Regulasi Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK 02.02/4/1/2021
Pada 2 Januari 2021, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut dengan Juknis Vaksinasi COVID-19. Juknis ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Tahap pertama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Januari – April 2020 adalah tenaga kesehatan dan tenaga terkait yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tahap kedua pada Januari – April 2020, dilakukan pada petugas pelayanan publik yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelompok usia lanjut (> 60 tahun). Tahap ketiga, April 2021 – Maret 2022 diberikan kepada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi. Taham keempat, April 2021 – Maret 2022, diberikan kepada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin. Pendataan sasaran penerima vaksin dilakukan secara top-down melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait meliputi nama, NIK dan alamat tempat tinggal sasaran.
Kerjasama pemerintah dengan sektor swasta bukanlah hal baru di Indonesia, namun dokumentasi mengenai contoh nyata kerjasama tersebut dalam situasi darurat bencana masih sangat jarang. Pada saat pandemi COVID-19, koordinasi antar pihak termasuk dengan sektor swasta merupakan salah satu aspek penting untuk mengurangi dampak buruk terutama kesehatan, ekonomi dan sosial. Sebuah penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus dilakukan di D.I. Yogyakarta. Gambaran pelaksanaannya di D.I.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI menerbitkan protokol dukungan kesehatan jiwa dan psikososial guna mengintegrasikan dan mengoptimalisasikan layanannya pada anak dan remaja dann meningkatkan kordinasi serta keterpaduan lintas sektor dan program pelaku layanan..tmb-479v.jpg?sfvrsn=add44264_6%20479w)
USAID dan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan sebuah webinar sebagai wadah pembelajaran kesehatan dari kacamata ekonomi kesehatan pada 27 November 2020. Webinar ini dihadiri dari berbagai institusi sebagai pembahas dan narasumber, antara lain tiga narasumber dari Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Aceh, Kepala Sub-Dir. Neraca Rumah Tangga dan Institusi Non-Profit, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkeu RI, Senior Tech Advisor USAID, dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI. Agenda ini dimoderatori oleh Prastuti Soweandono selaku Country Director Thinkwell yang dilakukan secara online melalui Zoom. Reportase kegiatan dapat disimak pada link berikut
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan FK - KMK UGM menyelenggarakan webinar implementasi koordinasi penyelenggara jaminan dalam kebijakan kelas standar rawat inap JKN pada 2 Desember 2020. Agenda ini dibuka langsung oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD dan dihadiri oleh berbagai narasumber diantaranya Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan – BPJS Kesehatan, perwakilan anggota DJSN dan PERSI dengan pembahas yang disampaikan oleh Ery Setiawan, SKM, ME, AAAK – USAID Health Financing Activity. Pembahasan topik ini menarik sebab saat ini Indonesia masih mengalami defisit yang cukup besar. Selanjutnya, perlu diperhatikan beberapa regulasi, tata kelola, dan penyusunan opsi kebijakan yang sesuai guna memberikan pilihan terbaik bagi pengaturan kebijakan kelas standar rawat inap JKN. Selengkapnya (reportase)