Keynote Speech Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Nila Djuwita F Moeloek

menkesDalam sambutannya yang berjudul "Kerja Nyata Sehatkan Indonesia", Menteri Kesehatan RI mengingatkan visi dan misi pemerintah Indonesia termasuk 9 prioritas Nawacita, khususnya agenda ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Roadmap pembangunan kesehatan sesuai RPJMN berprioritas pada akses ke pelayanan yang berkualitas, sekaligus penguatan pelayanan kesehatan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Turunnya Human Development Index Indonesia ke 11.1% (bahkan di bawan Vietnam) tentu saja memprihatinkan. Namun di balik itu, ada beberapa capaian yang positif. Bonus demografi pada tahun 2030 merupakan peluang untuk meningkatkan daya saing Indonesia. AKI, walaupun belum mencapai MDGs, turun. Begitu pula AKBA, walaupun AKI masih tinggi. Angka stunting turun, mengindikasikan perbaikan gizi. Pengendalian penyakit menular masih menjadi tantangan, namun terjadi transisi epidemiologi ke arah peningkatan penyakit tidak menular (PTM), yang uniknya memiliki prevalensi yang tinggi pula bahwa di daerah pedesaan dan masyarakat kurang mampu.

Proporsi sebesar 29.67% (Rp. 16,9 trilyun) di JKN adalah untuk beban penyakit katastropik termasuk jantung, diabetes dan ginjal. Ini adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan perubahan perilaku. Di sisi supply, tantangannya adalah penguatan pelayanan. Tantangan utama dalam hal ini adalah distribusi SDM kesehatan, yang berusaha diatasi dengan Nusantara Sehat dan mengirimkan tim (bukan lagi by profession) untuk mengisi daerah-daerah yang masih kekurangan (sejulmah 838 orang di 158 puskesmas).

Peserta JKN telah mencapai hampir 170 juta peserta yang dilayani di 25.828 fasilitas kesehatan (termasuk 20533 FKTP, 2001 FKRTL, 2047 apotik 936 optik). Namun faktanya, proporsi penyerapannya sekitar 80% masih di FKRTL, hanya 20% di FKTP (di negara maju, proporsinya biasanya terbalik). Penggunaan E-katalog telah mendorong ketersediaan obat generik.

Namun ke depan, perlu perubahan orientasi ke paradigma kesehatan yang berprioritas pada layanan kesehatan primer dan bersifat lintas sektor. Penguatan promotif-preventif diupayakan melalui launching GerMas. Perlu dilakukan harmonisasi kebijakan kesehatan Pusat dan Daerah untuk menyukseskan hal ini. Area GerMas yang perlu digalakkan adalah masyarakat kurang aktivitas fisik, deteksi dini hipertensi diabetes dan kanker, masyarakat yang kurang konsumsi buah dan sayur.

12 SPM bidang kesehatan merupakan tanggung jawab Pemda tetapi juga diperlukan pendekatan keluarga (pemberdayaan masyarakat), buktinya 12 indikator keluarga sehat tidak jauh berbeda dengan 12 indikator SPM. Dengan melaksanakan pendekatan keluarga, Pemda akan "tertolong" dalam mencapai SPM. Walaupun BPJS masih terpusat di UKP, namun Dana Desa bisa digunakan untuk memberi daya ungkit pada UKM misalnya membangun Rumah Desa Sehat yang mencakup posyandu, pusbindu, dsb. Untuk mendorong pencapaian kinerja, diharapkan sistem kontrak dapat memotivasi pencapaian Indikator Keluarga Sehat (IKS). Ini memberikan tantangan kepada IAKMI dan AIPTKMI untuk mendorong para profesi kesehatan dan mahasiswa untuk membantu pencapaian IKS di wilayah masing-masing.

Reporter: Shita Listyadewi

materi     Video   Ringkasan diskusi 1 

 

 NAVIGASI REPORTASE

Hari I

Hari II

Hari III

 

 

 

Comments   

# Laksono Trisnantoro 2016-11-14 18:53
Dear all.
Setelah melihat diskusi yang ada selama seminggu ini dan isi pidato bu Menkes, apakah dapat disimpulkan bahwa ada kegelisahan kita semua:
Anggaran untuk BPJS meningkat tajam untuk tindakan kuratif. Sementara itu kegiatan preventif dan promotif belum maksimal, dan bahkan dapat dikatakan belum tertata baik dan belum mempunyai Kepemimpinan yang jelas.

Risiko di masa mendatang; Status Kesehatan kita akan memburuk, walaupun pengeluaran kesehatan semakin meningkat.

Apakah benar pengamatan saya ini?

Salam
Reply
# Florianus Albertus 2016-11-16 17:23
Mohon ijin Prof….
Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Prof. Laksono bahwa arah kegiatan promotif dan preventif belum berjalan maksimal. Pengalaman saya di lapangan sebagai tenaga promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat di Puskemas, ada beberapa hal yang berpengaruh:
1. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas antara lain mengatur standar ketenagaan Puskesmas. Untuk tenaga lapangan (kesmas, sanitarian, gizi) dirasa masih kurang. Contoh untuk tenaga Kesmas, Puskesmas kawasan perkotaan standar 2 tenaga, sementara Puskesmas kawasan pedesaan dan Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil masing-masing 1 tenaga. Menurut saya ini jelas masih kurang karena justru kawasan pedesaan dan kawasan terpencil dan sangat terpencil membutuhkan lebih banyak tenaga kesmas (tenaga lapangan) mengingat cakupan geografis yang cenderung sulit dijangkau. Ada hal lain juga yang berkaitan dengan ketenagaan yakni ketersediaan tenaga administrasi yang kurang di Puskesmas, menyebabkan tenaga kesmas ataupun tenaga kesehatan lapangan lainnya diperbantukan sebagai tenaga administrasi. Apalagi dalam rangka mempersiapkan akreditasi Puskesmas sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Akibatnya beban kerja menjadi bertambah. Jika Puskesmas benar-benar sebagai ujung tombak upaya promotif dan preventif maka hemat saya kebutuhan tenaga baik dari jumlah dan kualifikasi perlu menjadi perhatian. Penyediaan tenaga promosi kesehatan di Puskesmas sebenarnya bisa melalui sistem kontrak seperti yang telah didiskusikan di atas, yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. Hanya sayang belum semua daerah memanfaatkan peluang ini.

2. Kerjasama lintas sektor yang ada sekarang kurang terarah dan berkelanjutan. Banyak program-program pemberdayaan kesehatan masyarakat seperti program desa siaga, desa STBM atau Pamsimas, pada awal-awal pembentukan ada keterlibatan banyak pihak, namun seiring berjalan waktu kegiatannya cenderung meredup atau tidak lestari. Keterampilan dalam mengadvokasi program-program promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan oleh seorang tenaga kesmas di lapangan. Diperlukan tenaga kesmas yang memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan Ibu Menkes (8 kompetensi kesehatan masyarakat). Ini perlu dipersiapkan dari awal sejak menempuh perkuliahan sampai dengan pelatihan-pelatihan jika sudah bekerja.

3. Karena adanya kecenderungan perhatian (termasuk dana) lebih diutamakan kepada tindakan kuratif dan rehabilitative maka bisa saja terjadi seperti apa yang dikhawatirkan oleh Prof Laksono. Paradigma sehat yang diupayakan selama ini akan menjadi sia-sia karena isu kesehatan yang berkembang dimasyarakat lebih kepada program JKN (pengobatan gratis) dibandingkan isu-isu program pemberdayaan kesehatan masyarakat. Masyarakat cenderung menunggu sakit dahulu baru berobat (karena gratis) ketimbang secara bersama-sama mengupayakan hidup sehat.
Reply
# Likke Putri 2016-11-28 04:15
Menanggapi pak Florianus, promotif-preventif saat ini sebenarnya menjadi salah satu primadona, dengan tingginya dana BOK melalui DAK non-fisik, dana kapitasi yang juga dapat digunakan untuk promotif-preventif, ditambah lagi dana Prolanis. Yang perlu ditingkatkan yaitu monitoring terhadap indikator-indikator pencapaian program tersebut, yang memang indikator tersebut belum ditetapkan atau belum terlalu terlihat.

Perlu ditelaah lebih lanjut seberapa baik pencapaian anggaran untuk promotif-preventif dibandingkan dengan outputnya.
Reply

Add comment


Security code
Refresh