Pada Rabu (15/7) dilaksanakan diskusi online oleh The SMERU Institute yang didukung Knowledge Sector Initiative. Tema yang diangkat kali ini ialah Menilik Adaptasi dan Ketangguhan Layanan Kesehatan dan Kelompok Rentan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.

 Kegiatan hari ini merupakan hasil studi ketiga dampak COVID-19 pada sejumlah aspek. Secara keseluruhan, diskusi online bertujuan untuk menjelaskan rangkaian sembilan studi oleh The SMERU Institute yang  menganalisis kondisi sosial ekonomi di tengah pandemi COVID-19, salah satunya di bidang kesehatan dan ketahanan sosial budaya masyarakat. Simak reportase selengkapnya pada link berikut

Selengkapnya

Sebuah regulasi yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan COVID-19, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya pencegahan dan penularan COVID-19 di desa dan menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

Regulasi ini memuat teknis pelaksanaan bagi pemerintah desa dan penyelenggara serta warga desa pada protokol pelayanan publik; kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan; kegiatan ibadah; pasar desa; kegiatan padat karya tunai desa; dan tempat wisata. Regulasi ini diterbitkan di Jakarta pada 2 Juli 2020.

Selengkapnya

WHO mempublikasikan sebuah kursus secara online yang dapat diakses luas dan diikuti secara mandiri. Kursus ini memberikan pengantar umum tentang virus terkait pernafasan, termasuk COVID-19. Para peserta akan mendapatkan gambaran mengenai sifat virus yang muncul, cara mendeteksi dan menilai wabah, strategi untuk mencegah dan mengendalikan wabah karena virus. Didalamnya, juga membahas strategi pilihan yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan risiko dan pelibatan masyarakat untuk mendeteksi, mencegah dan menanggapi keadaan darurat virus pernafasan baru.

Durasi kursus ini kurang lebih sekitar 3 jam. Terdapat 4 modul yang disediakan dalam silabus kursus online ini, yang terdiri dari pengenalan virus COVID-19, surveilans dan investigasi laboratoris mengenai virus COVID-19, komunikasi resiko dan pelibatan komunitas, serta Pencegahan dan Respons pada COVID-19. Tersedia sertifikat diakhir sesi untuk peserta yang memiliki skor minimal 80% dari target skor yang disediakan melalui kuis.

selengkapnya

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS K) meluncurkan Buku Statistik JKN 2014 - 2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Jakarta pada 18 Juni 2020. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (18/6/2020) melalui online. Buku ini mendeskripsikan data dan statistik terkait implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014 - 2018. Buku Statistik JKN 2014 - 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan layanan kesehatan.

Reportase & Materi

World Bank Indonesia meluncurkan virtual event yang membahas Public Expenditure Review Indonesia tahun 2020, yang disiapkan atas kolaborasi pemerintah Indonesia dan World Bank. Laporan virtual event membahas beberapa hal, yakni: 1) apakah tingkat belanja Indonesia berkelanjutan dan memadai untuk mengatasi tantangan pembangunan Indonesia, baik secara agregat maupun di dalam sektor? Bentuk pengeluaran dan reformasi penerimaan pajak apa yang dibutuhkan untuk memulihkan ruang fiskal paska COVID-19?; 2) Apakah sumber daya publik telah digunakan secara efisien dalam memberikan layanan publik? Apa instrumen utama bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas belanja?; dan 3) Apakah sumber daya publik telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia?.
link terkait klik disini

Kegiatan ini berlangsung pada 22 – 25 Juni 2020 pada pukul 09.00 – 11.00 wib. Reportase dan materi kegiatan dapat diakses pada link berikut

reportase hari 1    hari 2    hari 3    hari 4

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, demikian halnya mengubah cara hidup manusia dengan memunculkan istilah kondisi normal baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus COVID-19.

Pada 27 Mei 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan sebuah dokumen regulasi untuk membantu memberikan pedoman sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19. Pada dokumen ini, dijelaskan secara lengkap mengenai pemetaan kondisi persebaran infeksi COVID-19, Kemampuan pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi COVID-19, Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dan lain sebagainya.

Selengkapnya

Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 resmi menaikkan iuran BPJS untuk kelas I dan II setelah sebelumnya ada penurunan. Kenaikan iuran ini berlaku pada 1 Juli 2020, khususnya pada kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Adapun rincian iuran tersebut yakni Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II dan Rp 42.000 untuk kelas III (dengan biaya yang dibayar oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 16.500 sebagai bantuan iuran). Pada 2021 nanti, Rp 35.000 ditanggung oleh PBPU dan BP, sementara hanya Rp 7.000 yang hanya dibayar oleh pemerintah pusat/daerah sebagai bantuan iuran.

Untuk April, Mei dan Juni 2020, peserta PBPU dan BP membayar Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51.000 untuk kelas II dan Rp 80.000 untuk kelas I. Sementara Januari, Februari dan Maret 2020, peserta membayar Rp 42.000 untuk kelas III, Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I. Regulasi ini resmi diterbitkan di Jakarta pada 6 Mei 2020.

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI mempublikasikan sebuah pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada April 2020. Pedoman ini dapay diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah sistematis, terukur, dan berorientasi manfaat dalam pencegahan, penanganan serta pengambilan langkah tindak lanjut di bidang kesehatan jiwa dan psikososial dalam pandemic COVID-19. Pedoman yang terdiri dari 64 halaman ini menyusun pedoman untuk beberapa target sasaran, meliputi kelompok orang sehat, orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), kelompok rentan terdampak dan pekerja garis depan (tenaga medis dan relawan).

selengkapnya