Opening Traditional Javanese Dance "Golek Ayun-ayun"

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) will be introduced in 2015 in ASEAN, and it will be a critical value in health sector. In that era, the mobilization of doctors, nurse and health personnels will be higher and healthcare service will become an important commodity. At this point, it is imperative to question whether the existing regulation will support the new era of medical market. Another question is whether our curriculum will be ready to create a good doctor to compete in AFAS?

Based on this background, Center for Health and Policy Management, Faculty of Medicine, Gadjah Mada University collaborated with WHO, Naresuan University Medical School, Thailand, UKM Medical Centre, National University of Malaysia, United Nation University, International Institute for Global Health, Nossal Institute, University of Melbourne held The 8th Postgraduate Forum on Health Systems and Policy "Medical Doctors Migration and Health System Development in South East Asia : Implication for Medical Doctors and Specialists Education". The 8th Postgraduate Forum on Health Systems and Policy already held at Yogyakarta, 13-14 May 2014 ago. For more information

Dari aspek sejarah, alkohol telah dikonsumsi manusia selama ribuan tahun. Di berbagai negara, minum alkohol sudah menjadi budaya tersendiri tidak terkecuali di sejumlah wilayah di Indonesia. Makin banyak yang telah menderita ketagihan alkohol padahal bahayanya sangat besar. Ada lebih dari 200 penyakit yang disebabkan oleh konsumsi alkohol secara berlebihan. Pada tahun 2012 tercatat ada 3,3 juta orang meninggal akibat alkohol (5,9% dari kematian global).

Seluruh fakta tersebut termuat dalam Laporan WHO ini. Tidak hanya laporan, dalam buku ini WHO menyajikan kebijakan dan intervensi yang sudah dilakukan atau yang direkomendasikan. Semua ini penting bagi para penentu kebijakan di Indonesia. 

Selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

WHO-PKMK. Cakupan UHC telah menjadi pusat kekuatan sebagai upaya memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan status, dan distribusi pelayanan kesehatan. Hal ini dinyatakan pada dokumen WHO dalam laporan terbarunya yang telah dirilis pada sebuah dokumen laporan akhir dari Consultatif Group Equity dan UHC. Laporan ini membahas isu-isu kunci dari keadilan dan equity pada UHC. Dengan demikian, laporan ini relevan bagi setiap aktor yang mempengaruhi pencapaian UHC dan bagi pemerintah khususnya yang bertugas mengawasi dan membimbing kemajuan pencapaian UHC.

Laporan ini membahas pilihan kritis keadilan dan equity yang terjadi pada upaya menuju UHC. Hal yang menarik, laporan ini tidak membahas terutama mengapa UHC seharusnya dicapai, namun difokuskan bagaimana cara mencapai UHC. Laporan ini memiliki perbedaan dengan laporan yang lain yang tidak hanya membahas permasalahan mendasar dan kesulitan implementasi, namun juga pendekatan-pendekatan yang digunakan dari berbagai keterlibatan ahli filsafat, ahli etika, ahli ekonomi, ahli kebijakan, dan dokter klinis.

Masih banyak hal-hal kritis yang dibahas pada laporan ini. Laporan ini penting dibaca oleh akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, dan yang terpenting adalah pembuat kebijakan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Silakan simak lebih lanjut 

Jakarta - Diskusi Pembiayaan Kesehatan untuk Tindakan Preventif dan Promotif dalam era JKN

Diskusi Kebijakan Kesehatan membahas beberapa isu yang strategis di dunia kesehatan saat ini. Beberapa isu yang mengemuka ialah peran Dinkes dan RS, pembiayaan kesehatan, tata kelola RS, tata kelola tenaga kesehatan. Diskusi ini bersifat rangkaian, saat ini telah memasuki minggu keempat. Kemudian, diskusi ini masih akan berlanjut hingga Mei 2014.

Sementara, silakan simak rangkaian diskusi kebijakan kesehatan yang telah berlangsung, diantaranya;

1. Reformasi dalam Kebijakan Desentralisasi Kesehatan (11 April 2014)
2. Pembiayaan Kesehatan untuk Tindakan Preventif dan Promotif dalam era JKN (17 April 2014)
3. Reformasi dalam Pengorganisasian RS (23 April 2014)
4. Reformasi Pengorganisasian Tenaga Kesehatan (29 April 2014)
5. Skenario Sistem Kesehatan Indonesia Masa Depan untuk Pencapaian Kesetaraan Kesehatan (7 Mei 2014)
6. Indonesia Health System Discussion Series (12 May 2014)

Bahwa masalah kesehatan tidak bisa diatasi hanya oleh sektor kesehatan, sudah makin disadari. Konsep "determinan sosial dalam kesehatan" menegaskan bahwa banyak sektor mempengaruhi kesehatan baik langsung maupun tidak langsung. Permasalahnnya adalah apa dan bagaimana pendekatan yang dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan dan mensinergikan kontribusi kebijakan semua sektor tersebut?

Buku ini memberikan panduan untuk menerapkan pendekatan Health in All Policies (HiAP) tersebut baik di level negara maupun di level di bawahnya. Buku ini juga dilengkapi dengan dokumen Helsinki Statement hasil The 8th Global Conference on Health Promotion di Finlandia pada 10-4Juni 2013 yang menegaskan komitmen untuk menerapkan HiAP.

Selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang dan harapan bagi peningkatan pelayanan kesehatan. Masalahnya, banyak negara tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan eHealth. Untuk itu, WHO bersama dengan ITU (The International Telecommunication Union) menerbitkan buku ini.

Buku ini memberikan toolkit yang komprehensif dan praktis yang bisa diadaptasi di semua negara sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

artikel-artikel yang terbit minggu ini kami pilihkan dari berbagai sumber. Silahkan simak di bawah ini untuk membacanya.

Rangkaian seminar Series Hit memasuki minggu ketiga, tema yang diangkat kali ini ialah Reformasi dalam Pengorganisasian Rumah Sakit. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini, ada usaha untuk mengembalikan sistem kesehatan pada situasi sebelum desentralisasi, dimana RS Daerah menjadi bagian dari Dinas Kesehatan.

Jika hal ini terjadi, maka artinya peran pemerintah sebagai regulator (Dinkes) dengan peran pemerintah sebagai provider pelayanan kesehatan akan tercampur aduk. Good governance akan sulit diwujudkan. Ditambah lagi dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang membutuhkan adanya sistem monitoring dan evaluasi agar dapat berjalan dengan baik. Dari berbagai diskusi dan pemberitaan, diketahui bahwa ada potensi terjadinya fraud dalam JKN, sehingga peran pengawasan menjadi semakin penting. Diskusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga agar reformasi dalam pengorganisasian RS dapat berjalan menuju penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Acara selengkapnya dapat disimak pada link berikut 

Diskusi Sesi 1 - Hotel Santika Jakarta

PKMK – Reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin berkembang sampai saat ini. Pembayaran out of pocket mulai tergantikan dengan sistem pembayaran pra upaya (prospective payment), bukan hanya membutuhkan peran pendanaan Pusat melainkan juga peran Pemerintah Daerah. Di lain sisi, persentase anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan justru cenderung menurun dan Pemerintah Daerah juga tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk kesehatan.

Keadaan tersebut berpotensi menghambat pemerataan pembiayaan kesehatan terutama untuk kegiatan/ program yang bersifat preventif dan promotif. Oleh karena itu, kajian mengenai penelusuran perkembangan pembiayaan kesehatan di Indonesia jadi sangat penting, khususnya dengan menggunakan pendekatan pada pembiayaan pelayanan kesehatan preventif dan promotif.

Diskusi yang dilaksanakan tanggal 17 April 2014 di Jakarta ini membahas lebih dalam mengenai reformasi pembiayaan, perkembangannya, sampai dengan bahasan arah pembiayaan tindakan preventif dan promotif. Diskusi bersama Kemenkes RI, Bappenas, P2JK, BPJS Kesehatan, Global Fund, dan peneliti-peneliti juga menjadi bagian dari kegiatan PKMK FK UGM dan Jaringan KKI kali ini. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses pada link berikut 

Diskusi Sesi 1 - Hotel Santika Jakarta

PKMK – Reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin berkembang sampai saat ini. Pembayaran out of pocket mulai tergantikan dengan sistem pembayaran pra upaya (prospective payment), bukan hanya membutuhkan peran pendanaan Pusat melainkan juga peran Pemerintah Daerah. Di lain sisi, persentase anggaran kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan justru cenderung menurun dan Pemerintah Daerah juga tidak banyak mengalokasikan anggaran untuk kesehatan.

Keadaan tersebut berpotensi menghambat pemerataan pembiayaan kesehatan terutama untuk kegiatan/ program yang bersifat preventif dan promotif. Oleh karena itu, kajian mengenai penelusuran perkembangan pembiayaan kesehatan di Indonesia jadi sangat penting, khususnya dengan menggunakan pendekatan pada pembiayaan pelayanan kesehatan preventif dan promotif.

Diskusi yang dilaksanakan tanggal 17 April 2014 di Jakarta ini membahas lebih dalam mengenai reformasi pembiayaan, perkembangannya, sampai dengan bahasan arah pembiayaan tindakan preventif dan promotif. Diskusi bersama Kemenkes RI, Bappenas, P2JK, BPJS Kesehatan, Global Fund, dan peneliti-peneliti juga menjadi bagian dari kegiatan PKMK FK UGM dan Jaringan KKI kali ini. Untuk informasi selengkapnya dapat diakses pada link berikut