Pada tanggal 3 sampai dengan 9 November 2015 telah diselenggarakan Kursus selama 5 hari mengenai Partnership with the Private Sector dalam konteks Universal Health Coverage. Kursus yang diselenggarakan oleh Asian Network of Health System Strengthening bekerjasama dengan ADB dan Asian Institute of Management, diikuti oleh 7 negara di Asia. Prof. Laksono Trisnantoro menjadi salah satu staf pengajar untuk kursus ini. Kursus serupa tahun depan akan diselenggarakan di Yogyakarta, pada bulan Oktober 2016 di Yogyakarta, dengan tuan rumah Universitas Gadjah Mada. Silahkan melihat framework yang dipergunakan di kursus ini.

klik disini

Pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2016 telah berlangsung Forum Nasional ke-6 Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Tema tahun ini adalah "Upaya Pencapaian Universal Health Coverage 2019: Kendala, Manfaat, dan Harapannya". Kebijakan JKN telah berlangsung hampir 2 tahun. Hasil monitoring berbagai penelitian di Forum Nasional ke-6 menunjukkan salah satunya JKN bermanfaat bagi jutaan manusia Indonesia yang "beruntung" mendapatkan akses. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses pelayanan yang baik karena masalah akses geografis dan budaya. Manfaat terbesar dinikmati terutama masyarakat perkotaan dan yang mempunyai dana untuk transportasi, akomodasi, serta akses budaya. Dalam pemanfaatan dana JKN yang masuk BPJS, ditengarai adanya salah sasaran subsidi APBN dimana dana tidak terpakai PBI dipergunakan oleh masyarakat yang mampu membayar (non PBI mandiri). Hal ini memicu perdebatan secara etika dan hukum.

Resume selengkapnya silahkan klik link berikut:

Klik disini

Kongres PERSI 2015 dan Hospital Expo digelar pada 21-24 Oktober 2015 di Jakarta Convention Center. Kongres kali ini mengusung tema "Kesiapan Perumahsakitan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean dan Meledaknya Peserta Jaminan Kesehatan Nasional". Prof Laksono Trisnantoro mendapat kehormatan untuk memberikan Kuliah Memorial dr. Amino Gondohutomo dalam kongres ini, Simak paparan Prof. Laksono pada lampiran dibawah.

materi presentasi

Setelah Memorial Lecture Amino Gondohutomo oleh Prof. Laksono Trisnantoro, sesi berikutnya adalah seminar dengan Kejaksaan Agung dan Keynote address dari Menteri Kesehatan. Dalam awal pidatonya, Menteri Kesehatan menekankan mengenai Nawacita: Membangun dari pinggiran dan SDM yang bermutu. Program yang diangkat Presiden adalah Indonesia sehat yang berarti mempunyai paradigma sehat dan mengembangkan masyarakat sehat. Tenaga medis juga harus hidup sehat. Banyak dokter yang praktek sampai tengah malam. Dalam Indonesia sehat, bukan berarti punya Kartu Indonesia Sehat, kita boleh sakit. Kita harus lebih membuat keluarga sehat. Dalam beberapa tahun ini ada masalah pendanaan yang sangat mahal untuk mengobati penyakit-penyakit kronis. Masalah utama saat ini adalah kemampuan keuangan BPJS.

materi Menkes RI

Pada tanggal 14-15 September 2015 telah diselenggarakan Postgraduate Forum (PGF) ke-9 di Kuala Lumpur, Malaysia. Forum ini berfokus di bidang sistem kesehatan dan kebijakan serta menjadi ajang berkumpulnya para praktisi kesehatan masyarakat untuk membahas isu-isu terkini di kawasan Asia. Forum ini menjadi kesempatan baik bagi para mahasiswa yang tengah menjalani program S2 atau S3 di bidang kesehatan.

Dalam dua hari tersebut, para peserta memberikan berbagai presentasi oral maupun poster mengenai studi-studi dari negara masing-masing. Forum ini disampaikan dalam bentuk reportase oleh tim PKMK FK UGM bekerjasama dengan minat studi Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) IKM, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. Reportase selengkapnya silahkan klik link berikut:

Hari I   Hari II

Telah terselenggara kegiatan Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia yang ke VI di kota Padang. kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari mulai dari tanggal 24 hingga 26 Agustus 2015 di Hotel Bumi Minang Padang. dalam acara tersebut hadir pula Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Nila Moeloek. dalam Keynote Speech yang disampaikannya, Stunting menjadi salah satu pekerjaan rumah besar yang harus dicari solusinya. Selain stunting, masih banyak ditemukan fakta menarik terkait situasi kesehatan di Indonesia saat ini. materi presentasi selengkapnya dapat di simak pada link berikut

materi presentasi

Dalam kegiatan ini ada sekitar 450 peserta yang mengikuti Forum KKI ke VI ini, dengan 90 hasil penelitian mengenai kebijakan kesehatan yang dipaparkan selama 2 hari seminar. Ada banyak topik menarik yang dibahas dalam forum ini, untuk itu silahkan klik link dibawah untuk menyimak reportase kegiatan, materi presentasi, dan video pada setiap sesinya.

Prioritas untuk mencapai UHC: Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mendukung reformasi UHC adalah adanya berbagai persepsi dari pengambil kebijakan yang menganggap UHC sebatas konsep, dan hanya berfokus pada kemajuan unquantifiable. Pada edisi ini, terdapat laporan tentang penelusuran UHC pertama secara global untuk menjawab tantangan di atas. Sebagian besar negara telah menghasilkan data pembanding yang kredibel untuk pelayanan kesehatan dan cakupan perlindungan keuangan. Meskipun data mengenai penyakit menular dan kualitas pada pelayanan kesehatan masyarakat tidak banyak diketahui. Definisi UHC secara luas mengandung pengertian bahwa semua orang menerima layanan yang dibutuhkan, tanpa menemui kesulitan dalam keuangan. UHC melibatkan tiga dimensi cakupan yaitu pelayanan kesehatan, perlindungan keuangan, dan populasi. Seluruh hal tersebut merupakan proses berkesinambungan yang dinamis dalam menanggapi perubahan pergeseran tren demografi, epidemiologi dan teknologi, serta harapan masyarakat.

Indikator Penelusuran pelayanan kesehatan: Laporan ini menyajikan situasi global dan regional yang berkaitan dengan penelusuran delapan indikator cakupan pelayanan kesehatan untuk: kesehatan reproduksi dan bayi baru lahir (keluarga berencana, pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan); imunisasi anak (tiga dosis vaksin untuk difteri, tetanus dan pertusis (DTP)); penyakit menular (pengobatan untuk terapi antiretroviral (ART), tuberkulosis (TB)); dan penentu untuk sektor non-kesehatan (peningkatan sumber air dan fasilitas sanitasi). Indikator yang dipilih merupakan intervensi kesehatan untuk individu. Hal ini seharusnya memberikan manfaat untuk setiap negara, tidak terikat hanya untuk negara berkembang, keadaan epidemiologi tertentu, dan jenis sistem kesehatan yang dimiliki. Alasannya adalah ketersediaan data tersebut untuk sebagian besar negara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data yang beragam. Di satu sisi banyak orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang penting. Dalam beberapa kasus, cakupan populasi global telah mencapai batas minimum yaitu 80% seperti yang diusulkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) / Bank Dunia dalam kerangka monitoring global.

Langkah ke depan: Terlepas dari masih adanya ketidakadilan dalam akses ke pelayanan kesehatan (kurang lebih 400 juta orang tidak memperoleh satu dari tujuh pelayanan kesehatan esensial) dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi disebabkan oleh pengeluaran kesehatan, terlihat bahwa kemajuan UHC merupakan realitas. Faktanya, ini merupakan aspek-aspek kunci dari realitas yang terukur. Laporan monitoring global pertama ini untuk menelusuri kemajuan UHC. Laporan ini merupakan penelusuran yang menggunakan indikator utama atau reomendasi kerangka monitoring WHO/ Grup UHC Bank Dunia. Penelusuran ini membuka kemungkinan untuk melacak kemajuan terhadap cakupan aspek perlindungan keuangan dan cakupan pelayanan kesehatan yang tidak hanya untuk populasi secara keseluruhan, tetapi untuk subpopulasi kritis seperti masyarakat yang hidup di daerah pedesaan dan masyarakat miskin.

Kata kunci: Universal Health Coverage (UHC); Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Akses Pelayanan Kesehatan; Biaya Pengobatan; Program Evaluasi; Kesehatan Global

Untuk Link Download Buku sebagai berikut:

klik disini

{jcomments on}

Selama tiga dekade terakhir, banyak negara Amerika Latin dan Karibia (LAC) telah mengakui bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan mengambil langkah strategis atas pengakuan itu. Negara-negara tersebut telah mengubah Undang-Undang untuk menjamin hak kesehatan warganya. Sebagian besar telah meratifikasi konvensi internasional dengan menetapkan dengan mengimplementasikan secara terus-menerus dan adil bahwa hak kesehatan merupakan kewajiban negara.

Baca selengkapnya pada link berikut

klik disini

Kesenjangan kesehatan tidak hanya menjadi masalah di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara seperti Australia yang memiliki keanekaragaman populasi yang tinggi. Di negara maju seperti Australia, risiko kematian dan kesakitan maternal dan perinatal paling tinggi dialami oleh populasi yang rawan status sosial ataupun ekonomi. Data dari Australia menunjukkan bahwa wanita dengan status imigran memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian janin, bayi lahir mati maupun kematian ibu dibandingkan dengan wanita-wanita yang lahir di Australia.

Salah satu publikasi terbaru mengenai upaya pengentasan kesenjangan kesehatan di Australia adalah protokol studi quasi-eksperimental untuk mengevaluasi program Bridging the Gap. Program ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan bagi keluarga dengan latar belakang imigran dan meningkatkan kapasitas organisasi dan sistem agar dapat mengatasi faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Program ini merupakan kerjasama dari sebelas organisasi yang mencakup pelayanan kesehatan, pemerintahan, serta penelitian.

Protokol studi ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi para praktisi kesehatan masyarakat dalam mengevaluasi implementasi program kesehatan secara time series untuk melihat dampak program terhadap kesehatan ibu dan anak serta masyarakat. Untuk membaca artikel ini secara lengkap, silakan klik link berikut

klik disini

Indonesian Health Economics Association Congress (InaHEA) tahun ini diselenggarakan di Jakarta pada 7-10 April 2015. Pergelaran kali ini merupakan yang kedua, sebelumnya InaHEA diselenggarakan di Bandung pada tahun lalu. Tema yang diangkat kali ini ialah Ekonomi Gizi dan Sistem Pembayaran. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kesehatan Dunia, jadi tema yang diambil pun terkait dengan Keamanan Pangan. Kemudian, untuk menyelaraskan dengan ekonomi kesehatan, maka INaHEA tahun ini berfokus pada ekonomi gizi. Kebijakan di sektor gizi dan sistem pembayaran akan sangat berpengaruh pada kesehatan nasional sejak diberlakukannya JKN pada Januari 2014. Acara tersebut turut mengundang Menteri Kesehatan Indonesia sebagai keynote speaker. Acara ini diinisiasi oleh Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia.

selengkapnya, silakan simak melalui link berikut

Klik Disini

Suasana Pre-Conference Dok. (Bella/PKMK) 

PKMK-Yogya. KPK dan UGM usai menggelar Seminar Pencegahan Korupsi dalam Bidang Pengembangan Kapasitas Desa dan Potensi Fraud pada Pelayanan Kesehatan. Seminar tersebut digelar pada Selasa (14/4/2015) di Auditorium Lantai 1 Grha Sabha Pramana UGM. Seminar ini memaparkan ada banyak kemungkinan terjadinya fraud di sektor layanan kesehatan dan sektor pengelolaan dana hibah desa dari Pemerintah Pusat yang nominalnya hingga 1 T rupiah per tahun. Silakan simak laporan kegiatanya melalui link beirkut

klik disini