratama sekitar 8-10 ribu rupiah, praktek dokter gigi biayanya 2 ribu rupiah.

Dalam PMK ini, diatur pula pemeriksaan gula darah berkisar antara 10-20 ribu rupiah, pengajuan klaim dan lain-lain. kemudian, yang menarik dari PMK ini ialah sekitar 650 halamannya membahas tentang besaran koding berdasarkan Kelas 3, 2 dan 1 untuk perawatan dan pelayanan kesehatan.

Selengkapnya

Dirgahayu kemerdekaan yang ke-69 untuk negara kita, semoga Tuhan selalu memberkahi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Salah satu informasi menarik yang dapat Anda simak yaitu Rapat Panitia Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan di Bandung memutuskan ada 7 Kelompok Kerja yang akan hadir di Forum Nasional Bandung bulan depan. Setiap Kelompok Kerja mempunyai agenda kegiatan. Salah satunya adalah: Kelompok Kerja Pembiayaan.

Untuk membaca apa yang akan dibahas di Kelompok Kerja Pembiayaan ini silakan

Klik Disini

Materi lain yang akan kami sampaikan yaitu tentang sebuah Editorial menarik yang kami pilih mengenai Social Determinant for Health yang ditulis oleh Michael Marmot dan Jessica J. Allen.

Editorial tersebut berjudul Social Determinants of Health Equity yang akan diterbitkan di American Journal of Public Health pada bulan September 2014. Inti artikel ini adalah mengenai penyebab ketidakadilan di pelayanan kesehatan yang banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi.

Selengkapnya

JKN mempunyai tujuan yang terkait keadilan kesehatan. UU SJSN (2004) Pasal 2 menyatakan bahwa kebijakan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian prinsip keadilan harus dipergunakan dalam kebijakan JKN. Namun apakah kebijakan ini akan meningkatkan keadilan pelayanan kesehatan di Indonesia? Jika ya, maka kebijakan JKN sudah sesuai dengan UUD 1945. Namun, jika tidak berjalan, maka kebijakan JKN dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan UUD 1945 dan perlu diajukan untuk perbaikan kebijakan.

Diskusi ini dilakukan sebagai presentasi hasil sementara kegiatan Monitoring dan Evaluasi JKN yang selama ini telah diselenggarakan oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Hasil sementara berupa Skenario Jaminan Kesehatan Nasional.

Informasi lebih lanjut silakan klik pada link berikut 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Indonesian Conference on Tobacco or Health adalah konferensi yang mempertemukan stakeholder dalam upaya pengendalian tembakau di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada 29-31 Mei 2014 di Jakarta. Konferensi ini mempertemukan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian tembakau antara lain: pemerintah, akademisi, peneliti, aktivis kesehatan masyarakat, universitas, organisasi profesi, media dan mahasiswa untuk mengkaji berbagai isu pengendalian tembakau secara komprehensif sehingga diakhir acara terdapat persamaan pandangan tentang permasalahan tembakau di Indonesia; apakah memilih kesehatan atau tembakau. Informasi selengkapnya silakan klik pada website http://ictoh.tcsc-indonesia.org/ 

Hasil acara dan materi presentasi tersebut dapat dilihat pada link berikut